Kopi robusta tengah menjadi primadona di kalangan masyarakat petani di Kabupaten Kerinci saat ini. Namun di sisi lain, stok kopi tidak mampu mengimbangi jumlah permintaan konsumen. Hal ini berdampak pada harga beras kopi yang melonjak mencapai harga Rp50000 per kilogram.

Petani kopi mulai mencari cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi, diantaranya penanaman ulang, peremajaan batang, pemupukan, dan okulasi. Mereka pun mulai mencoba membudidayakan kopi melalui teknik okulasi. Teknik ini merupakan teknik sussy tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lainnya. Menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman bertujuan meningkatkan produksi buah kopi.

Teknik okulasi pada tanaman kopi masih menjadi hal baru bagi sebagian petani di Kabupaten Kerinci. Selama ini mayoritas petani lebih memilih untuk meninggalkan tanaman kopi yang sudah dianggap tidak produktif lalu menanam ulang di lahan yang baru.

Berangkat dari kondisi tersebut, sebanyak 10 petani kopi di Desa Pematang Lingkung dan Tamiai melakukan rangkaian uji coba dan latihan budidaya kopi menggunakan teknik okulasi. Bertempat di Desa Pematang Lingkung, tim lapangan Perkumpulan Desa Lestari bersama salah satu petani kopi Sanismal menjadi mentor bagi kawan petani lainnya. Sebelumnya Sanismal telah menerapkan teknik okulasi pada budidaya kopi robusta di lahannya.

Budidaya kopi robusta menggunakan teknik okulasi mampu meningkatkan jumlah produksi hingga dua kali lipatnya dibanding kengan tanaman kopi yang dibudidayakan tidak menggunakan teknik ini. Waktu panen kopi robusta pun menjadi lebih panjang—yang menjadi keunggulan dalam kontribusi menjaga tutupan lahan di Kerinci.

Sanismal mengaku budidaya melalui teknik okulasi menguntungkan, “Buah kopi yang dihasilkan dari proses okulasi berhasil meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan tanaman kopi yang biasa,” katanya.

Selain itu, waktu panen kopi menjadi lebih panjang. Setidaknya itu beberpa kelebihan yang diungkapkan Sanismal dilihat dari yang ia alami di lahan miliknya dengan rata-rata produksi buah satu sampai dua kilogram beras kopi per batang setiap panen. (AR)

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT tengah fokus untuk melakukan pengembangan ekonomi dan investasi desa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Desa PDTT 2020-2024. Namun, dari perencanaan tersebut ada yang terlupa, yaitu masih banyak desa yang belum mumpuni dalam menyusun perencanaan desa. Padahal perencanaan desa menjadi pondasi awal bagi pengembangan dan investasi desa.

Menurut Koordinator Program Reducing Deforestation by Streghtening Forest Community in Kerinci Ruhui Eka Setiawan, realita yang terjadi banyak program pembangunan desa yang “mirip-mirip” antara satu desa dengan desa lainnya. “Kemiripan” itu menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa belum mengenali potensi dan permasalahan desa. Sehingga perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi tidak selaras dengan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan di desa.

“Kondisi semakin menjadi rumit ketika banyak instansi yang masuk dan berkegiatan di desa, membuat Pemerintah Desa sendiri selaku pelaksana kegiatan pembangunan menjadi bingung dalam mengusrus permasalahnnya sendiri,” kata Ruhui.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Desa menjadi sebuah wilayah yang otonom. Bahkan desa dapat menyebut dirinya tidak terdiskrimasi, menjadi maju, bahkan menjadi mandiri dengan cara memanfaatkan kucuran dana dari APBN, APBD, PAD, Berbagai macam sumber Bantuan Provinsi, mapun bagi hasil dan sharing hasil retribusi. Dimana semua bentuk pendanaan tersebut tercover dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDESA).

Terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2025 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berskala Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kerinci memberikan peluang bagi Pemerintah Desa untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tingkat desa berdasarkan potensi dan permasalahan yang dikaji secara mendalam. Desa perlu untuk segera merumuskan regulasi serupa untuk mendukung program-program pembangunan.

