Desa Jepitu Ingin Dirikan BUMDes yang Kokoh

UU Desa mengamanatkan pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski amanat tersebut tidak bersifat wajib atau harus, pemerintah memiliki alasan konsep pembangunan perokonomian desa melalui BUMDes dengan tujuan agar semakin mendorong laju pertumbuhan perekonomian desa yang dapat segera terasakan.

Menyadari sumber daya alam yang dimiliki berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Desa Jepitu, Girisubo, Gunungkidul mempersiapkan diri mendirikan BUMDes. Persiapan Desa Jepitu terlihat dari keseriusan Pemerintah Desa menggandeng masyarakat berbagai elemen untuk belajar bersama terkait apa dan bagaimana BUMDes bertempat di balai desa setempat pada Rabu (26/07). Dari dasar konseptual bisnis usaha hingga tata regulasi yang mengatur  BUMDes mulai disosialisasikan untuk daya dukung masyarakat desa Jepitu.

“Kami tidak ingin nanti sekadar mendirikan BUMDes. Tapi badan usaha desa yang benar-benar berjalan dan memberi nilai tambah pendapatan desa dan masyarakat,” kata Kepala Desa Jepitu Sarwana dalam sambutan kegiatan sosialisasi, kemarin. Ia yakin konsep BUMDes cukup efektif untuk ke depan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Desa dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Camat Girisubo Alsito mengapresiasi kegiatan sosialisasi BUMDes di Desa Jepitu. Selain memang amanat UU, Alsito menegaskan BUMDes perlu didorong tumbuh dan dapat berperan strategis di setiap desa. Ia tidak menampik, dari sebanyak 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, belum separuhnya memiliki BUMDes. Kenyataan itu menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kecamatan yang akan memfasilitasi pendirian BUMDes di banyak desa untuk pengembangan potensi dan perekonomian warga.

Alsito menceritakan sebelum ada UU Desa Gunungkidul sudah memiliki produk Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMDes. Ada beberapa desa yang sejak itu sudah menggagas terbentuknya badan usaha, sehingga pendapatan asli desa dapat terdongkak dari hasil usaha yang dikerjakan. 

“Tidak ada kata terlambat bagi desa-desa lain di Kecamatan Girisubo ini. Terlebih secara geografis, desa di Kecamatan Girisubo ini berada di zona kawasan pantai selatan. Tentu akan lebih banyak peluang yang bisa diolah bersama,” ungkap Alsito.

Tim Desa Lestari dan Yayasan Penabulu secara khusus digandeng Javlec dan Pemerintah Desa Jepitu untuk terlibat merintis BUMDes. Selanjutnya beberapa konsep dasar BUMDes dipaparkan kepada masyarakat yang hadir di awal pertemuan.

Terdapat ruang diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan fasilitator Penabulu Endro Tri Guntoro setelah penyampaian materi BUMDes. Sarmun, salah satu peserta, mengharapkan sektor pertanian menjadi fokus usaha yang dibidik BUMDes Jepitu. Ungkapan Sarmun ini bukan tidak beralasan. Mayoritas masyarakat Desa Jepitu atau 90 persen warganya merupakan petani tadah hujan.

“Saya berharap BUMDes nanti dapat menyasar perlindungan terhadap produk pertanian palawija. Selama ini kami dipermainkian tengkulak. Harga selalu dibeli murah,” ujarnya.

Endro mengatakan secara konsep memang usaha BUMDes cukup memungkinkan bergerak di sektor perdagangan produk pertanian seperti palawija. Membeli hasil panen petani palawija dengan harga yang tidak membuat petani merugi sesungguhnya menjadi peluang cerdas BUMDes. Tentu dengan kemampuan pengelola BUMDes yang harus cermat dalam membaca kebutuhan pasar palawija.

Endro mencontohkan khusus produk palawija kedelai di Gunungkidul menjadi salah satu peluang besar bagi petani dan BUMDes. Pengamatan dilakukan Penabulu di empat lokasi sentra perusahaan tahu di Desa Kepek Wonosari. Para pengusaha terkendala keterbatasan mendapatkan kedelai lokal bahan baku terbaik untuk memproduksi tahu. Karena adanya penurunan produksi pertanian kedelai lokal, para mengusaha harus bergantung kedelai impor dari Amerika dan harus didapatkan dari luar DIY.

“Tentu kenyataan tersebut menjadi peluang besar untuk BUMDes dan petani palawija untuk kembali giat memproduksi tanaman kedelai. Terlebih setiap perusahaan rata-rata membutuhkan bahan baku kedelai empat kuintal per hari untuk kebutuhan tahu seluruh pasar di Gunungkidul,” tutur Endro, menekankan perlunya analisa perencanaan bisnis yang kuat agar BUMDes tidak sekedar dibentuk tapi mati muda.

