KWT dan Gapoktan Ponjong Niatkan Peran Baru dalam Pembangunan Desa

Para petani berdiskusi tentang masa depan pertanian Desa Ponjong.
Para petani berdiskusi tentang masa depan pertanian Desa Ponjong. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/2) – Salah satu keberhasilan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kemampuan lembaganya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi anggotanya dan manfaat lanjutan bagi masyarakat desa. K

eberadaan organisasi petani ditingkat Dusun dan Desa ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya mensejahterakan anggotanya yang tidak lain adalah petani itu sendiri. Strategi berbasis kebersamaan dan gotong royong seperti membentuk koperasi petani dan usaha kecil yang targetnya adalah perempuan juga dapat digunakan dalam membagun kelembagaan petani perempuan dalam pembangunan pertanian. Kerja kelompok dan kegiatan bersama merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya yang memungkinkan mencapai hasil akhir yang positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan perbaikan sosial dan ekonomi, KWT dan Gapoktan Desa Ponjong bersama Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office mengadakan Pelatihan dan Penguatan Organisasi KWT dan Gapoktan pada 11-12 Februari lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam proses perencanaan program Gapoktan dan KWT serta sinkronisasi skala prioritas kebutuhan poktan maupun KWT Dusun. Harapan dari pelatihan selama dua hari tersebut dapat meningkatkan pemahaman Gapoktan dan KWT dalam pengembangan kemandirian desa dari sisi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan program pembangunan desa.

Menjadi organisasi petani yang berdaya agar menjadikan masyarakat petani di Desa Ponjong yang maju dan sejahtera adalah impian Pengurus KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa. Namun kenyataaNnya beberapa Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang tersebar di 11 Pedukuhan masih belum aktif berkegiatan. Selama ini keberadaan lembaga sudah ada tetapi belum menghasilkan karya nyata. Hal ini terungkap saat diskusi yang difasilitasi oleh Sri Purwani. Sri mengajak para peserta pelatihan untuk memotret kondisi kelembagaan KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa Ponjong dengan memimpikan kondisi ideal kelembagaan mereka untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Dari sini kemudian para peserta menyadari peran dan fungsinya sebagai lembaga petani yang akan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Mardiyah, pegiat KWT dari Pedukuhan Serut, mengatakan pelatihan ini mengajak pengurus Poktan mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.

Mardiyah juga mengungkapkan KWT akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan Dusun untuk masuk dan aktif ke dalam kelompok dengan mengawali mengaktifkan pertemuan rutin. “KWT kami belum aktif mengadakan pertemuan rutin. Setelah pelatihan ini kami akan mengaktifkan dan mengajak perempuan-perempuan di Pedukuhan kami untuk aktif berkelompok, ya seperti membangunkan orang tidur,” katanya di sela-sela pelatihan.

Hal senada juga disampaikan Rohmadi, Ketua Kelompok Tani dari Pedukuhan Ponjong. Sebagai seorang petani muda, keikutsertaan dalam Poktan bisa menjadi wahana yang efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam pembangunan pertanian. Manfaat sosial dan ekonomi yang diberikan kelompok tani tidak hanya mempengaruhi anggota kelompoknya tetapi juga masyarakat di desanya.

”Setelah pelatihan, kami akan berusaha agar kelompok tani kami kegiatannya tidak hanya pertemuan untuk arisan saja, tetapi bisa membuat usaha pengadaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian maupun pemasarannya,” tegasnya. (ES)

Saatnya Gapoktan Berperan dalam Pembangunan Desa

 

Diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Gapoktan Desa Sumbermulyo.
Diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Gapoktan Desa Sumbermulyo. (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (2/2) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai organisasi kemasyarakatan di desa hingga kini belum terlihat keterlibatan secara signifikan dalam proses pembangunan desa. Padahal petani, khususnya di kawasan agraris, seyogyanya menjadi salah satu aktor penting pembangunan. Lemahnya posisi Gapoktan seringkali akibat kondisi kelembagaan yang kurang terkelola dengan baik. Kelembagaan gapoktan menjadi salah satu prioritas dalam skema kerjasama antara Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia, Yayasan Penabulu, dan desa-desa mitranya.