Proses-proses peningkatan kapasitas Pemerintah Desa

Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan lokakarya, diantaranya Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Desa (RTGLD), Pemutahkiran Data Profil Desa, dan Pengkajian Potensi dan Permasalahan Desa secara bertahap. Proses-proses tersebut melibatkan unsur kelembagaan diluar Pemerintah Desa, yaitu Badan permusyawarahan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, Kader Kesehatan, Lembaga Adat, Karang Taruna, BUMDes, dan keterwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di desa. Serangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan di Desa Tamiai, Desa Pematang Lingkung, dan Desa Pungut Hilir.

Pengkajian dan penyusunan RTGLD diawali dengan penyelenggaraan Lokalatih Pemerintah Desa; Tata Guna Lahan Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pemanfaatan lahan dan penataan ruang di desa yang mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Kegiatan lokalatih dirancang sebagai salah satu strategi mendorong kemampuan berfikir kritis para aktor pembangunan di desa melalui identifikasi proses kegiatan pembangunan wilayah, dengan oendekatan kerangka analisis sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Pengkajian kondisi desa dilanjutkan dengan menyusun profil desa melalui kegiatan pemutakhiran data. Harapannya dengan desa memiliki data terkini tentang kondisi penduduk yang meliputi data monografi desa, kepemilikan aset dan tingkat kesejahteraan masyarakat, desa memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi yang ada. Sehingga dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada keberlangsungan kegiatan

Perkumpulan Desa Lestari (PDL)berusaha untuk menyelaraskan program pembangunan di tingkat desa dengan rencana di tingkat pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA-Litbang) Kabupaten Kerinci menjadi mitra strategis bagi PDL. Keberadaan BAPPEDA-Litbang sebagai institusi yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah tentu memiliki peran yang sangat vital dalam perencanaan di tingkat daerah.

BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) serta Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) memberikan sambutan yang baik akan inisiasi program yang dilakukan oleh PDL. Melalui serangkaian kegiatan lokakarya BAPPEDA-Litbang akan terlibat dalam proses lokakarya peningkatan kapasitas Pemerintah Desa sebagai narasumber pada tahapan penyusunan program pembangunan desa.

“Program Pembangunan Daerah Kerinci di periode ini juga memasuki tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Janga Panjang (RPJP) tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelaraskan program yang dirancang di tingkat daerah kabupaten terhadap progra pembangunan yang akan dirancang di tingkat desa,” kata Febi Diostavel selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) BAPPEDA-Litbang Kerinci.

Rencana Tindak Lanjut Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan lokakarya akan ditindaklanjuti dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada rentang waktu antara Juli – Oktober 2024. Pada kegiatan ini Desa bersama tokoh-tokoh masyarakat akan terlibat dan memutuskan arah pembangunan desa kedepan.

Pada tingkat pemerintah daerah, kegiatan yang sudah terlaksana di tiga desa ini akan dibawa pada tahapan Lokakarya Sinergitas Program yang akan melibatkan OPD terkait. Sehingga inisiasi program yang dilakukan di tingkat dasar ini selaras dengan program pembangunan di tingkat daerah. (AR)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah warga desa yang melibatkan stakeholder untuk mengusulkan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan. Usulan yang dihasilkan pada forum Musrenbangdes akan diteruskan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, sementara rencana yang telah disepakati berjalan dengan memanfaatkan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Desa Pungut Hilir di Kecamatan Air Hangat, Kerinci ikut melaksanakan Musrenbangdes. Forum ini dihadiri oleh stakeholder dan perwakilan dari beberapa kelompok, seperti Lembaga Adat, PKK, Karang Taruna, Pendamping Desa, serta kader Pendidikan dan Kesehatan.

Kepala Desa Pungut Hilir Zamsari mendorong para perwakilan yang merupakan tokoh masyarakat menyampaikan usulan dan saran kepada Pemerintah Desa. “Usulan dan saran yang masuk untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan di Desa Pungut Hilir,” kata Zamzari.

Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) sebagai salah satu perwakilan kelompok yang hadir memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi. Amran, Ketua LPHA, mengusulkan agar pengelola LPHA memperoleh insentif kerja dalam mengamankan hutan adat.

“Pengurus hutan adat berhak mendapatkan insentif dari kegiatan pemanfaatannya. Hutan adat yang tersisa jika dibiarkan tiddak terkelola dan tidak ada yang menjaga, lama-lama akan habis berubah fungsi jadi area perladangan,” jelas Amran.