Sementara itu, mewakili kelompok sadar wisata setempat mendukung rencana pembentukan BUMDes Jepitu. Selama ini memang sejumlah lokasi tempat wisata telah dikelola secara swadaya. Namun demikian dengan adanya BUMDes nanti akan lebih memperkuat legalitas usaha pariwisata.

PJ Sekretaris Desa Sukaja menyatakan meskipun kehadiran kelompok perempuan dalam sosialisasi BUMDes kemarin masih sedikit, tetapi Pemerintah Desa Jepitu akan terus mengoptimalkan sosialisasi. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dukuh, tokoh masyarakat, Ketua RT, LPMD, dan kelompok pemuda, rencana BUM Desa perlu sampai kepada masyarakat Jepitu lebih luas.

Sukaja mengaku usaha peternakan sebagai daya dukung usaha pertanian masyarakat juga mulai banyak masukan. BUMDes diharapkan dapat mengucurkan program ternak komunal kelompok sapi selain sektor pariwisata. Hasilnya pengelolaan ternak selanjutnya dapat dinikmati tidak hanya pemasukan pendapatan bagi BUMDes ke pendapatan asli desa, tetapi juga kelompok tani penerima manfaat. Tentu hal ini perlu pendampingan intens usaha agar disiplin pemeliharaan dan terhindarkan dari kerugian.

Sukaja menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPD untuk penentuan jenis usaha yang akan dibidik BUMDes dan membentuk tim penyusun pengurus atau pengelolanya. “Dalam pekan-pekan depan kami targetkan sudah Musdes pertama agar ini bisa berjalan cepat. Target kami tahun ini BUMDes sudah bisa mulai beroperasi,” pungkasnya. (ETG)

Pinjaman Datang, Warga Giripanggung Girang 

Ratusan warga masyarakat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY, tersenyum lebar. Setelah merayakan suka cita hari Idul Fitri, langsung mendapat gelontoran bantuan modal usaha pemerintah untuk memacu usaha perekonomian keluarga. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekar Sari, Kecamatan Tepus Gunungkidul, mengucurkan pinjaman modal bagi pelaku usaha ekonomi produktif sebesar Rp513,5 juta. Warga tampak sumringah menyambut hari pencairan pinjaman modal usaha dipusatkan di Balai Desa Guripanggung, Tepus pada Jumat (6/7) kemarin.

“Alhamdulillah. Bagi kami orang desa, pinjaman sudah termasuk berkah rezeki yang kami syukuri,” kata War, salah satu warga penerima manfaat pinjaman.

War mengaku pinjaman yang diterima sebesar Rp4 juta dari pengajuan Rp5 juta cukup membantu mewujudkan rencana usaha ternak kambing. Pinjaman tersebut akan digunakan membeli beberapa ekor kambing dan ayam serta biaya pemeliharaan agar dapat menopang penghasilan suami dari bertani dan kadang merangkap buruh bangunan.

“Apalagi ini ‘kan tahun ajaran pelajaran baru bagi anak-anak. Kami lagi butuh biaya besar untuk mempertahankan usaha dan biaya melanjutkan sekolah anak,” ujar penerima lain saat ditemui disela antrean pencairan.

Memelihara ternak, bagi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul memang menjadi salah satu rumus dalam membangun benteng ekonomi keluarga. Kendati perhitungan usaha terbilang cukup rumit, ternak seperti sapi dan kambing menjadi salah satu bentuk lain dari menabung. Pakan ternak bisa didapatkan sembari aktitivas bertani, sapi atau kambing sewaktu-waktu bisa dijual untuk mengejar kebutuhan mendesak. “Tapi kalau musim kemarau seperti ini pakan sudah mulai sulit,” ujarnya.

Senada diungkapkan penerima pinjaman yang lain, bernama Yem. Jelang lebaran lalu, seekor sapi peliharaan ibu tiga anak ini sudah dijual dan mendapatkan keuntungan. Hasil penjualan tidak semua dinikmati tetapi dibelikan anakan yang ukurannya lebih kecil. Adapun sisanya bisa untuk merayakan lebaran bersama keluarga.

“Tinggal seekor pedet (anak sapi) dan mau tambah dua ekor anakan kambing lagi agar hari kurban nanti bisa jual dan dapat untung lagi,” ungkapnya.

