Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong memprediksi jelang masa tanam ketiga di bulan September mendatang kelangkaan pupuk mulai mengancam aktivitas pertanian di Ponjong dan daerah lain. Pemerintah dan desa diharapkan dapat mengantisipasi kendala tersebut agar tidak menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi sebagai produk unggulan petani Ponjong. Mereka juga berharap kelompok tani di Ponjong dapat dioptimalkan terlibat dalam perencanaan program dan arah kebijakan pembangunan kedepan.

Ketua Gapoktan Ponjong Sartono menyambut baik upaya Yayasan Penabulu yang beberapa waktu telah mensosialisasikan UU Desa secara masif. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran singkat wajah baru desa didalamnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang ada di desa untuk terlibat lebih optimal dalam penentuan kebijakan desa, termasuk posisi kelompok tani yang menjadi salah satu bagian penting di desa. Selama ini Gapoktan Desa Ponjong kurang mengikuti perkembangan regulasi dan ketentuan desa dalam merumuskan program kerja pembangunan. Mereka berharap terbitnya regulasi baru bisa menjadi momentum untuk lebih pro aktif melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) khususnya gapoktan.

“Kita akan mulai koordinasi lebih intensif dengan pihak pemerintah desa agar bisa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan seiring berjalannya UU Desa,” kata Sartono pada Pendamping Lapangan Desa Lestari.

Sartono mengakui jika selama ini memang belum optimal menyampaikan berbagai masukan maupun usulan program yang bersifat menyasar pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi 12 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Ponjong.

Pada catatan Gapoktan Ponjong, ada banyak kendala dan persoalan di sektor pertanian yang perlu di ketahui pihak pemangku jabatan pemerintah Desa Ponjong maupun Pemkab Gunungkidul. Misalnya pengolahan dan tata kelola produksi pupuk kompos yang selama ini dipandang belum cukup maksimal.

Pada kesempatan diskusi bersama Pendamping Lapangan Desa Lestari dan Pendamping dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul, ada beberapa program yang dapat diinisiasikan oleh Gapoktan Ponjong. “Sebenarnya perlu disiapkan mulai sekarang wacana pengelolaan ternak secara terpadu agar memudahkan pengolahan dan pengelolaan pupuk kandang,” ujar tenaga pendamping BP2KP Gunungkidul Heru Prasetyo.

Heru yang sudah empat tahun mendampingi petani Desa Ponjong menyebutkan jika pertanian di Desa Ponjong sudah mengikuti program legalitas kelompok tani melalui pendaftaran registrasi kelompok tani dilakukan pemerintah. Pengelolaan pupuk kandang memang dipandang penting dan efektif bagi kebutuhan pertanian sejalan program pemerintah mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mengancam keberlangsungan kualitas tanah. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Ponjong dengan air yang melimpah sangat memungkinkan petani memanfaatkan tiga masa tanam padi tanpa selang masa tanam palawija. Tiga masa tanam yang selalu penuh dengan padi menjadikan kebutuhan pupuk di Ponjong menjadi lebih besar dibanding desa yang lain.

Jika air di Ponjong berlimpah, lain dengan ketersediaan pupuk yang hampir selalu menjadi keresahan petani. Penggunaan pupuk kandang bagi petani Ponjong nyatanya masih harus melalui tahapan yang panjang. Karena pemahaman pengolahan kotoran ternak harus diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, serta kebutuhan pada pelatihan tata kelola pupuk bersama dan terpadu. Kebutuhan pupuk organik bagi petani Ponjong sangat mendesak untuk menjadi prioritas perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang, untuk mengurangi efek berlebih dalam penggunaan pupuk kimia selama ini.

Selain itu, ancaman kelangkaan pupuk untuk masa tanam ketiga (MT3) sudah berkurang drastis dari yang diajukan pada awal masa tanam pertama (MT1). Jika dihitung secara kasar, kebutuhan pupuk kimia jenis NPK untuk MT3 nanti mencapai kisaran 30 ton. Belajar dari berbagai kejadian distribusi pupuk, disadari bahwa perlu ada perubahan sistem pengajuan pupuk yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar prosesnya lebih cepat dari pengajuan pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga ke PT Pusri.

Pertemuan rutin Gapoktan Ponjong tidak selalu mendiskusikan tentang pertanian. Pada pertemuan minggu pertama Agustus lalu gapoktan juga membahas pengelolaan simpan pinjam modal produksi yang digulirkan pemerintah pusat melalui Program Usaha Ekonomi Pertanian (PUEP). Sejak tahun 2009, Gapoktan Ponjong mendapatkan bantuan PUEP sebesar Rp 100 juta yang kini telah berkembang menjadi Rp 130 juta berkat kedisiplinan dari seluruh anggota sebagai pengguna, pengurus sebagai pengelola, dan pendamping dalam fungsi pengawasan.

“Kami ingin lebih banyak dilibatkan dalam rembug-rembug di desa. Harapannya agar dari dana desa juga bisa memberikan penyertaan modal atau hibah bagi aset PUEP agar lebih membantu petani,” pungkas salah satu anggota gapoktan. (ETG)