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa yang diandalkan Kabupaten Bantul di bidang pertanian. Sebagai desa penyangga pangan, petani-petani di Desa Sumbermulyo tidak lekang dari permasalahan dalam organisasi Gapoktan. Kelompok tani (Poktan) yang tersebar di 16 dusun masing-masing mengaku tidak ada permasalahan dalam organisasi. Namun faktanya petani masih belum memiliki posisi tawar dalam pembangunan.

Melihat kondisi tersebut maka SGF Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Pemerintah Desa Sumbermulyo menyelenggarakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan pada 21 dan 22 Januari 2016. “Selama ini Gapoktan sebagai salah satu lembaga petani kondisnya masih sangat lemah memahami peran dan fungsi organisasi atau kelembagaan,” ujar Penanggungjawab Lurah Sumbermulyo Albani saat membuka kegiatan.

Selama dua hari, pelatihan yang diikuti 60 orang anggota Gapoktan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi namun tidak pernah terungkap secara terbuka. Permasalahan yang krusial dalam organisasi Gapoktan Desa Sumbermulyo adalah komunikasi untuk mengkoordinasikan distribusi air dan belum kuatnya posisi Gapoktan dalam memfasilitasi penentuan harga hasil panen.

Manajer Program Desa Lestari Sri Purwani menyebutkan selama ini ada tiga hal utama yang dihadapi petani, yaitu keterbatasan modal untuk penanganan masa panen, rendahnya posisi tawar petani, dan keterbatasan akses pangan saat paceklik. Maka yang dibutuhkan adalah kekuatan organisasi yang menaungi petani agar petani lebih diperhitungkan dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa.

“Pengembangan kelembagaan petani harus diarahkan pada peningkatan kemampuan kelembagaan petani menjadi organisasi mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani,” kata Sri.

Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) harus dapat memberikan peran dalam pembangunan desa. Keberadaannya bukan sekadar alat formalitas dalam melengkapi kebutuhan struktur pemerintahan yang ada di desa, tetapi memang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Partogi Dame Pakpahan memberikan apresiasi besar kepada petani Desa Sumbermulyo yang hendak membenahi kelembagaan organisasi Gapoktan. Sebagai Desa yang sering meraih penghargaan di bidang pertanian, penguatan lembaga Gapoktan diharapkan akan selaras dengan program-program pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Bantul.

Salah satu rencana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul pada 2016 adalah pembangunan jaringan irigasi dan memperbanyak Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA). “Jika petani mendapat bantuan benih atau dropping alat atau mesin pengolah sawah, tidak boleh memberikan apapun kepada petugas kami (red. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul). Jika ada petugas kami yang meminta ‘upah’ segera laporkan pada saya,” pungkas Partogi. (AK)

Gapoktan Ponjong Ingin Terlibat Dalam Musdes

Pertemuan Gapoktan Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (10/8) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong memprediksi jelang masa tanam ketiga di bulan September mendatang kelangkaan pupuk mulai mengancam aktivitas pertanian di Ponjong dan daerah lain. Pemerintah dan desa diharapkan dapat mengantisipasi kendala tersebut agar tidak menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi sebagai produk unggulan petani Ponjong. Mereka juga berharap kelompok tani di Ponjong dapat dioptimalkan terlibat dalam perencanaan program dan arah kebijakan pembangunan kedepan.

Ketua Gapoktan Ponjong Sartono menyambut baik upaya Yayasan Penabulu yang beberapa waktu telah mensosialisasikan UU Desa secara masif. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran singkat wajah baru desa didalamnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang ada di desa untuk terlibat lebih optimal dalam penentuan kebijakan desa, termasuk posisi kelompok tani yang menjadi salah satu bagian penting di desa. Selama ini Gapoktan Desa Ponjong kurang mengikuti perkembangan regulasi dan ketentuan desa dalam merumuskan program kerja pembangunan. Mereka berharap terbitnya regulasi baru bisa menjadi momentum untuk lebih pro aktif melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) khususnya gapoktan.

