Desa Pengkok Gelar Musyawarah Desa Pertama

Musyawarah Desa (Musdes) Pengkok yang pertama diselenggarakan di Balai Desa, Senin (10/8). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (12/8) – Badan Permusyawatan Desa (BPD) Salam menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk kali pertama pada Senin (10/8) lalu. Musdes tersebut memiliki agenda sosialisasi inventarisasi aset dan pengakhiran PNPM, serta laporan pemerintah desa mengenai program kegiatan tahun 2015 sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahun 2016. Musdes Pengkok yang dipimpin Khoirudin, salah satu anggota BPD Pengkok, dihadiri 43 orang dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam rangka menginventarisir aset-aset PNPM yang masa programnya sudah berakhir, pada Musdes ini membentuk Tim Inventaris yang beranggotakan lima orang. Tim Inventaris Aset yang diketuai Pjs. Kades Sudaryani bertugas menginventarisasi aset desa dari berbagai produk sumber program seperti PNPM, PPID, dan program lain yang masuk ke Desa Pengkok. Hasil inventarisasi dan dokumentasi aset desa akan digunakan untuk melengkapi RPJMDes dan Rencana Kebijakan Pemerintah Desa (RKP) Desa.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Desa Pengkok Slamet memaparkan ada lima program dan arah kebijakan desa yang rencananya akan menjadi prioritas pada tahun 2016. Kelimanya mencakup bidang-bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Secara garis besar arah kebijakan bidang pemerintahan akan difokuskan pada kebutuhan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan pelayanan publik menggunakan perangkat teknologi komunikasi dan informatika. Terlebih kini tuntutan melek teknologi sudah harus dikuasai oleh pemerintah desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam pelayanan.

“Program peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat harus dibenahi, karena peraturan yang baru menuntut penguasaan teknologi,” ujar Slamet.

Usia bukan penghalang partisipasi untuk wujudkan desa impian. (sumber: dokumentasi lembaga)

Ada beberapa usulan masyarakat yang kandas di program lain seperti PNPM kembali muncul yaitu perbaikan infratruktur desa seperti talud dan jalan lingkungan di bidang pembangunan. “Para pelaku usaha produktif kuliner Pengkok punya impian untuk memiliki semacam showroom sejalan dengan menggeliatnya sektor pariwisata desa,” imbuh Slamet seraya memaparkan platfom lain seperti peningkatan kemampuan kader kesehatan, tata managemen pokdarwis dan minat bakat kepemudaan.

Hal yang menarik adalah di Desa Pengkok akan memprioritaskan program untuk kelompok rentan seperti warga usia lanjut (lansia). Desa Pengkok berkeinginan dapat meningkatkan layanan kesehatan untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatkan harapan hidup lansia yang selama ini terkesan dikesampingkan dari program desa.

Satu hal yang menjadi catatan penting Tim Pendamping Desa Lestari pada pelaksanaan Musdes adalah pimpinan Musdes tidak membuka ruang diskusi untuk meminta penjelasan dan mengkritik laporan-laporan kegiatan, serta memberi usulan pada kebijakan yang direncanakan untuk tahun 2016.

Selain itu, proses pemilihan Tim Inventaris Aset dipilih dengan cara penunjukan bukan usulan dari forum. Pimpinan Musdes Khoirudin berdalih penunjukkan anggota tim berdasar kebiasaan masyarakat ketika pemilihan tim-tim desa akan memilih orang-orang yang sama dari tahun ke tahun, sehingga untuk menyingkat waktu digunakan cara penunjukan.

“Esensi musdes adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, walau pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang sudah dapat diprediksi. Yang diperlukan adalah dinamikanya agar masyarakat dapat memberikan usulan-usulan untuk pembangunan desa, karena desa masa kini adalah milik semua warga,” tegas Sri Purwani, Manajer Program Peningkatan Kapasitas Desa Lestari.