Ketua UPK Merak Sari Tepus Gunungkidul Dwi Asnuri menjelaskan program pinjaman usaha bagi warga Desa Giripanggung seperti halnya seluruh UPK Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Akses modal pinjaman usaha juga menyasar desa-desa yang lain dalam satu kecamatan untuk tujuan mempermudah akses modal usaha dan mendorong usaha masyarakat dapat tumbuh serta berjalan pesat.

Menurut Dwi sistem pengembalian dilakukan setiap bulan dan diberlakukan adanya pengembalian bagi kelompok yang tertib dan disiplin sampai seluruh pinjaman lunas. Ia menyatakan program ini melalui proses verifikasi usaha dan analisis petugas sebelum diputuskan untuk realisasi tahap pencairan. Khusus untuk penerima manfaat program UPK Tepus ini sebanyak Rp513,5 juta nilai pinjaman digelontorkan untuk masyarakat berbagai bidang usaha, dari pertanian, peternakan, perdagangan warung kelontong, pedagang bakso soto, usaha rias, olahan makanan, perajin tempe, dan ragam usaha lainnya.   

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Giripanggung Suyadi menyatakan usaha pertanian warganya memang mayoritas dipadukan dengan usaha peternakan. Hal itu sudah menjadi pola hidup masyarakat petani tradisional yang sampai sekarang masih berjalan di desanya. Limbah dari panen hasil produksi pertanian warga petani merupakan stok pakan bagi ternak peliharaan. Suyadi mengistilahkan 90 persen warga petani di desanya tidak hanya panen hasil palawija saja tetapi limbahnya jadi panen untuk pakan ternak. Inilah yang membuat biaya pemeliharaan sapi atau kambing di Gunungkidul lebih terjangkau.

Pada kesempatan membuka kegiatan pencairan pinjaman warga kemarin, Suyadi berpesan agar warga penerima bantuan berhati-hati dalam mengelola uang yang diterima. Ia mengingatkan uang yang diterima dari UPK Mekar Sari bukanlah pemberian secara cuma-cuma, melainkan pinjaman usaha atau utangan. Suyadi menambahkan modal usaha tidak dikelola dengan baik untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif hanya akan membawa musibah bagi peronomian keluarga.

Pria yang tengah fokus merancang badan usaha desa Giripanggung menambahkan, budaya konsumtif, seperti berhutang untuk keperluan membeli kebutuhan yang tidak produktif harus dijauhi warga desa. Terlebih, kata Suyadi, saat ini era teknologi gadget sudah merambah desa hendaknya mempertimbangkan ulang dan tetap fokus pinjaman untuk menguatan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, keseriusan pemerintah desa mendukung warga untuk meningkatkan aktivitas pertaniannya disinggung Suyadi. Salah satunya, rencana membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan penyediaan alat pertanian seperti traktor. Melalui BUMDes yang kepengurusannya akan dibentuk dan bekerja sama dengan kelompok tani (Poktan) dusun-dusun di Desa Giripanggung, masyarakat dapat menggunakan traktor untuk meningkatkan produksi pertanian. Suyadi mengaku selama ini warga petani Giripanggung setiap memerlukan alat bajak harus mendatangkan dari luar Gunungkidul. seperti Klaten dengan sewa Rp800ribu per hari untuk luas lahan 4,000 meter. Harapannya, setelah terbentuknya BUMDes dapat menjawab kebutuhan produksi tanam bagi petani yang lebih mudah dan murah.

“Ini komitmen desa untuk menjawab kebutuhan warga petani, karena memang 90 persen warga desa Giripanggung adalah petani,” ujar Suyadi.

Tim Desa Lestari sebagai mitra pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Giripanggung turut menyaksikan langsung mencairan pinjaman modal usaha dari UPK senilai Rp513,5 juta tersebut. Endro Guntoro salah satu tim dari Desa Lestari, menilai ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program penguatan modal usaha rakyat ini. Pertama, pemahaman bersama yakni program permodal usaha digelontorkan pemerintah adalah pinjaman, yang secara otomatis merubah derajat ekonomi warga masyarakat. Dari semula (mungkin-red) menjalankan usaha tanpa memiliki hutang atau pinjaman, menjadi berstatus mempunyai utang atau pinjaman.

“Hendaklah ini perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah desa dan UPK sendiri untuk tidak sekadar melakukan pengawasan ketertiban administrasi dan teknis pembayaran, tetapi turut terlibat memperkuat ketrampilan tata manajemen keluarga petani melalui pendampingan yang lebih efektif,” katanya.

