Potensi Kakao dari Tepian Indonesia

Mahakam Ulu (9/9) – Kabupaten Mahakam Ulu adalah daerah yang berada di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Memiliki luas 15.314,40 kilometer persegi, kabupaten ini termasuk dalam wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat ini memiliki potensi komoditas berupa kakao yang melimpah. Berdasarkan delapan kampung produktif di Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu, tercatat ada 4.143.100 meter persegi lahan kakao.

Namun rupanya masyarakat belum memperhatikan proses budidaya dengan baik, termasuk proses pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Selain itu, model pengelolaan pasca panen masih tradisonal menggunakan peralatan sederhana secara manual. Faktor-faktor itulah yang membuat produktivitas biji kakao menjadi kurang optimal.

Melihat kondisi tersebut, PT Astra Internasional Tbk bersama Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Program Kampung Berseri Astra-Desa Sejahtera (KBA-DS) di Kabupaten Mahakam Ulu. Tujuannya untuk memberdayakan kampung melalui kemitraan dengan dunia usaha, mengentaskan kemiskinan, dan memberikan nilai tambah yang mampu meningkatkan keuntungan bagi pendapatan masyarakat.

Sebanyak 941 petani dari 27 kelompok tani menjadi masyarakat terpapar program yang berjalan mulai 2018 hingga 2020. Kegiatan program berfokus di Kecamatan Long Pahangai dengan menyasar 13 kampung. Delapan kampung produktif yang menjadi sasaran antara lain Long Pahangai I, Long Pahangai II, Lirung Ubing, Naha Aruq, Datah Naha, Long Isun, Long Lunuk, dan Long Tuyoq.

Selama dua tahun, tim dari Perkumpulan Desa Lestari menyelenggarakan beberapa kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat secara bertahap, diantaranya Pelatihan Teknis Budidaya dan Pasca Kakao dan Pengendalian Hama Terpadu, Peningkatan Standar Kuantitas dan Kualitas Komoditas Kakao, dan Fasilitasi Pembentukan Gapoktan sebagai Pengelola Mesin Produksi Coklat.

Program KBA-DS berhasil mengembangkan komoditas kakao sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu. Selain itu, kreativitas masyarakat semakin terasah dalam menciptakan inovasi. Masyarakat Long Pahangai menjadi berdaya menghadapi persaingan pasar dan tuntutan pasar, khusunya pada komoditas kakao.

Salah satu petani kakao Samsu Diwil mengatakan pengetahuannya bertambah setelah mengikuti program tersebut. “Setelah saya bergabung dengan BPER dan mengikuti pelatihan maupun pendampingan budidaya kakao yang dilakukan oleh Astra dan Desa Lestari bersama teman-teman petani lainnya, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan,” ungkap Samsu.

Selain itu, Samsu mengaku keikutsertaannya pada program KBA-DS turut meningkatkan produksi kakao kebunnya. Pada 2017, dirinya hanya bisa menghasilkan lima kilogram kakao per bulan. Tiga tahun kemudian, produksi kakaonya meningkat lima kali lipat menjadi 25 kilogram per bulan. (LA)

Menggali Potensi Kopi dan Bambu Tabah di Tabanan

Kabupaten Tabanan terletak di sebelah barat daya Pulau Bali. Memiliki wilayah seluas 839,33 kilometer persegi, kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian.

Daerah utara Kabupaten Tabanan merupakan pegunungan dengan ketinggian maksimal 2.276 mdpl di puncak Gunung Batukaru. Sementara itu, daerah selatan adalah pesisir pantai atau dataran rendah.

Keragaman topografi inilah yang membuat Kabupaten Tabanan ditumbuhi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, kakao, kopi, dan bambu. Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat adalah dua dari 10 kecamatan dengan komoditas kopi dan bambu.

Kecamatan Pupuan menjadi penyumbang produksi kopi robusta di Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar 23.732,87 ton atau 81,9 persen. Kopi robusta dari daerah ini pun juga telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografi dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografi Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Nomor BRM 3/I/IG/I/A/2017.

