Memulai Usaha Melalui Kepedulian Terhadap Pendidikan

Kabupaten Kudus terkenal sebagai wilayah industri rokok, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor tersebut. Mereka yang bekerja juga berperan sebagai orang tua. Dampaknya tak jarang orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk membantu buah hati belajar di rumah. Pendidikan anak jadi hanya berfokus di lingkungan sekolah karena pembelajaran di rumah kurang maksimal.

Kurangnya pendidikan di rumah karena orangtua sibuk bekerja terjadi di Desa Bacin Kabupaten kudus. “Kami prihatin dengan kondisi pendidikan anak-anak di desa kami. Banyak orang tua tidak memiliki waktu untuk sekedar membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah karena sibuk bekerja di pabrik,” kata Direktur BUMDes Agung Prasetyo. Kondisi tersebut yang menjadi latar belakang BUMDes Bumi Nawasena Bacin membuat usaha bimbingan belajar.

Bermodalkan uang kurang dari Rp10 juta, BUMDes memulai usaha bimbingan belajar. Rumah tua milik warga yang tidak terpakai dimanfaatkan menjadi kelas dan ruangan pengajar. Renovasi dan penambahan fasilitas alat tulis dan buku bacaan dilakukan untuk meningkatkan kenyaman siswa dalam proses belajar mengajar.

Bimbingan belajar dibagi menjadi kelas umum dan kelas khusus. Kelas umum diisi oleh lebih dari 5 siswa dengan fokus materi pada pengetahuan umum dan mata pelajaran di sekolah. Sedangkan kelas khusus adalah diisi 1 sampai 3 siswa yang berfokus pada materi yang diinginkan oleh siswa.

BUMDes menetapkan biaya yang sangat terjangkau dimana setiap siswa kelas umum hanya membayar Rp 5.000 setiap pertemuan, sementara kelas khusus membayar Rp 80.000-120.000 setiap bulan. Untuk saat ini bimbingan belajar baru difokuskan untuk anak-anak sekolah dasar yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jum’at pukul 16.00-17.30 WIB.

BUMDes mulai merintis usaha bimbingan belajar pada Juli 2024. Pengurus BUMDes mulai menyosialisasikan usaha bimbingan belajar kepada warga desa melalui pertemuan RT dan PKK. Usaha bimbingan belajar dibuka pada hari Rabu di minggu pertama bulan Juli. Sebanyak 20 siswa hadir mengikuti bimbingan belajar yang diadakan oleh BUMDes. Para siswa dibantu untuk memperdalam pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selain itu materi pengetahuan umum dan pelajaran agama juga diajarkan. Adanya pelajaran agama mendapat respon positif dari para orang tua siswa.

Beberapa siswa sedang belajar bersama pengajar (sumber: dokumentasi lembaga)

Secara langsung usaha bimbingan belajar yang dilaksanakan BUMDes membantu para orang tua dalam memastikan pendidikan anak tidak hanya sebatas di sekolah. Para orang tua siswa merasa sangat terbantu dengan adanya bimbingan belajar ini karena harga dan jarak sangat terjangkau. “Saya sangat terbantu dengan adanya bimbingan belajar ini karena anak saya kalo belajar sendiri dirumah kurang fokus dan saya tidak punya banyak waktu untuk terus mengajari, selain itu harganya juga terjangkau dan jaraknya juga dekat,” tutur Andri, salah satu orang tua siswa.

Selain berdampak pada pendidikan anak, usaha bimbingan belajar yang dijalankan oleh BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan baru. Saat ini 5 pemuda dan pemudi menjadi pekerja lepas sebagai tenaga pengajar di bimbingan belajar. Muda-mudi yang yang bekerja sebagai pengajar adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan S1 atau   telah sarjana. Tak hanya itu, pengajar juga harus memiliki latar belakang pendidikan guru atau memiliki pengalaman sebagai pengajar di bimbingan belajar. Pengurus BUMDes memandang, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan guru atau pernah mengajar di bimbingan belajar sudah memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menghadapi siswa dengan berbagai karakter dan kebutuhan.

BUMDes memiliki harapan terhadap usaha bimbingan belajar ini. “Kedepan kami akan semakin meningkatkan kualitas pengajar dengan membuat modul yang berisi materi-materi sekolah dasar dan juga materi tentang ice breaking. Kami juga berencana untuk memperluas tempat untuk dapat semakin banyak menampung siswa dan menyerap lebih banyak pemuda untuk bekerja,” kata koordinator usaha bimbingan belajar Siti Maftuchatul Izzah. (NS)

Petik Merah dan Okulasi, Solusi Budidaya Kopi Berkelanjutan

Kopi robusta menjadi komoditas andalan di Kerinci. Cita rasanya yang khas dengan sisa rasa manis adalah salah satu alasan kopi ini digemari sehingga permintaan meningkat.  Tak hanya itu, tren harga kopi robusta saat ini cukup tinggi. Harga green bean kopi robusta asalan saja mencapai Rp65 ribu per kilogram.

