Lawan Rentenir, Desa Panggungharjo Bentuk Bank Pancasila

Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (10/6)Maraknya usaha pribadi atau kelompok melipatgandakan uang melalui modus pinjaman uang untuk masyarakat desa menjadi perangkap menuju kemiskinan. Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul memiliki kebijakan melawan rentenir. Kebijakan tersebut layak diapresiasi sebagai bentuk kehadiran desa menjawab persoalan nyata rakyat miskin desa.

Program kebijakan melawan rentenir Desa Panggungharjo ini sudah berjalan melalui pembetukan lembaga baru desa bernama Bank Pancasila. Adanya Bank Pancasila secara khusus menjadi implementasi dan perwujudan nilai keadilan sosial bagi masyarakat yang dipimpin.  

“Program Bank Pancasila kami ini secara khusus hadir untuk menjawab persoalan nyata masyarakat yang menjadi korban jerat rentenir. Desa harus bisa berbuat atas persoalan itu,” kata , Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi disela mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (8/6) lalu.

Menurutnya, Bank Pancasila berperan penting menyelamatkan perekonomian keluarga yang tercengkeram pihak rentenir dengan tiga skema. Pertama, aspek hukum, dimana desa menjadi backup perlindungan dan jalan keluar bagi korban rentenir, baik menghadapi persoalan pidana, perdata maupun sampai penyelesaian dengan cara adat dan musyawarah. Kedua, pengalihan, yakni desa mengambil alih beban hutang ke pihak rentenir dengan negosiasi ulang guna mendapatkan perhitungan secara wajar. Ketiga, pembinaan manajemen ekonomi keluarga, yakni desa turun tangan dalam pendampingan ekonomi keluarga para korban seperti melatih tata kelola perekonomian dan keuangan keluarga.

Wahyudi mengatakan Bank Pancasila di Desa Panggungharjo saat ini tengah melayani warganya sebanyak 40 kepala keluarga (KK) yang terjerat hutang pihak rentenir dengan nilai pinjaman yang variatif. Kondisi modal usaha 40 KK tersebut cukup beragam. Rata-rata aset kekayaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. Usaha produktif yang menjadi andalan sumber kehidupan pun sudah terpuruk.

Spirit dari program ini yang akan kami bagikan ke desa lain supaya lebih banyak desa yang mampu mengatasi masalah yang sama,” ujar Wahyudi.

Tidak hanya Bank Pancasila, Wahyudi juga memaparkan strategi penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan mengedepankan gerakan anti korupsi. Menurutnya penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih niscaya tidak akan dapat terwujud jika diawali dari proses politik yang kotor. Salah satunya proses demokrasi dalam pemilihan kades harus dijaga kualitasnya. Wahyudi mengingatkan permainan kotor membeli suara pemilih bagi calon kades yang terpilih dapat dipastikan tidak akan mampu membawa perubahan mewujudkan desa sebagai makmur dan sejahtera.

Demikian pula dengan janji politik memberi sesuatu pada pemilih yang tidak masuk hanya akan menjadi jurang yang dalam keterpurukan desa ditengah menjadi garda depan perwujudan pembangunan. Wahyudi membagi pengalaman dirinya memenangkan Pilkades Panggungharjo 2012 silam dengan biaya politik kurang dari Rp80 juta. Menurutnya, tidak ada sepeserpun uang yang keluar untuk membeli suara pemilih. Biaya politik diperuntukkan Wahyudi membiayai kebutuhan konsolidasi, sosialisasi, dan publikasi. 

Ia mengajak seluruh masyarakat desa yang hendak menyelenggarakan pilkades harus cerdas menentukan pilihannya dengan mengabaikan cara kotor permainan uang, tetapi adu program dengan kemampuan dan strategi pencapaian. Wahyudi berpesan penghasilan tetap dan tambahan untuk Kades harus menjadi pertimbangan matang warga masyarakat untuk menemukan pemimpin desa yang bersih. Dirinya mengingatkan, seperti Desa Panggungharjo saja dalam sebulan kades hanya mendapatkan Rp3,5 juta, tidak lebih.