Tidak hanya itu, bambu tabah sudah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal yang dilindungi di Indonesia. Bambu jenis ini juga mengandung nutrisi dan renyah.

Meski begitu, para petani belum menyadari nilai ekonomis bambu tabah. Pemilik kebun pun juga belum memahami cara budidaya bamboo tabah dengan baik. Hal itu disebabkan karena mereka belum melihat bambu tabah sebagai komoditas penting.

Melihat kondisi tersebut, PT Astra Internasional Tbk dan Perkumpulan Desa Lestari mengadakan Program Kampung Berseri Astra-Desa Sejahtera (KBA-DS) di Kecamatan Pupuhan dan Selemadeg Barat, Tabanan, Bali.

Program KBA-DS yang diselenggarakan sejak 2018 hingga 2020 ini diikuti oleh 811 petani dari 25 desa dari kedua kecamatan tersebut. Selama dua tahun, petani kopi dan bambu tabah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan memberdayakan kampung, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan benefit bagi pendapatan masyarakat dengan memberi nilai tambah.

Astra bersama Perkumpulan Desa Lestari mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh Koperasi Tunas Bambu Lestari, BUMDesma Pupuan, Kelompok Tani (Subak Abian), dan KUB. Bersama organisasi-organisasi tersebut, Astra dan Perkumpulan Desa Lestari sebagai fasilitator mengadakan berbagai kegiatan pelatihan sebagai usaha memberdayakan masyarakat dalam mengolah kopi dan bambu tabah.

Beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan antara lain Peningkatan Kualitas Produksi dan Pengemasan Rebung Bambu Tabah, Pengembangan Produk Olahan Rebung Bambu Tabah, Pengembangan Produk Olahan Kopi, dan Sekolah Lapang untuk Petani Kopi.

Program Kampung Berseri Astra-Desa Sejahtera di Tabanan, Bali berhasil memberdayakan masyarakat desa di sektor perkebunan kopi dan bambu. Prami, salah satu petani kopi, mulanya menjual kopi hasil panennya langsung ke pengepul dengan kualitas buah asalan. Sejak mengikuti program KBA-DS, Prami bisa membat produk olahan berbahan dasar kopi seperti kerupuk, stik, biskuit, dan es krim.

“Saya sudah puluhan tahun mengenal dan hidup dari kopi. Tapi baru tahu sekarang kopi bisa dijadikan kerupuk,” katanya.

Griswara, petani bambu tabah, mengaku merasakan manfaat dari program KBA-DS. Griswara menjual rebungnya tiap dua hari sekali. “Bisa menambah pendapatan di saat komoditas tidak begitu ada hasilnya,” ujar Griswara.

Hasil panen rebungnya pun juga meningkat apabila Griswara menjualnya ke koperasi. Apabila harga jual di pasar tradisional paling tinggi Rp2.500 per batang, maka rebung Griswara berkualitas grade A dihargai Rp3.000 per batang. (LA)

Antusias Masyarakat Gambut Manfaatkan Layanan Konsultasi Desa Lestari

Banjar (1/5) – Salah satu pandangan yang menarik dari pelaksanaan Jambore Masyarakat Gambut 2018 adalah pameran produk usaha masyarakat. Berbagai produk usaha kreatif dari sejumlah daerah gambut di Indonesia ditunjukkan pada acara jambore yang dipusatkan di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28–30 April 2018.

Produk usaha kreatif mulai dari tas dan topi berbahan anyaman rotan lokal, dompet, hingga produk olahan pangan kekayaan kopi dari berbagai daerah, obat-obatan tradisional dan madu dari hutan gambut, gelang, kalung, permata, hingga batu mulia serta aneka ragam produk usaha kerajinan lain meramaikan acara jambore. Tak ketinggalan, pemerintah daerah dan organisasi nirlaba yang memiliki program dan kiprah di berbagai desa di daerah gambut.