Permintaan dan harga yang tinggi pun membuat petani kopi semakin antusias menanam kopi. Petani yang sebelumnya sudah menanam kopi berlomba-lomba memanen buah-buah kopi di lahan mereka, salah satunya Muhtarom, petani kopi dari Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

“Cara memanennya dicampur antara hijau, kuning, dan merah karena lebih menghemat tenaga,” kata Muhtarom. Meskipun begitu, dia mengakui kalau ada perbedaan harga dan kopi dibandingkan kopi petik merah tapi dia tidak menganggap hal itu sebagai masalah.

Buah kopi yang dipanen campur akan berdampak pada kualitasnya. Semakin rendah kualitas, harga kopi semakin turun. Usia tanaman kopi pun menjadi lebih pendek. Secara tidak langsung, pendeknya usia tanaman mempengaruhi tutupan lahan di Kabupaten Kerinci.

Memulai Petik Merah

Menjemur kopi robusta di rumah jemur (sumber: dokumentasi lembaga)

Petani kopi lainnya, Khairul Hadi, sempat melakukan panen campur pada 700 batang kopi di lahannya. Dia memetik semua buah kopi tanpa melakukan proses seleksi. Seiring berjalannya waktu dan mendapat pendampingan, Khairul menyadari ada cara panen kopi yang lebih baik serta berkelanjutan. Dirinya hanya memanen buah kopi berwarna merah dan kuning sementara buah yang masih hijau dibiarkan sampai berubah warna.

Meskipun belum menerapkan praktik panen petik merah sepenuhnya, Khairul berusaha menjaga agar usia tanaman kopi lebih panjang. Selain itu Khairul mengaku terdapat perbedaan kualitas kopi yang dihasilkan. Kopi robusta petik merah mempunyai aroma yang lebih manis dan lembut dibandingkan kopi robusta petik campur.

“Dulu kopi asalan rasanya kuat. Kalau kopi dari hasil petik merah rasanya lebih lembut dan nyaman di perut, nggak buat kembung,” ungkap Khairul.

Harga kopi robusta petik merah tentu berbeda. Saat ini green bean-nya saja menembus Rp80 ribu per kilogram. Perbedaan yang cukup banyak dibanding green bean kopi robusta asalan. Tingginya harga turut meningkatkan keuntungan Khairul sebagai petani kopi.

Okulasi, Solusi Atasi Keterbatasan Stok Kopi

Petani kopi sedang uji coba teknik okulasi pada tanaman kopi. (sumber: dokumentasi lembaga)

Permintaan kopi yang tinggi melampaui stok kopi yang ada. Petani pun mulai mencari cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi, salah satunya melalui metode okulasi. Okulasi merupakan teknik sussy tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lainnya. Menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman bertujuan meningkatkan produksi buah kopi.

Budidaya kopi robusta menggunakan teknik okulasi mampu meningkatkan jumlah produksi hingga dua kali lipatnya dibanding kengan tanaman kopi yang dibudidayakan tidak menggunakan teknik ini. Waktu panen kopi robusta pun menjadi lebih panjang—yang menjadi keunggulan dalam kontribusi menjaga tutupan lahan di Kerinci.

“Sebagian tanaman sudah diokulasikan. Sekarang baru mulai berkembang dan berbunga. Perkiraan tahun depan berbuah.”

Teknik petik merah dan okulasi merupakan dua upaya berbeda untuk menjaga tanaman kopi. Apabila keduanya diterapkan sepenuhnya secara bersamaan, pertanian kopi berkelanjutan terwujud. Dengan begitu tutupan lahan terjaga dan deforestasi teratasi. (LA)

Revitalisasi BUMDes, Perlahan Gerakkan Roda Ekonomi Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Semula Desa Pungut Hilir, Desa Tamiai, dan Desa Pematang Lingkung sudah membentuk BUMDes. Kegiatan unit usaha sempat berjalan. Desa Pungut Hilir membuka usaha pupuk dan pestisida, Desa Tamiai menjalankan Pamsimas dan penjualan kopi asalan, sedangkan Desa Pematang Lingkung mengelola depot air minum dan objek wisata Sisik Melik. Namun semua unit usaha itu berhenti di tengah jalan karena merugi. Selain itu semua BUMDes belum berbadan hukum. Perlahan pengurus meninggalkan BUMDes hingga tak terurus.

