Yayasan Penabulu Bekali Penggerak Masyarakat dengan Kemampuan Organisatoris dan Kepemimpinan

Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan.
Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (21/07) – Sebanyak 22 orang Penggerak Masyarakat dari berbagai program yang dilaksanakan Yayasan Penabulu di berbagai penjuru negeri mengikuti program pelatihan pengembangan kapasitas selama tujuh hari di Wisma Maria Sedayu Yogyakarta pada 18-24 Juli 2016. Peserta merupakan implementor berbagai program Penabulu di Aceh (Kabupaten Lhokseumawe), Kalimantan Timur (Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu), Jawa Barat (Kabupaten Garut), Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo), dan Jakarta.

Tugas Penggerak Masyarakat tidak cukup sekadar menguasai regulasi mulai dari Undang-undang hingga regulasi turunannya. Yayasan Penabulu membentuk para Penggerak Masyarakat dengan menumbuhkan nilai kepemimpinan, kemampuan pengorganisasasian masyarakat dan kemampuan analisis sosial. Pembangunan berperspektif hak asasi manusia (HAM) juga menjadi syarat penting dalam pemberdayaan pembangunan di berbagai aspek, khususnya pembangunan perdesaan.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan untuk membekali para pelaksana program agar memiliki kepekaan yang lebih tajam dalam melihat dinamika masyarakat dan mampu menyusun strategi dalam memberdayakan masyarakat di wilayah-wilayah program kerjanya. Pelatihan ini difasilitasi oleh para aktivis senior penggerak masyarakat, yaitu Sri Purwani, Budi Susilo, Eko Prasetyo, Theresia Eko Setyowati, Ahmad Rofik, dan Setyo Dwi Herwanto.

Suhud Ridwan, salah satu implementor program di Mahakam Ulu, mengatakan, isu HAM bagi para Penggerak Masyarakat cukup penting untuk berbaur dengan masyarakat, terutama masyarakat desa. “Penggerak memiliki tanggungjawab menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil bahwa hak asasi mencakup berbagai sektor seperti hak rakyat akan lingkungan sehat, keterbukaan informasi publik, pendidikan, kehidupan layak serta pekerjaan, hak pendidikan, hak perlindungan dari Negara. Kesadaran masyarakat tersebut akan mempengaruhi penentuan kebijakan stretegis, termasuk di tingkat desa,” ucapnya.

Pelaksana program Pusat Layanan Juru (PLJ) Bahasa Isyarat untuk difabel Jane Siregar mengatakan pelatihan pengembangan kapasitas ini membuat peserta semakin memahami permasalahan pada program yang tengah dilaksanakan. “Pelatihan ini bersifat aplikatif untuk semakin memahami permasalahan dalam kontek program yang sedang dijalankan. Paling tidak kami dapat semakin tajam memahami kebutuhan komunitas yang akan didampingi,” kata Jane.

Koordinator Unit Learn Penabulu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi mengatakan Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia Tenggara yang sedang melaksanakan pembangunan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, dengan lahirnya peraturan perundang-undangan menyangkut masa depan desa. Menurutnya, hal itu bukan tanpa tantangan, seperti tidak sinkronnya regulasi di berbagai tingkat, kapasitas aparat pemerintahan yang lemah, peran perempuan yang masih terpingirkan dalam pembangunan, pengelolaan sumberdaya lokal yang kurang efektif, dan tata kelola keuangan daerah sampai desa yang belum tersistem dengan baik.

Menurut Fransisca pada tahapan tersebut sangat dibutuhkan peran individu warga negara menciptakan kondisi sosial yang mendukung terciptanya pembangunan dan pengembangan organisasi atau institusi pembangunan yang demokratis. Salah  aktor pendukung tahapan pembangunan yang adil adalah masyarakat sipil yang membutuhkan kepemimpinan yang visioner.

“Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan individu dan masyarakat untuk berkomitmen pada nilai-nilai sehingga berpengaruh pada sistem sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang lebih adil,” ucap Fransisca.

Mia menambahkan, sebagai organisasi pembelajar, Penabulu tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kapasitas organisasi maupun personelnya sebagai ujung tombak dan kerja-kerja pendampingan masyarakat di lapangan untuk melayani masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas, baik pengetahuan maupun keterampilan para Penggerak Masyarakat agar mampu mendorong transformasi sosial, dengan menggunakan paradigma penguatan kepemimpinan masyarakat sipil yang kontekstual dengan situasi dan kebutuhan perubahan. Para penggerak diharapkan memahami situasi pembangunan global dan nilai-nilai HAM-Ekosob (ekonomi, sosial, budaya) mampu melihat posisi peran masyarakat sipil dalam pembangunan, serta memahami peran, posisi dan tanggungjawab sebagai penggerak masyarakat secara terampil dengan metode pengelolaan, prinsip dan alur program. (EG)

Desa Mandiri Berawal dari Stabilitas Regulasi

 

bleberan-2-copy
sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (22/6) – Pemerintah Desa merasa menjadi korban regulasi dari sering berubahnya peraturan turunan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dua kementerian dinilai gaduh dan tidak menyelaraskan aturan serta petunjuk teknis menyusul seringnya peraturan menteri yang baru terbit dan tidak sinkron dengan peraturan yang sudah ada.

“Desa menjadi korban regulasi. Kami terlalu sering dibuat bingung oleh dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Hal tersebut dikarenakan seringnya terbit aturan baru padahal aturan sebelumnya masih dalam pengenalan. Ini yang menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan baik,” kata Kepala Desa Banyusoco Kecamatan Playen Sutiyono saat diskusi “Desa Membangun” yang dilaksanakan LSM Penabulu bersama desa dampingan di Gunungkidul bertempat di Balai Desa Bleberan, Playen pada Rabu (22/6).

