Desa Sejahtera Astra Mahakam Ulu: Naiknya Pamor Kakao dan Wawasan Masyarakat

INDONESIA menempati posisi ketiga negara produsen kakao terbesar di dunia. Daerah Sulawesi tercatat sebagai daerah penyumbang kakao terbanyak di Indonesia. Namun, apakah Kawan GNFI tahu jika bibit kakao turut menyebar dari Sulawesi sampai ke Kalimantan?

Noor Hasan Nawawi, praktisi lapangan dari lembaga Perkumpulan Desa Lestari menemukan kenyataan itu di Kalimantan. Pohon-pohon kakao yang ada di kabupaten Mahakam Ulu ditanam oleh perantau asal Sulawesi yang sampai saat ini keturunan-keturunannya masih menetap di Kalimantan.

13 desa di kabupaten Mahakam Ulu menjadi desa dampingan Perkumpulan Desa Lestari untuk pengembangan produk turunan kakao yang menjadi finalis penghargaan Desa Sejahtera Astra tahun 2018. Nurul Purnamasari didapuk sebagai  manajer program dalam program Desa Sejahtera Astra sedangkan Noor Hasan Nawawi sebagai praktisi lapangan yang mendampingi secara langsung kegiatan petani kakao selama dua tahun.

Terangkatnya Derajat Kakao di Mahakam Ulu

Kini, kakao menjadi ikon komoditas bagi Mahakam Ulu padahal jauh sebelum itu kakao hanya menjadi tanaman yang tidak terlalu bernilai tinggi bagi masyarakat. Mereka hanya tahu biji kakao dapat dijual dan itu sudah cukup bagi mereka. Bahkan mereka tidak tahu biji kakao adalah bahan baku dari coklat batangan, coklat bubuk, atau bahan kosmetik.

Jenis kakao yang berasal dari Sulawesi ini ditanam pertama kali di desa Long Lunuk dan menyebar ke desa-desa lainnya. Kakao yang ada di Mahakam Ulu telah diuji laboratorium dan kualitasnya setara A3 (unggul) bahkan lebih unggul daripada kakao yang ada di daerah asalnya Sulawesi. Perkumpulan Desa Lestari melihat hal ini bisa menjadi potensi yang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian lewat kakao.

Tahun 2018, Desa Lestari memulai aksinya. Hasan yang ditunjuk sebagai praktisi lapangan harus melewati alam Kalimantan yang tak menentu. Ia berangkat dari Balikpapan berkendara jalur darat 10-12 jam untuk sampai di Kutai Barat dan melanjutkan kembali perjalanan dengan speedboat selama 8 jam untuk sampai di Mahakam Ulu dengan segala ketidakpastian pasang surut riam-riam yang dilewati speedboat.

Hasan menemukan alat-alat pengolahan biji kakao dari pemerintah yang tidak tersentuh masyarakat karena ketidaktahuan cara penggunaan alat tersebut. Namun setelah dilakukan pelatihan, alat-alat itu akhirnya dapat digunakan untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk lain.

Perkumpulan Desa Lestari mendapatkan begitu banyak dukungan dari program Desa Sejahtera Astra selama dua tahun. Perkumpulan Desa Lestari mengaktifkan kembali Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat (BPER) “Suwan Keliman” sebagai organisasi di Mahakam Ulu yang bertugas mendistribusikan hasil panen kakao ke luar Mahakam Ulu dan memastikan harga kakao tetap stabil.

Selama dua tahun program Desa Sejahtera Astra berlangsung di Mahakam Ulu, hasil produksi biji kakao meningkat, pemahaman masyarakat akan nilai lebih biji kakao semakin berkembang, dan biji kakao bisa diolah menjadi produk lain.

“Capaian kuantitatif yang sudah diraih tetap menjadi kebanggaan tetapi yang lebih kami apresiasi adalah terjadi perubahan pola pikir di masyarakat dalam budidaya kakao. Masyarakat menjadi tahu nilai sebenarnya dari kakao,” Jelas Hasan dalam wawancara daring via Zoom.

Dari 13 desa di Mahakam Ulu, terdapat empat desa yang memproduksi kakao dengan jumlah banyak yaitu desa Long Tuyoq, Long Lunuk, Long Isun, dan Long Pahangai. Rata-rata produksi biji kakao sebanyak dua ton.

Hasil panen biji kakao diolah menjadi bubuk coklat, coklat batangan, dan minyak kakao. Produk-produk turunan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Mahakam Ulu dan Perkumpulan Desa Lestari karena telah berhasil mengangkat derajat kakao menjadi produk bernilai tinggi. Dan pada akhirnya, bukan hanya ekonomi masyarakat Mahakam Ulu yang terdampak tetapi juga pengetahuan masyarakat ikut berkembang.

Program Desa Sejahtera Astra bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat Mahakam Ulu untuk berkembang di bidang ekonomi dan edukasi pertanian tetapi juga menjadi bukti bahwa masih banyak keragaman di Indonesia yang perlu diketahui. Hasan dan Nurul mengakui bahwa mereka sangat bangga bisa menyaksikan secara langsung adat dan budaya di Mahakam Ulu yang sangat berbeda dari daerah asal mereka yaitu Pulau Jawa.

Salah satunya adalah tradisi hudoq yang merupakan tradisi untuk mengawali masa bercocok tanam. Selain itu ternyata masyarakat masih melestarikan sistem barter. Namun, satu adat dan kebiasaan yang bagi Hasan dan Nurul sangat berbeda yaitu saat ada orang yang meninggal tidak boleh ada yang mengadakan kegiatan besar di desa-desa selama tujuh hari. Padahal saat itu Perkumpulan Desa Lestari sudah merancang acara sedemikian rupa tapi karena adat ini acara harus ditunda. Meskipun begitu, mereka tidak menganggap adat sebagai hambatan dalam program mereka tetapi mereka jadi memahami dan memaknai lebih dalam adat yang dijalani masyarakat Mahakam Ulu.

Selain adat, Hasan dan Nurul juga merasakan beragam keterbatasan di Mahakam Ulu salah satunya adalah listrik yang hanya menyala selama enam jam mulai dari pukul 6 sore sampai 12 malam. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi produksi pengolahan biji kakao yang menggunakan mesin bertenaga listrik. Mereka harus bekerja pada malam hari. Tetapi semangat dan kegigihan masyarakat membuktikan bahwa mereka bisa berkembang. Terbukti dengan masuknya desa Long Pahangai sebagai kandidat 10 besar Desa Sejahtera Astra dalam Festival Astra dua tahun berturut-turut (2018-2019).

“Bagi kami ini adalah satu good news yang bisa kami sajikan kepada Indonesia bahwa di tempat yang nun jauh di sana masih ada saudara kita yang mengupayakan kehidupan dengan apa yang mereka punya dengan segala keterbatasan yang ada,” Ungkap Nurul dalam wawancara daring via Zoom.