Padahal BUMDes merupakan entitas binsis berskala mikro yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Pemanfaatan potensi, kekayaan, dan aset desa yang dikelola dengan baik dan maksimal sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Revitalisasi pun perlu dilakukan

BUMDes Tiang Bingkuk Tamiai Kembali Hidup

Langkah pertama yang dilakukan adalah penataan kembali struktur organisasi di BUMDes Tamiai melalui musyawarah desa pada Desember 2023. Pada kegiatan tersebut, struktur kepengurusan yang baru beserta rincian tugas dan wewenang para pengelolanya, pembahasan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disepakati. BUMDes yang dinamai Tiang Bingkuk ini juga sepakat menjalankan usaha  produksi air bersih dan kopi dengan merk KoTa Robusta.

“Kami para pengurus mulai menginventarisir kebutuhan BUMDes, menentukan target produksi kopi tahunan, segmen pasar, dan strategi yang perlu kami lakukan untuk mengelola produksi air bersih,” ungkap Direktur BUMDes Tiang Bingkuk Efryawan.

Efryawan yang juga petani kopi turut berkontribusi dalam memperkuat usaha pengolahan kopi dengan memasok kopi hasil panen dari lahannya. Petani kopi lainnya juga didorong untuk memasok kopi ke BUMDes untuk kemudian diproses menjadi beberapa produk turunan, antara lain kopi robusta premiun dan green bean fine robusta.

BUMDes Tiang Bingkuk menyasar beberapa segmen konsumen. Segmen kopi di skala lokal atau desa lebih memilih kopi bubuk karena kebiasaan mayoritas masyarakat Desa Tamiai dan sekitarnya yang menyeduh kopi dengan tambahan gula. Selain itu kopi harga kopi bubuk yang terjangkau lebih diminati.

“Kopi robusta premium dan kopi fine robusta punya peminatnya sendiri, khususnya kalangan penikmat kopi. Kami mengenalkan dan memasarkan kopi ini kepada komunitas-komunias di luar Kabupaten Kerinci,” jelas Efryawan.

Saat ini BUMDes Tiang Bingkuk memasok kopi ke Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kabupaten Batanghari. Meski sudah punya pelanggan tetap, BUMDes akan terus memperluas pasar sehingga kopi robusta dari Desa Tamiai semakin dikenal masyarakat luas.

Grosir Sembako Bangkitkan BUMDes Batuah Pungut Hilir

Direktur BUMDes Batuah Pungut Hilir Kasnita

BUMDes Batuah Pungut Hilir sudah terbentuk sejak 2016. BUMDes sempat aktif meski belum memiliki legalitas berbadan hukum. BUMDes menjalankan usaha toko pertanian yang menjual pupuk dan pestisida tetapi mengalami kerugian.

“Masyarakat banyak yang berhutang dan tidak bayar barang-barang. Modal usaha habis untuk bayar gaji pengurus dan pegawai,” kata Staf Lapangan Casminto. Akibatnya para pengurus mengundurkan diri sehingga BUMDes tidak beroperasi sejak 2023.

Satu tahun kemudian BUMDes melakukan revitalisasi. Prosesnya dimulai pada Maret 2024 lalu. Melalui intervensi dari Perkumpulan Desa Lestari, BUMDes memperbarui struktur organisasi, menggali ide usaha, hingga analisis kelayakan usaha. BUMDes  sepakat menjalankan unit usaha Grosir Sembako. Kabar baik lainnya, BUMDes Batuah Pungut Hilir sudah mendapatkan status berbadan hukum pada 17 Juni 2024.

Kasnita selaku Direktur BUMDes yang baru, bersama pengurus lainnya mulai membuka toko grosir sembako pada 10 Agustus 2024. Bertempat di ruko milik Kepala Desa Pungut Hilir, toko grosir sembako ini masih menjual beberapa jenis barang kebutuhan pokok saja, diantaranya beras, minyak goreng, dan sabun cuci.

“Sebenarnya ada banyak yang ingin kami tambahkan. Kami masih cari tahu apa saja barangnya dari pelanggan yang datang ke toko kami sambil terus (toko grosir) jalan,” ungkap Kasnita. Dengan begitu, pengurus BUMDes mampu memetakan barang apa saja yang perlu ditambahkan sesuai permintaan konsumen.

Toko grosir sembako yang dijalankan oleh BUMDes membuahkan hasil. Baru dua minggu buka, toko ini telah meraup omzet Rp10 juta. Hal ini memantik semangat—terutama bagi pengurus BUMDes—untuk mengembangkan usaha.

