Memperkuat Desa untuk Mendukung Pembangunan yang Mandiri dan Demokratis

dalam-dl-image
sumber: dokumentasi lembaga

Bogor (21/5) – Sebanyak 100 Kepala Desa mengikuti Workshop Perencanaan Pembangunan Desa di The Green Hotel Puncak, Bogor. Kegiatan tersebut diadakan selama lima hari pada 16-20 Mei 2016 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Untuk menjamin kualitas narasumber, Bappeda Bogor menggandeng Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai fasilitator workshop tersebut.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Maka desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Jika desa kuat akan menjadi cikal bakal landasan yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Membangun kemandirian desa dalam konteks desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, serta diikuti dengan tata kelola program yang baik. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata lahir dari adanya kesempatan, melainkan adanya proses partisipasi yang dihasilkan melalui musyawarah untuk menentukan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan desa.

Bappeda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan daerah sangat peduli dengan kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh desa.

“Diharapkan setelah pelatihan ini desa-desa di kabupaten Bogor akan dapat melakukan perencanaan desa dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat” ujar Arifin, salah satu staf P4W IPB. Selain kegiatan bersifat klasikal, peserta juga melakukan studi lapangan ke Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor untuk praktik perencanaan pembangunan desa. (AS)

Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan & Pengawasan Program Pembangunan Desa

 

liputan-trnd-kel-masyarakat-2
Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa Kendari, 4-8 Mei 2016. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (8/5) – Proses kemandirian desa diawali dengan tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Elemen masyarakat desa yang terdiri dari banyak kelompok masyarakat tersebut tentu memiliki banyak dinamika yang pelu diperhatikan oleh para pemimpin desa agar menjadi daya dorong dan energi pembangunan desa. Meskipun hal tersebut menjadi salah satu amanah dalam UU Desa No 6/2014, tetapi berdasar kondisi riil di lapangan, masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Kesenjangan antara idealisme regulasi dan implementasi di lapangan inilah yang menyebabkan IDRAP sebagai lembaga swadaya masyarakat yang sangat peduli dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bekerjasama dengan Yayasan Penabulu pada tanggal 4-8 Mei 2016 bertempat di Kantor IDRAP Kendari mengadakan pelatihan dan penguatan masyarakat sipil. Pelatihan tersebut bertujuan mendorong masyarakat lebih berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat antara lain: kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok perempuan/PKK dan juga melibatkan 1 kelompok pemerintahan desa. Kelima kelompok masyarakat tersebut berasal dari 18 desa di 7 kecamatan di wilayah 3 Kabupaten yakni Kabupaten Konawe Selatan, Buton Utara dan Konawe Kepulauan.

Proses pelatihan selama lima hari yang difasilitasi oleh Sri Purwani sangat dinamis dan aktif, melalui metode andragogi menjadikan ke-35 peserta sebagai narasumber pelatihan. Materi mulai dari pemetaan dan refleksi atas peran dan fungsi kelompok dalam proses pembangunan desa, pendalaman tentang UU Desa dan aturan turunannya, Mekanisme perencanaan dalam RPJMDes, RKPDes dan penyusunan skala prioritas melalui mekanisme musyawarah desa dan musrenbangdes, BUMDes serta pemetaan potensi ekonomi pedesaan dan strategi memperkuat jaringan. Materi tersebut didukung dengan kegiatan kunjungan lapangan di Desa Lambangi Kecamatan Kolono sebagai proses pembelajaranlangsung bagi peserta dari sisi penggalian gagasan di tingkat masyarakat sebagai proses belajar mencari aspirasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Setelah melalui berbagai tahap, refleksi, diskusi, presentasi dan menerima materi, peserta diminta untuk membuat rencana tindak lanjut yang riil bisa dilakukan sekembalinya di desa masing-masing sebagai upaya mewujudkan perubahan kondisi kemasyarakatan dan tata pemerintahan.

Meskipun kegiatan ini sangat padat tetapi peserta terlihat antusias. Hal tersebut disampaikan oleh Nursalim mewakili kelompok pemuda di saat memberikan kesan proses pelatihan. “Terima kasih kepada Lembaga IDRAP yang sudah mengadakan pelatihan ini, karena dengan mengikuti pelatihan ini, saya banyak mempelajari hal baru terutama yang berhubungan dengan desa, harapan saya kepada semua peserta pelatihan ini agar apa yang kita dapat selama pelatihan tidak hanya berhenti disini tetapi kita harus implementasikan di desa kita,” ucapnya.

