Perkumpulan Desa Lestari Adakan Pelatihan Fasilitator

Bantul (2-4/2) – Perkumpulan Desa Lestari mengadakan in-house training fasilitator kepada 12 orang yang tergabung menjadi tim kerja. Kegiatan selama 3 hari ini dilaksanakan di Rumah Budaya Tembi, Sewon, Bantul pada Rabu-Jumat (2-4/2).

In-house training kali ini bertujuan meningkatkan kapasitas fasilitasi pada tim kerja Perkumpulan Desa Lestari, mengingat hampir sebagian besar aktivitas kerja lembaga tersebut memberikan fasilitas bagi desa-desa yang melakukan berbagai aktivitas seperti menyusun RPJMDes dan mendirikan BUMDes dalam rangka menuju desa mandiri. Keterampilan mengembangkan alat fasiliasi juga menjadi fokus pada in-house training agar kegiatan fasilitasi tidak hanya efektif tetapi juga menarik.

Nurul Purnamasari selaku Penanggungjawab Perkumpulan Desa Lestari mengaku telah merencanakan in-house training sejak dua tahun lalu. Namun situasi pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal 2020 membuat kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan di awal tahun 2022.

Tino Yosepyn, salah satu trainer, menyampaikan materi tentang dasar fasilitasi. “Fasilitasi adalah proses sadar dan sepenuh hati membantu (untuk) mempermudah seseorang atau kelompok agar mudah mencapai tujuannya dengan taat pada nilai-nilai partisipatif.” Jelasnya.

Pada dasarnya, lanjut Tino, fasilitator berperan memandu proses berjalannya diskusi pada satu forum yang hendak mencapai tujuan bersama secara musyawarah mufakat. Tino menekankan juga untuk menghindari pemungutan suara atau voting dalam mencapai tujuan. Voting menyebabkan adanya suara yang tidak didengar, dan hal itu sebisa mungkin tidak menjadi opsi dalam pengambilan keputusan bersama.

Budi Susilo sebagai trainer kedua menjelaskan tentang kuadran fasilitator dan desain proses fasilitasi sebagai design thinking yang perlu diterapkan oleh fasilitator. Tujuannya agar nantinya fasilitator bisa memfasilitasi forum diskusi di desa-desa dengan teknik yang tepat, efektif, dan tetap menarik.

Selain materi, trainer memberikan berbagai tugas kecil kepada peserta sebagai metode pelatihan, seperti menuliskan kompetensi fasilitator dan membuat slogan tentang fasilitator. Di hari terakhir, peserta pelatihan juga melakukan simulasi fasilitasi sebagai praktik akhir sebelum pelatihan selesai.

Nurul berharap adanya in-house training bisa meningkatkan kapasitas tim kerja dalam hal menjadi fasilitator serta “me-refresh” kemampuan bagi anggota yang sebelumnya telah melakukan fasilitasi di berbagai desa di Indonesia.

“Harapannya setelah pelatihan ini selesai, teman-teman bisa menjadi diri yang baru, dalam artian kemampuan fasilitasi meningkat dan kembali segar di ingatan bagi teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya.” Ucap Nurul. (LA)

Pelaporan Keuangan Jadi Wewenang BUMDes

Sleman (6/5) – Rangkaian Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus telah memasuki hari terakhir pada Rabu (5/5) kemarin. Kegiatan yang diadakan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari ini dihadiri oleh lima desa dan satu panti asuhan binaan bakti sosial Djarum.

Pada pelatihan kemarin, Irena Nuraeni dari Perkumpulan Desa Lestari menyampaikan materi tentang pelaporan keuangan. Materi itu merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penatausahaan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi salah satu dari tiga kegiatan pengelolaan keuangan selain penatausahaan dan pembukuan.

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Irena menyebut periode akuntansi bisa dihitung per bulan dan per tahun.

“Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan merupakan wewenang pengurus BUMDes,” kata Irena. Menurutnya, dengan pengurus BUMDes membuat laporan keuangan seluruh unit setiap bulan bisa mengetahui posisi keuangan BUMDes.

Laporan keuangan bisa menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan, dan merupakan bentuk transparansi serta pertanggungjawaban para pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan. Melalui laporan keuangan juga bisa mengetahui kinerja pengurus BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Irena menyebut adanya laporan keuangan dapat menimbulkan kepercayaan publik atas kinerja pengurus BUMDes. “BUMDes yang memang mau membuat dan terbuka dengan laporan keuangannya bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes. Laporan keuangan juga bisa digunakan untuk menarik investor baru,” jelasnya.

Pelaporan keuangan menjadi salah satu materi yang baru bagi peserta pelatihan. “Banyak ilmu baru yang didapatkan dan aplikasi-aplikasi baru yang membantu kami sehingga mempermudah kami dalam menganalisa usaha, membuat pertimbangan-pertimbangan usaha, membuat kas masuk dan kas keluar,” kata Firman Noor dari Desa Karangampel.

Yanto, peserta dari Desa Rejosari, mengaku adanya pelatihan ini sangat tepat sekali tetapi banyak terkendala karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Mudah-mudahan ada kegiatan seperti ini lagi dan bisa bertatap muka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Public Affair PT Djarum Purwono Nugroho berencana akan mengadakan pelatihan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kemarin kami bersama tim Lokadata berdiskusi untuk melakukan pelatihan secara tatap muka bila tidak ada kenaikan kasus,” kata Purwono.

Rencana itu dibenarkan oleh Achmad Budiharto, Vice President Bakti Djarum Foundation. “Dengan membaiknya kondisi Covid-19, harapannya bisa mengadakan pelatihan tatap muka,” ujarnya. (LA)

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes

Sleman (5/5) – Sebuah badan usaha pasti memerlukan atau bersinggungan dengan keuangan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terlebih modal BUMDes berasal dari pihak lain, yaitu desa. Hal itu membuat BUMDes wajib mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Melihat kondisi itu, maka BUMDes perlu melakukan penatausahaan dengan membuat Catatan Transaksi Keuangan (CTK). Penatausahaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu periode anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Irena Nuraeni dari Perkumpulan Desa Lestari saat Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus secara virtual pada Selasa (4/5). Irena menilai melakukan pentausahaan keuangan sangat diperlukan.

“Penatausahaan yang tegas dan jelas akan meningkatkan efektivitas BUMDes,” katanya.

Ada beberapa prinsip sebagai dasar pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak lepas dari prinsip keuangan desa, antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Irena menyebut diperlukan idealisme dan komitmen yang tinggi dari pengurus dalam mengelola BUMDes agar penerapan keempat prinsip di atas. Sehingga BUMDes bisa berjalan sesuai dengan perencanaan.“Mengelola keuangan harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna sesuai kronologi transaksi dan bukti administratif,” ujar Irena.

Pada pelaksanaan penatausahaan keuangan, BUMDes membutuhkan beberapa buku catatan keuangan, yaitu buku catatan kas dan buku pembantu. Selain mencatat transaksi keuangan pada buku catatan, BUMDes juga perlu melakukan pendokumentasian bukti keuangan internal dan eksternal.

Peserta pelatihan dari Desa Rejosari mengaku tidak ada kesulitan. Sekretaris dan bendahara BUMDes di desanya sudah paham dengan cara pengisian CTH. “Alhamdulillah, tinggal improvisasi saja,” katanya.

Lain halnya dengan peserta dari Desa Rejosari, Firman Noor Riyadi dari Desa Karangampel menganggap format CTH yang dikirimkan oleh pihak penyelenggara untuk simulasi penatausahaan sangat membantu meski banyak komponen yang harus diisi dan pengisiannya melalui laptop. “CTH sangat membantu tapi kalau yang terbiasa memakai buku, pasti lebih memilih buku,” ucap Firman.