Kedua, resiko yang disebabkan dari program pinjaman pemerintah. Hendaknya resiko ini mulai ikut dipikirkan secara bersama termasuk pemerintah. Endro menyebut resiko dimaksud tidak hanya menyangkut kemungkinan terjadi kemacetan dalam sistem pembayaran angsuran setiap bulan bagi warga petani, tetapi keterlibatan menangani resiko yang timbul dari sebab program yang dibuat, salah satunya pembangun mentalitas warga masyarakat dalam melawan budaya konsumtif ditengah gempuran teknologi baru dan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru. Ketiga, mengukur pencapaian tingkat berkembangnya usaha-usaha masyarakat yang menerima manfaat program pemerintah.

Endro mengharapkan, program UPK dari sumber sisa-sisa aset program PNPM yang sudah dihentikan pemerintah ini dapat melaksanakan ketiga hal penting tersebut, sehingga program tidak sekadar melatih ketrampilan rakyat berhutang dalam membangun usaha.

“Pendampingan usaha bagi kelompok dan pelaku usaha mandiri desa perlu dilakukan baik desa, pemerintah, khususnya UPK sendiri,” pungkasnya. (HHW)

Lawan Rentenir, Desa Panggungharjo Bentuk Bank Pancasila

Maraknya usaha pribadi atau kelompok melipatgandakan uang melalui modus pinjaman uang untuk masyarakat desa menjadi perangkap menuju kemiskinan. Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul memiliki kebijakan melawan rentenir. Kebijakan tersebut layak diapresiasi sebagai bentuk kehadiran desa menjawab persoalan nyata rakyat miskin desa.

Program kebijakan melawan rentenir Desa Panggungharjo ini sudah berjalan melalui pembetukan lembaga baru desa bernama Bank Pancasila. Adanya Bank Pancasila secara khusus menjadi implementasi dan perwujudan nilai keadilan sosial bagi masyarakat yang dipimpin.  

“Program Bank Pancasila kami ini secara khusus hadir untuk menjawab persoalan nyata masyarakat yang menjadi korban jerat rentenir. Desa harus bisa berbuat atas persoalan itu,” kata , Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi disela mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (8/6) lalu.

Menurutnya, Bank Pancasila berperan penting menyelamatkan perekonomian keluarga yang tercengkeram pihak rentenir dengan tiga skema. Pertama, aspek hukum, dimana desa menjadi backup perlindungan dan jalan keluar bagi korban rentenir, baik menghadapi persoalan pidana, perdata maupun sampai penyelesaian dengan cara adat dan musyawarah. Kedua, pengalihan, yakni desa mengambil alih beban hutang ke pihak rentenir dengan negosiasi ulang guna mendapatkan perhitungan secara wajar. Ketiga, pembinaan manajemen ekonomi keluarga, yakni desa turun tangan dalam pendampingan ekonomi keluarga para korban seperti melatih tata kelola perekonomian dan keuangan keluarga.

Wahyudi mengatakan Bank Pancasila di Desa Panggungharjo saat ini tengah melayani warganya sebanyak 40 kepala keluarga (KK) yang terjerat hutang pihak rentenir dengan nilai pinjaman yang variatif. Kondisi modal usaha 40 KK tersebut cukup beragam. Rata-rata aset kekayaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. Usaha produktif yang menjadi andalan sumber kehidupan pun sudah terpuruk.

“Spirit dari program ini yang akan kami bagikan ke desa lain supaya lebih banyak desa yang mampu mengatasi masalah yang sama,” ujar Wahyudi.

Tidak hanya Bank Pancasila, Wahyudi juga memaparkan strategi penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan mengedepankan gerakan anti korupsi. Menurutnya penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih niscaya tidak akan dapat terwujud jika diawali dari proses politik yang kotor. Salah satunya proses demokrasi dalam pemilihan kades harus dijaga kualitasnya. Wahyudi mengingatkan permainan kotor membeli suara pemilih bagi calon kades yang terpilih dapat dipastikan tidak akan mampu membawa perubahan mewujudkan desa sebagai makmur dan sejahtera.

Demikian pula dengan janji politik memberi sesuatu pada pemilih yang tidak masuk hanya akan menjadi jurang yang dalam keterpurukan desa ditengah menjadi garda depan perwujudan pembangunan. Wahyudi membagi pengalaman dirinya memenangkan Pilkades Panggungharjo 2012 silam dengan biaya politik kurang dari Rp80 juta. Menurutnya, tidak ada sepeserpun uang yang keluar untuk membeli suara pemilih. Biaya politik diperuntukkan Wahyudi membiayai kebutuhan konsolidasi, sosialisasi, dan publikasi. 