“Esensinya permainan uang harus ditolak warga. Harus berani menolak tawaran uang atau barang. Kalau menang karena menghabiskan biaya besar sampai ratusan juta bahkan miliaran, tentu itu sudah tidak masuk akal. Justru dimungkinkan setelah memimpin bisa hanya main-main anggaran desa,” kata Wahyudi.

FGD oleh jejaring Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) diselenggarakan di Desa Panggungharjo, Sewon Bantul, DIY dengan mengusung tema “Menelisik Terobosan Desa Panggungharjo: Politik Bersih, Good Governance, dan Dorongan Pemdes pada Peningkatan Keberdayaan Warga”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan desa, LSM, perguruan tinggi, kementeria dan lembaga pemerintah.

Selain Wahyudi selaku Kepada Desa Panggungharjo, turut pula hadir Direktur Pelayanan Sosial Dasar Hanibal Hamidi, Ditjen PPMD Kemendesa dan PDTT A. Bahruddin sebagai narasumber.

Masing-masing narasumber mengupas strategi dan taktik pemenangkan pemilihan kades tanpa politik uang, pengenalan terobosan pemerintah desa terkait jaring pengaman sosial warga dan dukungan sektor finansial bagi warga desa, dan elaborasi kebutuhan dukungan dari Kemendesa untuk Panggungharjo. (ETG)

Inisiatif Lokal dalam Proses Perencanaan Program Pembangunan Desa di Provinsi DIY

 

20160916_154324
Diskusi Kelompok Perempuan Desa Sumbermulya untuk merefleksikan capaian program tahun 2016. (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (18/9) – Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization melakukan evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan partisipatif program desa percontohan Saemaul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 16-17 September 2016 di Grand Tjokro Hotel Yogyakarta. Ada tiga desa yang menjadi mitra, antara lain Desa Bleberan dan Ponjong di Gunungkidul dan Desa Sumbermulya di Bantul.

Kegiatan evaluasi ini melibatkan beberapa stakeholder strategis, yaitu BPPM DIY, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, BPMPKB Kabupaten Gunungkidul, PMD Kabupaten Bantul, serta dua perguruan tinggi sebagai bagian dari proses pencermatan dari sisi akademik, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia.

Fasilitator dari Yayasan Penabulu Budi Susilo dan Sri Purwani secara bergiliran memandu jalannya kegiatan evaluasi. Pada awal sesi, BPPM DIY sebagai pendukung utama program kerja sama Indonesia-Korea Selatan ini menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Desa. Selanjutnya, Pusat Studi Trisakti-Saemaul UGM memberikan penjelasan Fokus Program Trisakti-Saemaul 2017.

Refleksi capaian hasil pelaksanaan program tersebut dikemas dengan model diskusi kelompok berdasarkan meja dan sektor: pertanian, kelompok perempuan dan Pemdes, lalu diakhiri dengan presentasi dan catatan penajaman dari fasilitator.

 

20160917_100749
Presentasi Perencanaan Tahun Kedua dari Kepala Desa Bleberan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Selama dua hari, perwakilan dari tiga desa percontohan Saemaul di DIY menyusun skala prioritas program pembangunan desa untuk tahun 2017. Program pembangunan desa yang menjadi prioritas berkaitan dengan isu pertanian dan pemberdayaan perempuan.

Kepala desa dari masing-masing desa mempertajam proses perencanaan dan inisiatif lokal. Kemudian, perwakilan desa memaparkan rencananya, antara lain: Pengembangan Agribisnis: Integrasi Ternak Sapi Potong Terpadu dan Budidaya Tanaman Padi, Pertanian Terpadu dan Pengembangan Agro-industri, dan Penggemukan Sapi Terpadu.