Adanya pelatihan penatausahaan keuangan yang diselenggarakan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan bisa membantu BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Kudus menjalankan unit usaha yang telah atau hendak dirintis. (LA)

Analisis Kelayakan Jadi Penentu Usaha BUMDes

Sleman (29/4) – Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan mendorong perekonomian dan kemandirian desa. Perekonomian desa yang meningkat akan turut mendorong peningkatan ekonomi nasional.

“Secara filosofi, pemerintah atau negara menaruh harapan yang sangat besar bagi BUMDes untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional,” kata Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari saat membuka Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus pada Rabu (28/4).

BUMDes perlu melakukan serangkaian persiapan sebelum akhirnya menjalankan usaha. BUMDes juga perlu mengetahui apakah jenis usaha yang telah dipersiapkan layak atau tidak. Untuk mengetahui hal itu, BUMDes harus melakukan analisa kelayakan usaha.

Kelayakan usaha menjadi sangat penting, terlebih BUMDes yang baru akan merintis usaha. Mohamad Tamzil, narasumber pada kegiatan pelatihan, menyebut ada lima aspek studi kelayakan usaha: aspek hukum dan legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan.

Pada kesempatan pelatihan ini, Tamzil membahas analisa kelayakan usaha di aspek keuangan karena dinilai sangat penting dan juga keterbatasan waktu. Menurut Tamzil, analisa keuangan dapat menjadi dasar penentu keputusan dan permodalan. Bagian yang paling penting adalah analisa keuangan menentukan apakah BUMDes bisa berjalan atau tidak.

Analisa keuangan juga menjadi dasar penentu strategi usaha yang efektif dan efisien. “Ini untuk mengetahui BUMDes bisa membawa keuntungan bagi desa atau tidak,” ujar Tamzil.

Ada delapan aspek yang harus diisi pada analisa keuangan, yaitu biaya investasi, biaya tetap, biaya produksi, estimasi produksi, proyeksi pendapatan, proyeksi laba-rugi, arus kas, dan kebutuhan modal tahun pertama.

Usai pemberian materi, peserta pelatihan dari lima desa di Kabupaten Kudus mengisi form analisis kelayakan usaha yang dipandu oleh Tamzil. Hasil awal pengisian menunjukkan sebagian besar usaha yang akan dirintis desa peserta mengalami kerugian karena biaya tetap dan biaya produksi terlalu tinggi sehingga perlu melakukan revisi. Namun yang terpenting para peserta memahami cara pengisian form analisis kelayakan usaha. Dengan begitu nantinya mereka bisa mengerjakan analisis kelayakan usaha secara mandiri.

Tedi, peserta dari Desa Janggalan menilai materi kelayakan usaha sangat bagus tetapi dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami karena keterbatasan waktu. “Tapi ini menjadi kesempatan untuk kami belajar. Untuk kedepannya mengenai materi bisa lebih didetailkan lagi jadi kami bisa lebih paham,” ucapnya.

Eko menekankan bahwa keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan sejak awal bulan April hingga akhir tidak lepas dari niat peserta, tindak lanjut oleh peserta, dan aspek pendampingan. Harapannya, rangkaian Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus mampu membantu desa peserta merintis dan menjalankan usaha dengan baik dan maksimal. (LA)

Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes

Sleman (28/4) – Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu cara untuk memajukan desa sehingga berdaya dan mandiri. Meski telah memiliki potensi dan kewenangan yang menjadi prasyarat menuju kemandirian, ada beberapa hal lain yang perlu dipersiapkan untuk mendirikan BUMDes, salah satunya merencanakan keuangan.

Perencanaan keuangan menjadi penentu keberhasilan BUMDes. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan oleh pengurus untuk menyusun rencana keuangan supaya BUMDes dapat berjalan dan tidak mengalami kerugian.

“Ketika sudah membuat perencanaan keuangan, BUMDes sudah berjalan 50 persen,” ujar Mohamad Tamzil, narasumber pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus secara virtual pada Selasa (27/4).