Penulis Artikel: Dina Saputri
Diterbitkan oleh Good News From Indonesia pada Senin, 8 September 2025 dengan tautan asli https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/09/08/desa-sejahtera-astra-mahakam-ulu-naiknya-pamor-kakao-dan-wawasan-masyarakat

Perjalanan Desa Jati Kulon dalam Mengelola 6 Ton Sampah Setiap Hari

Di balik aktivitas harian warga Desa Jati Kulon di Kabupaten Kudus, ada sebuah proses sunyi yang tak kalah penting: bagaimana mereka bergulat setiap hari dengan enam ton sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal.

Desa Jati Kulon mendapat insinerator dari hibah oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) sejak April 2025. Adanya insinerator membuka harapan baru akan sistem pengelolaan sampah yang lebih cepat dan efisien. Namun kenyataannya, memiliki alat bukan berarti masalah sampah selesai.

“Sebelum didampingi Perkumpulan Desa Lestari, pekerja kami hanya mampu membakar 960 kilogram sampah residu nonorganik dengan insinerator dan memilah 300 kilogram sampah organik per hari. Sementara volume sampah yang masuk ke TPS mencapai enam ton. Sisanya tetap harus kami buang ke Tempat Pembuangan Akhir,” cerita Imam Prayitno, Direktur BUMDes Jati Kulon.

Perkumpulan Desa Lestari memberikan pendampingan pengelolaan sampah secara holistik dari hulu hingga ke hilir secara intensif selama tiga bulan terakhir. Edukasi pemilahan sampah di tingkat produsen atau penghasil sampah menyasar rumah tangga warga desa dilakukan di tingkat hulu. Kemudian menata prosedur dan alur pengangkutan sampah di tingkat tengah. Optimalisasi kinerja operasionalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) termasuk penggunaan mesin insinerator dilakukan di tingkat hilir.

Saat ini sampah yang masuk ke TPS setiap harinya bisa diproses tuntas tanpa menumpuk. “Dulu TPS masih penuh dengan sampah setiap hari.  Kini sampah harian yang masuk ke TPS selesai diproses dan setiap sore kondisi TPS selalu bersih dan rapi.” tambah Imam.

Dampak Nyata di Lapangan

Jika sebelumnya semua sampah yang dibuang mencapai 16-18 kali pembuangan perminggu atau 70 kali pembuangan dalam sebulan dengan armada dumptruck ke TPA, kini BUMDes Jati Kulon hanya membuang sampah residu ke TPA satu kali dalam seminggu atau 4-5 kali dalam sebulan. Artinya, operasionalisasi TPS dengan dukungan dan optimalisasi teknologi mesin insinerator berhasil mengurangi 94% pembuangan sampah ke TPA.

Komposisi sampah yang masuk ke TPS setiap hari sebanyak enam ton terdiri dari sampah organik sebanyak 48 persen, nonorganik 46 persen, residu 2 persen, dan sampah bernilai ekonomis (high value) 4 persen. Sampah organik telah mampu dipilah sebanyak 42 persen dan diambil oleh BLDF untuk diolah lebih lanjut. Sampah non organik selesai diproses dengan insinerator. Sampah high value terpilah dan dijual langsung. Sedangkan sampah residu dan sebagian sampah organik yang masih belum mampu diproses masih dibuang ke TPA.

Bergerak Bersama: Mahasiswa dan Inovasi Lokal

Pendampingan pengelolaan sampah tak hanya di TPS melainkan juga di tingkat hulu yang perlu terus dilakukan. Pendampingan pengelolaan turut melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Muria Kudus (UMK) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus yang berkolaborasi untuk memberikan edukasi pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah seperti mengembangkan inovasi produk berbasis sampah, seperti kompos, briket, dan kerajinan daur ulang.

Harapannya inisiatif ini bisa membuka jalan baru bagi pengelolaan sampah yang bukan hanya soal mengurangi limbah, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi warga—terutama pemuda dan perempuan.

Perjalanan Desa Jati Kulon menjadi cermin bahwa perubahan bisa dimulai di tingkat tapak, selama ada kolaborasi yang tulus dan pendampingan yang tepat. Perkumpulan Desa Lestari percaya bahwa setiap desa punya potensi untuk mengelola lingkungannya sendiri dengan cara yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. (LS)

Inisiasi Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Perlindungan Kearifan Lokal

[Kupang, 17/5] – Empat tahun perjalanan Koalisi ADAPTASI dalam program Amplifying Voices for Just Climate Action hampir berakhir. Dalam pertemuan anggota Koalisi ADAPTASI yang diadakan di Kupang pada 17 Mei 2025, merefleksikan ada banyak keluaran yang sudah dicapai, sekaligus tidak sedikit pula hal-hal yang perlu dievaluasi.

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang nyata dan sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dampak perubahan iklim semakin terasa pasca badai seroja yang terjadi tahun 2021, yang merusak ekosistem pesisir. Atas dukungan dari Yayasan Humanis, Koalisi ADAPTASI mengadvokasi suara-suara dari masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Rote Ndao agar para pemangku kebijakan mendukung aksi iklim masyarakat dalam beradaptasi pada perubahan iklim.

Perkumpulan Desa Lestari, sebagai salah satu anggota Koalisi ADAPTASI, mendorongkan keberpihakan Pemerintah Desa melalui kewenangannya dalam cakupan isu lingkungan hidup. Dalam perjalanan program di ketiga kabupaten, Pemerintah Desa Lamawolo, Kabupaten Lembata melahirkan peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Muro di tingkat desa, dan Pemerintah Desa Holulai, Kabupaten Rote Ndao yang sedang menginisiasi lahirnya Peraturan Desa tentang Hohorok/Papadak yang secara terpisah mengatur tentang tata pernikahan dan kehidupan sosial, dengan isu tentang lingkungan.

“Awalnya kami bingung bagaimana mendorong desa-desa bisa memasukkan isu ini (red. perubahan iklim) dalam rencana pembangunan. Ternyata ada kewenangan lokal desa yang bisa kita dorongkan untuk melestarikan adat, terutama adat yang sejatinya itu untuk menjaga alam,” tutur Benediktus Bedil, Direktur Lembata Barakat.

Dalam peraturan desa tersebut Pemerintah Desa Lamawolo menganggarkan infrastruktur pengawasan Muro dalam APBDes. Muro merupakan sistem pengelolaan sumber daya laut peninggalan nenek moyang masyarakat Lembata, dimana tradisi tersebut secara ilmiah dinyatakan sebagai konservasi ekosistem laut berbasis kearifan lokal. Sejaka 2016, Barakat Lembata menghidupkan kembali tradisi ini di beberapa desa yang kala itu dilakukan untuk menjaga ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Melalui program Amplifying Voices for Just Climate Action, angin dari pesisir dan pulau-pulau kecil Timur Indonesia mampu dijawab menjadi 10 dokumen kebijakan dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. Di setiap kabupaten yang menjadi lokasi program lahir tiga forum multi-pihak dan satu pusat studi iklim yang bekerjasama dengan UNKRISWINA di Sumba Timur. Bahkan program ini mampu menggalang sumber daya pendanaan untuk aksi iklim secara mandiri lebih dari Rp 4 milyar. Maka, di akhir perjalanan program kolaborasi sembilan organisasi yang tergabung dalam Koalisi ADAPTASI layaklah jika diberi tajuk “Merayakan Perjalanan, Merangkai Pembelajaran, Memanen Perubahan, dan Menyongsong Keberlanjutan.” (NP)