KWT dan Gapoktan Ponjong Niatkan Peran Baru dalam Pembangunan Desa

Para petani berdiskusi tentang masa depan pertanian Desa Ponjong.
Para petani berdiskusi tentang masa depan pertanian Desa Ponjong. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/2) – Salah satu keberhasilan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kemampuan lembaganya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi anggotanya dan manfaat lanjutan bagi masyarakat desa. K

eberadaan organisasi petani ditingkat Dusun dan Desa ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya mensejahterakan anggotanya yang tidak lain adalah petani itu sendiri. Strategi berbasis kebersamaan dan gotong royong seperti membentuk koperasi petani dan usaha kecil yang targetnya adalah perempuan juga dapat digunakan dalam membagun kelembagaan petani perempuan dalam pembangunan pertanian. Kerja kelompok dan kegiatan bersama merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya yang memungkinkan mencapai hasil akhir yang positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan perbaikan sosial dan ekonomi, KWT dan Gapoktan Desa Ponjong bersama Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office mengadakan Pelatihan dan Penguatan Organisasi KWT dan Gapoktan pada 11-12 Februari lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam proses perencanaan program Gapoktan dan KWT serta sinkronisasi skala prioritas kebutuhan poktan maupun KWT Dusun. Harapan dari pelatihan selama dua hari tersebut dapat meningkatkan pemahaman Gapoktan dan KWT dalam pengembangan kemandirian desa dari sisi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan program pembangunan desa.

Menjadi organisasi petani yang berdaya agar menjadikan masyarakat petani di Desa Ponjong yang maju dan sejahtera adalah impian Pengurus KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa. Namun kenyataaNnya beberapa Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang tersebar di 11 Pedukuhan masih belum aktif berkegiatan. Selama ini keberadaan lembaga sudah ada tetapi belum menghasilkan karya nyata. Hal ini terungkap saat diskusi yang difasilitasi oleh Sri Purwani. Sri mengajak para peserta pelatihan untuk memotret kondisi kelembagaan KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa Ponjong dengan memimpikan kondisi ideal kelembagaan mereka untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Dari sini kemudian para peserta menyadari peran dan fungsinya sebagai lembaga petani yang akan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Mardiyah, pegiat KWT dari Pedukuhan Serut, mengatakan pelatihan ini mengajak pengurus Poktan mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.

Mardiyah juga mengungkapkan KWT akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan Dusun untuk masuk dan aktif ke dalam kelompok dengan mengawali mengaktifkan pertemuan rutin. “KWT kami belum aktif mengadakan pertemuan rutin. Setelah pelatihan ini kami akan mengaktifkan dan mengajak perempuan-perempuan di Pedukuhan kami untuk aktif berkelompok, ya seperti membangunkan orang tidur,” katanya di sela-sela pelatihan.

Hal senada juga disampaikan Rohmadi, Ketua Kelompok Tani dari Pedukuhan Ponjong. Sebagai seorang petani muda, keikutsertaan dalam Poktan bisa menjadi wahana yang efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam pembangunan pertanian. Manfaat sosial dan ekonomi yang diberikan kelompok tani tidak hanya mempengaruhi anggota kelompoknya tetapi juga masyarakat di desanya.

”Setelah pelatihan, kami akan berusaha agar kelompok tani kami kegiatannya tidak hanya pertemuan untuk arisan saja, tetapi bisa membuat usaha pengadaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian maupun pemasarannya,” tegasnya. (ES)

Program Pembangunan Kebudayaan di Gunungkidul Jangan Terjebak Acara Rasulan

Balai Desa Salam (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (16/1) – Pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menuntut seluruh komponen masyarakat desa lebih kreatif dalam membangun desa dan mendekatkan kesejahteraan. Sumber keuangan desa yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya hendaknya mendorong desa mewujudkan kemakmuran yang sudah lama menjadi impian rakyat tanpa kehilangan jati diri salah satunya nilai-nilai kebudayaan. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Siswanto menegaskan kebijakan program kerja desa khususnya menyasar nilai pembangunan kebudayaan agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial seperti kegiatan rasulan atau bersih desa, walaupun hal tersebut menyentuh nilai budaya yang hampir luntur.