Lebih lanjut, Tamzil menambahkan perencanaan dan penganggaran modal BUMDes dilakukan di saat yang sama seperti siklus keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Biasanya saat-saat yang tepat menyusun rencana keuangan pada bulan April hingga Mei.

Merencanakan keuangan BUMDes dapat meyakinkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat untuk menyertakan modal. Adanya rencana keuangan menciptakan kepercayaan bagi Pemdes dan masyarakat untuk menginvestasikan sejumlah uang di BUMDes terkait.

“Rencana keuangan juga harus mencantumkan rincian pengeluaran dan pemasukan ke dalam satu dokumen. Dengan adanya dokumen itu, memungkinkan BUMDes lebih berkembang karena trust masyarakat terbangun,” jelas Tamzil.

Dalam menyusun rencana keuangan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain kemampuan keuangan desa dan kemampuan penyertaan modal masyarakat dan siklus pengelolaan keuangan desa. Selain itu standar harga barang dan jasa, aset fisik desa, ketersediaan produk, dan harga jual produk masyarakat juga menjadi pertimbangan. Keenam aspek tersebut menjadi penting diperhatikan karena pada dasarnya tujuan mendorong BUMDes untuk mendorong perekonomian desa.

Pada kegiatan pelatihan, peserta tidak hanya mendapat materi melainkan juga melakukan simulasi pengisian dokumen rencana keuangan untuk jenis usaha yang telah dipilih pada pelatihan-pelatihan sebelumnya.

Yusrul Hana, peserta dari Desa Karangampel mengaku agak kelimpungan mengisi form rencana keuangan karena ada banyak komponen yang harus dianalisa. Meski begitu, dirinya mengaku materi tentang rencana keuangan ini sangat membantu.

“Materinya sangat bermanfaat bagi kami. Ini hal baru bagi saya dan pengurus karena kami bergelut di bidang akuntansi. Semuanya sangat membantu menganalisa usaha BUMDes kami di Karangampel,” kata Yusrul. (LA)

Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing

Sleman (22/4) – Kemajuan teknologi internet masa kini mempermudah masyarakat melakukan beragam kegiatan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya kegiatan ekonomi. Selain praktis, teknologi dan internet juga memberikan beberapa manfaat lain seperti hemat waktu, biaya, cepat, dan jangkauan luas.

Kemudahan yang ditawarkan teknologi internet menjadi peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melakukan kegiatan jual-beli. Apalagi di tengah situasi yang masih pandemi Covid-19 ini, teknologi dan internet membawa lebih banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang menimbulkan perubahan perilaku.

“Terjadi perubahan perilaku akibat dampak Covid-19 kemudian adanya teknologi internet. Yang tadinya berbelanja konvensional sekarang jadi online. Hal itu mendorong kebiasaan baru masyarakat dalam berbelanja yang lebih praktis,” kata Yudistira Soeherman, narasumber Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus pada Rabu (21/4) secara virtual.

Kegiatan jual-beli secara online membuka peluang pelaku usaha memasarkan produknya lebih luas. Tidak hanya menjangkau satu daerah tetapi bisa ke daerah-daerah lain. Agar dapat memanfaatkan internet untuk memasarkan produk, pelaku usaha harus mengenal ekosistem digital marketing.

Digital marketing adalah kegiatan promosi produk menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen. Digital marketing memberikan beberapa manfaat bagi pelaku usaha, diantaranya produk yang dipromosikan menjangkau konsumen lebih luas, efisiensi biaya promosi, dan meningkatkan omzet penjualan.

Lebih lanjut, Yudistira menjelaskan bahwa dalam digital marketing ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu merek, media sosial, konten, dan toko online.

Merek merupakan sebuah tanda produk atau jasa. Merek yang baik adalah merek yang mudah dibaca, diucapkan, dan tidak asing di telinga, singkat, khas, dan menarik.