Forum Komunikasi BUMDes Kudus, Harapan Bagi Peningkatan Sumber Daya Manusia BUMDes

Kualitas sumberdaya manusia menjadi tantangan yang mendasari beberapa persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kudus. Poin tersebut dirumuskan oleh BUMDes peserta pelatihan dan pendampingan dari PT Djarum melalui mitra Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata. BUMDes kerap menemui tantangan komitmen, kapasitas dan ketersediaan personal sebagai sumber daya manusia. Ada pengelola yang punya kapasitas tapi komitmennya lemah. Ada juga pengelola yang punya komitmen tetapi kapasitasnya kurang. Ada juga desa yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul tetapi tinggal dan mengabdi di luar daerah. Tantangan tersebut memotivasi Perkumpulan Desa Lestari dan Dinas PMD untuk menginisiasi pendirian wadah komunikasi BUMDes.

Bersamaan dengan momentum pembekalan direktur BUMDes oleh Dinas PMD 17 September 2024 lalu dengan dihadiri 90 BUMDes, Forum Komunikasi BUMDes Kudus berdiri. Selain dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD, Eko Sujatmo selaku Manajer Program Perkumpulan Desa Lestari Kudus juga telah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa dalam konsep inisiasi pembentukan forum.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD, Lilieq Ngesti Widyasuryani, mengatakan bahwa pembinaan terhadap Forkom BUMDes Kudus oleh instansinya dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Lilieq menjelaskan Forkom BUMDes Kudus yang nantinya akan menginduk organisasi pada Forkom BUMDes Jawa Tengah di awal akan difasilitasi Dinas PMD dalam pertemuan rutin dengan tujuan untuk membangun motivasi awal pengurus dan anggotanya.

“Jika nanti sudah menginduk pada Forkom (BUMDes) Jawa Tengah, Forkom (BUMDes) Kudus bisa membawa bisnis BUMDesnya menembus pasar internasional,” tambah Lilieq. Selain membidik perluasan jaringan di luar Kudus, Lilieq juga optimis jika Forkom BUMDes Kudus bisa memajukan BUMDesnya melalui jaringan 900 lebih perusahaan yang ada di Kudus. Dinas PMD Kudus mengamanahkan agar Forkom BUMDes bisa menunjukkan eksistensinya dalam mengorganisir kegiatan peringatan hari BUMDes yang diadakan disetiap tanggal 2 Februari.

Menurut Ali Ismanto selaku koordinator Forkom BUMDes Kudus, dalam waktu dekat Forkom akan membuat kegiatan belajar bersama usaha budidaya ternak dengan narasumber ahli peternakan sekaligus pengusaha pakan ternak. Kemudian, setelah Forkom menyusun dan menyepakati AD/ART akan melakukan kunjungan silaturahmi ke semua desa anggota, pengusaha dan bupati Kudus.

Ali menjelaskan bahwa fokus utama Forkom BUMDes adalah penguatan SDM karena saat ini tantangan terbesar BUMDes yaitu mencari SDM yang memiliki kapasitas dan komitmen. Ali juga berpendapat bahwa BUMDes akan sulit berkembang kalau tidak ada dukungan dari pemerintah desa, kabupaten maupun pusat.

Mengenai kualitas SDM, Ali memilik sudut pandang tersendiri. “Umumnya SDM BUMDes yang bagus menerima gaji di atas lima ratus ribu rupiah. Ada juga direktur dan staf BUMDes yang bergaji di atas dua juta rupiah yang kesemuanya punya jam tetap di kantor,” ungkapnya. Oleh karena itu, jika desa bisa memberikan tambahan penyertaan modal maka Forkom BUMDes akan mendorong BUMDes agar memberi gaji yang bisa mengikat komitmen pengurus dan pegawainya.

Ali menambahkan, untuk mengembangkan organisasi Forkom BUMDes membutuhkan SDM profesional multi bidang yang mendukung. SDM yang dibutuhkan tersebut di antaranya ahli di bidang akuntansi keuangan, perizinan, hukum dan bisnis akan direkrut dari BUMDes-BUMDes anggota.

Sebagai mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) wilayah Kudus, Ali ingin mempertemukan Forkom dengan mitra-mitra HIPMI. Menurutnya, Hal itu dilakukan untuk melebarkan sayap kerjasama bisnis dan organisasi Forkom. Bahkan, Ali mengusahakan agar Forkom BUMDes Kudus bisa juga memperoleh dana kegiatan dari Rumah BUMN. Menceritakan pengalamannya, Ali menyebutkan bahwa ia telah mengadakan banyak pelatihan calon pengusaha muda dengan memanfaatkan dukungan Rumah BUMN.

Selain memiliki koordinator, Forkom BUMDes Kudus memiliki 1 orang sekretaris umum, 1 orang bendahara, dan 6 orang yang bertugas di divisi pengelolaan pengetahuan, advokasi, inovasi, informasi dan humas. Sembilan orang tersebut mewakili Sembilan kecamatan yang ada di Kudus. Kesembilan orang pengampu Forkom BUMDes ini menjadi tumpuan sinergi semua pihak untuk menjawab tantangan BUMDes di Kudus.

Eko selaku Manajer Program Perkumpulan Desa Lestari Kudus berharap forum yang juga menyepakati pembentukan pengurusnya tersebut bisa memberikan manfaat untuk anggotanya. Selain itu, Eko menginginkan agar Ali bisa mengadopsi pola organisasi yang diterapkan oleh HIPMI. Menurut Eko, langkah inisiatif yang sudah dibuka jalannya yaitu kerjasama pengetahuan antara Forkom BUMDes dengan kampus yang ada di Kudus.

Sebagai salah satu penginisiasi Forkom BUMDes Kudus, Lilieq berharap Forkom BUMDes akan menjadi institusi mandiri yang bisa menemukenali dan mengembangkan potensi desa untuk kesejahteraan desa-desa anggotanya. Lilieq juga mengharapkan Forkom BUMDes menjadi ruang kolaborasi bisnis antar desa dan mengembangkan jenis usaha baru di desa.

“Semoga forum ini bisa menjadi penyemangat sekaligus media bertukar informasi dan pengalaman di antara BUMDes-BUMDes anggota.” Tutup Ali. (LSY)

Sinergi BUMDes dengan Pelaku Wisata Desa Kandangmas

Wisata desa saat ini menjadi primadona di Indonesia. Sayangnya, pengelolaan wisata desa seringkali menjadi wahana adu kepentingan antar unsur yang ada desa. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berfokus pada pengembangan wisata desa dan BUMDes yang berfokus pada pengembangan ekonomi desa lewat usahanya memiliki irisan kepentingan yang mendorong sinergi keduanya. Sinergi ini mulai dilakukan oleh semua pemangku kepentingang pariwisata di Desa Wisata Kandangmas, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Desa Kandangmas terletak di bagian tenggara kaki Pengunungan Muria, memiliki beberapa objek wisata, salah satunya Waduk Logung. Waduk Logung dengan luas sekitar 88,5 Ha yang dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada 2018 sebagian besarnya masuk wilayah Desa Kandangmas dan sebagian lainnya masuk wilayah Desa Tanjungrejo.

