Bimtek Duta Digital, Langkah Awal Wujudkan Desa Cerdas yang Berkelanjutan

Jakarta (15/12) – Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Duta Digital terpilih Tahun 2021. Sebanyak 48 peserta dari 18 kabupaten di Indonesia serta 10 peserta dari PPJF, PPDSM, P3MD Kementerian Desa dan Balai Latihan Masyarakat (BLM) mengikuti kegiatan ini selama tujuh hari pada Selasa hingga Senin (14-20/12) di REDTOP Hotel & Convention Center, Jakarta.

Kegiatan Bimtek diselenggarakan dalam rangka melaksanakan kegiatan Desa Cerdas (Smart Village). Selain itu, juga sebagai bekal kepada Duta Digital melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah desa di kabupaten masing-masing.

Menurut Dahri Iskandar, Duta Digital dari Kabupaten Kampar, duta merupakan sosok yang dianggap cerdas dan terdepan. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar hadir pada Rabu (15/12) malam.

Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Menteri mengatakan 48 Duta Digital nantinya akan bertugas di lima desa di kabupaten masing-masing. Dirinya mengingatkan supaya para duta untuk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan desa. “Duta Digital tetap ingat bahwa tujuan program pembangunan desa tetaplah untuk kesejahteraan warga,” katanya.

Gus Menteri juga menekankan pelaksanaan Desa Cerdas tidak berhenti sampai program tersebut selesai, melainkan berkelanjutan. “Jangan sampai ketika program selesai, kecerdasannya hilang. Itu jangan sampai terjadi. Saya berharap disiapkan betul sehingga (Desa Cerdas) bisa berjalan sampai kapanpun,” ujar Gus Menteri.

Untuk mencapai Desa Cerdas yang berkelanjutan, para peserta Bimtek belajar dan melakukan diskusi terkait konsep Desa Cerdas, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pilar Desa Cerdas, dan Desain Berbasis Pengguna. Selain itu Duta Digital juga melakukan praktik fasilitasi Desa Cerdas.

Perkumpulan Desa Lestari sebagai salah satu mitra turut memfasilitasi para peserta Bimtek. Nurul Purnamasari dan Eko Sujatmo sebagai fasilitator memberikan materi serta memulai diskusi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam hubungannya dengan Desa Cerdas.

Ni Putu Khrinia Suandari, peserta Bimtek dari Balai Latihan Masyarakat Denpasar, mengaku sangat terkesan dengan fasilitator dan materi-materi yang disajikan pada rangkaian Bimtek ini.

“Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dari segi pengisi dan materi. Dan, keren-keren banget buat saya. Itu beyond expectation saya. Saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pemateri semenyenangkan ini,” kata Nia.

Nia berharap teman-teman peserta Bimtek, terutama Duta Digital, memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan desa melalui program Desa Cerdas. Terlebih, menurutnya, sebagian besar Duta Digital telah memiliki pengalaman terjun ke masyarakat sebelumnya. Sehingga besar harapan Nia bisa menerapkan materi, diskusi, dan praktik yang dilakukan pada Bimtek di lapangan dan berkelanjutan.

“Teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang didapat sekarang, mempraktikannya nanti ketika memang sudah terjun ke lapangan. Jadi memang terwujudnya Desa Cerdas ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya ingin semuanya berjalan sustainable.” Tutup Nia. (LA)

Semangat Berbenah Desa di Sumenep

Madura (23/12) – Sebanyak 27 desa di Kabupaten Sumenep mengikuti Penguatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang I diadakan pada 30 November-4 Desember dengan Sardi Winata sebagai fasilitator. Gelombang II pelatihan dilaksanakan pada 14-18 November 2015 dengan fasilitator Sri Purwani.

Kegiatan pelatihan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Yayasan Penabulu dengan tujuan berbenah serta menata desa, baik secaa administratif maupun kemasyarakatan.

Penguatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan metode andradogi dan partisipatif. Seluruh peserta erperan aktif mulai dari dari membangun mimpi mewujudkan desa mandiri melalui pemetaan kondisi desa periode 10 – 15 tahun ke depan, melihat kalender musim maupun struktur kelembagaan yang paling berpengaruh dalam menentukan setiap perencanaan pembangunan desa, hingga diskusi kelompok mengenai penyusunan peraturan tentang desa. Seluruh kegiatan mengacu pada UU Desa serta berbagai aturan turunannya.

Pada dua gelombang Bimtek, Sardi dan Sri menyampaikan  materi mengenai penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes berdasarkan simulasi dari salah satu RPJMDes desa peserta. Selain itu peserta diperkenalkan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif, pendirian BUMDes, serta antisipasi tindak korupsi dan pengawalan dana desa.