Keberadaan media sosial serta jumlah penggunanya yang selalu bertambah menjadi peluang bagi pelaku usaha BUMDes memasarkan produknya. Beberapa keuntungan memanfaatkan media sosial sebagai media sosial antara lain meningkatkan nilai jual produk, hemat biaya dan efektif, dan memperluas dan mengembangkan target pemasaran.

Konten yang informatif dan menarik menjadi penting untuk menghias laman media sosial usaha yang sedang dilakukan. Sehingga calon konsumen atau konsumen yang hendak mencari tahu informasi terkait produk bisa memperoleh informasi dengan jelas.

Membuka toko online juga memungkinkan pelaku usaha BUMDes menjangkau wilayah yang luas sehingga lebih mudah mendapatkan konsumen baru. Adanya toko online juga lebih hemat dari segi waktu dan biaya serta dapat memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli.

Usai penyampaian materi, peserta pelatihan dari lima desa mengisi inventarisasi promosi pada form yang telah diberikan oleh pihak panitia. Hasilnya berupa perencanaan promosi dari beberapa produk yang akan atau sedang dikembangkan oleh BUMDes di Kabupaten Kudus.

Pelatihan tentang digital marketing ini disambut antusias oleh para peserta. Perwakilan dari Desa Janggalan mengaku materi ini sangat membantu untuk merintis usaha desa wisata di daerahnya. Harapannya, pelatihan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari ini bisa menjadi bekal bagi BUMDes di Kabupaten Kudus untuk menjalankan usahanya. (LA)

Menyiapkan Rencana Usaha BUMDes dengan BMC

Sleman (21/4) – Pada dasarnya desa telah memenuhi prasyarat untuk menuju kemandirian, yaitu kewenangan dan potensi atau aset. Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Menjalankan BUMDes tidak sama dengan berdagang. Memang, kegiatan BUMDes merupakan transaksi jual-beli namun yang menjadi berbeda adalah adanya perencanaan. Hal itu disampaikan oleh Mohamad Tamzil, narasumber pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus.

“Ketika desa akan membangun BUMDes, mind set yang harus ditanamkan adalah berbisnis, bukan berdagang. Indikator yang membedakan adalah selalu menyiapkan dokumen rencana usaha atau business plan. Tapi kalau berdagang tidak memerlukan dokumen rencana usaha. Berbisnis tidak bisa seperti itu, harus ada perencanaan secara detail,” jelas Tamzil kepada peserta di ruang Zoom Meeting pada Selasa (20/4).

Business plan menjadi penting bagi BUMDes sebagai panduan operasional usaha. Dengan begitu, BUMDes tahu langkah dan cara apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan operasionalnya. Apabila business plan tidak ada, gerak BUMDes menjadi tidak terarah sehingga resiko kegagalan lebih besar.

Adanya business plan juga untuk menarik investor atau pemodal. Dalam hal BUMDes, pemerintah desalah yang menjadi investor. Ketika pemerintah desa menginvestasikan sebagian dananya kepada BUMDes, maka BUMDes harus membagikan sebagian keuntungan ke desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selanjutnya, Tamzil menjelaskan Business Model Canvas (BMC), sebuah alat untuk membantu memahami dan menemukan model bisnis dengan cara yang lebih praktis.

“Ada sembilan blok dalam BMC yang mewakili aspek penting dalam rencana bisnis menjadi langkah awal sebelum merancang business plan yang lebih detail,” ujarnya.

Sembilan blok BMC antara lain customers segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Semua blok tersebut harus diisi sedetail mungkin agar mempermudah BUMDes menjalankan usaha.

Tamzil memberikan contoh pada setiap blok BMC. Dia juga memberikan waktu bagi peserta mengisi form BMC tiap selesai memaparkan tiap blok. Metode tersebut membuat para peserta pelatihan dari lima desa di Kabupaten Kudus aktif bertanya hingga menciptakan diskusi yang interaktif.