Sejak waduk beroperasi, warga dan penambang pasir di kawasan terdampak pembangunan waduk beralih profesi menjadi pemilik kios dan pengelola wisata. Sejak dikukuhkan menjadi desa wisata, Desa Kandangmas membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Akan tetapi, kegiatan Pokdarwis tidak lagi aktif karena tidak mendapatkan legalitas berupa Perdes. Wisata Waduk Logung sempat ramai dikunjungi dengan tambahan wisata speedboat. Waduk juga dikelilingi sabuk hijau atau perbukitan yang cukup menarik untuk dijelajahi wisatawan. Sayangnya, kegiatan pengelolaan wisata ini vakum saat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 BUMDes di Desa Kandangmas terbentuk yang difasilitasi oleh Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata selaku mitra implementasi program pelatihan dan pendampingan BUMDes oleh PT Djarum. BUMDes bernama Mitra Sejahtera memulai kegiatannya dengan usaha pengelolaan sampah. Proses rencana kerjasama Pokdarwis dengan BUMDes berlangsung lambat karena belum semua anggota Pokdarwis menyepakati ini. Saat itu arogansi kelompok masih terlihat kuat.

Sejak akhir 2023 BUMDes Mitra Sejahtera menambah kegiatan usahanya berupa jasa pembayaran dan penyewaan alat molen. Pada tahun 2023 Pokdarwis sendiri yang meminta BUMDes untuk mengelola wisata Waduk Logung. Selain itu, dukungan juga datang dari Paguyuban Wisata Speedboat Logung.

Paguyuban menginginkan BUMDes menjadi pengelola tiket, toilet, dan parkir. Pemilik speedboat menginginkan BUMDes turun tangan agar antrian penggunaan speedboat bisa terarah, adil, dan tertib. Selain itu, pemilik speedboat tidak ingin kerepotan lagi menarik pelanggan dan mengelola tiketnya.

Pada awal 2024 BUMDes menambah usaha agen pendaftaran dan pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Melalui musyawarah desa laporan tahunan dan penyampaian program kerja, usulan BUMDes untuk menambah usaha pengelolaan wisata Waduk Logung disetujui oleh masyarakat. Melalui beberapa pertemuan semua pemangku kepentingan pariwisata di Desa Kandangmas akhirnya mendapat kesepakatan kerjasama antara BUMDes dengan Pemerintah Desa Kandangmas. Pemerintah desa menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Wisata Waduk Logung Kandangmas. Dalam perjanjian disebutkan kesepakatan pemberian kontribusi hasil usaha dari BUMDes untuk desa senilai Rp16.000.000,00 per tahun.

Saat ini, area parkir kendaraan masih dikelola secara manual. Tarif per sepeda motor sebesar Rp5.000,00, tarif per kendaraan roda empat minibus sebesar Rp10.000,00 dan tarif per kendaraan besar sebesar Rp20.000,00. Speed boat yang disewakan dikenakan tarif Rp100.000,00 per perahu. Penghitungan jumlah pengunjung yang masih manual membuat jumlah kunjungan dan pemasukan wisata tidak terukur secara pasti. “Setiap hari jumlah pemasukan dari karcis parkir maksimal sekitar dua juta rupiah per hari. Warga sekitar yang kami kenali tidak kami mintakan tarif parkir. Karena tak ada palang pintu parkir sepertinya banyak yang terlewat kami kutip uang parkirnya,” ucap Kasmuri, pengelola parkir Waduk Logung yang sebelumnya adalah pekerja tambang pasir di lokasi waduk.

Riska, Direktur BUMDes Mitra Sejahtera Kandangmas, mengatakan bahwa melalui proses yang tidak mudah kini Pemerintah Desa Kandangmas sudah memberikan dukungan yang cukup baik untuk pengelolaan waduk melalui BUMDes. Menurutnya semua yang bisa pemerintah desa kerahkan untuk BUMDes agar bisa meningkatkan ekonomi desa melalui wisata desa sudah dikerahkan. Riska optimis wisata Desa Kandangmas bisa maju karena menurutnya selain memiliki Waduk Logung, Desa Kandangmas juga memiliki objek wisata Punden Masen, pabrik besar gula tumbu, pengrajin batik ecoprint, tradisi jajanan tradisional di hari minggu.

“Persoalannya saat ini ada beberapa lahan yang status tanahnya masih milik pribadi jadi tidak bisa diubah semaunya untuk kepentingan wisata Logung. Selain itu, penataan kawasan sekitar waduk berupa lampu-lampu estetik untuk membantu penerangan kawasan waduk di sore dan malam hari masih kurang,” jelas Riska. Oleh karena itu, Riska menginginkan ada penataan lebih serius dari Pemerintah Desa yang didukung anggaran yang mencukupi. Menurutnya, wisata malam di Waduk Logung juga cukup potensial karena banyak komunitas pemancing yang datang di malam hari untuk memancing dan wisata kuliner. Selain itu, warung-warung di sekitaran waduk saat ini bahkan ada yang buka hingga subuh.

Lilieq Ngesti, Kabid Permas Dinas PMD Kudus mengatakan pengelolaan dan pengembangan bahwa Waduk Logung tidak hanya menjadi tanggung jawab Desa Kandangmas. Desa Tanjung Rejo, Desa Rejosari, dan Desa Terban juga termasuk desa-desa penyangga Waduk Logung juga memiliki tanggung jawab pada pengembangan dan pengelolaan Waduk Logung. Menurutnya, harus ada sinergi dalam pembagian tugas pengelolaan dan pengembangan wisata Waduk Logung ini di antara desa-desa tersebut. “Desa Kandangmas tak bisa sendirian. Semua desa penyangga harus ketemu, berbagi tugas dalam rencana pengelolaan wisata Waduk Logung ke depannya.” tutup Lilieq. (LSY)

Manajemen Bisnis dan Kearifan Lokal Sehatkan Penyediaan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Di perdesaan, umumnya air bersih berasal dari air tanah atau air permukaan dari pegunungan. Pengelolaan air bersih di desa ada yang dikelola oleh paguyuban atau melalui lembaga resmi seperti Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) yang dibentuk bersamaan dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mekanisme penyaluran melalui pipa dan meteran adalah cara umum dalam sistem penyediaan air bersih ini. Namun kini pelayanan air bersih di Desa Berugenjang memiliki cara tersendiri. Kearifan lokal adalah dasar kebijakan penerapan pelayanan yang digunakan.

