Sosialisasi UU Desa Menggugah Kesadaran Masyarakat Sipil Desa Ponjong

 

 Sri Purwani menyampaikan materi sosialisasi UU Desa di Balai Desa Ponjong, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (9/6) – Desa Ponjong menjadi salah satu desa pertama di Kabupaten Gunungkidul yang terbilang paling partisipatif dalam sosialisasi produk Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan komponen akar rumput masyarakat sipil. Tak tanggung-tanggung, sosialisasi regulasi baru tentang desa menyentuh elemen masyarakat sipil desa paling bawah yakni RT bertempat di Balai Desa Ponjong pada Senin (8/6).

Penabulu Alliance, mitra kerja Desa Ponjong tampil sebagai narasumber tunggal untuk membedah UU dengan tiga produk regulasi Peraturan Pelaksana (PP) yang pada kenyataannya belum begitu ‘membumi’ bagi masyarakat umum, sekalipun tokoh dan pamong desa. Peserta sosialisasi mulai dari pejabat RT, RW, PKK Dusun, kaum muda Karang Taruna, Dukuh, BPD, LPMD-LPMP, perangkat desa, pengurus Gapoktan, hingga tokoh masyarakat Ponjong dan kelompok perempuan pun cukup antusias dalam “menelanjangi” pasal demi pasal inti dan krusial dari UU dan PP.

Koordinator Unit Layanan dan Pendukung Penabulu Alliance Yogyakarta Sri Purwani dibantu spesialis pemberdayaan komunitas Nurul Purnamasari, selama 2,5 jam mengundang antusias peserta aktif menanyakan keraguan dalam memahami gerak dan tata kelola kebijakan desa, setelah UU berikut tiga PP mulai “diblejeti” dari pasal penjabaran, perubahan, hingga pasal susulan baru. Pertanyaan seperti kemungkinan anggaran desa untuk program rumah tidak layak huni bagi warga miskin sebagaimana kerap dikeluhkan warga ke Ketua RT, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilanda keterbatasan modal usaha, hingga kemungkinan lain seperti pembangunan pembuangan limbah rumah tangga dan terwujudnya lingkungan sehat lainnya.

Tak hanya itu, beberapa hal yang baru dan mengejutkan peserta sosialisasi, yakni adanya penerapan sanksi administratif bagi desa-desa tergolong lambat dalam setiap implementasi program kebijakan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan tidak tertibnya sistem administrasi desa. Ani menyebutkan berbagai permasalahan menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD dan Dana Desa (DD) SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) pada APBDes yang harus diantisipasi, mulai dari tahun pertama penerapan UU Desa ini. Menurutnya, persoalan tersebut cukup menentukan perolehan anggaran desa untuk tahun berikutnya.

Sebaliknya, dalam salah satu PP secara tegas mengurai ketentuan bagi desa-desa yang berhasil menerapkan kebijakan dan tata kelola yang baik. Desa yang cepat beradaptasi dengan UU dan PP akan terus memperoleh kenaikan anggaran desa untuk tiap tahunnya. Tentu, syaratnya pengelolaan anggaran tahun sebelumnya harus baik.

“Baik ini meliputi perencanaannya, kedisiplinannya, penggunaannya, hingga dalam pertanggungjawaban,” ujarnya seraya membeberkan perhitungan sistem perolehan anggaran secara detail.

Sri memprediksi desa yang sedang gencar mempromosikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa tempat hiburan Water Byur ini baru bisa menembus perolehan alokasi anggaran desa Rp1,5 miliar sekitar tahun 2017 nanti. Tentunya, prediksi tersebut juga sangat ditentukan dari tata pengelolaan kebijakan dan keuangan Desa Ponjong sendiri, baik tahun 2015 ini yang nilainya hampir Rp 900 jutaan juga di tahun 2016 mendatang. “Semuanya sangat ditentukan pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri,” imbuhnya.

 Pada Sosialisasi UU Desa yang mengusung tema “Regulasi Baru Menuju Harapan Baru”, Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga selaku pejabat (Pj) Kades Ponjong Eka Nur Bambang Wacana mewanti-wanti agar seluruh aparat pemerintah desa dan seluruh lembaga desa untuk hati-hati dan tidak “main-main” dalam implementasi produk UU baru ini. Diperlukan kemampuan pemahaman yang cukup memadai dari semua regulasi yang ada.

Eka yang berstatus PNS ini juga mengingatkan tindak praktik korupsi yang kerap mencuat di tingkat desa dan SKPD tidak hanya disebabkan karena faktor niatan keinginan dan kesempatan memperkaya diri sendiri, tetapi juga karena ketidakpahaman regulasi, penafsiran regulasi yang keliru ataupun ketidaksengajaan mengambil kebijakan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara. Ia mengingatkan Desa Ponjong hendaknya menjadi salah satu desa garda depan di Gunungkidul dalam implementasi UU Desa secara baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa yang tengah tertantang untuk rencana kemitraan dengan salah satu NGO Korea.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ponjong Budiman menambahkan pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai tingkat RT untuk tahu secara detail UU dan PP tentang Desa. Pamong desa asal Dususn Besi menyebut ujung tombak dari UU Desa adalah terdorongnya partisipasi masyarakat sipil dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungawaban setiap kebijakan.