Ia mengajak seluruh masyarakat desa yang hendak menyelenggarakan pilkades harus cerdas menentukan pilihannya dengan mengabaikan cara kotor permainan uang, tetapi adu program dengan kemampuan dan strategi pencapaian. Wahyudi berpesan penghasilan tetap dan tambahan untuk Kades harus menjadi pertimbangan matang warga masyarakat untuk menemukan pemimpin desa yang bersih. Dirinya mengingatkan, seperti Desa Panggungharjo saja dalam sebulan kades hanya mendapatkan Rp3,5 juta, tidak lebih.

“Esensinya permainan uang harus ditolak warga. Harus berani menolak tawaran uang atau barang. Kalau menang karena menghabiskan biaya besar sampai ratusan juta bahkan miliaran, tentu itu sudah tidak masuk akal. Justru dimungkinkan setelah memimpin bisa hanya main-main anggaran desa,” kata Wahyudi.

FGD oleh jejaring Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) diselenggarakan di Desa Panggungharjo, Sewon Bantul, DIY dengan mengusung tema “Menelisik Terobosan Desa Panggungharjo: Politik Bersih, Good Governance, dan Dorongan Pemdes pada Peningkatan Keberdayaan Warga”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan desa, LSM, perguruan tinggi, kementeria dan lembaga pemerintah.

Selain Wahyudi selaku Kepada Desa Panggungharjo, turut pula hadir Direktur Pelayanan Sosial Dasar Hanibal Hamidi, Ditjen PPMD Kemendesa dan PDTT A. Bahruddin sebagai narasumber.

Masing-masing narasumber mengupas strategi dan taktik pemenangkan pemilihan kades tanpa politik uang, pengenalan terobosan pemerintah desa terkait jaring pengaman sosial warga dan dukungan sektor finansial bagi warga desa, dan elaborasi kebutuhan dukungan dari Kemendesa untuk Panggungharjo. (ETG)

Perkuat Layanan dan Usaha Desa, Lima Desa Gunungkidul Ingin Seriusi SID

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi pintu masuk layanan berbagai data dan informasi desa, membawa pengaruh kuat jalannya pemerintahan yang transparan dan partisipastif ditengah gencarnya pembangunan desa. Setidaknya ada lima desa di Kabupaten Gunungkidul, DIY yang menyatakan berminat mengarap program SID secara lebih serius untuk mewujudkan layanan data informasi masyarakat secara online.

Lima desa berada di wilayah Kecamatan Semanu tersebut antara lain Semanu, Ngeposari, Dadapayu, Candirejo, dan satu desa yang memiliki dusun terbanyak yakni Pacarejo. Kelimanya memiliki potensi sumber daya yang cukup beragam dan potensial untuk dikembangkan lagi.

Kepala Desa Ngeposari Ciptadi menyampaikan kepada Desa Lestari bahwa potensi desa yang dipimpin sebenarnya dapat mendorong semakin hidupnya gerak perekonomian desa. Potensi desa tersebut adalah sumber daya alam gua di bawah kawasan karst perut bumi. Terdapat tiga gua yang cukup memungkinkan untuk didorong sebagai paket alternatif pariwisata desa. Ketiga gua yang memungkinkan untuk daya tarik wisata minat khusus susur gua dengan jarak tempuh 80 menit dan terintegrasi yakni Gua Jamprong, Gua Gesing, dan Gua Sinden.

“Sengaja kami belum launching produk wisata gua itu sebelum semuanya siap. Termasuk SID itu harus siap. Selain itu, kami butuh mitra untuk menggarap BUMDes dan SID supaya ke depan ada integrasi,” kata Ciptadi di ruang kerja (05/05).

Menurutnya SID memiliki andil besar bukan hanya sebagai layanan data dokumentasi desa, tetapi juga menjadi media desa yang bisa efektif digunakan jalur pemasaran dan promosi produk desa. “Kami minat menggarap SID ini agar lebih baik lagi,” katanya.

Desa Ngeposari yang terbagi menjadi 19 dusun sedang menggagas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rencananya BUMDes akan fokus pada empat unit layanan usaha yaitu pengelolaan pasar desa, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan simpan pinjam modal usaha.

Desa Ngeposari menjadi satu-satunya desa yang memiliki aplikasi arsip dan bekerja sama dengan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ARSI). Hal itu menjadikan desa berpenduduk 9.741 jiwa ini unik.  Tak heran jika beberapa desa lain sering menghubungi Ngeposari untuk mengurus arsip data dan kebutuhan surat.

