Menghidupkan Kembali Fungsi Lembaga Legislasi Desa di Kendari

Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. Hasil dari penggalian gagasan tersebut ditindaklanjuti dalam analisis dan praktik penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan desa.
Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (7/12) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga di tingkat desa yang seharusnya berperan mengawasi kinerja pemerintah desa dan membuat produk hukum desa inisiatif. Namun bagi desa-desa di Sulawesi Tenggara sebagian besar belum menjalankan perannya secara optimal. Hal ini terungkap dari sebagian pengurus BPD di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Muna.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Yayasan IDRAP yang kemudian menyelenggarakan kembali pelatihan guna meningkatkan kapasitas lembaga BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Pelatihan tersebut diselenggarakan pada 3-7 Desember 2016 dan difasilitasi Sri Purwani dari Yayasan Penabulu.

“Sampai saat ini kami belum pernah diberi pembekalan secara rinci terkait dengan ketugasan kami sebagai lembaga legislasi, apalagi dilatih untuk melakukan proses penggalian gagasan di masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa, belum pernah sama sekali. Kami pernah diajak untuk studi banding di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dari hasil studi banding tersebut kami diberi satu bendel diktat yang tebal, tapi isinya belum kami baca, terlalu tebal buat kami,“ ungkap salah satu  anggota BPD Desa Andinete Zainal dalam penggalian kebutuhan pelatihan.

Pengalaman Zainal pun dibenarkan oleh sebagian besar peserta. Bahkan ada peserta yang menyatakan jika mereka seringkali tidak tahu menahu tentang anggaran pembangunan desa karena jarang sekali dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Para peserta menyebut BPD terima jadi karena semua dikerjakan oleh kepala desa. Terlebih kantor desa tidak dioptimalkan untuk pelayanan dan menjalankan tugas perangkat desa dan lembaga-lembaga desa, sehingga komunikasi yang terjadi tidak terorganisir.

Selama lima hari pelatihan, peserta diberi berbagai materi, antara lain tentang pemetaan kondisi BPD di masing-masing desa, penggalian aspirasi warga, regulasi yang mengatur keberadaan BPD, penyusunan peraturan desa, serta studi lapangan. Agar pelatihan tidak membosankan, kegiatan belajar dilakukan secara partisipatif. Peserta tidak hanya menerima materi, namun juga terlibat dalam diskusi-diskusi dan praktik peraturan desa.

“Pelatihan seperti ini baru pertama kali saya ikuti, dan sangat bermanfaat bagi kami, maka mohon kami diikutkan dalam pelatihan-pelatihan lain yang dsiselenggarakan oleh IDRAP dan Penabulu. Kami ingin maju dan mengerti bagaimana membangun desa secara benar,” ungkap Anggota BPD dari Desa Andinete Harudin ketika menyampaikan kesan selama mengikuti pelatihan.

Para peserta pelatihan kembali ke desa masing-masing dengan harapan mewujudkan perubahan. Bahkan peserta dari Kabupaten Konawe Selatan akan membentuk asosiasi BPD agar semakin banyak tokoh lokal yang terlibat dalam proses desa membangun. Perlu disadari jika peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta penyusunan regulasi di tingkat desa yang sesuai dengan hasil penggalian gagasan di tingkat masyarakat. (FSP)

BPD, Antara Pengakuan dan Penguatan

 

Salah satu sesi pelatihan, perwakilan anggota BPD mendiskusikan tahap penyusunan draft raperdes.
Salah satu sesi pelatihan, perwakilan anggota BPD mendiskusikan tahap penyusunan draft raperdes (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (12/3) – Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan pengawas kinerja kepala desa ternyata masih sekadar harapan, terutama di daerah yang jauh dari akses kekuasaan seperti BPD di 16 desa wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, maupun Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

Posisi BPD sebagai lembaga yang strategis di desa seakan tidak terjawab. Pada Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD dalam Program Pembangunan Desa yang diselenggarakan IDRAP pada 5-9 Maret 2016, masih banyak kebingungan dari sebagian besar peserta mengenai peran dan fungsi BPD di desa; penyusunan program dan anggaran untuk BPD; hak inisiasi dalam menyusun peraturan desa beserta tahapannya; dan bagaimana cara BPD mengawasi kinerja kepala desa. Bahkan sebanyak 27 anggota BPD yang menjadi peserta pelatihan masih banyak yang belum tahu kewenangannya mengesahkan rancangan peraturan desa (Raperdes).

Pelatihan yang diselenggarakan selama lima hari difasilitasi Sri Purwani dari Yayasan Penabulu, dengan penyampaian materi secara klasikal dan praktik penyusunan draft Raperdes. Sri menitikberatkan penyusunan raperdes, mengingat salah satu kewenangan BPD adalah menyusun dan mengawasi jalannya pemerintah desa. Selain metode klasikal, peserta pelatihan juga dipandu melakukan kunjungan lapang ke Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil kunjungan ke Desa Andinete menjadi bahan diskusi dan pembuatan perencanaan berdasar skala prioritas sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMDes.

Menutup proses pelatihan, peserta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret untuk dilakukan di desa masing-masing. “Rupanya selama ini kami tidak sadar kalau BPD itu lembaga yang keberadaannya penting sekali di Desa,” ungkap salah satu peserta sesaat setelah pelatihan ditutup. (SP)