BUMDes Bukit Kinantan Pematang Lingkung Mulai Merangkak

Mulanya BUMDes ini bernama Jaya Bersama Pematang Lingkung sejak pendiriannya pada 2017. BUMDes ini sempat menjalankan beberapa usaha tetapi para pengurus tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Akibatnya kepercayaan masyarakat desa luntur hingga BUMDes vakum selama 2020 – 2024.

Intervensi dari Perkumpulan Desa Lestari menjadi titik balik BUMDes di Desa Pematang Lingkung bangkit. BUMDes berganti nama dari Jaya Bersama menjadi Bukit Kinantan. BUMDes Bukit Kinantan merevitalisasi dari aspek kelembagaan dan usaha.

Selanjutnya tim perumus revitalisasi menyusun dokumen persyaratan untuk mendaftar badan hukum seperti Perdes Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar, Perkades Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja BUMDes 2024. BUMDes Bukit Kinantan sepakat menjalani usaha depot air minum, penjualan produk UMKM seperti keripik, dan katering.

BUMDes Bukit Kinantan memperoleh legalitas badan hukum pada 12 Juli 2024. Perlahan kegiatan usaha BUMDes mulai berjalan. Usaha katering sempat menerima beberapa kali pesanan. Hasil ini menjadi penanda BUMDes Bukit Kinantan Pematang Lingkung mulai merangkak untuk bangkit kembali. (LA)

Bahan Organik Pulihkan Lahan Kritis

Lahan kritis kerap dijumpai di Kerinci. Lahan yang kritis ditandai dengan tanah gersang dan berbatu serta berada di wilayah dengan topografi bergelombang hingga berbukit dan memiliki kemiringan lereng di atas 15 persen.

Pembakaran menjadi penyebab lahan kritis. Efryawan, petani kopi di Desa Tamiai, Kerinci mengaku sempat membakar untuk membuka lahan karena dinilai lebih efisien. Ternyata membakar lahan yang selama ini dilakukan membawa dampak negatif lain. “Tanaman yang saya tanam jadi tidak produktif di lahan yang saya bakar,” ungkapnya.

Nasib yang sama juga dirasakan oleh Muhtarom, petani kopi dan kayu manis di Desa Pematang Lingkung. Lahan pertanian miliknya sempat kritis sekali. Berkali-kali Muhtarom menanam tanaman muda di lahannya pasti tidak bisa tumbuh.

“Kemungkinan karena dulu pengolahan lahannya sering dibakar dan sudah terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Lahan jadi kritis,” kata Muhtarom.

Kondisi lahan kritis ini tidak bisa dibiarkan. Bila dibiarkan, lahan pertanian akan semakin rusak dan bahkan tidak bisa diselamatkan. Padahal pertanian merupakan mata pencaharian utama sekaligus sumber penghidupan masyarakat Kerinci.

Muhtarom sempat bingung bagaimana memulihkan lahannya supaya tanaman bisa tumbuh kembali. “Kebetulan ada pendampingan dari Perkumpulan Desa Lestari, kami jadi tahu ada banyak sumber yang bisa kami manfaatkan untuk memulihkan lahan,” ucapnya. Muhtarom pun menggunakan fermentasi jerami untuk memulihkan lahannya.

Pengolahan lahan tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan memperhatikan penggunaan pupuk berbahan kimia. Nasro, petani kopi di Desa Pematang Lingkung, mulanya memakai sekitar 15 karung pupuk kimia untuk 3500 batang kopi di lahannya. Selain berdampak buruk bagi lahan, banyaknya pupuk kimia yang digunakan juga membuat biaya produksi tinggi.

“Sejak didampingi Perkumpulan Desa Lestari, pemakaian pupuk kimia sangat berkurang karena sudah memanfaatkan kotoran ternak yang bisa memberi nutrisi untuk tanaman kopi. Hasilnya cukup memuaskan,” kata Nasro.

Pemakaian pupuk organik, ungkap Nasro, menjadi cita-cita petani di Kerinci yang tidak ingin ketergantungan dengan pupuk kimia dan beralih ke sumber daya yang ada untuk pupuk. Pemakaian pupuk organik oleh petani-petani menjadi salah satu upaya menjaga kesuburan lahan pertanian, sekaligus menekan laju deforestasi di Kerinci. (LA)

Kisah BUMDes Tiang Bingkuk Kembangkan Kopi Kerinci

Kopi merupakan salah satu komoditas utama di Kerinci sejak lama. Mayoritas masyarakat Kerinci yang bermatapencaharian sebagai petani membudidayakan kopi berjenis robusta karena cukup menjanjikan. Salah satunya Efryawan, petani kopi dari Desa Tamiai sekaligus Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tiang Bingkuk yang menggerakkan unit usaha kopi robusta.

