Radio Komunitas, Harapan Baru Bermedia di Desa

Praktik pemasangan antena di Radio Komunitas Bahari Nusantara, Desa Lambangi, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan.
Praktik pemasangan antena di Radio Komunitas Bahari Nusantara, Desa Lambangi, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (20/8) – Era baru berdesa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di tahun kedua implementasi UU Desa, hampir seluruh desa di Indonesia berlomba untuk menunjukkan niatan untuk transparan, terutama dalam pelaporan dana desa. Besarnya nominal dana desa yang mengalir ke desa menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Seluruh elemen masyarakat mendadak ingin mengetahui peruntukan dana-dana tersebut dan apa saja dampak yang dirasakan.

Ada banyak cara untuk mempublikasikan laporan kegiatan desa. Publikasi yang banyak digunakan adalah dengan memasang baliho di sudut-sudut desa yang dianggap strategis, menempel rangkuman APBDes di papan-papan pengumuman desa, hingga memanfaatkan keberadaan radio komunitas bagi desa-desa yang di wilayahnya sudah ada radio komunitas. Pilihan ketiga inilah yang mendorong masyarakat di empat desa mitra Yayasan IDRAP di Sulawesi Tenggara mewujudkan niatnya mendirikan radio komunitas.

Inisiatif berdirinya radio komunitas di Desa Andinete dan Desa Lambangi yang berada Kabupaten Konawe Selatan, serta Desa Labuan Bajo dan Desa Bente di Kabupaten Buton Utara patut diapresiasi. Berawal dari kebutuhan akan media lokal yang menjadi penghubung antara Pemerintah Desa dan masyarakat, radio komunitas dapat dikembangkan penggunaannya untuk penyebarluasan informasi berbagai isu di desa dan hiburan yang bersifat lokal. Untuk menjaga daya kritis masyarakat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, kebutuhan informasi harus terus dipenuhi.

“Selain untuk mewujudkan transparansi pemerintahan desa, kalau ada masalah apapun di desa radio komunitas bisa jadi alat untuk meredam konflik,” ungkap Bahaludin, Direktur Yayasan IDRAP.

Senada dengan Bahaludin, para peserta pun mengungkapkan harapan yang sama pada keberadaan radio komunitas. Secara berkelompok, peserta berharap jika radio komunitas dapat menjadi penghubung komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, mampu mengubah pola pikir masyarakat, dan menjadi wadah kreativitas kaum muda desa.

Sebagai permulaan dari rencana pendirian radio komunitas, Yayasan IDRAP bekerjasama dengan Yayasan Penabulu menggelar “Pelatihan Teknisi Radio Komunitas Desa Mitra IDRAP” pada 16-19 Agustus 2016 di Graha Carita, Kendari. Pelatihan selama empat hari diikuti 13 peserta serta difasilitasi oleh Nurul Purnamasari dan Sugiyanto. Pada pelatihan ini, fasilitator memperkenalkan peran dan fungsi radio komunitas, penggunaan frekuensi yang sesuai dengan UU Penyiaran, simulasi instalasi pemancar (exciter) dan antena, hingga praktik lapangan pemasangan seluruh perangkat radio komunitas hingga mengukur jarak jangkau pancaran.

Awalnya para peserta sungkan untuk melakukan praktik simulasi instalasi. “Barang-barang ini (antena, exciter, limiter, mixer, headset, microphone) kami baru melihatnya kali ini. Kami takut kalau salah rangkai jadi rusak,” ujar Asrul, peserta dari Desa Pongkowulu yang kelak ingin bergabung di Radio Komunitas Cakra Dara di Desa Bente.

Tidak beda dengan Asrul, Samsudin, pemuda Desa Labuan Bajo, sempat berulang kali menggelengkan kepala dan nyaris putus asa ketika harus mengingat urutan perangkat dan instalasinya. “Ternyata rumit, tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi kami pasti bisa walau harus agak-agak salah,” ucapnya

sam_2610
Lelah terbayar ketika siaran uji coba perdana Radio Komunitas Bahari Nusantara berhasil. (sumber: dokumentasi lembaga)

Untuk mempermudah pemahaman peserta tentang proses instalasi perangkat teknis, para peserta bersama-sama melakukan praktik lapangan di Desa Lambangi. Praktik yang dilakukan sejak pagi hingga jelang maghrib meliputi pemasangan antena, instalasi pemancar (exciter) dan perangkat siaran, hingga mengukur jarak pancar Radio Komunitas Bahari Nusantara dan melakukan analisis teknis. Dari praktik lapangan tersebut ditemukan jika jauh dekatnya jarak pancar tidak hanya ditentukan besarnya daya pancar yang dikeluarkan exciter dan ketinggian antena, melainkan kekuatan tegangan listrik turut menjadi penentunya.