Di tempat terpisah, Kepala Urusan Perencanaan Desa Pengkok Riyanto menambahkan jika ada beban berat pekerjaan yang tengah dipikul BPD dan Pemerintah Desa hingga akhir tahun. Karena Desa Pengkok akan menghelat pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilanjutkan dengan penyusunan RPJM-Desa. Tetapi sebelumnya RKP-Desa sudah harus jadi sebagai acuan menyusun RAPB-Desa 2016. Sementara itu pelayanan publik tetap harus berjalan normal.

“Ini berat, tetapi kami pikul dengan senang karena masyarakat sudah bersedia dilibatkan dalam berbagai agenda ini,” ucap Staf Pelayanan Umum Desa Pengkok Suparna. (ETG)

Gapoktan Ponjong Ingin Terlibat Dalam Musdes

Pertemuan Gapoktan Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (10/8) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong memprediksi jelang masa tanam ketiga di bulan September mendatang kelangkaan pupuk mulai mengancam aktivitas pertanian di Ponjong dan daerah lain. Pemerintah dan desa diharapkan dapat mengantisipasi kendala tersebut agar tidak menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi sebagai produk unggulan petani Ponjong. Mereka juga berharap kelompok tani di Ponjong dapat dioptimalkan terlibat dalam perencanaan program dan arah kebijakan pembangunan kedepan.

Ketua Gapoktan Ponjong Sartono menyambut baik upaya Yayasan Penabulu yang beberapa waktu telah mensosialisasikan UU Desa secara masif. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran singkat wajah baru desa didalamnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang ada di desa untuk terlibat lebih optimal dalam penentuan kebijakan desa, termasuk posisi kelompok tani yang menjadi salah satu bagian penting di desa. Selama ini Gapoktan Desa Ponjong kurang mengikuti perkembangan regulasi dan ketentuan desa dalam merumuskan program kerja pembangunan. Mereka berharap terbitnya regulasi baru bisa menjadi momentum untuk lebih pro aktif melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) khususnya gapoktan.

“Kita akan mulai koordinasi lebih intensif dengan pihak pemerintah desa agar bisa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan seiring berjalannya UU Desa,” kata Sartono pada Pendamping Lapangan Desa Lestari. 

Sartono mengakui jika selama ini memang belum optimal menyampaikan berbagai masukan maupun usulan program yang bersifat menyasar pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi 12 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Ponjong.

Pada catatan Gapoktan Ponjong, ada banyak kendala dan persoalan di sektor pertanian yang perlu di ketahui pihak pemangku jabatan pemerintah Desa Ponjong maupun Pemkab Gunungkidul. Misalnya pengolahan dan tata kelola produksi pupuk kompos yang selama ini dipandang belum cukup maksimal.

Pada kesempatan diskusi bersama Pendamping Lapangan Desa Lestari dan Pendamping dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul, ada beberapa program yang dapat diinisiasikan oleh Gapoktan Ponjong. “Sebenarnya perlu disiapkan mulai sekarang wacana pengelolaan ternak secara terpadu agar memudahkan pengolahan dan pengelolaan pupuk kandang,” ujar tenaga pendamping BP2KP Gunungkidul Heru Prasetyo.

Heru yang sudah empat tahun mendampingi petani Desa Ponjong menyebutkan jika pertanian di Desa Ponjong sudah mengikuti program legalitas kelompok tani melalui pendaftaran registrasi kelompok tani dilakukan pemerintah. Pengelolaan pupuk kandang memang dipandang penting dan efektif bagi kebutuhan pertanian sejalan program pemerintah mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mengancam keberlangsungan kualitas tanah. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Ponjong dengan air yang melimpah sangat memungkinkan petani memanfaatkan tiga masa tanam padi tanpa selang masa tanam palawija. Tiga masa tanam yang selalu penuh dengan padi menjadikan kebutuhan pupuk di Ponjong menjadi lebih besar dibanding desa yang lain.