Menjawab usulan tersebut, Zamsari menginisasi pembangunan rumah semai. Pembangunan rumah semai didampingi oleh tim Perkumpulan Desa Lestari (PDL). Rencananya rumai semai akan dikelola oleh LPHA sehingga mempunyai pemasukan. Di sisi lain, keberadaan rumah semai akan membantu pemenuhan bibit bagi petani kayu manis dan kopi di Desa Pungut Hilir.

“Para petani perlu mencari bibit ke luar wilayah Pungut Hilir dengan harga relatif mahal. Kualitas bibit pun tidak semuanya bagus. Rumah semai ini bisa memenuhi kebutuhan bibit para petani dan pengelola bisa mengupayakan kualitas bibit yang baik,” terang staf lapangan PDL Ahmad Rifa’i.

26 orang dari LPHA, BPD, dan masyarakat bersama PDL bergotong royong membangun rumah semai di atas tanah seluas 100 meter persegi. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Setelah rumah semai jadi, tim PDL mendampingi masyarakat Pungut Hilir membuat bedeng semai, media tanam dan pengisian polybag, penanaman bibit, penyusunan rencana bisnis hingga tahap pemasaran dan musyawarah pembagian hasil penjualan bibit.

Saat ini, sekitar 15 ribu bibit kayu manis sudah tersemai di rumah semai. Rifa’I menambahkan nantinya akan menambah bibit kopi dan tanaman multi-purpose tree species seperti alpukat, petai, jengkol dan tanaman-tanaman lain sesuai dengan minat masyarakat lokal.

Pemerintah Desa Pungut Hilir berkomitmen mendukung kegiatan pembibitan di rumah semai. “Selagi kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pungut Hilir, Pemerintah Desa akan terus mendukung. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat jangka Panjang.” Kata Zamsari. (LA)

Daun-daun nanas berbaris rapi di seberang Taman Oasis. Berlatar puncak-puncak pegunungan Muria di sisi utara, berbagai varietas nanas tumbuh di tanah Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kudus. Kebun Nanas Nusantara Pedawang namanya.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Singo Barong di Pedawang sudah menekuni budidaya nanas sejak 2021. Bermula dari produk sirup Salinas atau Sari Kulit Nanas yang dikelola Rubiyanti cukup diminati, Yanti—panggilan akrabnya—dan komunitas ini melirik budidaya nanas sebagai peluang. Sebelumnya, Yanti dikenal dengan produk UMKM Labu Jipang yang telah terjual ke banyak kota di Indonesia.

Yanti bersama Puji, Rukani, dan kawan lainnya di Pokdarwis berinisiatif mendirikan usaha wisata bermodalkan dari bantuan Gubernur Jawa Tengah yang hendak diterima. Mereka memanfaatkan lahan bengkok desa agar lebih produktif. Lahan yang tadinya ditanami tebu akan mereka ubah secara bertahap menjadi kebun nanas terpadu. Yanti bersama rekan lainnya di Pokdarwis ingin menjadikan lahan tersebut menjadi lokasi eduwisata sekaligus dapur produksi aneka olahan nanas.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Sejahtera (SIMASE) menjadi penerus kegiatan Pokdarwis yang telah berjalan. Kegiatan Pokdarwis merupakan embrio BUMDes di desa rintisan wisata ini menjadi faktor dominan penentuan usaha BUMDes. SIMASE pun merancang program kerja usaha olahan budidaya nanas. Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan keduanya sebagai unit kegiatan produktif masyarakat Desa Pedawang.

Pada tahun 2021 mereka menanam bibit nanas dari beberapa daerah di Indonesia seperti Suak Riau; Subang, Jawa Barat; Prabumulih, Lampung; lokal Kudus hingga bibit dari Thailand di lahan seluas 30 x 100 meter persegi. Bibit nanas itu mereka kembangkan dengan budidaya sistem organik memakai pupuk fotosintesa racikan sendiri. Bibit nanas tumbuh menjadi daun-daun nanas yang menjulang tinggi. Beberapa bibit tumbuh menjadi nanas yang tumbuh cantik. Aneka varietas nanas yang ditanam membuat kebun sedikit beragam. Mereka pun memasang plang nama di setiap varietas bibit ini supaya mudah dikenali.