Tak hanya itu, tata layanan desa dalam program nasional (Prona) sertifikasi tanah masyarakat kurun waktu dua tahun memberlakukan Desa Rp0,- mendapat kepercayaan Badan Pertanahan sebagai desa model percontohan. “Kami ingin bisa bermitra untuk SID ini,” ujar Ciptadi.

Kebutuhan untuk lebih serius mengelola SID juga disampaikan Sekretaris Desa Semanu Suhartanto saat ditemui di tempat terpisah. Pasokan informasi kegiatan dan pembangunan desa selama ini masih luput dari publikasi melalui SID. Pasalnya pelatihan selama ini baru menjawab cara input data data seperti profil dan data kependudukan. Menurut Suhartanto pelatihan belum menyasar aspek teknis pengelolaan website khususnya penulisan kegiatan yang baik. Selama ini pelatihan belum menjawab kendala yang ditemui desa, salah satunya penyajian tulisan yang struktur, menarik dan berkesinambungan.

“Kami perlu pelajari lebih banyak lagi tentang teknis penulisan agar penyampaian informasi lebih enak dibaca dan pasokan (tulisan) yang stabil. Kami harus belajar tentang jurnalistik,” ucap Suhartanto sembari memaparkan potensi desa yang terkenal dengan sebutan sego abang sayur lombok ijo pernah dipilih Presiden Jokowi makan siang dalam kunjungan dinas.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahaan Dadapayu selaku penjabat Sekretaris Desa Sutanto juga memaparkan perlunya SID terus dipelajari. Terlebih, pejabat desa di Desa Dadapayu yang semula mengampu pekerjaan tersebut meninggal dunia sehingga diperlukan pengganti dalam tata pengelolaannya. Ia menambahkan, meskipun saat ini baru berupaya pengadaan tower untuk kelancaran jaringan internet, hal itu tak mengurungkan niat desa untuk mengembangkan SID lebih baik lagi.

Salah satu kendala umum desa dalam pengembangan SID adalah tidak adanya keterampilan dasar jurnalistik. Hal ini juga diakui Sekretaris Desa Candirejo, Triyanto. Pada bincang-bincang di tempat terpisah, Triyanto menyatakan kesiapan pemerintah desa mefokuskan dua personil khusus pengelolaan SID. SID dari sisi layanan data akan lebih membuat efektif pelayanan desa sekaligus mempercepat agenda desa sampai kepada masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan Pemerintah Desa Pacarejo, pemanfaatan SID yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum maksimal. Maka, kelima desa di Semanu ini berharap ada pihak yang mengandeng dan melibatkan dalam program peningkatan tata kelola SID. (ETG)

Unit PAB BUMDes Bleberan: Kami Perlu Diperkuat Lagi

Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih teknologi BBM ke listrik pada tahun 2017 menyisakan pekerjaan berat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB) BUMDes Sejahtera harus banyak mengejar kesiapan, baik sumber daya manusia maupun tata manajamen layanan publik dan tata kelola distribusi air untuk menjaga kualitas layanan.

“Kami masih perlu banyak belajar. Masih perlu diperkuat lagi agar program optimalisasi sumber mata air nanti selesai, kami juga sudah siap lebih baik melayani air untuk warga,” kata Ketua Unit PAB Udi Waluyo pada diskusi dengan Tim Desa Lestari, Penabulu, usai mengikuti studi lapangan bersama UNY di sumber mata air Jambe, kawasan hutan negara Bleberan pada 8 Februari 2017.

Menurut Udi, ada beberapa yang harus dikejar unit PAB. Salah satunya sumber daya manusia yang harus lebih memadai. Udi menilai unit PAB saat ini baru memiliki tujuh orang pengelola kegiatan yang mencakup pekerjaan besar. Dari pencatatan penggunaan air setiap pelanggan, layanan pembayaran, tata manajemen, pelayanan sambungan baru, perawatan jaringan, hingga teknisi mesin.

“Kebutuhan yang paling mendesak untuk kami adalah penguatan aplikasi keuangan, agar tata administrasi kami semakin baik lagi. Kami harap Penabulu bisa menjadi mitra untuk itu (aplikasi keuangan),” pintanya kepada Penabulu.

Udi melihat selama ini tata kelola unit PAB masih cenderung dikerjakan dalam pembukuan manual. Adapun untuk penguatan personel unit PAB BUMDes dan perlu tidaknya penambahan personil yang kompeten, Udi menyerahkan sepenuhnya pada pengurus BUMDes Sejahtera Bleberan.