Ada yang istimewa dari diskusi implementasi UU Desa di tahun kedua yang diikuti beberapa desa mitra LSM Penabulu ini karena menghadirkan Staf Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Proritas Nasional Kantor Staf Presiden RI Trijoko Mohamad Solehoedin. Dalam dialog tersebut, kepala desa tidak hanya mengungkapkan secara jujur keruwetan yang dirasakan selama melaksanakan UU Desa, tetapi juga menitipkan persoalan di tingkat bawah agar mendapat solusi dari Presiden Joko Widodo.

Sutiyono mengatakan desa sebagai korban regulasi terlihat dari kebingungan Kepala Desa karena sering berubahnya aturan di dua kementerian. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mengganggu pelaksanaan UU Desa. “Baru mapan belajar satu aturan sudah terbit aturan baru. Kami sudah belajar juga menyesuaikan. Tiba-tiba aturan berubah lagi,” keluhnya.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan Farhan, mewakili Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Gunungkidul. Ia tidak menampik aturan berubah dalam waktu singkat berdampak buruk bagi desa di Gunungkidul. Waktu pencairan dana desa tahap ketiga ada yang terpaksa dilakukan pada minggu akhir bulan Desember 2015.

“Ini cukup mengganggu dalam perencanaan tahun berikutnya,” ujar Farhan.

Hanya saja, Farhan mempertegas, mundurnya tahapan pencairan dana desa bukan dari faktor ketidaksiapan desa tetapi memang juga dampak dari adanya perubahan aturan dari pusat.

Peran pendamping yang diterjunkan dari personil Kemendes disetiap desa juga dibahas oleh peserta diskusi. Kepala Desa Banyusoco Sutiyono mengusulkan agar pendamping desa sebaiknya permanen atau pendamping organik, bukan pendamping desa sistem kontrak dan tidak mengetahui medan persoalan di desa.

Malasnya pendamping desa Kemendes datang ke kantor desa diungkapkan Kepala Desa Ponjong Jaiz Al Fauzi. Ia merasakan kapasitas pendamping desa yang ada masih kurang memadai dan kapasitas yang minim. Jaiz mengaku semula menaruh harapan besar bagi pendamping desa untuk memacu gerak pembangunan yang ada di desa hingga tata administrasi desa, tetapi justru kemampuan kurang memadai.

“Khususnya dalam menguasai strategi pemberdayaan desa dan masyarakat, benar-benar desa merasakan bahwa pendamping desa yang saat ini tidak punya kemampuan. Kami butuh pendamping desa yang punya kapasitas memadai. Sumber daya manusia lokal sebenarnya justru ada. Ini mohon ada sikap,” kata Jaiz.

Kesempatan bertemu staf deputi I juga digunakan Kepala Desa Dengok Suyanto menyampaikan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah desa untuk pemerintah daerah setempat. Menurutnya, ada dua pola LPJ versi Bagian Pemerintahan Desa Setda dan versi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB) di Gunungkidul yang justru merepotkan desa. Suyanto berharap ditemukan satu format pertanggungjawaban yang bisa digunakan SKPD maupun kementerian manapun.

Kepala Desa Ngawu Wagiran menambahkan pihaknya berupaya untuk tidak ketinggalan produk peraturan baru yang sering muncul. Namun demikian, ada yang menyakitkan dari kesan yang terbangun saat ini yakni ada sinyalemen bahwa pihak Kades dan pemerintah desa dianggap tidak mampu. Hal tersebut sebenarnya sangat mengganggu.

Menanggapi persoalan yang ada, Trijoko berterima kasih dan memahami beratnya tugas kepala desa sebagai implementator UU Desa. Ia mengakui, implementasi UU Desa pada tahun kedua ini belum berjalan baik. Hanya saja, pemerintah berupaya bisa menyelaraskan semua kementrian yang bersinggungan langsung dengan desa.

Perihal pendamping desa, Trijoko menilai memang perlu menjadi fokus perhatian pemerintah. Idealnya, pola pendampingan harus menyeluruh sampai terwujudnya desa berdaya dan tidak menggunakan kegagalan pendampingan dalam program serupa sebelumnya. Menurut Trijoko pendamping program pemberdayaan masyarakat sebelumnya cenderung menjadi petugas checklist dan terkesan sekedar mendampingi uangnya saja. Harunsya pendampingan sampai membuat desa dan masyarakat menjadi lebih paham.

Kepada Kepala Desa di Gunungkidul, Trijoko membandingkan pola pendampingan untuk pemberdayaan sejak era 1993, saat adanya program Inpres desa sudah mengenal satu desa satu pendamping. Hanya memang dalam program Inpres yang menggelontorkan bantuan kisaran Rp20 juta per desa masa itu justru membuat banyak desa tidak berdaya tetapi sebaliknya berebut ingin menjadi desa tertinggal agar memperoleh bantuan pemerintah.

Trijoko juga menjelaskan bahwa diskusi Yayasan Penabulu yang melibatkan Pemerintah Desa Baleharjo, Ngawu, Ngunut, Dengok, Plembutan, Ponjong, Salam, Pengkok, dan Desa Banyusuco dengan mengusung tema “Desa Membangun” tidak sama dengan “Membangun Desa”. Menurutnya, Membangun Desa menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah.

“Kalau Membangun Desa tentu potensi desa didalamnya ada bapak-bapak dan ibu-ibu dan masyarakat sendiri pelakunya. Semangat UU Desa juga demikian,” pungkas Trijoko sembari berjanji keluh kesah kepala desa akan segera disampaikan dalam kesempatan dilaksanakan rapat dan koordinasi pemerintah pusat di Jakarta terkait desa.