Jika air di Ponjong berlimpah, lain dengan ketersediaan pupuk yang hampir selalu menjadi keresahan petani. Penggunaan pupuk kandang bagi petani Ponjong nyatanya masih harus melalui tahapan yang panjang. Karena pemahaman pengolahan kotoran ternak harus diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, serta kebutuhan pada pelatihan tata kelola pupuk bersama dan terpadu. Kebutuhan pupuk organik bagi petani Ponjong sangat mendesak untuk menjadi prioritas perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang, untuk mengurangi efek berlebih dalam penggunaan pupuk kimia selama ini.

Selain itu, ancaman kelangkaan pupuk untuk masa tanam ketiga (MT3) sudah berkurang drastis dari yang diajukan pada awal masa tanam pertama (MT1). Jika dihitung secara kasar, kebutuhan pupuk kimia jenis NPK untuk MT3 nanti mencapai kisaran 30 ton. Belajar dari berbagai kejadian distribusi pupuk, disadari bahwa perlu ada perubahan sistem pengajuan pupuk yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar prosesnya lebih cepat dari pengajuan pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga ke PT Pusri.

Pertemuan rutin Gapoktan Ponjong tidak selalu mendiskusikan tentang pertanian. Pada pertemuan minggu pertama Agustus lalu gapoktan juga membahas pengelolaan simpan pinjam modal produksi yang digulirkan pemerintah pusat melalui Program Usaha Ekonomi Pertanian (PUEP). Sejak tahun 2009, Gapoktan Ponjong mendapatkan bantuan PUEP sebesar Rp 100 juta yang kini telah berkembang menjadi Rp 130 juta berkat kedisiplinan dari seluruh anggota sebagai pengguna, pengurus sebagai pengelola, dan pendamping dalam fungsi pengawasan.

“Kami ingin lebih banyak dilibatkan dalam rembug-rembug di desa. Harapannya agar dari dana desa juga bisa memberikan penyertaan modal atau hibah bagi aset PUEP agar lebih membantu petani,” pungkas salah satu anggota gapoktan. (ETG)

Pendampingan Proses Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Ponjong

 

Kebijakan Baru, Proses Baru

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di tengah regulasi negeri ini sungguh membawa hiruk-pikuk sebuah wilayah yang disebut desa dalam mempersiapkan tata kelola baru yang luar biasa, terutama terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa di dalam proses pengelolaan manajemen sumber daya, sumber dana dan sumber data secara sinergis. Hal tersebut dalam siklus tata kelola pemerintah desa yang baru diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes).

IMG_6787
Ketua BPD dan para narasumber dalam Musdes Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Begitu juga halnya dengan Desa Ponjong, Gunungkidul sebagai desa mitra Penabulu Yogyakarta. Desa tersebut melakukan Musdes pada 27 Februari 2015. Sesuai dengan PP No 43 Tahun 2014 Pasal 80 disebutkan bahwa Musdes dimotori oleh BPD, oleh karena itu Forum Musyawarah desa ini diikuti oleh BPD, Pemdes dan Unsur masyarakat desa. Tujuan dilaksanakannya Musdes sesuai UU No 6 Tahun 2014 pasal 54 (2) adalah membicarakan hal-hal strategis yang berkaitan dengan a) penataan desa, b) perencanaan desa, c) kerjasama desa, d) rencana investasi yang masuk ke desa, e) pembentukan BUMDes, f) penambahan dan pelepasan aset desa dan g) kejadian luar biasa.

Kegiatan Musdes dimulai pada pukul 13.30 – 16.30 WIB dan diikuti oleh sekitar 85 orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat wakil dari 11 pedukuhan yang ada di Desa Ponjong. Secara umum alur Musdes dilakukan melalui proses pembukaan, penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua BPD Desa Ponjong, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pejabat Kepala Desa tentang arah Perencanaan Program Pembangunan Desa serta beberapa kebijakan baru untuk desa, sedangkan Ani sebagai pendamping desa dari lembaga Penabulu, memberikan kunci pemahaman “Menuju Proses Desa Berdaya” dari sisi arti penting dan fungsi Musdes dalam tata kelola desa, kegiatan diakhiri dengan diskusi kelompok serta presentasi dan penutup.