“Kami bisa memaklumi jika teman-teman masih butuh waktu untuk mengenal dan bisa mengoperasikan peralatan-peralatan ini. Tapi nanti lama-lama bisa asyik siaran, editing (mengolah suara), dan merawat perangkat. Empat radio komunitas ini akan kuat kalau kompak dan saling kerjasama. Tidak perlu besar-besaran daya atau jangkauan, jangan melanggar aturan. Justru sebaiknya saling mengisi supaya program siarannya lebih kaya dan bermanfaat,” tutur Sugiyanto dan Nurul menutup sesi akhir pelatihan. (NP)

Terisolir Informasi, Empat Desa di Sulawesi Tenggara Hendak Dirikan Radio Komunitas

 

FGD dalam rangka pengkajian kebutuhan masyarakat Desa Labuan Bajo, Desa Lasiwa, dan Desa Matalagi untuk pendirian radio komunitas
FGD dalam rangka pengkajian kebutuhan masyarakat Desa Labuan Bajo, Desa Lasiwa, dan Desa Matalagi untuk pendirian radio komunitas (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (10/5) – Salah satu kebutuhan hidup manusia masa kini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Namun tidak demikian bagi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan sumber distribusi informasi. Di Sulawesi Tenggara tidak semua wilayah terpapar media massa. Kondisi geografis yang terpencil, rusaknya akses jalan, aliran listrik yang tidak merata, semakin melengkapi terisolirnya masyarakat Desa Andinete dan Desa Lambangi di Kabupaten Konawe Selatan, serta Desa Labuan Bajo dan Desa Bente di Kabupaten Buton Utara.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat keempat desa itu bersepakat untuk menginisiasi pendirian radio komunitas (Rakom). Karena secara tidak disadari rakom sebagai salah satu bentuk dari media massa komunitas akan berperan besar dalam mengikat kohesivitas sosial komunitas setempat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan memungkinkan terwujudnya perubahan sosial. Kelak rakom yang mereka dirikan akan mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Rencana pendirian rakom tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah desa di keempat desa.

“Rakom bisa jadi kegiatan positif bagi anak-anak muda supaya mereka tahu tentang apa yang terjadi di desa,” ujar Alimudin, Kepala Desa Bente. Hal senada juga disampaikan oleh M. Tahring, Kepala Desa Lambangi.

Untuk mewujudkan berdirinya rakom di Andinete, Lambangi, Labuan Bajo, dan Bente, Yayasan Idrap bekerjasama dengan Yayasan Penabulu. Sebagai tahap awal, tim fasilitator media Penabulu melakukan pengkajian kebutuhan dan analisis spesifikasi teknis.

“Rakom akan menjadi milik masyarakat, seluruh aktivitas dan pengelolaannya dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Walau demikian, masyarakat desa perlu mendiskusikan siapa saja yang akan diberikan kepercayaan untuk mengelola operasional harian,” jelas Nurul dalam FGD di Desa Bente.

Pendirian rakom di empat desa yang tersebar di Konawe Selatan dan Buton Utara merupakan bagian dari program tata kelola desa yang dilaksanakan Yayasan Idrap. “Harapannya rakom bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,” tutur Bahaludin, Direktur Idrap. Khusus untuk rakom yang akan berdiri di Desa Labuan Bajo akan berkolaborasi dengan perwakilan masyarakat dari Desa Lasiwa dan Desa Matalagi yang berdekatan lokasinya.

Pendirian radio komunitas yang rencananya akan berbasis isu tata kelola desa, namun sebagai media komunitas masyarakat berhak menentukan konten-konten lokal sesuai dengan karakter masyarakat. Terlebih rakom akan melayani kebutuhan seluruh elemen masyarakat desa. (NP)