Kegiatan kunjungan Kantor Staf Presiden dan juga diikuti tim perwakilan Kemendes ini dilaksanakan juga di desa dampingan Yayasan Penabulu lain seperti Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul sore harinya sembari buka puasa bersama dan dilanjutkan pada Kamis (23/6) dan Desa Kebonharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo pada Rabu (22/6). Persoalan pendamping desa Kemendes dan simpang siur regulasi terbit dari banyak kementerian di kedua desa tersebut menjadi proses diskusi yang dikeluhkan, baik oleh Pemda Kulon Progo maupun desa. (ETG)

Geliat Awal Pemdes Teluk Bakung bersama WVI Kubu Raya Kalbar dalam Proses Perencanaan dan Pembuatan Perdes Partisipatif

 

img_5077
Peserta pelatihan menyusun Perdes berbasis hak anak (sumber: dokumentasi lembaga)

Kalimantan Barat (11/6) – Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Kubu Raya Kalimantan Barat bekerjasama dengan Penabulu Foundation menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Perdes Berbasis Hak Anak dengan desa mitra WVI yaitu Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 6-11 Juni 2016 di Aula Gardenia Resort and Spa Kabupaten Kubu Raya.

Pelatihan Penyusunan Perdes Berbasis Hak Anak menitikberatkan pada proses penyusunan Perdes Partisipatif yang berbasis hak anak dengan diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RT dan RW, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat serta Karang Taruna dari Desa Teluk Bakung.

Pada pembukaan pelatihan, Sri Purwani dari Yayasan Penabulu mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik bagi peningkatan kualitas aparat pemerintahan desa di tingkat desa dalam proses penyusunan Perdes sebagai upaya pemberlakukan ketentuan dan peraturan yang ada di Desa Teluk Bakung.

“Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sehingga, usaha dan kerja keras kita bersama perlu terus ditingkatkan dan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkesinambungan,” tegasnya.

Sri juga menghimbau agar segenap aparat pemerintahan desa dapat bertindak benar-benar sebagai pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, fungsi pelayanan tersebut dapat diselaraskan dengan kondisi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal di masing-masing desa.

Kegiatan ini juga sebuah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal mayarakarat desa yang diintegrasikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan UU No.6/2014 dan aturan turunannya, jelas Sri Purwani lebih lanjut.

Marino selaku perwakilan dari WVI ADP Kubu Raya menyampaikan pelatihan penyusunan Perdes berbasis hak anak akan akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintah desa terutama dari sisi peningkatan kapasitas dalam pembuatan Perdes di desa Teluk Bakung.

“Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya pemerintah desa untuk melaksanakan penyususnan Perdes yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perudang-undangan yang berlaku serta partisipatif. Selain itu pelatihan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan dengan program CWBO dari WVI ADP Kuburaya“ ujar Marino.

Proses pelatihan selama enam hari ini mengulas materi meliputi Mengenal Tata Kelola Pemerintahan Desa Berdasar UU No 6/2014 tentang Desa beserta aturan turunannya, Integrasi Proses dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes dan Penyelarasan Program Pembangunan di tingkat Kabupaten), Mengenal Elemen dasar Pembuatan Produk Hukum Desa dan Tahapan dalam pembuatan Peraturan Desa/Perdes Partisipatif, Menggali Potensi Sumber Daya Lokal bagi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Unit Usaha Desa), seta Strategi Perencanaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Bakung.

Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta terlihat antusias mengikuti materi pelatihan yang disampaikan dari Yayasan Penabulu. Metode pelatihan yang disajikan oleh pihak Penabulu cukup menarik perhatian peserta karena dilakukan dengan metode partisipatif dengan subjek utama pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan para peserta dengan integrasi program kebijakan WVI dan Pemda Kalimantan Barat. (AK)

Keterlibatan SGF Korea Selatan dalam Penuntasan Permasalahan Air di Desa Bleberan Playen Gunungkidul

sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (26/5) – Saemaul Globalization Foundation (SGF) bersama Yayasan Penabulu melakukan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul.

Program tersebut menargetkan masyarakat supaya dapat menuntaskan persoalan air untuk kebutuhan di sektor pertanian. Warga Desa Bleberan pun berharap kehadiran SGF dan Yayasan Penabulu bisa benar-benat membawa manfaat bagi masyarakat setempat.

“Menuntaskan persoalan air untuk menenuhi kebutuhan pertanian menjadi harapan kami dengan hadirnya Korea di Bleberan ini,” kata perwakilan Taruna Tani Ubet Manunggal Bleberan Edi Supatmo dalam rapat dan koordinasi terbatas evaluasi program SGF Desa Bleberan di Wonosari pada Selasa (17/5).

Alasan tersebut cukup kuat di hadapan beberapa pihak terkait seperti volunteer SGF, Yayasan Penabulu selaku mitra pelaksaan program SGF Bleberan, Pemerintah Desa Bleberan, perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT), perwakilan Kelompok Tani (Poktan) dan PKK.

Menurut Edi, kedatangan SGF bukan tidak memiliki fokus target yang hendak dicapai melalui program pemberdayaan desa hingga 2020 mendatang. Selain menyasar pada pemberdayaan perempuan, sektor pertanian menjadi prioritas program Saemaul Undong, masyarakat sangat membutuhkan keterlibatan SGF untuk mengatasi permasalahan air yang menjadi kunci utama di beberapa pedukuhan di Bleberan.