“Pelatihan hari ini cukup mudah dipahami. Penjelasan langkah demi langkahnya cukup enak, alurnya cukup sederhana,” ucap Nanang, perwakilan dari Desa Rejosari.

Usai mengisi sembilan blok BMC, peserta mempresentasikan hasil pengisian form yang menghasilkan BMC untuk rencana usaha wisata edukasi dan religi dan pengelolaan air permukaan. Adanya BMC serta pelatihan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan mampu mendorong beberapa desa di Kabupaten Kudus menjadi berdaya dan mandiri. (LA)

Antusiasme Peserta di Pelatihan BUMDes Kabupaten Kudus

Sleman (7/4) – Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes Kabupaten Kudus oleh PT Djarum bersama Perkumpulan Desa Lestari dan Lokadata hari ketiga masih diadakan secara daring. Pada sesi hari ini, peserta dari beberapa desa dan panti asuhan binaan bakti sosial Djarum mendapat materi tentang pemilihan jenis usaha.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai pemateri memaparkan tentang pemilihan jenis usaha. Sebagai pengantar, Eko menegaskan pentingnya memilih jenis usaha bagi BUMDes, terutama desa yang baru mulai merintis.

“Mengapa pemilihan usaha menjadi penting? Memilih kegiatan usaha bagi BUMDes itu sangat menentukan keberlajutan usahanya. Sekali salah memilih, maka kedepannya akan salah pula. Sehingga potensi kegagalan semakin besar,” kata Eko.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan seputar pemilihan jenis usaha, bagaimana menemukan ide usaha, kriteria ide usaha yang baik, serta pemilihan kegiatan usaha. Selain memberikan materi, beberapa kali Eko membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan tentang pemilihan jenis usaha sebelum masuk ke ruang diskusi.

Pada sesi diskusi, peserta bersama beberapa fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari memetakan jenis usaha yang hendak dibangun di desa masing-masing. Diskusi berjalan cukup komunikatif antara fasilitator dan peserta.

Sebagian besar desa peserta berhasil memetakan beberapa jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Beberapa ide usaha tersebut antara lain budidaya bibit tanaman buah, usaha penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan jelantah, pengelolaan wisata, hingga pengelolaan dan pengembangan food court.  

Melihat proses pelatihan dan presentasi ide usaha oleh peserta, Vice President Bakti Djarum Foundation Achmad Budiharjo mengapresiasi semangat dan antusias mereka. “Antusiasme cukup bagus. Inisiatif dan keseriusan peserta patut diapresiasi. Apa yang dijelaskan Pak Eko juga cukup gamblang dan peserta didorong untuk aktif,” katanya.

Eko Sujatmo menjelaskan penentuan posisi BUMDes (sumber: dokumentasi lembaga)

Meski sempat terkendala teknis dan sinyal, peserta memberikan respon positif terhadap pelatihan ini. “Pelatihan hari ini menarik karena sebelumnya belum pernah belajar soal BUMDes tapi saya ingin tetap belajar karena ingin menjalankan BUMDes. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa belajar soal BUMDes,” kata Purnawirawan dari Desa Janggalan.

Lain halnya dengan Arif, peserta pelatihan dari Desa Jekulo. Dirinya mengaku justru lebih suka saat berdiskusi. “Tadi saya melihat lebih asyik ketika diskusi, dalam arti saat diskusi ada komunikasi dua arah. Sehingga kemungkinan mencari solusi lebih nyata. Tapi kalau kita lebih banyak mendengarkan, malah jadi blank,” ucapnya.

Meski begitu, beberapa peserta berharap kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus bisa dilakukan secara offline agar proses penyaluran informasi berjalan efektif dan efisien.