Desa Berugenjang adalah sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kudus dengan luas 226.775 Ha yang memiliki tantangan besar dalam pengadaan air bersih bagi kehidupan masyarakat. Menurut informasi dari warga, dengan lahan yang didominasi oleh persawahan kandungan air tanah di Desa Berugenjang cenderung payau. Hanya di beberapa titik dan kedalaman tertentu di desa ini bisa diperoleh air tawar. Sebelum tahun 2014, krisis air bersih melanda desa dan banyak warga yang terpaksa membuang air besar di saluran air atau di persawahan. Pada tahun 2014, desa mengikuti program PAMSIMAS yang didukung APBD Kabupaten Kudus. Program ini menyediakan instalasi dan bangunan sumur air bersih. Meskipun air bersih bisa diperoleh, air tersebut belum layak diminum oleh masyarakat tetapi hanya bisa digunakan untuk keperluan sanitasi.

Pada tahun 2021 BUMDes Ngudi Rahayu Desa Berugenjang berdiri dengan tujuan untuk mengelola usaha penyediaan air bersih dengan fasilitas dari PAMSIMAS. Awalnya, struktur pengurus BUMDes tercatat lengkap. Setelah operasional berjalan, pengurus yang aktif hanya sekretaris dan pengawas serta Kiswo selaku kepala desa yang berfungsi sebagai penasehat. Di tahun pertama, BUMDes memperoleh keuntungan. BUMDes menggunakan sistem meteran air untuk menghitung penggunaan air di rumah pelanggan.

Pada tahun berikutnya meteran air di rumah pelanggan banyak yang rusak. BUMDes tidak bisa memperoleh bukti bahwa hal itu disebabkan kelalaian atau kesengajaan. Pelanggan meminta sistem penghitungan khusus yaitu dengan biaya retribusi per rumah sebesar Rp25.000,00 per rumah. Sistem penghitungan ini sempat berjalan hingga pertengahan tahun 2022. Melalui musyawarah desa, atas permintaan warga sistem ini diubah kembali menjadi hitungan retribusi per kepala dalam satu rumah, tanpa abonemen. Sayangnya, informasi jumlah kepala di setiap rumah tidak akurat dan pelanggan bisa memakai air tanpa batas. Karena hal itu, usaha ini tidak lagi memberikan keuntungan bagi BUMDes. Justru sebaliknya, BUMDes mulai mengalami kerugian.

Di tahun 2024 BUMDes memiliki sumur dan pompa di 3 titik, pelanggan air bersih sebanyak 1.400 orang dengan biaya pemasangan awal sebesar Rp250.000,00. Beberapa kali pengurus BUMDes mengusulkan kenaikan tarif agar usaha BUMDes tidak merugi tetapi warga tidak menyetujuinya. Sehingga, hingga pertengahan tahun 2024 kerugian BUMDes semakin besar. Pengurus pun menalangi biaya operasional usaha hingga jutaan rupiah hanya demi kelangsungan ketersediaan air bersih bagi pelanggan di desa.

Proses tersebut ini berlangsung hingga ada pelatihan dan pendampingan revitalisasi BUMDes yang diadakan oleh PT Djarum dengan implementator Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata. Kiswo pun memutuskan agar Desa Berugenjang diikutsertakan dalam pelatihan dan pendampingan tersebut dengan tujuan menyehatkan usaha serta kelembagaan BUMDes. Kepala Desa juga menginginkan adanya analisis kelayakan usaha untuk rencana usaha baru yang akan dikelola BUMDes.

Selama bulan Maret hingga Agustus 2023, Perkumpulan Desa Lestari memberikan pelatihan dan pendampingan hingga digelar musdes revitalisasi BUMDes. Hasil analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh pendamping dan pengurus BUMDes memberikan dua pilihan solusi yaitu kembali ke penggunaan meteran atau menaikkan tarif retribusi per kepala. Proses revitalisasi juga merekomendasikan kebutuhan restrukturisasi pengurus BUMDes serta dukungan ketegasan dari pemerintah desa sebagai solusi efektif.

Ketua BPD, Karsono, memberikan arahan dalam proses ini. “Desa Berugenjang adalah sebuah desa kecil yang warganya hampir semua punya hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, di Desa Berugenjang akan lebih mudah menerapkan aturan yang sifatnya kearifan lokal selama tidak berbenturan dengan regulasi,” ucap Karsono. Menurutnya, akan lebih baik jika manajemen bisnis BUMDes tetapi dipadukan dengan konsep kearifan lokal Desa Berugejang.

Dalam Musdes Revitalisasi BUMDes, masyarakat diberikan pilihan mengikuti usulan aturan baru dari kepala desa atau usaha penyediaan air bersih oleh BUMDes sementara dinonaktifkan. Pendamping memberikan paparan tambahan kepada peserta musdes mengenai pentingnya mendukung BUMDes demi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena penyediaan alat meteran baru belum bisa dilakukan hingga APBDes mencukupi, solusi diprioritaskan pada kenaikan tarif retribusi air. Melalui diskusi panjang, akhirnya peserta musdes menyetujui usulan perubahan tarif retribusi air bersih dan usulan restrukturisasi pengurus BUMDes. Kenaikan tarif retribusi air bersih pun diperkuat dengan SK Kepala Desa.

Selain revitalisasi usaha, manajemen BUMDes Ngudi Rahayu kini juga lebih tertib melalui mekanisme penerapan SOP kerja dan akuntansi keuangan BUMDes berbasis aplikasi. “Saya optimis usaha bisa stabil dan berkembang asalkan pemerintah desa dan masyarakat terus mendukung BUMDes.” tutup Rinang yang kini menjadi Direktur BUMDes yang baru. (LSY)

Usaha BUMDes Laris Manis Berkat Platform Digital

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memasarkan usaha ditingkat nusantara. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu pemasaran digital dengan memanfaatkan platform online sosial media dan e-commerce, kerjasama dengan UMKM, pameran dan festival, dan program kemitraan. Dengan pendekatan yang tepat, BUMDes dapat meningkatkan penjualan jasa atau produk usaha.

Badan Usaha Milik Desa dapat mengambil manfaat dari perkembangan era digital. BUMDes dapat memasarkan produk, memberikan pelayanan publik, pelatihan, dan pemberdayaan. Pada aspek pemasaran produk BUMDes mampu memasarkan secara luas hingga seluruh dunia, bahkan bisa melakukan ekspor impor, tentunya dengan nominal yang tidak sedikit. BUMDes mampu meningkatkan pelayanan berupa pengaduan yang lebih efisien. BUMDes juga dapat menggunakan platform untuk mendapatkan pelatihan keterampilan digital kepada anggotanya.

BUMDes Semanah Berkah Manfaatkan Perkembangan Era Digital

Sebelumnya pengurus BUMDes hanya mengetahui ilmu dasar dalam bersosial media. Pengurus belum mengetahui strategi dalam menggunakan iklan. Adanya penyertaan modal desa untuk BUMDes, pengurus dapat memanfaatkan sebagian modal untuk meningkatkan kapasitas menyusun strategi pemasaran melalui iklan seperti Google Ads dan Facebook Ads.

Memasarkan produk melalui Google Ads dan Facebook Ads dapat menjangkau audiens lebih luas dan mampu menargetkan pelanggan berdasarkan lokasi, minat dan perilaku, sehingga iklan lebih efektif.

