Satu Tahun UU Desa, Menteri Desa PDTT: Masih Menghadapi Hambatan

 

Komunitas Hong dari Bandung mementaskan aneka permainan tradisional desa nusantara. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jakarta (16/12) – Sebanyak kurang lebih 3000 kepala desa se-Indonesia mengikuti Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia 2015. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada Selasa (15/12).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Pada pembukaannya, Marwan mengatakan satu tahun berlakunya UU Desa masih menghadapi hambatan untuk perwujudan kesejahteraan rakyat dan kemandirian desa. “Perlu segera diambil tindakan konkret agar desa menjadi salah satu pilar pembangunan nasional,” katanya.

Marwan mengingatkan terbitnya UU Desa sejak tahun 2014 dan secara efektif berjalan satu tahun ini sangat menentukan gerak pembangunan nasional yang fokusnya diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Marwan membeberkan data BPS tahun 2014 bahwa desa masih menjadi rumah bagi penduduk miskin di Indonesia.

“Ada sebanyak 17 juta atau 10,96 persen masyarakat miskin berada di desa,” ujar Marwan.

Marwan menyebutkan kondisi tersebut dampak dari pola pembangunan selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa dan menyasar perkotaan saja. Sebanyak 74 ribu desa harus mencerminkan Indonesia lebih dalam dan lebih luas.

Beberapa kendala dan persoalan satu tahun berjalannya UU Desa diantaranya fragmentasi dan pemikiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UU Desa itu sendiri.

“Tentunya kita semua sepakat yang membelok-belokan ini kita semprit bersama-sama nanti,” kata Marwan langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta yang memadati area Hall D. Menurutnya UU Desa tidak hanya mengamanatkan keuangan desa tapi juga kerjasama antar desa, kewenangan, penguatan lembaga desa, pemberdayaan desa adat, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Masalah kedua, replikasi anggaran yang masih menjadi village project, dan demokratisasi desa menghadapi kendala praktik administratif. “Aparat daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan, sehingga malah mengendalikan desa khususnya dalam penggunaan dana desa. Padahal, UU jelas gamblang mengatur kewenangan dan pengelolaan secara mandiri,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menilai demokratisasi desa juga terkendala tingkat partisipasi. Selama ini praktik musyawarah desa cenderung patriarki dengan dialami kaum perempuan yang sampai hari ini masih menjadi kaum termarjinalkan dalam peran serta gerak pembangunan. Maka diharapkan peran pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan.

Marwan juga menyebut penguasaan rakyat atas tanah, masalah agraria, dan kepastian hak desa hingga kedaulatan mengatur desa belum tercermin dalam kebijakan dan pemberdayaan desa. Hal lain yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah persoalan tata ruang pedesaan yang harus tunduk pada tata ruang daerah yang jelas tidak sesuai dengan aspirasi desa. Menurut Menteri Desa, tata ruang desa terkendala tata ruang wilayah daerah yang belum mengakomodasi desa.

Implementasi UU Desa bertujuan agar masyarakat desa bukan lagi obyek pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan. Desa harus diletakkan sebagai pusat pembangunan bukan justru dimanfaatkan beragam kepentingan. Marwan memandang hambatan dan kendala yang ada perlu diambil beberapa langkah strategis. Langkah strategis meliputi koordinasi dan konsolidasi nasional pihak-pihak yang kompeten dalam implemenntasi UU yang masih parsial.

“Kerjasama sinergis antar pemerintah, daerah, desa, orsos masyarakat, perguruan tinggi, sangat diharapkan agar Rembug Nasional Desa Indonesia menghasilkan konsensus yang utuh dan substansif,” ungkap Marwan menutup sambutannya.

Gelar Potensi Desa

Rembug Nasional Desa Indonesia turut menyajikan persembahan Komunitas Hong dari Bandung yang menampilkan kekayaan dolanan anak nusantara. Komunitas Hong membawa misi khusus, yaitu desa di Indonesia memiliki permainan tradisional yang harus dijaga. Permainan-permainan yang memiliki banyak pesan moral tidak saja untuk anak-anak, melainkan untuk orang dewasa sekalipun, bahwa bekerja harus diiringi dengan kegembiraan agar manfaatnya dapat dinikmati banyak orang. Selama acara peserta dapat pula menyaksikan pameran hasil program “Generasi Sehat Cerdas”, perkenalan “Putri Desa” 2015, serta hiburan stand-up comedy oleh Mudy serta grup musik Slank yang selalu menyampaikan kritik sosial melalui lirik lagu. (ETG)

Sosialisasi UU Desa Menggugah Kesadaran Masyarakat Sipil Desa Ponjong

 

 Sri Purwani menyampaikan materi sosialisasi UU Desa di Balai Desa Ponjong, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (9/6) – Desa Ponjong menjadi salah satu desa pertama di Kabupaten Gunungkidul yang terbilang paling partisipatif dalam sosialisasi produk Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan komponen akar rumput masyarakat sipil. Tak tanggung-tanggung, sosialisasi regulasi baru tentang desa menyentuh elemen masyarakat sipil desa paling bawah yakni RT bertempat di Balai Desa Ponjong pada Senin (8/6).