“Saya benar-benar menaruh harapan pada Korea Selatan agar programnya nyata bisa dirasakan masyarakat petani, yakni air untuk pertanian. Bagi kami omong kosong bicara pertanian di Gunungkidul tanpa pemenuhan kebutuhan air,” ujarnya memastikan ada banyak lokasi menyimpan sumber air yang potensial untuk penerapan teknologi pengangkatan air bawah tanah.

Senada dengan Edi, Camat Playen Suharto juga memandang perlu ada fokus program agar lebih berjalan efektif. Suharto yang kini juga menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bleberan banyak memberikan masukan program SGF khususnya sektor pertanian dan kebutuhan air. Suharto mengatakan BUMDes Bleberan di salah satu unitnya mengelola Pengelolaan Air Bersih (PAB) telah berjalan sehat manajemen. Kini pihaknya membutuhkan peran berbagai pihak termasuk SGF untuk membantu cita-cita mewujudkan alih teknologi pengangkatan air yang selama ini mengandalkan alat genset dengan bahan bakar solar ke energi listrik yang dipastikan akan menekan biaya operasional.

“Kami sudah kaji rencana itu dan mendapat kendala setelah konsultasi dengan pihak PLN. Karena alih teknologi ini konon membutuhkan biaya Rp600 juta. Nah, syukur ada teknologi dari Korea dapat diterapkan di Bleberan ini agar program lebih punya manfaat jangka panjang,” kata Suharto.

Menanggapi keluhan tersebut, Pelaksana Program SGF Bleberan dari Yayasan Penabulu Sri Purwani menyatakan ada beberapa fokus perhatian Korea Selatan untuk Bleberan, khususnya sektor pertanian dan perempuan. Hanya saja, implementasi program pada tahun pertama berjalan belum menyentuh pada program bersifat fisik, tetapi pembangunan manusia.

Menurutnya, program pembangunan manusia amat penting untuk mendasari berbagai program lain seperti fisik. Terlebih banyak desa di Gunungkidul yang mendapatkan bantuan fisik tetapi dalam pengelolaan menyebabkan gagal dan tidak tercapainya manfaat bagi desa dan mayarakat setempat. Maka Sri Purwani berharap implementasi program SGF Korea di Bleberan harus didasari kesiapan kemampuan masyarakat dan regulasi tata kelola desa yang baik.

Ia berjanji persoalan air untuk pemenuhan pertanian Bleberan akan terwujud dalam empat tahun kedepan sejalan tahap demi tahap program berjalan menyasar semua lini desa. “Pembangunan pertanian didalamnya ada sarana produksi (saprodi) dan industri kreatif untuk mengoptimalkan potensi 11 dusun serta penguatan peran perempuan menjadi target program disasarkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Bleberan ini,” kata Sri.

Kedepan, lanjut Sri, dibutuhkan tim desa yang terdiri dari tokoh masyarakat dan kader penggerak desa untuk turut merancang, mengawal dan menempatkan program SGF di Bleberan agar mengena dan tepat sasaran untuk kemajuan desa. Pemberdayaan pertanian dan perempuan di Desa Bleberan akan serius yakni menyentuh peningkatan keterampilan kader perempuan dalam pengolahan hasil produksi pertanian melalui kegiatan pelatihan rencananya akan dilaksakan 24-25 Mei 2016 mendatang.

“Banyak yang masih perlu dioptimalkan dalam mengolah hasil pertanian lokal seperti bahan pangan pisang, dan ragam lainnya untuk ditangkap pelaku UMKM kalangan perempuan desa,” pungkasnya.

Tidak Gegabah

Kepala Desa Bleberan Supraptono menambahkan perihal kebutuhan air pertanian di desanya perlu mendapat solusi. Hanya saja, perlu kajian matang untuk mewujudkannya. Supraptono menilai tidak sedikit program pemerintah dalam pembangunan sumur ladang justru berujung mangkrak. Tak hanya itu, teknologi juga membutuhkan biaya operasional besar justru membebani desa dan hasilnya tidak seimbang antara biaya besar dengan pendapatan. Jika dipaksakan justru membuat Kolaps.

“Tapi memang harus ada solusi persoalan air untuk pertanian karena tuntutan target kenaikan produktivitas tiap tahun di tengah desa memiliki sumber keuangan yang jelas dari pelaksanaan UU Desa,” kata mantan Dukuh Peron menutup pembicaraan. (ETG)

BPD dan LPMD sebagai Ujung Tombak Masyarakat dalam Mengawal Pembangunan Desa

 

20160518_112527-copy
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas di Balai Desa Ponjong, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (20/5) – Yasasan Penabulu bekerjasama dengan Saemaul Globalization Foundation (SGF) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) pada tanggal 18-19 Mei 2016 di Balai Desa Ponjong. Pelatihan ini menitikberatkan pada peran dan fungsi strategis BPD dan LPMD dalam pembangunan desa, agar personil kedua lembaga desa ini mampu mengawal pembangunan khususnya dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.

Suharyanto, dosen STPMD “APMD” Yogyakarta sebagai narasumber utama pada acara pelatihan ini mengatakan Pemerintah Desa dan BPD secara bersama harus membangun dan menjalankan visi dan misi desa, artinya hubungan keduanya sebagai hubungan kemitraan. “Tidak boleh ada dominasi diantara keduanya apalagi sampai kong kalikong sehingga terjadi konflik. Kerjasama ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan BPD dan LPMD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan sehingga harapannya bisa menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang yang sudah memberikan payung hukum yang jelas kepada BPD dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan fungsi pengawasan kinerja kepala desa dalam konteks kemitraan. “Jadi konsep kemitraan idealnya mendukung jika sudah baik dan mengingatkan yang salah,” ujar Suharyanto.