Perkumpulan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu, dua dari berbagai lembaga nonprofit turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. Dua stan berdampingan membuka kesempatan bagi pegiat desa kawasan gambut untuk memanfaatkan layanan konsultasi pembangunan desa. Ruang konsultasi gratis di pameran selama tiga hari dimanfaatkan sejumlah kepala desa dan perangkat, pengurus BUMDes, kader perempuan desa, fasilitator desa hingga pemerintah daerah cukup antusias ingin mendapatkan jawaban atas keragu-raguannya dalam memahami pembangunan desa sebagai implementasi UU Desa.

Layanan konsultasi Desa Lestari bertujuan untuk memantapkan pemahaman para pegiat desa dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan tata kelola keuangan desa, pendirian BUMDes, hingga layanan bantuan analisis usaha desa di stan bernomor 19 dan 20 berada di sayap kanan panggung dan berhadapan dengan Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan yang hampir tak pernah sepi pengunjung. Konsultasi yang dilayani mulai dari kendala dan hambatan yang dihadapi desa, kebutuhan informasi, dan tips bagi desa melengkapi pembagian gratis 100 buku panduan penyusunan RPJM Desa dan Jurnalistme Warga.

Salah satu peserta Jambore, Adi Sulistiono, mengatakan keberadaan stan Desa Lestari cukup menjawab persoalan yang dihadapi para pegiat desa yang tengah mengembangkan produk kopi.

Peserta Jambore Masyarakat Gambut 2018 tengah melakukan konsultasi tentang tata kelola pemerintahan desa di stan pameran Desa Lestari (sumber: dokumentasi lembaga)

“Hadirnya banyak stan juga memperkaya dirinya untuk semakin kreatif lagi. Kebetulan tahun ini desa kami mengembangkan produksi kopi tentu harus banyak belajar dalam analisis usaha agar lebih berkembang dan tidak merugi,” ungkap Adi yang juga merupakan Direktur BUMDes Sumber Agung, Muara Sugihan, Sumatera usai mendapat perjelasan dari pegiat Desa Lestari Sri Purwani.

Anang, salah satu kepala desa dari Riau rela mengantre untuk bisa ‘curhat’ dengan para pegiat Desa Lestari yang bertugas. Anang mengaku menemukan jawaban berbagai persoalan yang selama dihadapi. Mulai dari gagalnya koordinasi dengan desa tetangga untuk sharing anggaran pembangunan jalan antar kampung, hingga desa yang sering dimintai uang oknum aktivis yang mengaku LSM dan jurnalis.

“Terima kasih,saya akhirnya mendapat pemahaman baru dan tips menghadapi oknum LSM dan wartawan abal-abal yang sering minta duit bensin,” ujarnya.

Fasilitator desa BRG Regio Kalimantan Nurhidayah mengaku cukup terbantu mendapatkan buku panduan RPJM Desa produk pembelajaran dari Desa Lestari. Menurutnya, buku panduan itu cukup menunjang pekerjaannya dalam mendampingi desa gambut di Kalimantan.

“Kami juga ingin memperoleh buku untuk semakin mendalamkan program kabupaten ke desa,” ungkap seorang PNS Bappeda Pemkab Siak usai sharing kebijakan dan program Desa Lestari di Indonesia.

Rombongan tamu undangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Hendroyono sejumlah bupati dan Forkominda Kalimantan Selatan, didampingi Gubernur Kalsel Sobhirin Noor hingga Duta Besar Norwegia Vegard Kaale yang didampingi Deputi BRG RI, Myrna A Safitri, menyempatkan singgah di stan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu. Kepada rombongan, Tim Desa Lestari berkesempatan menjelaskan kiprah pendampingan desa-desa di Indonesia dan pentingnya membuka ruang konsultasi pembagian dua buku panduan penyusunan RPJM Desa dan jurnalistik warga yang acapkali desa masih menemukan kebingungan menyusunan rencana pembangunan desa yang berkelanjutan di ajang pameran di jambore ini.