“Kita akan mulai koordinasi lebih intensif dengan pihak pemerintah desa agar bisa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan seiring berjalannya UU Desa,” kata Sartono pada Pendamping Lapangan Desa Lestari. 

Sartono mengakui jika selama ini memang belum optimal menyampaikan berbagai masukan maupun usulan program yang bersifat menyasar pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi 12 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Ponjong.

Pada catatan Gapoktan Ponjong, ada banyak kendala dan persoalan di sektor pertanian yang perlu di ketahui pihak pemangku jabatan pemerintah Desa Ponjong maupun Pemkab Gunungkidul. Misalnya pengolahan dan tata kelola produksi pupuk kompos yang selama ini dipandang belum cukup maksimal.

Pada kesempatan diskusi bersama Pendamping Lapangan Desa Lestari dan Pendamping dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul, ada beberapa program yang dapat diinisiasikan oleh Gapoktan Ponjong. “Sebenarnya perlu disiapkan mulai sekarang wacana pengelolaan ternak secara terpadu agar memudahkan pengolahan dan pengelolaan pupuk kandang,” ujar tenaga pendamping BP2KP Gunungkidul Heru Prasetyo.

Heru yang sudah empat tahun mendampingi petani Desa Ponjong menyebutkan jika pertanian di Desa Ponjong sudah mengikuti program legalitas kelompok tani melalui pendaftaran registrasi kelompok tani dilakukan pemerintah. Pengelolaan pupuk kandang memang dipandang penting dan efektif bagi kebutuhan pertanian sejalan program pemerintah mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mengancam keberlangsungan kualitas tanah. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Ponjong dengan air yang melimpah sangat memungkinkan petani memanfaatkan tiga masa tanam padi tanpa selang masa tanam palawija. Tiga masa tanam yang selalu penuh dengan padi menjadikan kebutuhan pupuk di Ponjong menjadi lebih besar dibanding desa yang lain.

Jika air di Ponjong berlimpah, lain dengan ketersediaan pupuk yang hampir selalu menjadi keresahan petani. Penggunaan pupuk kandang bagi petani Ponjong nyatanya masih harus melalui tahapan yang panjang. Karena pemahaman pengolahan kotoran ternak harus diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, serta kebutuhan pada pelatihan tata kelola pupuk bersama dan terpadu. Kebutuhan pupuk organik bagi petani Ponjong sangat mendesak untuk menjadi prioritas perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang, untuk mengurangi efek berlebih dalam penggunaan pupuk kimia selama ini.

Selain itu, ancaman kelangkaan pupuk untuk masa tanam ketiga (MT3) sudah berkurang drastis dari yang diajukan pada awal masa tanam pertama (MT1). Jika dihitung secara kasar, kebutuhan pupuk kimia jenis NPK untuk MT3 nanti mencapai kisaran 30 ton. Belajar dari berbagai kejadian distribusi pupuk, disadari bahwa perlu ada perubahan sistem pengajuan pupuk yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar prosesnya lebih cepat dari pengajuan pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga ke PT Pusri.

Pertemuan rutin Gapoktan Ponjong tidak selalu mendiskusikan tentang pertanian. Pada pertemuan minggu pertama Agustus lalu gapoktan juga membahas pengelolaan simpan pinjam modal produksi yang digulirkan pemerintah pusat melalui Program Usaha Ekonomi Pertanian (PUEP). Sejak tahun 2009, Gapoktan Ponjong mendapatkan bantuan PUEP sebesar Rp 100 juta yang kini telah berkembang menjadi Rp 130 juta berkat kedisiplinan dari seluruh anggota sebagai pengguna, pengurus sebagai pengelola, dan pendamping dalam fungsi pengawasan.

“Kami ingin lebih banyak dilibatkan dalam rembug-rembug di desa. Harapannya agar dari dana desa juga bisa memberikan penyertaan modal atau hibah bagi aset PUEP agar lebih membantu petani,” pungkas salah satu anggota gapoktan. (ETG)