“Saya mengharapkan tahun berikutnya ada pelatihan offline. Sehingga bisa tatap muka dan ilmunya bisa langsung kena,” pungkas Muhammad Husnul dari Desa Karangampel. (LA)

Gangguan Sinyal Tak Padamkan Semangat Peserta Ikuti Pelatihan BUMDes

Sleman (6/4) – PT Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Melihat situasi masih dalam pandemi Covid-19, pelatihan yang diadakan pada Selasa (6/4) ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelatihan secara daring ini memang lebih ringkas namun juga harus menghadapi kendala seperti gangguan jaringan wifi dan sinyal dari mobile data. “Sangat susah untuk menerima dengan jelas karena terkendala sinyal, baik wifi maupun data,” kata Sidiq, perwakilan dari Desa Glagah Kulon.

Gangguan sinyal juga dirasakan oleh Desa Rejosari. Desa tersebut sempat mengalami kesulitan masuk ke room Zoom Meeting di awal sesi namun akirnya hal tersebut bisa teratasi.

Selain Glagah Kulon dan Rejosari, ada empat desa dan tiga panti asuhan binaan Djarum yang menjadi peserta pelatihan. Mereka dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dengan sesi pelatihan pagi dan kelas B dengan sesi pelatihan siang. Lima desa lainnya antara lain Desa Karang Ampel, Kajar, Jekulo, dan Janggalan. Sedangkan panti asuhan binaan Djarum adalah Panti Asuhan Melati, Panti Asuhan Nurul Jannah, dan Panti Asuhan Darussalamah.

Pada sesi hari ini, fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari Eko Sujatmo memberikan materi tentang pemetaan potensi desa.

“Setiap desa sebenarnya sudah mempunyai prasyarat yang sama untuk menuju kemandirian desa. Yang pertama, kewenangan. Yang kedua, setiap desa pasti punya potensi atau aset yang bisa dimanfaatkan untuk pendayagunaan,” kata Eko.

Eko menyebutkan kemandirian desa bisa terwujud apabila ada kemauan masyarakat untuk memberdayakan potensi desa yang ada.

Selanjutnya, Eko menjabarkan lagi potensi desa yang meliputi peran BUMDes, definisi potensi serta kategoinya, pendekatan, hingga pemetaan potensi desa, sumber penghidupan desa, dan layanan dasar desa.

Setelah penyampaian materi, para peserta dibagi menjadi tiga room untuk mendiskusikan potensi di desa masing-masing bersama fasilitator dari Perkumpulan Desa Lestari.

Beberapa desa telah melakukan pemetaan dan menemukan potensi desanya masing-masing seperti sungai, mata air, pertanian, perkebunan, dan wisata religi.

Menurut perwakilan BUMDes Karang Ampel, meski terkendala sinyal dan jaringan, mereka tetap bersemangat mengikuti pelatihan sampai selesai. “Pelatihan kali ini sangat menarik dan bagus sekali Mas Eko memaparkan materinya. BUMDes sangat terbantu. Ada kendala sinyal atau teknis, tapi itu tidak mengurangi semangat kami dibalik keterbatasan untuk mengikuti pelatihan. Semoga kedepannya bisa lebih kompak lagi dan saling sharing desa masing-masing bagaimana kondisi desa,” ucapnya. (LA)

Tingkatkan Potensi Desa, Petani Kakao Long Pahangai Antusias Ikuti KBA-DS

Selama ini daerah penghasil kakao yang terkenal di Indonesia berada di Pulau Sulawesi. Berdasarkan data yang dihimpun databoks Katadata, empat dari sepuluh daerah penghasil kakao terbesar 2018 berada di pulau tersebut, antara lain Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Selebihnya daerah penghasil kakao terbesar tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan NTT.

Namun belum banyak masyarakat yang tahu bahwa salah satu wilayah di Pulau Kalimantan memiliki komoditas kakao yang potensial, yaitu di Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Terdapat lahan seluas 4.143.100 hektar yang tersebar di delapan kampung di Kecamatan Long Pahangai dengan potensi kakao kering mencapai hampir 250 ribu kilogram per tahun.

Meski begitu hasil produksi kakao belum dapat terserap semua. Ada beberapa kendala yang ditemui seperti akses pasar, sarana transportasi, penanganan budidaya dan pasca panen, dan keterampilan produksi produk olahan kakao yang kurang mendukung.