Proses ini dilakukan dengan cukup jelas dan singkat sehingga menimbulkan semangat dan antusias oleh para peserta. “Proses ini sangat partisipatif. Saya sangat terkesan karena kita disuruh melihat sendiri capaian hasil pekerjaan kita, mencari cara peningkatan, mengoreksi kendalanya dan yang paling penting diminta untuk membuat solusinya sendiri,” kata Sumarno, perwakilan Desa Bleberan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dewi dari BPMPKB Gunungkidul, “Proses selama dua hari ini dilakukan dengan menggunakan model partisipatif, bottom-up dengan kemasan yang tidak monoton dan membuat peserta fokus dan tidak mengantuk,” ucapnya.

Keberlanjutan membangun dan mengembangkan inisiatif lokal dalam perencanaan program desa ini akan dipertajam oleh Yayasan Penabulu maupun SGF bersama lembaga-lembaga yang kompeten, melalui proses pendampingan secara rutin maupun melalui jejaring di tiga desa mitra. (SP)

Pendidik PAUD Perlu Kreatif dan Paham Hak Anak

pendidik-paud-perlu-kreativitas-dan-paham-hak-anak2
Karya seni oleh anak di PAUD. (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (3/8) – Sejak digulirkannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), banyak pendidik baru lahir, mulai dari tingkat desa sampai perkotaan, mulai dari model PAUD sederhana hingga yang lengkap dengan sarana-prasarana termasuk Alat Permainan Edukasi (APE).

Namun, menjamurnya PAUD kurang diimbangi dengan pendampingan, terutama bagi para pendidik khususnya yang berada di tingkat pedesaan. Banyak PAUD yang tidak mempunyai sarana-prasarana APE memadai. pendidiknya pun ala kadar dan kurang paham terhadap pengambangan pola.

Menyikapi hal tersebut, Yayasan penabulu bekerjasama dengan Saemaul Globalization Foundation Korea Selatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Para Pendidik PAUD se-Desa Sumbermulya Kecamatan Bambanglipura Bantul. Kegiatan diikuti sekitar 22 para pendidik PAUD dan mengambil lokasi di Balai Desa Sumbermulya.

Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan berbagai barang bekas yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan pendidik PAUD terhadap permainan yang sarat dengan nilai-nilai universal yang berguna bagi pembentukan karakter anak.

Menghadirkan narasumber Prastiwi Wulandari dari HIMPAUDI Kecamatan Bambanglipuro dengan 2 materi utama, yaitu pola pendidikan anak usia dini dan bentuk-bentuk permainan edukatif.  Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Sri Purwani dari Yayasan Penabulu mengangkat tema mendidik dengan hati.

Prastiwi menegaskan pendidik perlu memahami tiga pola permainan utama, yakni permainan yang terkait dengan sensorimotor, simbolik, dan pembangunan sehingga jangan asal bermain.

Kemudian Sri menjelaskan pendidik harus paham tentang hak anak yang ada empat: hak perlindungan, hak partisipasi, hak tumbuh kembang dan hak hidup. Selain itu juga kecerdasan anak bukan hanya pada cerdas angka, tetapi ada sembilan kecerdasan, mulai dari angka, bahasa, kata, musik, dan lain sebagainya. Melihat kecerdasan tiap anak berbeda, maka pendidik PAUD wajib berasumsi bahwa semua anak cerdas.

Pelatihan selama dua hari diakhiri dengan praktek membuat alat-alat permainan edukasi yang sangat membantu keterampilan pendidik PAUD dalam mengembangkan pola pendidikan sarat nilai dan permainan dan dari pelatihan ini diharapkan ada proses pelatihan lanjutan yang memperkuat proses pembangunan karakter anak. (AK)

Sumber Energi Baru Kelompok Wanita Tani Sumbermulya

 

whatsapp-image-copy
sumber: dokumentasi lembaga

Bantul (13/5) – Saemaul Globalization Foundation (SGF) dan Yayasan Penabulu melakukan pendampingan kepada tiga Kelompok Wanita Tani (KWTS) yang ada di Desa Sumbermulya, Bambanglipuro, Bantul pada 9-13 Mei 2016. Tiga KWT yang didampingi antara lain KWT Aster, KWT Arimbi, dan KWT Kamasutra. Ketiganya mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka Pangan Lokal berbahan dasar pisang, jagung, dan sayuran.