“Kades dan masyarakat harus kreatif mengemas agenda dan program pembangunan kebudayaan. Kebudayaan harus dipahami secara luas tidak hanya terjebak pada tradisi atau kesenian, tetapi kegiatan pelatihan seperti kursus pelatihan bahasa jawa rasanya mendesak mengingat semakin sedikit orang bisa berbahasa jawa dengan benar,” kata Siswanto, dalam sosialisasi UU desa yang dilaksanakan di penghujung tahun 2015 bersama Penabulu di Balai Desa Salam, Patuk.

Menurut Siswanto warga yang fasih Bahasa Jawa sudah mulai berkurang. Malah setiap ada kegiatan penting seperti pemberangakatan jenazah, atau pasrahan pernikahan dan hajatan lain membutuhkan pranatacara harus menunggu lama kehadiran tokoh masyarakat yang menguasai Bahasa Jawa.

“Idealnya harus ada lima orang atau lebih dalam desa yang terampil Bahasa Jawa untuk kelancaran kegiatan-kegiatan ditengah masyarakat. Selama ini hanya itu-itu saja yang tampil di depan,” ujarnya.

Ada yang menarik dari kegiatan sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, dukuh, BPD, lembaga desa dan tokoh masyarakat Salam. Kades Sadjido yang belum genap sebulan dilantik sebagai kades baru untuk enam tahun kedepan diingatkan agar membuat kebijakan dan tata kelola yang lebih baik.

Pasalnya, sistem audit yang akan berjalan tidak hanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi dari tahapan perencanaan kebijakan. Keinginan Siswanto itu juga berkaitan dengan profil Desa Salam yang sampai sekarang belum selesai selesai. Ia meminta agar Sujito menyelesaikan kewajiban yang sudah seharusnya tuntas kala memimpin Salam periode sebelumnya. Selain itu, Siswanto mengingatkan regulasi menyangkut desa sekarang cukup banyak dan rumit karena seringnya terbit aturan baru, perubahan, dan melibatkan dua kementrian. Maka pemerintah desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Desa Salam juga didorong memiliki potensi yang fokus untuk digarap termasuk identitas atau icon-nya sebagai bentuk kemandirian. “Belum lama ini sempat mencuat potensi desa dengan munculnya bunga bawang procot yang menyita perhatian publik yang singgah dan berfoto-foto harus ditangkap sebagai potensi baru. Tidak ada salahnya itu ditangkap bagaimana agar bunga-bunga bagus itu tumbuh setiap hari atau tidak hanya sekali dalam satu tahun,” imbuh Siswanto.

“Gandeng mitra pihak ketiga LSM dan Perguruan Tinggi untuk kajian ilmiah supaya bunga bermunculan terus menerus. Dengan begitu ada identitas dan daya tarik mengundang wisatawan datang ke Salam ini. Ada dananya boleh itu dilakukan untuk kajian dan riset,” ucapnya seraya minta pelayanan publik ikut dikedepankan selain data desa sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Sri Purwani dari Penabulu menambahkan beberapa hal penting yang harus diketahui desa. Mulai dari alur keuangan desa, siklus desa, serta tata kelola pemerintahan desa menuju desa lestari.

Ani, panggilan akrab Sri Purwani, mewanti-wanti kalangan perempuan harus terlibat aktif dalam kebijakan desa. Keterlibatan kaum perempuan maupun kelompok rentan seperti difabel, lansia dan anak, bukan hanya menjawab perjuangan kesetaraan dalam pambangunan masyatakat, melainkan termasuk memperkuat adanya jaminan hukum diberikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan.

“Termasuk Karang Taruna harus didorong sekuat tenaga agar kegiatannya tidak hanya terjebak pada seremonial, tapi juga menyangkut kebijakan pembangunan desa setiap tahunnya,” kata Ani.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Dusun Salam Jarot Subagyo mengakui pihaknya telah merasakan langsung Dana Desa sebesar Rp30 juta yang diperuntukkan pembangunan fisik jalan rabat di jalan lingkungan sepanjang 100 meter serta gorong-gorong sepanjang 7 meter. Jarot berjanji, untuk 2016 nanti akan mengusulkan program pembangunan fisik lainnya yakni pengerasan jalan dusun di RT 18 sepanjang 90 meter dengan lebar 3 meter.

“Kami sudah hitung estimasi anggaran karena kebutuhannya lebih dari 50 kubik. Hanya saja, untuk pelatihan bahasa Jawa memang sudah diusulkan sejak Musrendus Tahun 2014 lalu. Kami berharap ini juga bisa terwujud,” pungkasnya. (ETG)