Sebagai fasilitator, Sri Purwani dari Yayasan Penabulu mengajak peserta untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengurus BPD dan LPMD. Tidak kalah penting juga peserta harus memahami regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa, apalagi sekarang banyak sekali regulasi yang berubah.

Pada kesempatan yang sama Sri juga mengajak peserta untuk berlatih menyusun Peraturan Desa inisiatif. Hal ini bertujuan agar BPD mampu menyusun peraturan desa yang diinisiasi oleh BPD untuk mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan menyangkut kehidupan masyarakat desa.

”BPD adalah lembaga yang memiliki posisi strategis di desa, oleh karena itu BPD juga harus mampu melihat isu-isu strategis dan permasalahan yang ada di desa untuk dirembug bersama melalui musyawarah desa maupun pada saat jaring aspirasi masyarakat,” kata Sri.

Mujiyono, salah satu anggota LPMD yang mengikuti pelatihan itu menyampaikan kondisi pengurus dan anggota LPMD Desa Ponjong memang sangat perlu meningkatkan pemahaman terhadap peran dan fungsinya melalui pelatihan semacam ini. “Baru kali ini kami mendapat pelatihan ini. Kami berharap Penabulu mau memfasilitasi pelatihan lagi kedepanya tentu dengan materi yang berbeda, karena masih banyak hal yang kami belum tahu,” kata mantan Mujiyono. (ES)

Melimpahnya Limbah Pertanian jadi Berkah untuk Petani dan Ternak Ponjong

 

Peserta pelatihan mempraktikkan proses fermentasi jerami menjadi pakan ternak
Peserta pelatihan mempraktikkan proses fermentasi jerami menjadi pakan ternak. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (18/4) – Sebanyak 40 petani di Ponjong mengikuti pelatihan pengolahan limbah pertanian pada 11-12 April 2016 di kediaman Ketua Gapoktan Desa Ponjong. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian dalam skema kerjasama antara Desa Ponjong dengan Saemaul Globalization Foundation (SGF) dan Yayasan Penabulu.

Koordinator Relawan SGF Wilayah Gunungkidul Choi Ho Jun mengatakan pelatihan ini bertujuan menjawab kebutuhan petani dan peternak di Desa Ponjong agar mampu memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. “Saya melihat banyak sekali potensi limbah pertanian di Desa Ponjong ini seperti jerami padi, batang jagung, tongkol jagung, kulit kacang dan masih banyak lagi yang belum dioptimalkan menjadi pakan ternak, padahal kalau dimanfaatkan para peternak,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Eko Sujatmo, Staf Pemberdayaan Desa Yayasan Penabulu, yang juga mengamati banyak sekali potensi limbah pertanian di Ponjong. Namun pada saat musim kemarau masih banyak mendatangkan pakan ternak dari luar desa bahkan dari Klaten, Jawa Tengah.

“Limbah pertanian di Desa Ponjong ini sangat melimpah, apalagi sebagian besar petani bisa panen padi sawah tiga kali. Kalau limbah pertanian ini diolah dengan fermentasi bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak bagi petani di Desa Ponjong,” kata Eko.

Pelatihan pengolahan limbah pertanian ini menyasar para petani yang tersebar di 11 pedukuhan Desa Ponjong yang mempunyai ternak sapi maupun kambing. Selain berlatih membuat pakan ternak fermentasi, dalam pelatihan tersebut juga memperkenalkan pembuatan pupuk organik padat dari kotoran sapi. Selama dua hari pelatihan, peserta memadukan teori dan praktik, sehingga pemahaman peserta bersifat komprehensif dan kegiatan jauh dari kata membosankan.

Untung Premadi, pakar peternakan dari Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ponjong menjelaskan jerami dan limbah pertanian lainnya dapat difermentasi menggunakan ragi jerami dan diawetkan menjadi pakan sapi dan kambing. Ada beberapa cara petani mengawetkan jeraminya untuk cadangan pakan di musim kemarau antara lain jerami dikeringkan dan ditumpuk di lahan pertaniannya, atau disimpan di kandang. Apabila tidak sempat mengeringkan jeraminya, maka jerami dapat langsung difermentasi dalam kondisi basah.

Adi Muryanto, salah satu petani dari Dusun Serut, mengaku sangat senang karena mendapat ilmu bagaimana cara mengawetkan limbah pertanian menjadi pakan ternak. Dusun Serut merupakan wilayah yang kering, sehingga ketersediaan makanan ternak sangat terbatas di saat musim kemarau.

“Limbah pertanian di wilayah kami saat musim hujan sangat melimpah, ini menjadi berkah tersendiri bagi kami petani yang semuanya mempunyai ternak. Makanya kami senang jika mendapat pelatihan seperti ini, jadi bisa memanfaatkan limbah-limbah yang biasanya tidak terpakai,” kata Adi.

Pada kesempatan yang sama, Rudi, peternak kambing dari Dusun Sumber Kidul berharap agar setelah pelatihan ini ada pendampingan yang intensif agar para peternak bisa beternak dengan baik dan benar. Peternak yang mempunyai 20 ekor kambing ini sedang memulai usahanya dan mengatakan kalau selama ini peternak tidak tahu bagaimana memberikan pakan yang bermutu bagi kambingnya bisa mengalami kerugian.