Selain SGF dan Yayasan Penabulu, pelatihan ini turut menggandeng Dinas Pertanian Kabupaten Bantul dan praktisi sebagai pemateri sekaligus motivator bagi anggota KWT. Pelatihan yang dilakukan selama lima hari itu dilakukan di dua lokasi, yaitu Balai Desa Sumbermulya dan tiga dusun asal KWT: Padukuhan Kaligondang, Gersik dan Plumbungan.

Pelatihan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi KWT di ranah publik melalui optimalisasi sumber daya dan potensi lingkungan keluarga, terutama penganekaragaman makanan nonberas.

Hasil pelatihan ini antara lain meningkatkan pendapatan keluarga anggota KWT dan perkembangan unit-unit usaha baru yang mampu mendukung keberadaan BUMDes yang saat ini masih dalam tataran peningkatan penataan. Sisi lain dari perwujudan kemandirian dan ketahanan pangan adalah munculnya produk olahan pisang menjadi produk andalan di Desa Sumbermulya untuk mendukung program diversifikasi pangan.

SGF, Yayasan Penabulu, dan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul berharap adanya Pelatihan Pengolahan Aneka Pangan Lokal membuat KWT mampu memanfaatkan pekarangan maupun hasil panen menjadi produk yang layak jual, bergizi dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain, seperti pisang utri/uter yang selama ini harga jualnya sangat murah dan diolah untuk pembuatan: dodol pisang, permen pisang dan krupuk kulit pisang, aneka olahan yang berasal dari jagung yakni: aneka cake maupun egg roll dan cemilan jagung serta aneka criping dari hasil pekarangan seperti: pare, daun singkong, bayam, dan lain-lain. (AK)

Kelola Sampah menjadi Berkah bagi Desa

Tempat pembuangan sampah di Panggungharjo, Bantul (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (2/11) – Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul sudah merintis tata pengelolaan sampah selama dua tahun. Meskipun bukanlah satu-satunya desa di DIY yang mengelola produksi sampah dari rumah tangga warganya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo cukup menginspirasi sejumlah pegiat pemberdayaan desa dari Sulawesi Tenggara. Selama dua hari, staf IDRAP dan Penabulu menjadikan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagai wahana belajar sistem pengelolaan sampah dilingkup desa. Mereka mempelajari dan menyaksikan secara langsung proses tata kelola sampah Desa Panggungharjo.

Direktur BUMDes Kupas Panggungharjo Gatot mengatakan Panggungharjo wilayahnya luas, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk cukup pesat dengan pertumbuhan penduduk, dan produksi sampah sehari-hari dinilai akan menjadi salah satu permasalahan.

“Beberapa aktivis desa dan pemerintah desa menangkap masalah ini dengan merintis BUMDes. Sudah dua tahun ini kami beroperasi,” ujar Gatot.

Perjuangan Gatot dan kawan-kawan bukan tidak menemukan hambatan. Hingga menginjak tahun ketiga BUMDes “Kupas” beroperasi, tidak semua masyarakat Panggungharjo bersedia menjadi pelanggan. Sampai saat ini, jumlah pelanggan jasa BUMDes baru menjangkau kurang dari 1.500 kepala keluarga (KK) dari keseluruhan sebanyak 8.000 KK. Selebihnya, sebagian warga di Panggungharjo memilih jadi pelanggan dari pengelola sampah swasta lain. Walaupun Kupas sudah mengkategorikan tarif pelanggan mulai dari rumah tangga miskin hingga skala industri.

“Kami pakai kode etik menghadapi kompetitor, karena kami juga menyadari pengelola sampah swasta lebih dahulu beroperasi dibanding Kupas,” tambah Gatot.