Setelah mengikuti peningkatan kapasitas melalui daring selama beberapa hari, pengurus mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan.  Saat ini BUMDes Semanah Berkah telah memiliki situs bumdessemanahberkah.com. Situs tersebut memuat profil dan usaha BUMDes yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pencarian.

Jenis Usaha Tenda Lipat yang Paling Diminati

BUMDes Semanah Berkah Demaan telah resmi berbadan hukum pada tanggal 16 Juli 2024. Pada saat musyawarah desa telah disepakati beberapa rencana usaha antara lain pengelolaan sampah, penyewaan gedung, penyewaan tenda, dan marketing lencana. Direktur berkeinginan untuk memasarkan usaha BUMDes melalui online agar memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Saat ini penyewaan tenda lipat lebih diminati pelanggan karena sangat dibutuhkan untuk berbagai event. “Tenda lipat BUMDes sudah banyak yang order, terutama untuk event bazar sekolahan, kampus, dan catering makanan nikahan. Rata rata mereka mendapat info melalui Facebook,” tutur Didik Prasetiadi selaku Direktur BUMDes. BUMDes akan berfokus pada usaha tersebut, tentunya dengan tidak meninggalkan usaha yang lain.

Tenda yang dimiliki oleh BUMDes Semanah Berkah merupakan tenda lipat premium dengan tiang berbentuk heksagonal sehingga tiang tersebut sangat kuat dan kokoh dari tiupan angin. Banyak pelanggan yang tertarik karena kemudahan pemasangan, bahkan oleh satu orang saja dengan durasi cukup singkat. Selain itu, biaya sewa tenda lipat relatif murah. Tenda lipat dengan ukuran 2 x 2 meter disewakan dengan biaya sebesar Rp60.000,00, dan ukuran 3 x 3 meter sebesar Rp150.000,00. BUMDes telah mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp445.000,00 sejak satu bulan pertama berjalan.

Dari beberapa jenis usaha BUMDes Semanah Berkah yang berjalan, penyewaan tenda menjadi yang paling laris, “Tidak menyangka, dari beberapa usaha BUMDes yang ada, usaha yang menempati di urutan nomor satu adalah penyewaan tenda. Padahal sebelumnya yang kita perkirakan adalah lencana,” ungkap Sekretaris BUMDes Indah Mangesthi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa BUMDes perlu memiliki beberapa jenis usaha untuk bisa mengetahui usaha mana yang dapat menguntungkan. (NL)

Geliat Usaha Wisata BUMDes Wonorekso Lewat Pasar Sarwono

Desa tidak lagi menjadi daerah yang ditinggalkan oleh warganya. Desa tidak lagi menjadi daerah yang dianggap tertinggal dan tidak menarik. Desa saat ini menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata. Suasana alam yang sejuk dengan banyak pepohonan yang rindang, budaya lokal, dan kuliner yang khas menjadi daya tarik desa untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Desa Wonosoco di Kabupaten Kudus memiliki semuanya, suasana alam dengan banyak pohon rindang dan sumber mata air alami serta kuliner tradisional seperti Botok Petet, Botok Yuyu, Lempok Dudoh, dan Wedang Coro tersedia di desa ini. Budaya lokal yang masih terjaga di desa ini adalah Wayang Klitik dan Kirab Budaya Resik Sendang.

Sejak tahun 2009 Wonosoco telah dikenal sebagai desa wisata. Sayangnya aspek yang ditawarkan untuk menjadi destinasi wisata baru pemandian sumber mata air alami dan bumi perkemahan. Kuliner tradisional, panorama alam, dan budaya belum menjadi komoditas wisata di desa ini. Kurangnya variasi destinasi membuat wisatawan yang berkunjung cenderung hanya satu kali datang. Wisata sumber mata air alami hanya ramai di saat musim libur panjang, sedangkan hari-hari biasa jarang sekali wisatawan yang berkunjung sehingga terkadang pendapatan yang masuk tidak mampu menutup biaya operasional.

Tidak ada peningkatan kunjungan wisatawan sejak 2009 hingga 2021, membuat pengurus BUMDes Wonorekso memutar otak untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Pada awal 2022, BUMDes mulai terjun dalam pengelolaan wisata. Bekal penyertaan modal dari desa sebesar Rp 15 juta dan 3 unit ATV milik desa.  BUMDes didampingi oleh Perkumpulan Desa Lestari mulai berinovasi untuk mengembangkan wisata di desanya. Pokdarwis yang telah mengelola wisata sejak lama digandeng oleh BUMDes untuk bersama-sama mengembangkan destinasi baru.

Modal uang yang telah diterima dialokasikan untuk membuat jalur ATV dan penambahan destinasi wisata hutan jati. Penambahan destinasi sedikit menambah pendapatan wisata. Namun sayangnya penambahan pendapatan masih belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dari penyewaan ATV habis digunakan untuk servis dan biaya operasional ATV. Selain itu adanya penambahan destinasi dan ATV juga belum berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Tak tinggal diam, pengurus BUMDes kembali merancang penambah destinasi baru untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan. Melalui proses analisis yang panjang, diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan wisatawan dari kabupaten Kudus dan sekitarnya adalah untuk menikmati kuliner. Melalui proses analisis tersebut BUMDes merancang wisata kuliner yang berbeda dengan yang ada disekitarnya. Rancangan tersebut menghasilkan inovasi baru di wisata Desa Wonosoco berupa pasar kuliner tradisional khas yang diberi nama Sarwono. Pasar kuliner tradisional ditempatkan di bawah hutan jati yang rindang dengan iringan musik tradisional dari Desa Wonosoco.

Pasar Sarwono dilaksanakan setiap hari Minggu Legi atau selapan sekali dalam hitungan Kalender Jawa dan empat puluh hari sekali dalam penanggalan nasional, dimulai dari jam 07.00-10.000. Guna menambah nuansa tradisional transaksi jual beli di Sarwono menggunakan koin kayu yang telah disediakan oleh BUMDes. Satu keping koin dihargai Rp2 ribu.

Kuliner yang dijajakan di Sarwono adalah kuliner tradisional, mulai dari kacang rebus, pecel dan krupuk sermier, sego karak dan peyek teri hingga wedang coro dan es lidah buaya. Seluruh makan diasajikan menggunakan daun Jati dan daun Pisang. Tujuannya untuk meningkatkan nuansa tradisional dan mengurangi sampah plastik di desa. Makanan dan minuman dijual dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 2-5 keping koin.

Pengunjung meramaikan Pasar Sarwono (sumber: dokumentasi lembaga)

Untuk berkunjung ke Pasar Sarwono wisatawan hanya perlu membeli tiket masuk dan parkir sebesar Rp5 ribu. Pengunjung sudah mendapat fasilitas spot selfie, kolam pemandian mata air alami, dan jalan-jalan di bawah hutan jati yang rindang secara gratis.