“Saya sebagai peternak sudah sering mendapatkan pelatihan seperti ini namun belum pernah ada pendampingan. Sebenarnya kami ingin hasil praktiknya diberikan kepada kambing dan sapi kami untuk percobaan. Kalau bagus pasti semua petani akan mengikuti,” tandasnya. (ES)

Perempuan Ponjong “Sulap” Kulit Pisang jadi Kerupuk

Produk kerupuk berbahan dasar kulit pisang (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (1/4) – Sebanyak 40 perempuan Desa Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, belajar bersama mengolah hasil pertanian berbahan pisang menjadi produk makanan olahan. Ada yang menarik pelatihan yang difasilitasi Saemaul Golabization Foundation (SGF) Korea Selatan bekerja sama dengan Yayasan Penabulu, mereka menyulap kulit pisang jenis uter menjadi kerupuk.

Pelatihan pengolahan hasil pertanian berbahan pisang mengundang perhatian perempuan Desa Ponjong yang hadir nampak maksimal mengikuti teori dan praktik langsung dipandu narasumber praktisi Eni Sudaryati di Balai Desa Ponjong selama tiga hari pada 29-31 Maret 2016. Pelatihan yang difasilitasi SGF dan Penabulu mengenalkan ilmu keterampilan baru pengolahan makanan dari bahan pisang.

Jika selama ini kulit pisang uter hanya dibuang, peserta diajarkan mengolah kulit pisang menjadi kerupuk dengan citra rasa cukup bersaing dengan produk makanan olahan yang lain. Langkah demi langkah pengolahan diberikan sembari melakukan praktik.

“Kerupuk kulit pisang ini peluang untuk bisa merebut pasar kuliner. Tentu saja ditentukan dari kualitas rasa, kualitas pengolahan dan kemasan,” kata Eni.

Makanan olahan produk pertanian terus mengalami inovasi menyesuaikan kebutuhan zaman. Maka dibutuhkan proses kreatif dalam pengolahan untuk pengembangan inovasi baru. Tak kalah penting, nilai gizi dan proses higienis diperhatikan dalam proses penciptaan produk makanan dan bentuk pengemasan untuk bisa mencuri perhatian pembeli.

Eni mengajak para peserta untuk cermat dalam tahap pengemasan dan pemasaran. Pelaku usaha pangan harus memilih bahan dan materi kemasan yang sesuai dengan segmentasi pasar. “Tentu kemasan untuk membidik segmen pembeli hotel, pusat oleh-oleh, beda cara kemas dengan segmen penjualan menyasar pasar tradisional,” imbuh Eni

Koordinator SGF di Gunungkidul Choi Hu Jun mengatakan kegiatan pelatihan pengolahan hasil produk pertanian perlu diberikan bagi kalangan pelaku usaha ekonomi produktif kelompok perempuan di Desa Ponjong. Selain mendorong dan memperkarya kemampuan perempuan dalam memproduksi makanan olahan, pelatihan cukup membantu usaha produktif menambah perekonomian keluarga.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya selesai belajar tapi ada tindaklanjutnya untuk membangun ekonomi kreatif peningkatan kesejahteraan keluarga melalui olahan produk makanan ini,” kata Choi.

Peserta pelatihan SGF di Ponjong menyasar pegiat PKK, perwakilan difabel, dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Ada beberapa latihan olahan pangan diberikan seperti kerupuk kulit pisang, sale pisang, nastar, ceriping pisang. Pelatihan semakin lengkap dengan pembuatan onde-onde pyur khas Ponjong yang disampaikan Wiyati, pebisnis makanan khas Gunungkidul.

Eko Sujatmo, Staf Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Penabulu menjelaskan kegiatan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sipil di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo. Kerjasama program SGF bersama tiga desa dan Yayasan Penabulu di Indonesia direncanakan berjalan selama lima tahun 2015-2020 untuk penguatan masyarakat sipil desa dan mensinergikan program pemberdayaan masyarakat pemerintah DIY. (ES)

Sektor Pertanian Optimis Jadi Ujung Tombak Pembangunan

sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (25/3) – Pemerintah Korea Selatan melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) mendukung peningkatan peran kelompok tani Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul. Kelompok Tani (Poktan) dari 11 dusun, kelompok Wanita Tani (KWT), dan Taruna Tani mengikuti pelatihan penguatan kapasitas petani dan pengenalan pertanian organik yang diselenggarakan SGF bersama Yayasan Penabulu pada 21-23 Maret 2016.

Relawan SGF Korea Selatan area Gunungkidul Choi Hu Jun mengatakan pertanian di Desa Bleberan menjadi potensi besar untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mayoritas masyarakat Bleberan menggantungkan pada sektor pertanian dan peternakan. Choi menilai dibutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung gerak roda pemerintahan desa yang lebih baik dan berpihak.

“Pertanian menjadi tiang dan ujung tombak pembangunan desa disini. Untuk itu peningkatan peran kapasitas petani menjadi penting,” ujar Choi.

Choi juga membagikan pengalaman pendampingan yang pernah dilakukan di Korea Selatan dan Denmark. “Potensi Desa Bleberan tidak kalah dengan negara-negara lain. Tinggal mengubah cara pandang petani untuk bekerja lebih giat dan disiplin lagi. Banyak potensi Bleberan yang belum banyak dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan bersama. KWT dan Taruna Tani yang sudah ada harus ikut berperan menentukan, tidak hanya formalitas saja,” katanya.

Kehadiran relawan dari SGF di Gunungkidul untuk empat tahun kedepan menggandeng Yayasan Penabulu. Tidak hanya di Desa Bleberan, di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong dan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, yang juga fokus di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan. Beberapa praktisi dan Pemkab Gunungkidul dihadirkan sebagai narasumber pelatihan poktan, KWT dan Taruna Tani seperti Raharjo Yuwono, Adinoto, Iriawan Djariasmoro, Anastasia Ari, Eko Sujatmo, dan Endro Guntoro. Beberapa materi disampaikan seperti sosialisasi arah dan kebijakan pembangunan pertanian Gunungkidul 2016, pemantapan kelembagaan pertanian dan pelatihan pangan organik.