Samsul Diwil, salah satu petani kakao di Long Pahangai mengaku dirinya menanam kakao asal-asalan. Selama ada tanah, Samsul membuat lubang untuk ditanami kakao. Selain itu, jarak antar tanaman rapat-rapat.

Petani kakao lainnya, Hiroh Lasah, menanam kakao tanpa menerapkan teknik budidaya dan tanpa perawatan. Sehingga hasil panennya dari lahan kebun kakaonya yang seluas dua hektar itu hanya sedikit.

Melihat kondisi tersebut, Astra Internasional bersama Perkumpulan Desa Lestari mengadakan program Kampung Berseri Astra Menuju Desa Sejahtera (KBA-DS) selama 2018-2020. Tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha dan petani kakao di Kecamatan Long Pahangai. Lima dari sebelas kegiatan yang dilakukan selama program KBA-DS berupa peningkatan teknik budidaya dan pengolahan kakao.

Kelompok tani Kecamatan Long Pahangai mengikuti Pelatihan Budidaya dan Pasca Kakao dan Pengendalian Hama Terpadu. Kegiatan itu bertujuan mengakomodir kebutuhan para petani dan pengalaman dalam budidaya kakao. Beberapa hasil pelatihan diantaranya kapasitas kader petani kakao meningkat dan pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, profesionalisme, dan hasil produksi kakao meningkat. Selain itu, petani kakao juga bisa membedakan hama, penyakit, dan musuh alami kakao.

“Setelah saya bergabung dengan BPER dan mengikuti pelatihan maupun pendampingan budidaya kakao yang dilakukan oleh Astra dan Desa Lestari bersama teman-teman lainnya, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan,” ucap Samsul yang juga menjabat sebagai manajer BPER.

Petani kakao serta BPER Suwan Keliman diajarkan mengoperasikan mesin produksi bubuk dan lemak kakao. Tujuannya supaya mesin yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu tersebut bisa aktif dan memberikan manfaat bagi petani kakao.

Pelatihan yang diadakan pada 25 September 2018 lalu berhasil menambah wawasan petani bahwa kakao bisa diolah menjadi bubuk dan lemak kakao. Sebelumnya mereka hanya menjual kakao dalam bentuk biji saja. Selain itu petani jadi tahu bahwa harga kakao bisa jauh lebih mahal karena kualitas kakao meningkat.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kakao, sebanyak 25 kelompok tani dampingan KBA-DSA mendapat pendampingan rutin pada tahap budidaya dan pengendalian hama terpadu. Praktik dilakukan rutin setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali. Tujuannya supaya para petani bisa mengubah pola kegiatan budidaya kakao dari sistem “tanam tunggu” dan menerapkan Good Agriculture Practice (GAP). Dengan begitu, kuantitas hasil panen kakao meningkat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kualitas kakao menerapkan standar kadar fermentasi di atas 70 persen, kadar air di bawah 10 persen, dan kadar sampah di bawah 4 persen.

Para petani kakao turut belajar menciptakan produk turunan baru dari kakao, yaitu coklat bubuk siap minum. BPER menjalin kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Long Pahangai (HIMALOPA) untuk memasarkan produk di Samarinda dan Perkumpulan Desa Lestari untuk pemasaran di Yogyakarta.

“Saya semangat untuk mengembangkan kakao di Long Pahangai semakin tinggi,” kata Hiroh, setelah mengikuti program KBA-DS.

Adanya pemberdayaan kampung dari program KBA-DS oleh Astra Internasional dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, serta memperluas pemasaran produksi kakao di Long Pahangai, Mahakam Ulu. Sehingga kakao produksi dari daerah tersebut bisa dikenal oleh masyarakat. Dengan begitu, kakao dapat memberikan manfaat lebih besar lagi bagi petani kakao di Long Pahangai. (LA)