BUMDes SIMASE memulai produksi olahan nanas seperti Nata de Pina, keripik nanas nonminyak, dan olahan lainnya. Semua kegiatan produksi tersebut untuk menunjang pembangunan eduwisata Kebun Nanas Nusantara Pedawang. Bahkan Pokdarwis mengunjungi kebun nanas di Desa Cimanglid, Kasomalang, Subang untuk studi banding serta membeli bibit nanas yang unggul.

Pokdarwis juga melibatkan mahasiswa IAIN Kudus yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu persiapan lahan yang hendak ditanam bibit nanas, termasuk ikut belajar usaha budidaya nanas di Subang.

Pokdarwis dan kelompok mahasiswa KKN mengunjungi Rizwan, petani nanas yang terbilang sukses di Desa Cimanglid. Mereka mengikuti penyuluhan bersama petani tentang sistem penanaman bibit nanas yang baik dan produktif sesuai SOP dan permintaan pasar. Selain itu, mereka diperkenalkan dengan beberapa obat tanaman berupa cairan dan serbuk untuk menstimulasi perkembangan tanaman nanas.

Saat ini bibit nanas dari Subang telah tumbuh subur. Dapur produksi olahan nanas dan galeri oleh-oleh sedang dibangun. Nantinya pengunjung bisa berkeliling melihat aneka tanaman nanas dengan cerita proses serta pengetahuan seputarnya, petik buah, menyaksikan proses produksi olahan nanas, dan membeli oleh-oleh.

Bibit nanas dari Subang yang ditanam di Pedawang menghasilkan daun berukuran panjang yang tingginya bisa mencapai lebih dari 1.2 meter. Daun-daun nanas ini memiliki potensi untuk diolah menjadi serat kain dan bahan baku aneka industri, seperti bahan baku sepatu bernilai tinggi hingga pelapis badan pesawat terbang

Nanas di kebun Desa Pedawang akan terus tumbuh meski buah dan daunnya dipetik. Banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. Hal tersebut sejalan dengan harapan BUMDes dan Pokdarwis Desa Pedawang bisa memberikan berkontribusi untuk kemajuan desa lewat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Bupati Kudus Hartopo mengatakan sinergi antara BUMDes dan Pokdarwis memang penting. “Kita sendiri sebetulnya sudah membuat program menuju desa mandiri. Itu artinya bagaimana desa secara mandiri mengelola potensi-potensi yang ada. Desa mengelola potensi yang ada di desanya, baik itu di sektor pariwisata, sektor UMKM atau di sektor apa saja lewat BUMDes,” katanya saat ditemui pada acara sosialisasi Museum Pati Ayam Kudus pada Kamis (15/9).

Hartopo berharap agar peran BUMDes bisa dimaksimalkan di desa-desa wisata. Menurutnya hal itu harus dimulai dari kebijakan kepala desa dan elemen lainnya yang ada di desa dalam memajukan desanya. Harapan lainnya, setiap desa ada BUMDes sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). “Makanya ini kita sendiri bagaimana di setiap desa ada BUMDes karena BUMDes adalah salah satu wadah untuk men-support bagaimana desa ini selalu ada PADes-nya.” Tutup Hartopo. (LYS)

Demi kemandirian desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PT Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari kembali mengadakan pelatihan pengelola BUMDes. Misi pelatihan kali ini dipusatkan untuk merevitalisasi BUMDes yang sebelumnya dipilih melalui proses asesmen oleh Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata. Tujuh desa peserta yang terpilih yaitu Desa Terban dan Sidomulyo dari Kecamatan Jekulo; Desa Jati Wetan dari Kecamatan Jati; dan Desa Kutuk, Ngemplak, Undaan Lor dan Sambung dari Kecamatan Undaan. Ketujuh desa diundang untuk menghadirkan perwakilan pengelola BUMDes, pendamping lokal, dan pemerintah desanya selama enam hari setiap akhir pekan sejak 20 Agustus hingga 4 September 2022.

Menurut Eko Sujatmo, Koordinator Program Pendampingan BUMDes di Kabupaten Kudus, pelatihan Revitalisasi BUMDes ini mempunyai target jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, penyelenggara menargetkan ketujuh BUMDes ada legalitas badan hukum, penataan aset dan penataan keuangan. “Kalau tidak bagus nanti bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja dari aspek keuangan. Jadi, tidak hanya aspek kelembagaan tapi juga aspek bisnisnya. Aspek bisnisnya bisa kita lihat dari pengelolaan keuangan yang ada,” kata Eko.

Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Ahmad Budiharto menerangkan diantara tujuan Pelatihan Revitalisasi BUMDes Kudus kali ini yaitu memperkenalkan jenis-jenis dan mitra usaha baru kepada pengelola BUMDes seperti halnya usaha spirulina yang dikembangkan oleh PT Albitec.

“Paling tidak BUMDes-BUMDes ini bisa mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan mereka. BUMDes diharapkan menjadi salah satu dari sumber untuk supply dari hasil produknya. Jadi yang tadinya budidayanya ada keterbatasan yang dimiliki oleh pihak pengembang dan ada keterbatasan modal, keterbatasan sarana prasarana, ini kalau bisa dikembangkan dengan BUMDes menjadi satu kerjasama yang baik,” terang Ahmad.

Seiring dengan optimisme dari PT Djarum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelatihan Adi Sadhono Murwanto mengatakan revitalisasi ini cukup menyeluruh dari aspek kelembagaan, keuangan dan administrasi harian, dan badan hukum. Menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi BUMDes di Kudus untuk memperbaiki kapasitas BUMDesnya agar menjadi maju. Ia menjabarkan saat ini di kabupaten Kudus ada 66 BUMDes, 37 di antaranya sudah berbadan hukum, 2 BUMDes yang sudah maju, 3 yang berkembang, 29 yang tumbuh dan 32 yang masih pada level dasar.

“Besar harapan kami tujuh desa ini bisa ikut mewarnai perubahan dari seluruh BUMDes. Tantangannya karena sudah revitalisasi,” ucapnya. Adi berpendapat jika BUMDes membutuhkan studi banding untuk pengembangan usahanya maka pihaknya akan mendukung selama desa yang mengirim perwakilan ada dananya.

Eko Sujatmo menambahkan bahwa peran internal bermula dari inisiatif desanya sendiri yaitu unsur pemerintah desa terutama kepala desa sekaligus penasehat dan pengelola BUMDes sendiri. Menurutnya dukungan eksternal yang dibutuhkan oleh BUMDes yaitu BPD selaku wakil masyarakat desa. Selain yang dibutuhkan adalah pemerintah daerah maupun pusat dengan kebijakan-kebijakan teknis dan strategisnya. “Peran pihak swasta maupun komunitas tak kalah pentingnya dalam menguatkan kapasitas lewat pendampingan atau asistensi untuk penguatan manajerial maupun modal,” ujar Eko.

Pengelola BUMDes dari Jati Wetan Rokhmat Darsono mengatakan kapasitas yang masih dibutuhkan yaitu kapasitas sumber daya manusia dan manajemen. Selain itu, BUMDes harus bersinergi dengan pemerintah desa dan anggota BPD karena dia sebagai pengawas di desa. “Yang diharapkan punya andil besar adalah pemerintah desa. Kita (BUMDes) itu hanya pelaksana, direktur operasional. Semua kebijakan itu harus melalui desa. Kita hanya menjalankan program kerja termasuk rencana kerja juga itu harus didukung dengan pemerintah desa.” ucap Rokhmat. (LSY)

Pandemi Covid-19 pada awal 2020 mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian dan kelembagaan organisasi. Balai Benih Ikan (BBI) Anambas jadi salah satu organisasi terdampak hingga kegiatan budidaya dan kelembagaan berhenti. Namun dalam satu tahun terakhir, BBI Anambas membuktikan mereka bisa bangkit.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Palmatak, Kepulauan Anambas menggantungkan laut dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian. Salah satu potensinya adalah ikan kerapu yang bernilai ekspor. Hal itu jadi salah satu alasan BBI Anambas didirikan.

Salah satu nelayan budidaya BBI Anambas adalah Azianto. Dirinya sudah melakukan budidaya ikan kerapu sejak 2013. Azianto sempat merasakan masa kejayaan BBI Anambas sebelum pandemi Covid-19. Sehingga dirinya bisa merasakan perubahan yang terjadi pada awal 2020 hingga 2021 di BBI Anambas.