Efryawan yang akrab disapa Wawan mengelola BUMDes Tiang Bingkuk sejak 2022. Pada BUMDes Tiang Bingkuk, Wawan bersama pengurus lainnya fokus pada kopi petik merah karena harganya lebih menjanjikan. “Selain harganya lebih tinggi, kopi petik merah memiliki cita rasa yang khas karena tanaman kopi di sini dikelilingi pohon kayu manis,” ungkapnya.

BUMDes Tiang Bingkuk membeli buah kopi petik campur dari petani kemudian disortir yang berwarna merah saja. Setelah melalui proses penyortiran, kopi dirambang lalu dijemur terpisah. Buah kopi yang tenggelam akan melalui dua proses, yaitu proses natural dan semi wash, sebelum nantinya dijemur di rak-rak yang berkapasitas sekitar 2 ton.

Harga kopi tengah kompetitif. Kopi robusta asalan ada di kisaran harga Rp65 ribu – Rp68 ribu, robusta grade 1 ada di kisaran Rp75 ribu, sedangkan kopi fine robusta menembus Rp90 ribu per kilogram. Tingginya harga kopi semakin mendorong petani membudidayakan kopi. Tetapi di sisi lain menjadi tantangan bagi BUMDes.

“Harga kopi dari petani yang meningkat jadi tantangan bagi kami untuk cari pasar yang lebih bagus,” kata Wawan. Saat ini BUMDes Tiang Bingkuk menyasar kafe atau coffee shop yang ada di Jambi, dan berencana memperluas pasar.

Sebagai petani, Wawan menyadari bahwa kopi menjadi salah satu sumber penghidupan petani-petani di Kerinci, khususnya Desa Tamiai. Kesejahteraan petani perlahan meningkat berkat kopi. Dengan posisinya sebagai direktur BUMDes Tiang Bingkuk, Wawan berusaha membantu petani-petani kopi sekitar untuk memasarkan hasil panen mereka.

“Kami berharap usaha kopi, khususnya merk yang kita jual yaitu KoTa, bisa dikenal oleh masyarakat luas, termasuk pihak pemerintah bisa mengetahui cita rasa kopi robusta hasil dari petani Tamiai.” (LA)

BUMDes Sumber Joyo Jadi Ujung Tombak Penyelesaian Sampah Kabupaten Kudus

Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Desa Kedungdowo, Kudus, semula tidak terkelola dengan baik. Sampah masih berserakan meski Pemerintah Desa sudah memfasilitasi armada pengangkut sampah. Imbasnya masyarakat kerap mengeluh karena sampah menumpuk. Jadi ketika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Joyo terbentuk pada September 2022, Pemerintah Desa menyerahkan pengelolaan sampah ke BUMDes, dengan harapan pengelolaan yang lebih baik.

Belum Dapat Untung

BUMDes Sumber Joyo harus menghadapi fakta bahwa unit usaha pengelolaan sampah yang sedang dijalankan belum bisa memberikan keuntungan. Retribusi pelanggan hanya bisa menutup biaya operasional usaha setiap bulan dan mengurangi kerugian yang disebabkan beban penyusutan peralatan dan kendaraan pengangkut sampah. Bahkan pengurus BUMDes belum mendapat gaji. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat pengurus BUMDes.

“BUMDes bisa menyelesaikan masalah sampah di Desa Kedungdowo saja sudah bagus,” kata Direktur BUMDes Syaiful Anas. Pasalnya Desa Kedungsowo merupakan desa terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kaliwungu, otomatis menjadi penyumbang sampah terbanyak di desa itu. Dengan menangani sampah dari 2.152 pelanggan rumah tangga dan non rumah tangga saat ini berarti BUMDes sudah membantu menyelesaikan 65% masalah sampah di Desa Kedungdowo.

Pengelolaan sampah oleh BUMDes pun diprioritaskan untuk pelayanan, maka harus ada usaha lain sebagai sumber pendapatan tambahan supaya BUMDes bisa mendapat keuntungan. BUMDes mengusulkan usaha toko alat listrik. Sembari menunggu anggaran dari Pemerintah Desa, BUMDes menjalankan usaha penjualan gas elpiji isi ulang yang bekerja sama dengan agen di desa dan bekerja sama dengan PT Djarum untuk menjual limbah tali pengikat tembakau.

Jadi Pusat Pengelolaan Sampah Kecamatan Kaliwungu

Kerja keras dan konsistensi pengurus BUMDes Sumber Joyo dalam menangani sampah menarik perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus dan PT Djarum. Dinas PKPLH menetapkan TPS3R Desa Kedungdowo menjadi pusat penanganan sampah Kecamatan Kaliwungu. Kini BUMDes tengah dipersiapkan untuk menangani sampah tidak hanya dari Desa Kedungdowo tapi juga dari desa-desa lain di Kecamatan Kaliwungu.