Meski begitu, lanjut Udi, kendati dikerjakan secara manual pengeloaan unit PAB sudah berjalan. Setiap tahun terjadi peningkatan keuntungan yang dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pihak sebagai bagian dari pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera bersama dua unit usaha lainnya, yakni unit pengelolaan wisata Air Terjun Sri Getuk dan unit Simpan Pinjam yang dapat diakses untuk modal usaha warga Bleberan.

Khusus untuk peningkatan hasil usaha dari unit PAB, tercatat menunjukkan laju peningkatan pendapatan yang signifikan sejak Udi memimpin. Pada akhir 2014, unit PAB baru dapat menyumbang pendapatan desa sebesar Rp49 juta. Sedangkan pada  2015 pendapatan keseluruhan mencapai Rp247 juta dengan tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 65 persen. Pada tahun tersebut, bagi hasil keuntungan yang diserahkan pihak desa melejit hingga Rp71 juta. Pada akhir 2016 lalu, tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 80 persen mendapatkan pendapatan Rp279 juta dan sebanyak Rp86 juta diserahkan sebagai pendapatan desa. Adapun kebutuhan paling besar produksi layanan air desa ini masih tersedot untuk belanja bahan bakar solar penggerak genset dan perawatan.

Secara khusus, Udi ingin menyelesaikan persoalan tunggakan di tingkat pelanggan yang masih terbilang tinggi. Pada 2015 terdapat tunggakan pelanggan sebesar Rp7 juta, sedangkan pada 2016 jumlah tunggakan pelanggan turut meningkat menjadi Rp22 juta.

Persoalan tersebut kini masih dicarikan solusi terbaik. Pasalnya, sejak berjalan, unit PAB belum pernah melakukan pemutusan sepihak bagi penunggak. Selama ini pengelola PAB tidak dapat menindak tegas dengan cara-cara pemutusan sambungan, mengingat ada banyak pertimbangan seperti sektor pemenuhan kebutuhan air sebagai usaha desa serta aspek pelayanan desa.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Bleberan Supraptono juga mengaku sedang melakukan pembahasan untuk pengambilan keputusan. Ia mengatakanada jalan keluar antara usaha desa dan layanan desa dalam pengelolaan air bersih. Pihaknya tengah mengkaji pola pendekatan bagi nama-nama warganya yang tercatat sebagai penunggak. Ketegasan menjadi penting untuk menyikapi persoalan ini agar tidak sampai mengganggu tata kelola layanan air itu sendiri.

Supraptono berencana akan melibatkan kepala dusun atau dukuh sebagai pionir pendekatan dan petugas tagih khusus penunggak. Ia mencontohkan sistem simpan pinjam usaha kelompok warga di Dusun Peron perlu menjadi pertimbangan, dimana setiap bulan nama-nama penunggak diumumkan secara terbuka.

“Hasilnya memang bagus dan lancar. Angka penunggaknya rendah. Tapi untuk diterapkan di PAB perlu dipertimbangkan lagi dan kesepakatan pengurus Bumdes. Tapi harus ditemukan solusi agar tunggakan ini terkejar,” pungkas Supraptono. (ETG)

Optimalisasi Mata Air Jambe Untuk Sumber Kehidupan

Mata air Jambe di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY, menjadi salah satu sumber air yang berpotensi mengatasi persoalan krisis air. Pemerintah Desa Bleberan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera, saat ini sedang berjuang mengoptimalkan sumber mata air yang berada di kawasan hutan negara sebagai sumber kehidupan. Optimalitasi mata air Jambe sebagai salah satu layanan air bersih Desa Bleberan ke depan akan didorong dapat mencakup masyarakat lebih luas.

Yayasan Penabulu menjadi mitra pihak yang dilibatkan Pemerintah Desa Bleberan mewujudkan program tersebut. Satu tahap telah diselesaikan pemerintah desa, yakni memprioritaskan program optimalisasi pengelolaan sumber mata air Jambe dengan menargetkan dapat beralihnya teknologi dari sistem penggunaan bahan bakar solar menjadi tenaga listrik. Adapun target waktu pekerjaan ini selesai pada tahun 2017.

Pemerintah Desa Bleberan dan BUMDes Sejahtera melakukan studi lapangan perdana yang dilaksanakan pada 8 Februari 2017 dengan menggandeng Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tahap ini meninjau keberadaan hulu mata air dan sistem kerja lokasi yang sudah dikelola Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB), bagian dari layanan usaha BUMDes Bleberan yang melayani kebutuhan air 600 pelanggan warga masyarakat Bleberan. Selain melihat kualitas air, stabilitas debit air menjadi fokus tim dari UNY dipimpin Dr. Ing. Satoto E. Nayono, M.Eng., M.Sc.