“Sarana prasarana tidak terawat sehingga beberapa alat rusak, seperti genset, pompa, dan jaring. Selain itu, dari segi kelembagaan juga kurang kuat. Pengurus organisasi belum menjalankan fungsi dan tugas secara maksimal,” Azianto menceritakan kondisi BBI Anambas selama vakum akibat pandemi Covid-19 saat ditemui di kantor Balai Benih Ikan Anambas.

Kekosongan aktivitas budidaya dan kelembagaan tentu disayangkan karena BBI Anambas memiliki potensi yang cukup besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk membantu meningkatkan perekonomian. Tidak hanya bagi organisasi saja melainkan masyarakat sekitar.

Pendampingan oleh Medco E&P Natuna Ltd bersama Perkumpulan Desa Lestari menjadi titik balik BBI Anambas untuk bangkit. Secara perlahan BBI Anambas memulai kembali pengembangan budidaya ikan kerapu yang sebelumnya terhenti lebih dari satu tahun.

Restrukturisasi menjadi agenda awal pendampingan. Tujuannya agar pengurus BBI Anambas mempunyai peran dan tugas yang jelas sehingga aktivitas budidaya dan kelembagaan dapat berjalan baik.

Dari sisi budidaya, BBI Anambas berhasil men-treatment indukan kerapu. Treatment dilakukan untuk mempersiapkan pemijahan. Indukan yang siap adalah indukan yang memproduksi sperma dan sel telur. Treatment yang baik dan sesuai prosedur oleh BBI Anambas pun membuat ikan kerapu berhasil melakukan tiga kali pemijahan pada April – Juli 2022.

Perubahan BBI Anambas selama satu tahun pendampingan terbilang cukup memuaskan. BBI Anambas mampu melakukan pemijahan mandiri dan menjual bibit-bibit ikan kerapu ke masyarakat sekitar. “BBI Anambas sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang sangat membutuhkan bibit-bibit ikan,” ucap Zamriadi, salah satu nelayan ikan di Kecamatan Palmatak. (LA)

Balai Benih Ikan (BBI) Anambas menjadi salah satu pemasok bibit ikan kerapu berukuran 12 sentimeter kepada para pembudidaya ikan kerapu di Kepulauan Anambas. Bibit tersebut merupakan hasil pendederan ikan kerapu macan berukuran 5 sentimeter selama kurang lebih 2 bulan hingga ukuran bertambah menjadi 12 sentimeter.

Saat ini penjualan bibit ikan kerapu mengalami kendala. Ikan kerapu milik nelayan budidaya yang telah dibesarkan hingga ukuran siap konsumsi (1 kilogram) banyak yang belum terjual ke pasar. Hal ini disebabkan oleh kedatangan kapal-kapal penampung ikan kerapu dari Hongkong dan Republik Rakyat Tiongkok hanya datang satu kali dalam sebulan di Anambas. Akibatnya, nelayan budidaya ikan kerapu belum memiliki modal untuk membeli bibit kerapu lagi.

“Dua bulan belakangan ini tidak banyak kapal luar negeri yang masuk dan bersandar di Kepulauan Anambas. Setidaknya hanya satu kapal Hongkong yang masuk dalam satu bulan. Hal ini berpengaruh kepada penjualan ikan kerapu di pasar Anambas,” cerita Kepala Bagian Pemasaran Pang Hitam saat forum diskusi bersama pengurus BBI Anambas lainnya pada bulan ini.

Untuk mengatasi kendala itu, Pang Hitam menilai perlu ada strategi yang tepat untuk menjual habis bibit ikan hasil pendederan. Sehingga pendederan trip baru bisa segera dimulai, “BBI Anambas perlu strategi pemasaran baru untuk menggaet pelanggan-pelanggan baru. Sehingga usaha pendederan ini terus berputar,” katanya.

Pang Hitam mengundang pelanggan baru dari pulau lain dengan memanfaatkan jaringan yang ada. Pelanggan baru tersebut merupakan orang-orang yang ingin memulai usaha pembesaran ikan kerapu. Selain itu BBI Anambas mengajak kerjasama dengan penampung yang memiliki banyak anggota untuk mengajak anggotanya membeli bibit ikan kerapu. BBI Anambas memberikan harga khusus kepada nelayan anggota sebagai bentuk kontribusi BBI terhadap masyarakat nelayan.