Narasumber dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul Iriawan Djatiasmoro mengatakan banyak peluang yang harus ditangkap kelompok wanita tani dan pemuda tani atau taruna tani di Desa Bleberan yang sisi lain menyimpan potensi besar pariwisata air terjun Sri Getuk yang sudah populer ke mancanegara. Menurut Iriawan produk pangan olahan hasil pertanian organik Bleberan harus didorong sebagai penyangga pariwisata Sri Gethuk sebelum produk oleh-oleh pangan dari daerah luar masuk.

Iriawan optimis jika pemerintah desa Bleberan dipimpin kades baru Supraptono, yang juga kader petani berprestasi, hendaknya menangkap peluang pariwisata pertanian seperti gagasan kebun buah khas Bleberan dan pengembangan kemajuan pertanian setempat. Pemkab Gunungkidul juga bersedia memfasilitasi poktan, KWT dan Taruna Tani mendapat registrasi atau legalitas badan hukum yang diamanatkan regulasi baru. (ETG)

Desa Antusias Sambut Program Penguatan Kapasitas SDM

 

Relawan Senior SGF Indonesia Office untuk wilayah Gunungkidul, Choi Hu Jun, mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Bleberan dan Ponjong.
Relawan Senior SGF Indonesia Office untuk wilayah Gunungkidul Choi Hu Jun (tengah). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (23/2) – Salah satu bidikan program Korea Selatan melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office dan Yayasan Penabulu di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul tidak lain adalah demokratisasi desa dan penguatan masyarakat sipil. Program tahun pertama telah dilaksanakan dengan berbagai fasilitas penyelenggaraan kepelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan semakin optimalisasi peran lembaga desa, seperti Karang Taruna, PKK, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa-desa mitra program SGF dan Penabulu.

SGF sebagai lembaga dari Korea Selatan melihat ketiga lembaga desa tersebut menjadi organisasi masyarakat sipil paling strategis untuk mendorong masyarakat sipil desa lebih aktif dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan. “Penguatan masyarakat sipil pada tahun pertama program pembangunan kapasitas dan sumber daya manusia. Program menyasar bentuk fasilitasi kepelatihan,” kata Manajer Program Desa Lestari Yayasan Penabulu Sri Purwani usai mengisi pelatihan untuk pegiat PKK dan kelompok perempuan Desa Ponjong pada Selasa (23/2).

Aktivis pemberdayaan desa yang akrab disapa Ani ini menyatakan tiga desa sasaran program SGF di Indonesia yakni Desa Ponjong Kecamatan Ponjong, Desa Bleberan Kecamatan Playen Gunungkidul, dan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, cukup antusias menyambut kegiatan pelatihan yang rata-rata telah memasuki kegiatan ketiga di tahan empat bulan pertama.

Ada perubahan perilaku masyarakat desa yang cukup menarik pada setiap kegiatan kepelatihan yang dilaksakan tim Penabulu dan SGF, baik bersama maupun di masing-masing desa. Pelaksanaan kegiatan pelatihan terlihat lebih fokus dan peserta tidak ada yang meninggalkan kegiatan sebelum berakhir. “Budaya disiplin ini yang memang diharapkan lembaga Korea dapat diterapkan masyarakat desa di Indonesia. Selain disiplin, jujur dan kerja keras sejalan semangat Saemaul Undong yang diberikan,” ujarnya.

Ani menambahkan program tahun pertama SGF dan Penabulu memang secara khusus membangun karakter masyarakat desa. Masyarakat sipil desa disiapkan sebagai pribadi yang selalu siap berpartisipasi aktif dalam perencanaan kebijakan desa, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Menurutnya, masyarakat sipil desa juga didorong melek akan peran dan fungsi wadah organisasi yang diikuti sebagai kelembagaan yang turut menentukan perubahan desa kedepan lebih baik. Penabulu secara khusus mendorong lembaga desa tidak sekadar hidup menjadi pelengkap atau formalitas pemerintah desa, tetapi secara aktif menjadi mitra pembangunan pemerintah desa.

Antusias masyarakat mitra program SGF terlihat juga dari kemampuan pemerintah desa menyikapi padatnya kegiatan. Desa yang tengah menyelenggarakan agenda pemerintahan dari pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga sedang melaksanakan program kemitraan yang hampir setiap bulan dilakukan SGF dan Penabulu atas kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat baik di DIY dan tingkat kabupaten. Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, menyikapi padatnya kegiatan dengan membetuk kelompok kerja atau tim kerja melibatkan tokoh masyarakat. Tim atau kelompok kerja terdiri dari perwakilan dari lembaga desa, tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai implementator program SGF dan Penabulu.

“Kami juga memiliki harapan kepala desa bisa terbentuk kelompok kerja ini agar pemerintah desa tidak terbeban menjalankan dua sumber kegiatan pembangunan ini,” kata Taufik Ari Wibowo selaku kepala urusan perencanaan Desa Bleberan ditemui terpisah.

Senada dengan Taufik, aktivis desa dan pegiat Taruna Tani Ubet Manunggal Edi Supatmo menilai keberadaan tim atau kepanitiaan secara khusus perlu segera dibentuk oleh Kades Supraptono untuk meringankan beban dan tugas desa. “Salah satu tujuan tim ini juga sebagai optimalisasi program SGF di desa kami. Kami berharap kades merespon masukan ini,” ujar Edi.