“Selama tiga hari kami melayani konsultasi dan membagikan buku gratis panduan menyusun RPJM Desa. Walau memang stok buku yang kami bagi terbatas semoga semua ini memberi manfaat,” kata perwakilan Desa Lestari kepada Gubernur Kalsel, yang akrab dipanggil Paman Birin, beserta rombongan.

Buku panduan Jurnalistik Warga ditulis oleh mantan jurnalis FX Endro Tri Guntoro ditujukan untuk membekali pemerintah dan masyarakat desa gambut sebagai sebuah terobsan baru dalam layanan informasi desa dan upaya pemasaran produk usaha kreatif masyarakat gambut turut diburu peserta jambore.

Menurut Endro, program Sistem Informasi Desa (SID) dengan adanya pengelolaan website desa masih banyak mengalami kendala jaringan yang tidak merata hendaknya dapat disikapi pemerintah dan Kementerian Kominfo.

Selain itu, lanjut Endro, sumber daya manusia di desa harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar pada waktunya internet merambah seluruh desa ada kesiapan merebut  pasar global.

“Layanan konsultasi yang dibuka Desa Lestari mengemuka dengan lambatnya pemasaran produk usaha desa yang sudah dihasilkan. Nah, internet dan keterampilan desa menuliskan produk desa menjadi kebutuhan baru dalam pemasaran produk usaha desa-desa gambut ini,” terang Endro sembari menyerahkan buku produk Desa Lestari kepada Paman Birin beserta rombongan sebagai bekal semakin rajin turun ke desa memberi solusi atas berbagai kendala pemasaran produk desa gambut.

Sementara itu, permintaan cetak desain poster profil desa nampak membanjir di stan milik Yayasan Penabulu sejak pameran dibuka di hari pertama. Dua petugas yang disiagakan Penabulu bahkan harus kerja lembur lantaran permintaan datang setiap hari. Demikian halnya stan Upacaya, yang tiga hari eksis menampilkan produk usaha kreatif seperti kopi, tas, gelang, kalung, anting, dan ragam jenis lain berbahan lokal menjadi sasaran pengunjung yang berburu oleh-oleh untuk keluarga.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kaliamantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Jambore tersebut menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman. Jambore kedua kalinya sejak digelar pertama tahun 2016 di Jambi ini, sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi. (ETG)

Gunungkidul Gandeng Desa Lestari Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Gunungkidul (23/3) – Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu didorong agar berjalan seiring kebutuhan dan hak-hak anak. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) dengan meningkatkan peran forum anak dari mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Anak-anak terus didorong agar mau terlibat ditengah pembangunan di era partisipatif.

Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKBPMD Gunungkidul Tomy Darlianto mengatakan tercatat ada 60 desa di Gunungkidul yang telah membentuk Forum Anak per Maret 2018. Hal tersebut sejalan dengan komitmen mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya, keberadaan komunitas Forum Anak Desa perlu lebih dioptimalkan sebagai wadah anak-anak mewujudkan empat hak utama anak.

Hak anak terdiri dari empat, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Keempatnya merupakan rangkuman dari 31 jenis hak anak-anak yang harus diwujudkan negara (pemerintah) yang telah menjadi amanat dalam undang-undang untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

“Komitmen itu kami dorong tidak hanya untuk pembangunan level kabupaten. Kami juga mendorong agar desa ikut merubah wajahnya menjadi inklusif pada hak-hak anak,” kata Tomy.

Ada dua pekerjaan besar bagi Tomy dan DP3AKBPMD Gunungkidul dalam  mengemban tugas mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain mengajak seluruh pemangku kepentingan dari instansi pemerintahan untuk mulai menciptakan layanan kebijakan pembangunan yang ramah anak, anak-anak berusia kurang dari 18 tahun perlu didorong mau terlibat pembangunan desa dan kabupaten itu sendiri menurut tingkat kemampuan dan dan jenjang usia.