Manajer Program Pendampingan BBI Anambas dari Desa Lestari Aan Mujibur Rohman berharap benih ikan kerapu hasil pemijahan mandiri BBI Anambas mampu dipasarkan seluas-luasnya. “Dengan dukungan pasar yang baik serta mampu menembus pasar global seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya, tentu akan memberi dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat di Anambas—terutama kelompok nelayan yang aktif dalam usaha budidaya ikan.” Ujar Aan. (AMR)

Balai Benih Ikan (BB) Anambas mulai melakukan pemijahan ikan kerapu pada 1-7 April 2022 lalu. Pemijahan dilakukan terhadap ikan kerapu berjenis macan di KJA. Ada beberapa langkah yang harus dilewati selama proses pemijahan; seleksi indukan, mempersiapkan bak media pemeliharaan larva, pemijahan, dan memanen telur.

Sebelum melakukan seleksi, indukan kerapu dibius dengan ethylene glycol monopheyl ether 20 ppm terlebih dahulu agar tidak stress. Seleksi dapat dilakukan setelah tubuh indukan kerapu miring dan tidak meronta saat dipegang.

“Seleksi indukan ini bertujuan untuk mendapat indukan kerapu jantan dan betina yang digabung ke dalam keramba untuk proses pemijahan,” kata Tim Ahli BPBL Batam Beni yang datang untuk mendampingi proses pembenihan di BBI Anambas.

Kepala bagian Produksi BBI Anambas Rio turut me-monitor selama seleksi. “Monitoring indukan kerapu dilakukan pada malam hari karena indukan kerapu berlangsung pada malam hari. Biasanya telur ikan kerapu siap panen mulai bermunculan di dalam keramba pada pagi hari.” Katanya.

Indukan jantan yang lolos seleksi menghasilkan sel sperma berwarna putih pekat. Sementara indukan betina yang siap dipijah telah berisi sel telur di rahimnya. Pada proses seleksi indukan bulan ini, ditemukan satu indukan betina dan tujuh indukan jantan yang siap dimasukkan ke satu keramba untuk melalui proses pemijahan.

Selanjutnya bak pemeliharaan larva dipersiapkan. “Media pemeliharaan perlu dipersiapkan dengan baik dan sempurna untuk mencegah risiko kematian larva akibar error di media pemeliharaan,” jelas Pendamping Lapangan BBI Anambas Budi Utomo.

Pada proses ini, bak diisi air laut sebanyak 60 persen dari volume air yang disaring filterbag. Tujuannya agar algae dan rotifera sebagai pakan larva tidak langsung luber keluar. Aerasi sebagai asupan oksigen utama dipasang sesuai kebutuhan dengan titik stone air diberi jarak sekitar 20 cm dari dasar bak untuk mencegah agar kotoran yang mengendap di dasar bak tidak teraduk selama pemeliharaan berlangsung. Bak inkubasi telur juga perlu disiapkan.

Setelah indukan dan bak pemeliharaan larva siap, indukan jantan dan betina kerapu digabungkan ke jaring baru yang sudah dipasang hapa untuk mengantisipasi telur supaya tidak lepas. Indukan pun menghasilkan telur di hari kedua pemijahan. Jumlah telur terus meningkat di hari keempat dan kelima.

Telur-telur tersebut dimasukan ke bak inkubasi agar dapat menetas menjadi larva. Biasanya larva terbentuk sekitar 18 sampai 22 jam setelah telur menetas. Larva kerapu yang baik akan mengembang di permukaan. Setelahnya larva dipindahkan ke bak pemeliharaan selama 45 hari hingga berukuran tiga sentimeter.

Secara keseluruhan, proses pemijahan ikan kerapu di BBI Anambas sudah sesuai prosedur. Namun larva tidak bertahan lama. Penyebab kematian larva kemungkinan karena kualitas pakan alami yang kurang baik.

BBI Anambas akan selalu mengevaluasi kegagalan serta memberikan inovasi-inovasi terbaru agar pemeliharaan larva berjalan baik. “Harapannya BBI mampu melakukan inovasi pada pemijahan ikan kerapu, baik secara alami maupun hybrid.  Kedepannya BBI akan dikembangkan tidak hanya pada pemijahan indukan kerapu saja, tetapi juga merambah ke jenis ikan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sehingga hal ini menjadi pembelajaran baik bagi masyarakat untuk bersama BBI mengembangkan potensi potensi benih ikan lainnya dengan pemijahan secara mandiri.” Tutup Manajer Program Pendampingan BBI Anambas Aan Mujibur Rohman. (AMR)

Pengembangan potensi perekomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jadi salah satu upaya untuk membangun desa. BUMDes juga bisa menjadi wadah bersama bagi masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.