“Ini akan membantu meringankan beban TPA Tanjungrejo yang saat ini mulai kewalahan menerima kiriman sampah dari seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Untuk tujuan tersebut maka dinas PKPLH Kudus dan PT Djarum akan menyediakan fasilitas-fasilitas pengolahan sampah modern di TPS 3R Kedungdowo,” kata Project Officer Mikdon Purba.

Tanggung jawab BUMDes Sumber Joyo akan semakin besar karena menjadi salah satu ujung tombak penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Kudus. Hal ini merupakan tantangan yang besar tapi ada potensi pendapatan yang besar juga untuk BUMDes, yaitu dari retribusi sampah yang masuk dari luar desa dan produk-produk hasil pilahan sampah.

Selain itu BUMDes Sumber Joyo bisa menjadi pusat studi yang akan banyak dikunjungi oleh pihak dari luar untuk belajar mengenai pengelolaan sampah mandiri karena di mana-mana sampah menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani. BUMDes yang sudah berhasil mengembangkan metode pengelolaan sampah mandiri membuktikan bahwa kunjungan belajar seperti ini justru menjadi sumber pendapatan yang sangat besar.

Perjalanan BUMDes Sumber Joyo memang berliku. Namun proses yang dilalui selama ini sedikit demi sedikit telah membentuk aspek usaha dan kelembagaan BUMDes ke arah yang lebih baik. Beberapa faktor yang membuat BUMDes Sumber Joyo bisa bertahan adalah adanya dukungan dari pemerintah desa, selalu melakukan evaluasi dan perbaikan, peka terhadap peluang, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. (MP)

Ubah Kebiasaan Warga, BUMDes Rintis Desa Mandiri Sampah

Tumpukan sampah di tanggul jadi pemandangan biasa di sepanjang jalan utama Desa Sambung, Kecamatan Undaan, Kudus. Tempat itu memang sasaran warga untuk membuang sampah. Praktik ini dilakukan karena belum ada pihak yang mengatur pengelolaan sampah di desa. Akibatnya, sampah-sampah yang menumpuk naik ke permukaan jalan ketika musim hujan hingga menganggu lalu lintas.

Melihat kondisi ini, kepala desa Sambung Astuti Widiyawati prihatik dengan kebiasaan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. “Sekadar memberi larangan bukan solusi yang efektif. Harus ada cara supaya sampah bisa dikelola dengan maksimal,” ucapnya.

Langkah awal yang dilakukan Astuti adalah membangun fasilitas pengelolaan sampah yang jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya dia menentukan entitas yang bertanggung jawab mengelola sampah. Akhirnya Astuti memilih menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widjoyo Raharjo yang sebelumnya berhenti untuk mengelola sampah. Pelimpahan pengelolaan ini tidak lepas dari landasan hukum yang sudah dikantongi sehingga BUMDes dianggap sebagai entitas yang mampu beroperasi secara mandiri.

Pengurus BUMDes dan Astuti berkolaborasi memperkenalkan layanan pengambilan sampah sebagai kegiatan usaha BUMDes kepada masyarakat desa setempat. Mereka mengajak warga untuk menjadi pelanggan pengambilan sampah oleh BUMDes. Dengan begitu harapannya praktik membuang sampah di tanggul bisa berkurang.

Masyarakat meyambut baik layanan pengambilan sampah dan tidak terbebani untuk membayar retribusi yang sudah ditentukan setiap bulan. Sebanyak 299 rumah terdaftar menjadi pelanggan.

Setiap hari pegawai BUMDes mengambil sampah di rumah pelanggan dan diantar ke TPS. Selanjutnya sampah-sampah dipilah menjadi tiga jenis: organik, anorganik, dan residu. Tiap jenis sampah mendapat perlakuan yang berbeda. Sampah organik dan residu dibakar menggunakan incinerator sedangkan sampah anorganik dijual oleh pegawai BUMDes.

Layanan pengambilan sampah perlahan mengubah kebiasaan warga yang membuang sampah di tanggul. Dua bulan berjalan, kegiatan ini mulai menyadarkan warga pentingnya menjaga lingkungan. Hasilnya praktik membuang sampah sembarangan sudah tidak banyak lagi dilakukan oleh warga desa. (EL)

Berawal Usaha Tanpa Modal, BUMDes Berhasil Sumbang PADes

Desa Kaliputu sudah berencana mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2017 tapi terkendala oleh pencarian pengelola dan merencanakan jenis usaha. Enam tahun kemudian, BUMDes baru terbentuk setelah mendapat pendampingan dari PT Djarum melalui Perkumpulan Desa Lestari.