Perubahan yang sama juga terlihat di Desa Ponjong yang tengah menyelenggarakan kegiatan untuk tiga hari kedepan bersama Penabulu dan SGF. “Kami mendorong masyarakat sipil bisa melek perencanaan desa, akses program dan anggaran, serta terbangun kesadaran untuk terlibat mewarnai dinamika pemerintah desa,” pungkas EkoSujatmo, Staf Pemberdayaan Desa Lestari di Ponjong.

Relawan Senior SGF Indonesia Office untuk wilayah Gunungkidul Choi Hu Jun mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Bleberan dan Ponjong. Menurutnya, masyarakat desa harus terus berbenah melalui implementasi dari materi-materi kepelatihan yang sudah diberikan. Hal itu, imbuh Choi, agar secara cepat masyarakat sipil turut berperan aktif dalam menentukan kesejahteraan bersama. (ETG)

Perempuan Bergerak untuk Perubahan Desa di Sulawesi Tenggara

Perwakilan Kelompok Perempuan aktif berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan yang adil gender
Perwakilan Kelompok Perempuan aktif berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan yang adil gender. (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (19/1) – Sejarah membuktikan bahwa peran perempuan dalam proses menuju kemerdekaan bukanlah proses yang bisa diremehkan. Bangkitnya tokoh-tokoh perempuan dan juga Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bukan hanya menjadi warga negara nomor dua, tetapi merupakan elemen bangsa yang menjadi memberi potret kedewasaan sebuah negara berdaulat. Demikian pun langkah yang ditempuh IDRAP sebagai mitra strategis Yayasan Penabulu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setelah mengadakan dua tahap pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif bagi 13 desa mitra IDRAP, terpilih kelompok perempuan sebagai subjek pelatihan lanjutan dengan tema: Penguatan Kapasitas dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa.

Pelatihan dilaksanakan pada 3-7 Januari 2016 yang diikuti oleh 43 orang perwakilan kelompok perempuan dari unsur kelompok PKK, BPD, Pemdes maupun pengurus kelompok keagamaan, serta guru PAUD di desanya. Perwakilan kelompok perempuan tersebut berasal dari 23 desa yang menjadi mitra IDRAP yang tersebar di delapan kecamatan dari tiga Kabupaten yakni Buton Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa bertujuan untuk semakin membuka ruang bagi kelompok perempuan dalam proses-proses perencanaan pembangunan, bukan hanya di ranah komplementer dan teknis tetapi masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan politis. Untuk menuju ranah yang strategis tersebut Sri Purwani sebagai fasilitator dari Yayasan Penabulu Yogyakarta mengawali proses dengan Membuat Mimpi Bersama Tentang Desa untuk mengetahui mimpi apa yang dapat diwujudkan desa agar berpihak kepada perempuan dan anak untuk 10-15 tahun ke depan.

Mulai dari mimpi itulah fasilitator mempertajam dengan membawa para kader perempuan desa ini untuk melihat dan membuat Pemetaan Kondisi Desa, baik dari sisi peta kondisi ekonomi, kondisi sosial maupun kondisi alam yang dihubungkan dengan posisi dan fungsi peran perempuan dalam siklus pembangunan, terutama pembangunan yang adil gender. Pemetaan itu juga diikuti dengan pemetaan peran dan fungsi perempuan yang selama ini terjadi, dialami dan dirasakan oleh kelompok-kelompok perempuan tersebut.

Alhasil, setelah melalui curah pendapat dengan menggunakan metode metaplan maupun diskusi kelompok, maka peran domestiklah yang lebih menonjol, peran di ranah publik memang banyak, tetapi lebih banyak peran teknis dan peran konplementer, misal di PKK, Majelis Ta’lim maupun guru PAUD.

Meskipun tetap ada sebagian kecil peserta yang menjadi unsur pemerintah desa, tetapi posisi strategis itu masih sangat sedikit. Hal tersebut bisa dipahami karena kelompok-peserta banyak yang tidak memahami atau lebih tepat disebut jarang diminta untuk terlibat dalam proses-proses tata kelola pemerintahan desa yang selama ini banyak didominasi oleh bapak-bapak.

Oleh karena itu, selama pelatihan fasilitator selalu menekankan pada fungsi peningkatan keterlibatan secara aktif. Agar peserta tahu mengapa mereka perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sampai dengan pengawasan.

Perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arena pelatihan
Perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arena pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Materi hari pertama lebih bersifat reflektif, menekankan unsur menggali kembali apa yang selama ini telah dialami oleh peserta dalam proses pembangunan di desa masing-masing. Pada hari kedua hingga kelima lebih mempertajam dan mengembangkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa.

Selama proses pelatihan, peserta melihat praktik langsung perencanaan pembangunan desa melalui kunjungan lapangan ke Desa Lambangi, yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini memiliki potensi laut dan keterlibatan perempuan yang baik di tingkat pembangunan desa.

Hasil kunjungan lapangan disinergikan dengan visi dan misi Desa Lambangi untuk dibedah dalam diskusi-diskusi kelompok dan presentasi yang akhirnya dirangkai dengan pemberian pemahaman dan penjelasan tentang Siklus dan Mekanisme RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes dengan proses melihat bagaimana tahapan proses penyusunan perencanaan partisipatif disertai proses mencoba menemukan dan menyusun apa yang disebut skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bagian akhir dari pelatihan yaitu menganalisis secara bersama potensi dan kekuatan kelompok-kelompok perempuan pedesaan, disertai pemberian materi strategi koordinasi, komunikasi dan regulasi yang efektif dan berpihak. (SP)