Namun demikian, Gatot meyakini BUMDes Kupas akan menunjukkan peningkatan yang baik, mengingat kini jumlah warga penunggak bayar sampah hanya sekitar 5 persen dari total pelanggan. Para pengelola “Kupas” membagi cara dalam mengatasi pelanggan yang menunggak bayaran dengan melibatkan PKK di dusun.

“Ada bagi hasil dari kerjasama dengan PKK. Jadi dari pungutan sampah juga memberikan pemasukan untuk PKK sebesar Rp 10 ribu per pelanggan yang sampahnya dikelola oleh PKK dusun,” katanya.

Dalam dua tahun operasinya BUMDes Kupas belum dapat memberikan pemasukan untuk pendapatan desa. Pasalnya, hasil pemungutan jasa sampah pelanggan yang berkisar Rp 30 juta per bulan ini masih berkutat untuk membiayai tingginya kebutuhan operasional harian, penambahan aset, dan pembayaran karyawan tenaga jemput sampah. Operasionalisasi penjemputan sampah di pelanggan warga Desa Panggungharjo ke titik pelanggan dilakukan dengan tiga armada yakni satu kendaraan roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga.

Dari sampah yang diproduksi rumah tangga di Panggungharjo, pihak manajemen menyiapkan tenaga pilah. Sampah yang bernilai ekonomis dijual untuk penambahan pendapatan, sedangkan sampah jenis residu yang tidak dapat diolah dibuang ke Pembuangan Akhir Sampah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul. “Untuk sementara pengolahan sampah menjadi pupuk sementara macet, sehingga belum ada nilai tambah dari sampah yang kami kelola,” sambung Gatot.

Selama sehari studi lapangan di Desa Panggungharjo, Mahmud, salah satu peserta dari Kendari mengungkapkan jika tata penanganan sampah oleh para karyawan di RPS yang belum memperhatikan risiko atas sampah yang tiap hari dipilah berpotensi dalam keselamatan kerja dan kesehatan. Ia berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pengelola BUMDes agar karyawan lebih terlindungi dari resiko kesehatan dan keselamatan dengan dukungan peralatan yang lebih memadai.

Sedangkan Lukman – yang juga dari Kendari, mengaku tertarik belajar tata kelola sampah Panggungharjo untuk dapat diterapkan di tanah kelahirannya dan desa dampingan IDRAP, walaupun jumlah kepadatan penduduk tidak sebanyak di Panggungharjo dan kebutuhan pembiayaan operasional harian cukup besar. “Kalau dikelola dengan lebih baik. Sampah bisa mendatangkan berkah,” pungkas Kartolo, staf pemberdayaan desa dari Penabulu. (ETG)

Menggagas Tata Kelola Desa Secara Partisipatif, Refleksi Studi Banding Desa Nehas Liah Bing Ke Desa Sumbermulya Bantul

 

4. Menggagas Tata Kelola Desa Secara Partisipatif-Refleksi Studi Banding Desa Nehas Liah Bing Ke Desa Sumbermulya Bantul_640x360Bantul (7/4) – Diberlakukannya UU No 6 tahun 2014  memberikan dampak yang signifikan bagi desa-desa untuk bergerak dan melihat berbagai kondisi tata kelola pemerintahan mereka, mulai dari sumberdaya, potensi, managemen tata kelola, lembaga-lembaga desa serta kapasitas staf desa.

Proses bergerak beberapa desa di lokasi sekitar perkebunan kelapa sawit yang menjadi lokasi usaha PT Dharma Satya Nusantara (DSN) mendapat dukungan sepenuhnya dari CSR PT DSN untuk melakukan proses-proses pembelajaran di desa yang lebih dahulu mengalami perubahan yang berlokasi di Kabupaten Bantul DIY, tepatnya di Desa Sumbermulya Kecamatan Bambanglipuro. Pada tanggal 17 – 19 Maret 2015 Desa Nehas Liah Bing melakukan studi banding untuk belajar bersama dengan desa Sumbermulya terkait dengan berbagai proses menata desa dengan berbagai potensi yang ada di dalamnya.