BUMDes yang bernama BUMDes Mukti Makaryo ini dipimpin oleh Wijono sebagai direktur. Setelah mengantongi legalitas, Wijono bersama pengurus BUMDes sepakat menjalankan tiga unit usaha: penyewaan gedung, jasa pembayaran, dan makelar.

“Tiga usaha itu bisa langsung menghasilkan meskipun belum ada modal dari desa,” kata Wijono.

Gedung berukuran 7 x 17 meter persegi di Desa Kaliputu mulanya hanya jadi saksi bisu dari berbagai kegiatan desa. BUMDes pun menyulap gedung itu menjadi aset yang bisa menghasilkan. Pengurus mematok tarif sewa Rp500 ribu per hari dengan biaya tambahan untuk perlengkapannya. Tarif ini relatif murah dibanding dengan tarif persewaan gedung lain sehingga menarik minat pelanggan.

Promosi yang gencar dilakukan oleh pengurus menjadi kekuatan BUMDes hingga semakin dikenal warga dari desa-desa lain. Tidak hanya gedung, ada juga pelanggan yang menyewa kursi dan halamannya untuk acara lomba ayam pelung (hias). Hal ini tentu menambah pendapatan BUMDes Mukti Makaryo, “Usaha persewaan gedung sudah ada yang booking dari bulan Januari kemarin sampai Juni 2024,” ujarnya.

Selain persewaan gedung, BUMDes mengembangkan unit usaha jasa pembayaran yang minim resiko dan tanpa modal. BUMDes menyasar masyarakat setempat sebagai pelanggan karena sebagian besar sibuk bekerja. Mulanya BUMDes hanya melayani jasa pembayaran PBB dengan sistem konvensional hingga akhirnya bekerja sama dengan Bank Jateng dan Samsat pada Juni 2023. BUMDes juga meluaskan jasa pembayaran PDAM, listrik, dan pajak kendaraan.

Usaha makelar yang dijalankan BUMDes hanya bersifat sampingan ketika menerima pesanan snack dus, nasi tumpeng, ATK, hingga batu nisan dari warga. Fee memang tidak menentu tapi bisa menambah pendapatan BUMDes.

Belum ada satu tahun berjalan, tiga unit usaha BUMDes Mukti Makaryo yang tampak sederhana dan tanpa modal sudah bisa menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) Kaliputu. Nominalnya belum menyentuh angka jutaan tapi BUMDes sudah berkontribusi untuk pembangunan Desa Kaliputu. (IIS)

Lika-Liku Perjalanan BUMDes Surya Tirta Payaman Buahkan Hasil

Peribahasa usaha tidak mengkhianati hasil nampaknya memang benar adanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Tirta Payaman berdiri pada pertengahan 2023. Malam itu, masyarakat desa mewarnai meriahnya pembentukan BUMDes. Momentum musyawarah menjadi ajang pengurus terpilih untuk memaparkan perencanaannya. Musyawarah desa menyepakati struktur kepengurusan sekaligus unit usaha yang akan dijalankan, yaitu usaha pengelolaan sampah.

BUMDes Surya Tirta Payaman mulanya merintis usaha hanya bermodal perencanaan usaha dan sumber daya manusia—tanpa ada penyertaan modal. Konsistensi pengurus dalam mengembangkan usaha pengelolaan sampah mampu menggerakkan Pemerintah Desa Payaman menjanjikan anggaran penyertaan modal pada APBDes 2024 sebesar Rp71 juta rupiah.

Modal dan Model Tak Kunjung Dapat

BUMDes yang usianya masih seumur jagung harus gigit jari lantaran penyertaan modal tidak kunjung turun hingga akhir tahun. Perlahan pengurus BUMDes mulai kehilangan arah hingga berencana mengakhiri pekerjaan. Namun kehadiran direktur yang tak habis akal, mengajak para pengurus memformulasi kembali rencana penerapan usaha pengelolaan sampah.

BUMDes pun melakukan uji coba pengelolaan sampah sebanyak dua kali. Pertama kali BUMDes mengerahkan dua orang sebagai pengambil sampah tetapi muncul indikasi kecurangan di satu bulan pertama. Uji coba kedua BUMDes mengerahkan lima orang pengambil sampah dengan menggunakan armada truk. Hasilnya pengambilan sampah tidak teratur, banyak sampah tidak terangkut dan menumpuk dimana mana.

“Kami selaku pengurus BUMDes tidak mempermasalahkan sistem kerja yang dilakukan, begitu juga model pengambilannya. Kami tidak mempermasalahkan berapapun ongkosnya asalkan masalah sampah bisa selesai,” ucap Heri sebagai Direktur BUMDes.