Penabulu Alliance, mitra kerja Desa Ponjong tampil sebagai narasumber tunggal untuk membedah UU dengan tiga produk regulasi Peraturan Pelaksana (PP) yang pada kenyataannya belum begitu ‘membumi’ bagi masyarakat umum, sekalipun tokoh dan pamong desa. Peserta sosialisasi mulai dari pejabat RT, RW, PKK Dusun, kaum muda Karang Taruna, Dukuh, BPD, LPMD-LPMP, perangkat desa, pengurus Gapoktan, hingga tokoh masyarakat Ponjong dan kelompok perempuan pun cukup antusias dalam “menelanjangi” pasal demi pasal inti dan krusial dari UU dan PP.

Koordinator Unit Layanan dan Pendukung Penabulu Alliance Yogyakarta Sri Purwani dibantu spesialis pemberdayaan komunitas Nurul Purnamasari, selama 2,5 jam mengundang antusias peserta aktif menanyakan keraguan dalam memahami gerak dan tata kelola kebijakan desa, setelah UU berikut tiga PP mulai “diblejeti” dari pasal penjabaran, perubahan, hingga pasal susulan baru. Pertanyaan seperti kemungkinan anggaran desa untuk program rumah tidak layak huni bagi warga miskin sebagaimana kerap dikeluhkan warga ke Ketua RT, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilanda keterbatasan modal usaha, hingga kemungkinan lain seperti pembangunan pembuangan limbah rumah tangga dan terwujudnya lingkungan sehat lainnya.

Tak hanya itu, beberapa hal yang baru dan mengejutkan peserta sosialisasi, yakni adanya penerapan sanksi administratif bagi desa-desa tergolong lambat dalam setiap implementasi program kebijakan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan tidak tertibnya sistem administrasi desa. Ani menyebutkan berbagai permasalahan menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD dan Dana Desa (DD) SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) pada APBDes yang harus diantisipasi, mulai dari tahun pertama penerapan UU Desa ini. Menurutnya, persoalan tersebut cukup menentukan perolehan anggaran desa untuk tahun berikutnya.

Sebaliknya, dalam salah satu PP secara tegas mengurai ketentuan bagi desa-desa yang berhasil menerapkan kebijakan dan tata kelola yang baik. Desa yang cepat beradaptasi dengan UU dan PP akan terus memperoleh kenaikan anggaran desa untuk tiap tahunnya. Tentu, syaratnya pengelolaan anggaran tahun sebelumnya harus baik.

“Baik ini meliputi perencanaannya, kedisiplinannya, penggunaannya, hingga dalam pertanggungjawaban,” ujarnya seraya membeberkan perhitungan sistem perolehan anggaran secara detail.

Sri memprediksi desa yang sedang gencar mempromosikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa tempat hiburan Water Byur ini baru bisa menembus perolehan alokasi anggaran desa Rp1,5 miliar sekitar tahun 2017 nanti. Tentunya, prediksi tersebut juga sangat ditentukan dari tata pengelolaan kebijakan dan keuangan Desa Ponjong sendiri, baik tahun 2015 ini yang nilainya hampir Rp 900 jutaan juga di tahun 2016 mendatang. “Semuanya sangat ditentukan pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri,” imbuhnya.

 Pada Sosialisasi UU Desa yang mengusung tema “Regulasi Baru Menuju Harapan Baru”, Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga selaku pejabat (Pj) Kades Ponjong Eka Nur Bambang Wacana mewanti-wanti agar seluruh aparat pemerintah desa dan seluruh lembaga desa untuk hati-hati dan tidak “main-main” dalam implementasi produk UU baru ini. Diperlukan kemampuan pemahaman yang cukup memadai dari semua regulasi yang ada.

Eka yang berstatus PNS ini juga mengingatkan tindak praktik korupsi yang kerap mencuat di tingkat desa dan SKPD tidak hanya disebabkan karena faktor niatan keinginan dan kesempatan memperkaya diri sendiri, tetapi juga karena ketidakpahaman regulasi, penafsiran regulasi yang keliru ataupun ketidaksengajaan mengambil kebijakan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara. Ia mengingatkan Desa Ponjong hendaknya menjadi salah satu desa garda depan di Gunungkidul dalam implementasi UU Desa secara baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa yang tengah tertantang untuk rencana kemitraan dengan salah satu NGO Korea.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ponjong Budiman menambahkan pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai tingkat RT untuk tahu secara detail UU dan PP tentang Desa. Pamong desa asal Dususn Besi menyebut ujung tombak dari UU Desa adalah terdorongnya partisipasi masyarakat sipil dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungawaban setiap kebijakan.

Budiman menyatakan, materi sosialisasi diharapkan tidak sekadar “mandeg” ditingkat peserta yang hadir sosialisasi, melainkan bisa tersebarluas sampai ke basis masyarakat dusun dan skup RT. “Keinginan kami malah adanya regulasi ini harus membuka lebar-lebar kesadaran masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaran desa,” pungkas pengurus Taruna Siaga Bencana (Tagana) tingkat DIY ini. (*)