Menurut Tomy pekerjaan tersebut membutuhkan proses panjang untuk menuai hasil dan perubahannya. Pada beberapa desa, Tomy menggandeng Desa Lestari yang selama ini telah banyak berkiprah di sektor pembangunan masyarakat desa. Dia berharap setelah layanan umum nanti mencakup kebutuhan ramah anak, penyusunan perencanaan arah kebijakan pemerintah, termasuk desa, turut mengakomodir pendapat dan hak-hak anak.

Angka Kasus Bertambah

Kendati telah mencanangkan kabupaten layak anak tingkat madya, persoalan menyangkut hak-hak anak di Gunungkidul memang belum menunjukkan angka yang memuaskan. Melansir data Dinas Sosial Pemerintah DIY, jumlah anak Gunungkidul yang berhadapan dengan hukum hingga korban kekerasan mengalami peningkatan.

Pada 2015 terdapat tujuh anak dan meningkat drastis pada 2016 menjadi 21 anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah kekerasan psikis anak tahun 2015 semula nihil, tetapi pada tahun 2016 lima anak. Tak kalah mencengangkan, angka kasus kekerasan seksual anak Gunungkidul tahun 2015 menimpa sebelas anak, naik di tahun 2016 menjadi 59 anak.

Selain itu, angka putus sekolah anak Gunungkidul tergolong tinggi. Tahun 2015 putus sekolah jenjang Sekolah Dasar sebanyak 12 anak, jenjang Sekolah Menengah Pertama 58 anak, dan jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 66 anak. Jumlah tersebut beriringan dengan naiknya jumlah anak Gunungkidul yang hidup di jalan pada tahun 2015 sebanyak 47 anak dan tahun 2016 bertambah menjadi 50 anak.

Tugas Bersama, Komitmen Bersama

Naiknya peristiwa menyangkut anak mendapat perhatian Perkumpulan Desa Lestari. Sebagai pihak yang digandeng Pemkab Gunungkidul, Desa Lestari menilai permasalahan tersebut menjadi tugas semua pihak. Pemerintah kabupaten, pemerintah desa,  institusi pendidikan, dan utamanya keluarga harus terbentuk keterampilan menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman dan cepatnya laju pembangunan.

Desa Lestari menilai perlunya perhatian pada berbagai gejala yang mungkin akan muncul pada pembangunan. Sehingga pihak-pihak terkait dapat melakukan antisipasi sebagai tindakan preventif. Salah satunya yaitu kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap anak dalam pemenuhan empat hak utama anak.

Mewujudkan hak-hak anak yang terjamin bukanlah hal yang mengada-ada karena Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyatakan diri berkomitmen melalui penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 2001 atas hasil sidang utama PBB pada 1989 lalu. Dari komitmen tersebut, Pemerintah terus mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak anak dengan produk undang-undang. Desa Lestari juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

“Sejalan dengan pembanguan daerah dan implementasi UU tentang Desa yang berjalan saat ini, melibatkan anak dari mulai perencanaan pembangunan sebenarnya menjadi keharusan. Tak terkecuali bagi pemerintah desa,” kata Ketua Perkumpulan Desa Lestari Budi Susilo.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan  jangan sampai terjebak pada anggapan hanya dengan telah melibatkan anak dalam forum-forum musywarah rencana pembangunan baik dusun, desa maupun daerah berarti sudah layak anak dalam rangka mewujudkan desa atau kota layak anak. Pembentukan lingkungan yang sehat, tata kelola kota, dan layanan umum perlu diwujudkan bersama-sama untuk memudahkan anak memperoleh ruang untuk mendapatkan hak-haknya.

Ada tiga desa dan dua kecamatan yang menjadi fokus kerja Dinas P3AKBP Gunungkidul dan Desa Lestari, yakni Forum Anak Desa Sidoharjo Tepus, Forum Anak Kecamatan Tepus, Forum Anak Desa Tileng, Forum Anak Kecamatan Wonosari, Forum Anak Desa Pulutan, dan Forum Anak Kabupaten Gunungkidul. (ETG)