Selanjutnya pengurus berkeliling untuk menemui para ketua RT dan RW untuk mensosialisasikan rencana model pengelolaan sampah yang akan dikelola BUMDes. Pengurus mengajak para ketua RT dan RW bekerjasama dalam mendata calon pelanggan pengelolaan sampah. Hasilnya, diperoleh data calon pelanggan dari 14 RT dan 4 RW sebanyak 780 rumah.  BUMDes menetapkan tarif retribusi untuk rumah tangga sebesar Rp15 ribu dengan adanya kepastian dalam pengambilan sampah. Untuk mempermudah pengawasan, BUMDes juga menerbitkan Kartu Pelanggan Sampah.

Raup Omzet Perdana dan Perhatian Pemerintah Desa

Dua bulan aktif melangkah, BUMDes berhasil raup omzet lebih dari Rp10 juta yang didapat dari akumulasi pembayaran dari 90 persen pelanggan pada Januari 2024. Hal ini cukup memotivasi BUMDes menggaungkan usaha pengelolaan sampah ini. Pengurus RT pun ikut serta membantu BUMDes memperluas pasar dan konsumen.

Melihat kegigihan BUMDes, Pemerintah Desa Payaman mulai menyoroti usaha pengelolaan sampah dan menyadari pemberdayaan masyarakat setempat perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah Desa mengakui bahwa pengelolaan sampah merupakan layanan dasar serta melihat ada potensi sumber daya manusia seperti kelompok atau organisasi masyarakat, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan BUMDes sendiri.

BUMDes memiliki modal cukup kuat karena sudah mengantongi sertifikat berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai legalitas. Selain itu, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai plus yang membuat Pemerintah Desa mempercayakan pengelolaan sampah kepada BUMDes. Hasilnya BUMDes mendapat penyertaan modal sebesar Rp100 juta dan akan memiliki aset tetap berupa alat pengangkut sampah. (MP)

Rencanakan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Desa Kaji Ulang dan Siapkan RTGLD

Indonesia telah melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa sejak tahun 2020 melalui Program SDGs Desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun dalam prosesnya, Pemerintah Desa masih menemui banyak kendala.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi sebagai mitra lokal, juga terlibat dalam mendorong Pemerintah Desa agar lebih memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Selama ini Pemerintah Desa masih berorientasi pada pembangunan sebagai kegiatan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur baik berupa bangunan maupun fasilitas fisik lainnya. Sedangkan pengertian pembangunan mempunyai arti yang sangat luas.

Terbatasnya pemahaman konsep, informasi, dan pemetaan masalah dalam perencanaan pembangunan desa menyebabkan arah perencanaan tidak dapat diukur. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan pemetaan potensi desa dan seluruh permasalahan yang ada dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dilakukan melalui serangkaian kegiatan workshop antara lain Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTGLD), Pemutakhiran Data Profil Desa, dan pengkajian Potensi dan Permasalahan Desa secara bertahap. Proses tersebut melibatkan unsur kelembagaan di luar Pemerintahan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, Kader Kesehatan, tokoh adat, Karang Taruna, BUMDes, dan perwakilan kelompok yang ada di desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tamiai, Desa Pematang Lingkung, dan Desa Pungut Hilir.

Pengkajian dan penyusunan RTGLD diawali dengan Lokakarya Pelatihan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Tata Guna Lahan Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan dan tata ruang di desa yang mengedepankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan lokal dirancang sebagai strategi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis para pelaku pembangunan di pedesaan melalui identifikasi proses kegiatan pembangunan daerah dengan pendekatan kerangka analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penilaian kondisi desa dilanjutkan dengan menyusun profil desa melalui kegiatan pemutakhiran data. Desa harus memiliki gambaran situasi desa secara utuh. Aspek yang harus jelas antara lain kondisi sosial, kondisi perekonomian, kualitas lingkungan, serta peta potensi dan permasalahan yang ada di desa. Apabila seluruh aspek telah terpenuhi, maka desa secara tidak langsung dapat menilai tingkat kesejahteraan warganya dan menilainya secara objektif. Profil Desa merupakan acuan bagi pemerintah desa untuk menentukan arah program pembangunan dan menetapkan kebijakan. Pemutakhiran data profil desa dilakukan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah desa, seperti karang taruna, kader kesehatan, kader posyandu, kader pendidikan, dan lembaga lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan November – Desember 2023 dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa melalui tim pemutakhiran data profil desa.

Dalam pemutakhiran data profil desa, tim mendapat respon positif dari masyarakat di masing-masing desa. Selain itu, proses ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga yang masih berjalan secara independen dan rawan menimbulkan gesekan sosial. (LA)