PT Djarum melalui Lokadata bersama Perkumpulan Desa Lestari berkomitmen melakukan pendampingan bagi beberapa BUMDes di Kabupaten Kudus. Pada semester kedua tahun 2021, keduanya melakukan pendampingan di empat desa, yaitu Desa Karangampel, Dea Janggalan, Desa Jati Kulon, dan Desa Gulang.

Koordinator Program Pendampingan BUMDes Kudus Semester II Tahun 2021 Eko Sujatmo menyatakan ada beberapa pertimbangan sebelum akhirnya memilih mendampingi keempat desa itu.

“Desa Karangampel dan Janggalan dipilih berdasarkan hasil penilaian pelatihan online peningkatan kapasitas pengurus BUMDes pada April 2021 lalu. Sedangkan dua desa lainnya, yaitu Desa Jati Kulon dan Desa Gulang merupakan desa yang dipilih oleh Lokadata berdasarkan hasil asesmen pada bulan September 2021,” jelas Eko.

BUMDes di tiap desa mempunyai kondisi yang berbeda. BUMDes Karisma di Desa Karangampel telah memiliki kepengurusan lengkap. BUMDes ini juga sudah menjalankan tiga usaha jasa: penitipan sepeda motor, usaha pelayanan air bersih (Pamsimas), dan pengelolaan sampah. Pengurus BUMDes juga sudah membuat catatan sederhana atas kegiatan usaha yang dijalankan.

BUMDes Jenggolo Makmur di Desa Janggalan sudah mempunyai kepengurusan lengkap, rencana usaha dan analisis kelayakan usaha pengelolaan dan pengolahan sampah. Namun, rencana usaha itu belum berjalan per Oktober 2021 karena BUMDes Jenggolo Makmur belum mendapat penyertaan modal dari desa.

Desa Jati Kulon sudah mendirikan BUMDes sejak 2017 dan telah menjalankan usaha pengelolaan sampah. Meski begitu, BUMDes bernama BUMDes Sumber Pangan Sejati ini belum ada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes Sumber Pangan Sejati melakukan restrukturisasi organisasi dan revitalisasi BUMDes pada Oktober 2021.

Desa Gulang menjadi satu-satunya desa dampingan yang belum mendirikan BUMDes. Menurut Tenaga Ahli Kabupaten Kudus wilayah Mejobo, desa ini berencana mendirikan BUMDes. Desa Gulang berkomitmen mendirikan BUMDes dan siap didampingi selama proses pendirian sejak November 2021 hingga April 2022 mendatang.

Meski memiliki kondisi yang berbeda, tetapi sebagian BUMDes di desa dampingan memiliki permasalahan yang sama, yaitu belum ada perencanaan matang dan analisis kelayakan usaha. Selain itu, dari sisi manajemen BUMDes belum mempunyai standar operasional prosedur, program kerja, laporan persemester, dan laporan pertanggungjawaban.

Tim Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari melakukan berbagai kegiatan pendampingan di empat desa tersebut sejak Oktober 2021. Beberapa hambatan harus dilewati, seperti relasi antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDes yang kurang harmonis dan kegiatan pemerintah desa di akhir dan awal tahun yang banyak.

BUMDes dampingan telah berhasil memperoleh beberapa capaian. Empat BUMDes desa dampingan berhasil memverifikasi nama dan menyusun dokumen program kerja tahun 2022. “Draft Perdes AD, draft Perkades ART, dan draft BA Musdes dan dokumen kelayakan usaha juga sudah tersusun. Bahkan BUMDes Jenggolo Makmur Desa Janggalan sudah mendapat penyertaan modal dari desa pada Desember 2021 lalu.” Tambah Eko.

Pendampingan akan terus dilakukan sampai bulan Maret atau April 2022 mendatang. Eko berharap pemerintah desa, BPD, dan pengelola BUMDes saling bersinergi mendukung usaha BUMDes saat ini serta rencana pengembangan usaha ke depan.

“Semoga pengelola BUMDes konsisten mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat pendampingan.” tutupnya. (LA)