Semenjak adanya Pasar Sarwono, jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa Wonosoco meningkat pesat dengan rata-rata jumlah wisatawan yang berkunjung ke pasar Sarwono mencapai 800-900 orang. Saat ini wisatawan yang berkunjung bukan hanya dari sekitar desa, melainkan juga berasal dari kabupaten lain di sekitar Kudus.

BUMDes juga meningkatkan produktivitas warga melalui kerjasama dengan ibu rumah tangga untuk berjualan makanan dan minuman di Pasar Sarwono. BUMDes melibatkan warga desa lainnya untuk berperan dalam penyelenggaran Sarwono, mulai dari penjaga parkir, pengelola koin hingga keamanan. “Setiap kegiatan Pasar Sarwono kami melibatkan 10-15 orang sebagai pekerja lepas untuk membantu menjaga loket tiket, penataan parkir dan bantu menjaga wahana,” kata Aslori, Direktur BUMDes.

Adanya pasar Sarwono menjadi berkah tersendiri bagi warga Desa Wonosoco. Pasar Sarwono secara langsung menambah pendapatan mereka. Selain berdampak pada pendapatan warga, Pasar Sarwono juga menjadi wadah warga Desa Wonosoco untuk memperkenalkan produk lokal dan hasil pertanian warga.

Melihat antusias pengunjung yang semakin tinggi, pengurus BUMDes berupaya untuk terus menambah fasilitas wisata dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. “Kedepannya kami akan menambah jadwal Pasar Sarwono menjadi lebih sering, satu bulan sekali kemungkinan,” kata Tri Budi Wahono Sekretaris BUMDes yang juga berperan sebagai koordinator Pasar Sarwono. (NS)

BUMDes Mega Mulia Bangkit dengan Penuh Harapan

Badan Usaha Milik Desa dihadirkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Namun, tak sedikit BUMDes yang gagal berkembang karena beberapa faktor seperti kelemahan internal dalam manajemen hingga tantangan eksternal yang menghambat kemajuan usaha.  Tidak belajar dari kegagalan, banyak BUMDes terkesan “enggan bangkit” meski memiliki potensi besar untuk berhasil.

Berbeda dengan BUMDes Mega Mulia yang terletak di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang sedang mengalami kebangkitan signifikan setelah melakukan revitalisasi. Saat awal didirikan pada Desember 2017, BUMDes ini menjalankan satu kegiatan usaha yakni jasa pembayaran dengan menjadi agen Pospay. Berjalan selama 10 bulan, BUMDes Mega Mulia tidak mampu berkembang. Penyebab utamanya adalah menejemen yang kurang profesional dan banyaknya personil kepengurusan BUMDes. Sehingga mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan BUMDes.

Nurasag, Kepala Desa Megawon mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya memperkuat pondasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan kelembagaan, dan usaha yang dijalankan. “Kami melihat BUMDes adalah potensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepengurusan yang ada tidak berjalan maksimal. Program kerja BUMDes mandek karena kurangnya koordinasi dan inisiatif dari pengurus. Hal ini tentunya berimbas pada kurangnya manfaat yang bisa dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk melakukan revitalisasi, salah satunya adalah mengubah struktur kepengurusan agar lebih aktif dan produktif, serta memilih orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjalankan peran mereka dengan baik,” kata Nurasag.

Penguatan SDM yang Kompeten dan Loyal

Salah satu pilar utama dalam kebangkitan BUMDes Mega Mulia adalah revitalisasi kelembagaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Pada tahap awal, BUMDes ini mengalami berbagai masalah terkait kurangnya keterampilan manajemen dan bisnis dari para pengurus. Akibatnya, usaha yang dikelola tidak berjalan optimal, dan hasilnya kurang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami memulai dengan melakukan evaluasi pada aspek kepengurusan. Kami memutuskan untuk mengganti seluruh anggota pengurus karena tidak aktif dan merekrut orang-orang baru yang lebih berkompeten. Dengan begitu, kami berharap BUMDes bisa lebih optimal dalam memaksimalkan potensi ekonomi desa,” kata Nurasag.

Menindaklanjuti hal tersebut, BUMDes Mega Mulia melakukan program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan di bidang manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan tata kelola usaha. Dengan dukungan pelatihan dan pendampingan intensif, pengurus BUMDes kini lebih siap untuk menjalankan bisnis dengan strategi yang lebih matang dan berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, program ini juga memperkuat loyalitas para pengurus untuk mencapai visi BUMDes yang mandiri.

Penentuan pengurus baru BUMDes Mega Mulia dalam forum musyawarah desa (sumber: dokumentasi lembaga)

Selain kompetensi, legitimasi pengurus juga diperkuat melalui dukungan penuh dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Mereka dipilih atas keinginan masyarakat Desa Megawon melalui forum musyawarah desa. Hal ini memberikan mereka dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan legitimasi dan loyalitas yang terbangun, BUMDes Mega Mulia kini berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan peran sentralnya sebagai penggerak ekonomi desa.

“Pertimbangan kami cukup jelas. Kami mengusulkan kandidat ini karena beliau adalah seorang perempuan yang sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa. Partisipasi dan kontribusinya dalam berbagai program desa selama ini sudah terbukti. Selain itu, beliau juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, yaitu sarjana. Kami percaya kombinasi antara pendidikan dan keterlibatan aktif di masyarakat merupakan modal penting untuk memimpin BUMDes dengan lebih profesional dan visioner.” Kata Ketua BPD Megawon Tri Setiyo.

Harmonisasi dengan Regulasi Terbaru

Seiring dengan penguatan kelembagaan, BUMDes Mega Mulia juga melakukan revitalisasi pada lingkungan kelembagaan, yang meliputi pembaruan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa operasional BUMDes selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah lainnya terkait BUMDes.

Dengan adanya regulasi yang lebih kuat dan sesuai dengan peraturan terkini, BUMDes Mega Mulia dapat beroperasi dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga memiliki mekanisme yang jelas untuk memantau dan mengawasi kinerja BUMDes, sehingga kepercayaan terhadap pengelola pun meningkat.

Optimalisasi Aset Desa

Lapak kuliner dan gazebo yang dikelola oleh BUMDes Mega Mulia (sumber: dokumentasi lembaga)

Selain memperbaiki kelembagaan, BUMDes Mega Mulia juga melakukan revitalisasi di sektor usaha yang dijalankan. Salah satu inovasi terbesarnya adalah pengelolaan lapak kuliner milik desa sebanyak 20 lapak yang sebelumnya dikelola sendiri oleh desa dan sepi peminat. Melihat potensi ekonomi yang besar, BUMDes memutuskan untuk menjadikan lapak ini sebagai sentra kuliner desa, dengan menghadirkan beragam usaha makanan yang dikelola warga setempat.

Dengan pendekatan yang lebih profesional dan terus melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, dalam 1 bulan terakhir usaha lapak kuliner ini mendapat 5 pelanggan yang sewa selama 1 tahun. Harapannya lapak kuliner ini tidak hanya memberikan penghasilan bagi warga, tetapi juga menjadi daya tarik wisata bagi desa.