Proses Pembelajaran

IMG_6911Model studi banding ini berbentuk magang sehingga teman-teman dari desa Nehas Liah Bing yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Ketua dan anggota BPD dalam agendanya akan berinteraksi langsung dengan staf desa dan anggota BPD.

Hari pertama, diawali dengan acara penerimaan secara umum di aula kantor balai desa Sumbermulya. Acara sambutan dan juga penjelasan maksud dan tujuan kedatangan mengawali proses perkenalan antar dua desa.

IMG_6914Sesudah itu Ani selaku Kepala Desa memberikan pemaparan tentang apa dan bagaimana Desa Sumbermulya, sejak masa gempa yang menimbulkan 90% kerusakan, bagaimana proses bangkit, sampai dengan perubahan model tata kelola dan juga proses pelibatan warga dalam perencanaan pembangunan desa sehingga sampai sekarang desa Sumbermulya mampu mendapatkan prestasi dan juara untuk berbagai perlombaan baik di tingkat daerah maupun nasional, diantaranya Juara I Lomba Adikarya Pangan Nusantara, yang juga menghantarkan Ibu Kepala Desa dengan predikat Kepala Desa Pembimbing Desa terbaik tingkat nasional, selain itu Desa Sumbermulya merupakan satu-satunya desa yang menjadi pilot untuk Desa Good Governance Nasional sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Hari pertama studi banding hanya berdurasi setengah hari, dikarenakan rombongan Desa Nehas Liah Bing masih ada kegiatan bersama dengan Direktur Program CSR (Bapak Loekito) di Yogyakarta. Proses akan dilanjutkan pada hari kedua.

IMG_6918Hari kedua, diisi sengan pemaparan dari Bapak Basuki Ketua BUMDes Desa Sumbermulya tentang bagaimana proses penataan BUMDes, yang saat ini masih dalam taraf awal karena baru berjalan sekitar 6 bulan (dimulai bulan Oktober 2014), tetapi sudah mampu memberi tambahan pendapatan kepada desa sekitar 150 juta rupiah. BUMDes Desa Sumbermulya berupa “Embung Merdeka” (dam/bendungan kecil), yang berfungsi untuk menampung air hujan sehingga pada musim kemarau persawahan tidak mengalami kekeringan akibat kekurangan air.

IMG_6916BUMDes ini mengelola Embung Merdeka yang sudah ditebari dengan benih ikan, sehingga bagi siapapun yang akan memancing di embung tersebut dikenai retribusi dan menjadi pemasukan bagi BUMDes. Diantara paparan BUMDes tersebut proses tanya jawab berlangsung, diantaranya berhubungan dengan proses awal pendirian BUMDes, regulasi yang mengaturnya, dan juga penataan pengelola BUMDes. Dalam pertemuan tesebut juga disertai tanya jawab umum terkait dengan perencanaan program dan penganggaran tiap kegiatan kelembagaan desa baik PKK, ketugasan BPD, Kaur Pemerintahan maupun Kaur Umum.

Proses itu dilanjutkan dengan magang per bagian, sampai dengan acara selesai setelah makan siang.

Hari ketiga merupakan bagian untuk merefleksikan hasil kunjungan dan menemukan rencana tindak lanjut pasca kunjungan. Maka proses di hari ketiga ini diawali dengan refleksi yang dibagi dalam 2 kelompok dengan hasil sebagai berikut:

bagan-dl1

Sedangkan poin-poin yang akan menjadi rencana tindak lanjut kegiatan dari 2 kelompok ini antara lain:

bagan-dl2

Demikian hasil tiga hari kunjungan studi banding dari perangkat desa Nehas Liah Bing di desa Sumbermulya Bambanglipuro Bantul DIY, semoga niat baik para pejuang desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berbudaya ini menjadi pijakan dalan penataan dan pengelolaan desa melalui proses yang bermartabat.

Yogyakarta, 7 April 2015

Sri Purwani