Di penghujung hari akhir pelaksanaan Bimtek, masing-masing perwakilan desa Rencana Tindak Lanjut konkret per desa yang dapat dilakukan untuk perbaikan kondisi desa baik dari sisi manajemen penatausahaan, penguatan kapasitas bagi pemerintah desa maupun pemberdayaan masyarakat.

Peserta terlihat antusias karena baru pertama kali mengikuti Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa dengan metode pelatihan yang berbeda yaitu hampir seluruh prosesnya adalah peserta diminta untuk “berlatih membuat”. “Metodenya membuat saya senang dan aktif gak seperti Bimtek yang lain, karena biasanya sangat jenuh dan saya pasti dalam ruangan cuma tahunya mendengarkan,” ujar salah satu peserta.

Meningkatnya pemahaman peserta melalui proses berlatih, menjadi harapan pada penyusunan rencana tindak lanjut oleh masing-masing desa. Salah satu rencana desa yang harus didukung adalah melakukan perubahan dalam proses pembuatan RPJMDes, RKPDes maupun RAPBdes dengan proses partisipatif dan mandiri. Menurut pengakuan hampir seluruh peserta, selama ini seringkali proses penyusunan perencanaan desa dibantu oleh pihak ketiga dan desa hanya terima jadi.

Asisten Ekonomi (Asek) II Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep Sustono menegaskan pemahaman, keterampilan, dan niat baik untuk berubah menjadi salah satu proses yang tidak mudah. Sustono menyadari fungsi penting Bagian Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten Sumenep, untuk memfasilitasi pendampingan desa-desa yang saat ini sedang bersemangat untuk berbenah.

“Proses Bimtek ini diperlukan bagi desa, maka akan dilanjutkan untuk program di tahun anggaran 2016 baik dalam Bimtek yang sama maupun tema yang berbeda,” ujar Sustono kala menutup kegiatan Bimtek. (SP)

Pengelolaan Organisasi di Desa DIY dalam Peningkatan Ekonomi Desa

Gunungkidul (17/12) – Kementerian Desa PDTT bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa se-DIY pada 15-17 Desember 2015. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan pengurus lembaga-lembaga desa untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya desa memiliki kegiatan ekonomi produktif yang terorganisir.

Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan usaha ekonomi desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat Bambang Riyadi Eka Putra mengatakan desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian.

“Peluang desa untuk mengembangkan perekonomian sangat besar. Bahkan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) pun bisa memanfaatkan dana desa. Sayangnya, selama ini masyarakat jalan sendiri-sendiri, sehingga kemanfaatannya tidak dirasakan oleh seluruh warga desa,” ujarnya.

Kegiatan difasilitasi oleh fasilitator dari Kemendes PDTT, Penabulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, dan Pendiri BUMDes “Sejahtera” Bleberan.

Koordinator Media dan Pengelolaan Pengetahuan Desa Lestari Nurul Purnamasari menyampaikan paparan tentang peran organisasi desa dalam penguatan ekonomi desa. “Masing-masing desa punya potensi, sayangnya kemauan untuk mengembangkan potensi tersebut masih rendah. Kelompok-kelompok usaha belum mengidentifikasi rantai distribusi, sehingga ketika produknya tidak laku kegiatan produksinya berhenti dan kelompoknya bubar,” kata Nurul.

Pernyataan Nurul ini dikuatkan oleh para peserta bahwa sebenarnya ada banyak pelatihan keterampilan dan pendampingan yang diterima kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga desa. Namun seusai program tidak ada tindak lanjutnya karena  promosi dan pemasarannya tidak jelas. Maka kelompok-kelompok yang ada di desa sudah harus mulai memperjelas pembagian peran dan tugas agar keberlangsungan organisasi berjangka panjang.

Pengelola BUMDes Sumbermulyo Mandiri dari Desal Sumbermulyo, Bantul Heny Nursanti memberikan pandangannya terhadap kegiatan Bimtek dan Supervisi yang diselenggarakan BPPM.

“Kegiatan seperti ini sangat sering diadakan sepanjang tahun, tapi hampir tidak memberi solusi karena seusai kegiatan tidak ada rencana tindak lanjut yang bisa jadi ukuran keberhasilan peserta mengikuti bimtek atau pelatihan. Selain itu, harusnya alokasi waktu pemaparan materi tentang penguatan organisasi tidak cukup satu sesi. Karena peserta membutuhkan diskusi dan pengalaman-pengalaman dari tiap desa,” ungkapnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Suwarti dari Desa Giritirto, Purwosari dan Lekta Manuri dari Desa Sumberharjo, Prambanan yang ditemui di sela-sela waktu istirahat. Pendeknya waktu paparan materi tiap narasumber seringkali kurang memberi kesempatan peserta berdiskusi di tiap-tiap sesi. (NP)