Ruang Belajar Masyarakat untuk Berbagi dan Berpartisipasi

IMG_6786
Keseriusan peserta dalam mencermati paparan para narasumber

Proses Musdes di Desa Ponjong ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan “sesuai” dengan regulasi baru tentang desa, oleh karena itu proses masih mencari bentuk dan disesuaikan dengan kondisi peserta musdes. Namun demikian, antusiasme peserta musdes untuk berpartisipasi dan terlibat aktif menjadi salah satu “obat penenang” bagi penanggung jawab kegiatan yakni BPD. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan baik kepada BPD, Pemerintah Desa maupun Narasumber merupakan ungkapan “semangat sekaligus keresahan,” dari berbagai elemen terutama terkait dengan 1) masa depan lembaga-lembaga desa; 2) mekanisme Musdes: apakah akan mengganti Musrenbangdes atau tetap keduanya ada?; 3) soal perencanaan pembangunan dan sistem transparansi pertanggungjawaban desa kepada masyarakat; 4) juga peran perempuan dan dusun dalam perencanaan pembangunan, dan 5) bagamana masyarakat bisa mengetahui pembagian anggaran secara adil dan transparan untuk kegiatan-kegiatan di tingkat pedesaan.

IMG_6791
Dinamika peserta dalam proses tanya jawab dan yang disampaikan kepada para narasumber

Kelima pertanyaan di atas membuat dinamika Musdes menjadi hidup, dan secara bergantian pertanyaan tersebut dijawab oleh PJ. Kepala Desa, Ketua BPD dan Narasumber dengan model saling melengkapi. Namun ada hal menarik ketika proses Musdes akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, peserta memilih menuliskan usulan kegiatan yang akan dimasukkan dalam bank usulan program pemerintah desa sehingga ke depan bisa menjadi sarana untuk membuat skala prioritas yang disesuaikan dengan prioritas tahunan dalam RPJMDes. Sehingga proses Musdes diakhiri setelah berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam musdes memberikan mandat kepada pemerintah desa dan tim perumus untuk menyusun klasifikasi usulan kegiatan warga tersebut menjadi tawaran prioritas yang akan dibawa ke dusun-dusun sebagai awal sosialisasi program desa.

Pembelajaran

Beberapa poin yang bisa menjadi sarana pembelajaran dalam pelaksanaan Musdes di desa Ponjong sebagai sebuah mekanisme baru dalam proses tata kelola pemerintahan desa antara lain:

  1. Musdes belum dipahami sebagai satu sarana untuk menemukan dan membicarakan hal-hal yang strategis, tetapi masih dalam tataran “Jaring Aspirasi” masyarakat yang lazim dilakukan oleh BPD
  2. Untuk mengajak masyarakat melakukan diskusi kelompok secara intensif terutama terkait dengan perumusan skala prioritas usulan program, bukanlah hal yang “diminati” oleh peserta, masih ada kebiasaan “memasrahkan” pada sekelompok tim yang memang mempunyai ketugasan tertentu
  3. Kelompok perempuan belum terlibat dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang strategis tetapi masih mengutamakan kegiatan yang bersifat sektoral dan kelompok, sehingga masih banyak usulan program yang strategis belum berperspektif gender.

Demikian beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dalam proses perdana menemani musdes didesa Ponjong. Semoga segala perubahan dinamika tata kelola desa ini menjadi satu spirit baru untuk menuju desa yang mandiri dan berdaya terutama dalam mengembangkan potensi yang menjadi sumberdaya desa.

Jogjakarta, 14 April 2015

Salam,
Sri Purwani