Selain usaha penyewaan lapak kuliner, Mega Mulia juga mengembangkan bisnis penyediaan air bersih untuk masyarakat desa. Dalam upaya meningkatkan akses terhadap air bersih, BUMDes bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengelola aset desa (Pamsiamas) yang selama ini pengelolaannya belum maksimal dan profesional. Usaha ini fokus pada distribusi air yang dapat menjangkau kebutuhan warga desa, terutama di daerah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air layak konsumsi. Satu bulan berjalan, kini usaha penyedian air bersih BUMDes terus mengalami peningkatan pelanggan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem distribusi air ini tidak hanya membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BUMDes.

Kedua usaha ini, baik lapak kuliner maupun layanan air bersih, menjadi contoh nyata bagaimana BUMDes dapat mengelola aset dan sumber daya lokal secara efektif. Nilai tambah yang diberikan kepada aset desa, serta pelayanan kepada masyarakat, membuat BUMDes Mega Mulia semakin berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan desa.

Harapan Menuju Masa Depan yang Lebih Mandiri

Revitalisasi yang dilakukan oleh BUMDes Mega Mulia membuktikan bahwa dengan penguatan kelembagaan, regulasi yang tepat, dan inovasi usaha, BUMDes dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan. Dari pengembangan SDM hingga optimalisasi aset, Mega Mulia menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa.

“Kami memiliki harapan besar setelah adanya program revutalisasi BUMDes Mega Mulia. Sebagai direktur yang baru, kami berharap BUMDes Mega Mulia bisa lebih berkembang dan mandiri dalam mengelola usaha-usahanya. Selain itu, adanya pendampingan dari PT Djarum tentu menjadi keuntungan besar bagi kami, karena kami didampingi dalam segala hal, baik manajemen, pengelolaan keuangan, bahkah menjadi mediator kami dengan pemerintah desa dan BPD ketika kami berdiskusi. Ini akan memperkuat fondasi BUMDes kami agar bisa lebih profesional dan berdaya saing.” Ungkap Direktur BUMDes Mega Mulia Erni Alfiaturrohmaniah

Nurasag berharap BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dirinya menaruh harapan pada pengurus agar lebih solid dan efektif supaya BUMDes bisa menghadirkan program-program yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Adanya pondasi kelembagaan yang lebih solid, regulasi yang jelas, dan usaha yang terus berkembang, BUMDes Mega Mulia optimis dapat terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi BUMDes lain di Kudus. Kebangkitan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang lebih sejahtera. (JH)

BUMDes Bangun Insan Gemilang Bangkit Berkat Pendampingan Intensif

Upaya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menciptakan percepatan pembangunan ekonomi di desa. Langkah tersebut mampu mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Tentunya diperlukan sumber daya manusia, perencanaan bisnis dan dukungan penuh oleh pihak pemerintah desa.

Pada pertengahan tahun 2020, Desa Getaspejaten Kabupaten Kudus telah mendirikan BUMDes dengan nama BUMDes Bangun Insan Gemilang (BIG). Rencana usahanya cukup beragam, antara lain G-Park (Getaspejaten Park) Lembaga training, café, franchise, perdagangan air mineral, penyewaan ruko, jasa catering, penyewaan gedung, jasa tempat parkiran, pengelolaan tanah kas desa/bengkok. Ide usaha sudah tertuang ke dalam Anggaran Dasar dan di sahkan dalam musyawarah desa. BUMDes BIG juga telah diresmikan oleh Bupati Kudus meski belum memiliki legalitas berbadan hukum.

Dari semua rencana usaha tersebut, belum ada usaha yang berjalan karena modal yang dibutuhkan sangat besar. Ketua BPD menyebut bahwa pada saat itu menunggu pihak investor dari luar. Selain modal, satu persatu pengurus BUMDes meninggalkan tupoksinya. Hal tersebut mengakibtkan BUMDes BIG mati suri.

Dapat Tawaran Pendampingan

Pemerintah desa mendapatkan penawaran peningkatan kapasitas BUMDes dari PT Djarum pada Februari 2024. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, pihak pemerintah Desa Getaspejaten menerima tawaran tersebut untuk revitalisasi. Rejo selaku Ketua BPD sudah menantikan lama pendampingan dari pihak ketiga, “BUMDes Getaspejaten sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar, pihak yang benar benar bisa mendorong dalam mewujudkan mimpi memiliki BUMDes yang aktif,” ucapnya.

Kepala Desa dan BPD mengusulkan beberapa nama pengurus BUMDes untuk restrukturisasi organisasi karena sudah tidak aktif. Pada kepengurusan yang baru, direktur saat ini memiliki latar belakang relawan BPBD. Kepala Desa mempunyai ekspektasi bahwa direktur yang baru memiliki loyalitas dan jiwa sosial dalam membangun desa.

Setelah musyawarah desa pengurus BUMDes melakukan pendaftaran legalitas badan hukum melalui situs Kementerian Desa PDTT. Persyaratan legalitas yang diunggah meliputi Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja BUMDes 2024. BUMDes BIG pun berhasil mengantongi sertifikat badan hukum tanpa revisi pada awal Agustus 2024

BUMDes BIG Perlahan Memulai Usaha

BUMDes menentukan tiga rencana usaha, yakni penyewaan peralatan acara, perdagangan sembako dan marketing catering. Pada ketiga rencana usaha tersebut membutuhkan modal uang Rp90.000.000,00.

Pemerintah Desa Getaspejaten baru melakukan pencairan modal kepada BUMDes pada awal September. Pembelanjaan barang oleh BUMDes dilakukan seminggu setelah pencairan. Sugiyanto selaku direktur menggerakkan pengurus BUMDes untuk segera action, “Kita (pengurus BUMDes) harus segera melakukan pembelanjaan sesuai perencanaan, karena itu merupakan langkah awal progress BUMDes yang dilihat oleh desa“.

Pada akhir bulan September, BUMDes BIG telah mendapatkan pesanan sebanyak 20 penyewaan kipas blower dengan harga sewa Rp150.000,00 per unit. Sedangankan pesanan dari persewaan kursi acara sebanyak 500 unit dengan harga sewa Rp3.000,00 per unit. Sehingga total pendapatan kotor BUMDes BIG pada permulaan usaha ini sebesar Rp4.500.000,00.

Rencana Tindak Lanjut dan Harapan

PKK Desa Getaspejaten berminat untuk melakukan kerjasama dengan menjadikan BUMDes supplier sembako. Sehingga, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan ekonomi.

BUMDes dapat bergerak lebih cepat dan efektif, karena perencanaan yang baik dapat membantu BUMDes dalam melakukan strategi perencanaan dan promosi yang tepat. Hal ini menunjukkan strategi yang diterapkan sangatlah efektif. Harapannya BUMDes mampu membantu desa dalam meningkatkan PADes.

Pasca pendampingan intensif, harapannya BUMDes BIG mampu berjalan mandiri sesuai dengan tupoksi. Hal paling penting BUMDes saling bersinergi sehingga dapat bertumbuh sesuai harapan.

Harapan lainnya BUMDes dapat berkontribusi terhadap PADes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui revitalisasi, BUMDes dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. (NL)