Budiman menyatakan, materi sosialisasi diharapkan tidak sekadar “mandeg” ditingkat peserta yang hadir sosialisasi, melainkan bisa tersebarluas sampai ke basis masyarakat dusun dan skup RT. “Keinginan kami malah adanya regulasi ini harus membuka lebar-lebar kesadaran masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaran desa,” pungkas pengurus Taruna Siaga Bencana (Tagana) tingkat DIY ini. (*)

Pendampingan Proses Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Ponjong

 

Kebijakan Baru, Proses Baru

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di tengah regulasi negeri ini sungguh membawa hiruk-pikuk sebuah wilayah yang disebut desa dalam mempersiapkan tata kelola baru yang luar biasa, terutama terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa di dalam proses pengelolaan manajemen sumber daya, sumber dana dan sumber data secara sinergis. Hal tersebut dalam siklus tata kelola pemerintah desa yang baru diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes).

IMG_6787
Ketua BPD dan para narasumber dalam Musdes Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Begitu juga halnya dengan Desa Ponjong, Gunungkidul sebagai desa mitra Penabulu Yogyakarta. Desa tersebut melakukan Musdes pada 27 Februari 2015. Sesuai dengan PP No 43 Tahun 2014 Pasal 80 disebutkan bahwa Musdes dimotori oleh BPD, oleh karena itu Forum Musyawarah desa ini diikuti oleh BPD, Pemdes dan Unsur masyarakat desa. Tujuan dilaksanakannya Musdes sesuai UU No 6 Tahun 2014 pasal 54 (2) adalah membicarakan hal-hal strategis yang berkaitan dengan a) penataan desa, b) perencanaan desa, c) kerjasama desa, d) rencana investasi yang masuk ke desa, e) pembentukan BUMDes, f) penambahan dan pelepasan aset desa dan g) kejadian luar biasa.

Kegiatan Musdes dimulai pada pukul 13.30 – 16.30 WIB dan diikuti oleh sekitar 85 orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat wakil dari 11 pedukuhan yang ada di Desa Ponjong. Secara umum alur Musdes dilakukan melalui proses pembukaan, penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua BPD Desa Ponjong, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pejabat Kepala Desa tentang arah Perencanaan Program Pembangunan Desa serta beberapa kebijakan baru untuk desa, sedangkan Ani sebagai pendamping desa dari lembaga Penabulu, memberikan kunci pemahaman “Menuju Proses Desa Berdaya” dari sisi arti penting dan fungsi Musdes dalam tata kelola desa, kegiatan diakhiri dengan diskusi kelompok serta presentasi dan penutup.

Ruang Belajar Masyarakat untuk Berbagi dan Berpartisipasi

IMG_6786
Keseriusan peserta dalam mencermati paparan para narasumber

Proses Musdes di Desa Ponjong ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan “sesuai” dengan regulasi baru tentang desa, oleh karena itu proses masih mencari bentuk dan disesuaikan dengan kondisi peserta musdes. Namun demikian, antusiasme peserta musdes untuk berpartisipasi dan terlibat aktif menjadi salah satu “obat penenang” bagi penanggung jawab kegiatan yakni BPD. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan baik kepada BPD, Pemerintah Desa maupun Narasumber merupakan ungkapan “semangat sekaligus keresahan,” dari berbagai elemen terutama terkait dengan 1) masa depan lembaga-lembaga desa; 2) mekanisme Musdes: apakah akan mengganti Musrenbangdes atau tetap keduanya ada?; 3) soal perencanaan pembangunan dan sistem transparansi pertanggungjawaban desa kepada masyarakat; 4) juga peran perempuan dan dusun dalam perencanaan pembangunan, dan 5) bagamana masyarakat bisa mengetahui pembagian anggaran secara adil dan transparan untuk kegiatan-kegiatan di tingkat pedesaan.

IMG_6791
Dinamika peserta dalam proses tanya jawab dan yang disampaikan kepada para narasumber

Kelima pertanyaan di atas membuat dinamika Musdes menjadi hidup, dan secara bergantian pertanyaan tersebut dijawab oleh PJ. Kepala Desa, Ketua BPD dan Narasumber dengan model saling melengkapi. Namun ada hal menarik ketika proses Musdes akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, peserta memilih menuliskan usulan kegiatan yang akan dimasukkan dalam bank usulan program pemerintah desa sehingga ke depan bisa menjadi sarana untuk membuat skala prioritas yang disesuaikan dengan prioritas tahunan dalam RPJMDes. Sehingga proses Musdes diakhiri setelah berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam musdes memberikan mandat kepada pemerintah desa dan tim perumus untuk menyusun klasifikasi usulan kegiatan warga tersebut menjadi tawaran prioritas yang akan dibawa ke dusun-dusun sebagai awal sosialisasi program desa.

Pembelajaran

Beberapa poin yang bisa menjadi sarana pembelajaran dalam pelaksanaan Musdes di desa Ponjong sebagai sebuah mekanisme baru dalam proses tata kelola pemerintahan desa antara lain:

  1. Musdes belum dipahami sebagai satu sarana untuk menemukan dan membicarakan hal-hal yang strategis, tetapi masih dalam tataran “Jaring Aspirasi” masyarakat yang lazim dilakukan oleh BPD
  2. Untuk mengajak masyarakat melakukan diskusi kelompok secara intensif terutama terkait dengan perumusan skala prioritas usulan program, bukanlah hal yang “diminati” oleh peserta, masih ada kebiasaan “memasrahkan” pada sekelompok tim yang memang mempunyai ketugasan tertentu
  3. Kelompok perempuan belum terlibat dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang strategis tetapi masih mengutamakan kegiatan yang bersifat sektoral dan kelompok, sehingga masih banyak usulan program yang strategis belum berperspektif gender.

Demikian beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dalam proses perdana menemani musdes didesa Ponjong. Semoga segala perubahan dinamika tata kelola desa ini menjadi satu spirit baru untuk menuju desa yang mandiri dan berdaya terutama dalam mengembangkan potensi yang menjadi sumberdaya desa.

Jogjakarta, 14 April 2015

Salam,
Sri Purwani