Satoto belum mendapat kesimpulan mendalam pada tinjauan lokasi pertama. Pasalnya memang perlu tahap yang panjang untuk melihat kapasitas dan debit air sumber Jambe. Pihaknya masih melihat sekitar sumber dan cara kerja distribusi.

“Tahap awal ini kami ingin melihat dulu sejauh mana kualitas air dan kapastias tangkapan airnya. Ini kami lakukan dengan beberapa cara baik pengamatan langsung sumber seperti kami lakukan hari ini juga mendengar keterangan masyarakat pengguna atau pelanggan sebagai pihak yang setiap hakri memanfaatkan,” kata Satoto kepada tim Desa Lestari, Penabulu.

Selanjutnya tim akan banyak mengkaji data awal untuk melanjutkan kunjungan tahap kedua yang memastikan kapasitas debit air sumber Jambe dalam setiap detiknya. Pada tahap studi lanjutan kedua, tim dari UNY baru menggunakan berbagai peralatan pendukung untuk mendapatkan akurasi debit air. Cara ini juga belum bisa dikatakan final karena memang harus dilakukan berulang-ulang pada kondisi musim yang berbeda.

“Debit air per detik pada musim penghujan tentu akan berbeda dengan debit air pada saat musim kemarau. Ini perlu diketahui agar membantu dalam tata kelola distribisi dan manajeman pengelolanya,” ujarnya.

Pada pengamatan pertama, Satoto menemukan jika debit sumber air Jambe diprediksi mencapai 16 liter per detik. Prediksi awal debit ini perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dilakukan upaya-upaya untuk menjaga debit, melihat urusan pelayanan penyediaan air tentu harus mengutamakan manajemen dan tata kelola distribusi air sampai ke pelanggan tetap stabil, sehingga kebutuhan air setiap hari terpenuhi.

Pada kunjungan pertama, Satoto mendapatkan kesimpulan awal bahwa air dari sumber mata air Jambe ini masih banyak yang terbuang sia-sia. Sumber yang potensial ini belum secara optimal ditampung dalam bak yang lebih besar. “Kelihatannya memang masih perlu bak penampungan tambahan agar air tidak hanya terbuang,” ujar Satoto.

Dari seluruh dusun yang ada di Desa Bleberan, semua dusun sudah menikmati sumber air. Adapun tiga dusun lain di luar layanan BUMDes Sejahtera lebih dulu inisiatif membuat kelompok pengguna air dari sumber ini. Kepala Desa Bleberan Supraptono mengakui jika selama ini fokus pelayanan air bersih warga desa baru terletak pada tata kelola manajemen pengelola, yang di dalamnya mencakup sistem pengaturan distribusi air dari hulu sampai diterima masyarakat harus tersedia setiap waktu dan setiap jam.

“Ini yang musti kami persiapkan kedepan nanti agar pasokan air setiap jam setiap hari bisa stabil,” kata Supraptono.

Menurutnya, Pemerintah Desa Bleberan perlu memastikan debit air sumber air Jambe untuk rencana alih teknologi BBM ke tenaga listrik dengan melibatkan ahli dari UNY, mengingat alih teknologi memerlukan biaya besar kepastian debit air harus diperoleh secara detail. Satu sisi, pihaknya harus mempersiapkan BUMDes Sejahtera agar tata manejemen dapat lebih baik lagi dalam pelayanan maupun pengelolaan.

Untuk mewujudkan cita-cita Desa Bleberan dan BUM Desa Sejahtera dalam mengoptimalkan sumber air Jambe sebagai sumber kehidupan, Pemerintah Desa Bleberan bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, Universitas Gajah Mada (UGM), serta Semaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office.

Kebutuhan 500 Juta Rupiah
Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih fungsi teknologi BBM ke tenaga listrik merupakan rencana lama BUMDes Sejahtera Bleberan. Badan Pengawas BUMDes Sejahtera Taufik Ari Wibowo menyatakan sudah pernah melakukan konsultasi awal dengan pihak PLN Wonosari perihal kebutuhan totol biaya alih teknologi tersebut.

Menurut Taufik, pihak PLN Wonosari telah memberikan gambaran taksiran kebutuhan alih fungsi sampai pemasangan memerlukan biaya kisaran Rp500 juta. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk mendirikan beberapa titik gardu listrik di sepanjang jalur sumber Jambe sebagai satu-satunya tenaga yang digunakan dalam distribusi air ke pelanggan.

“Ya sekitar Rp500 juta kebutuhan alih teknologi itu tapi detailnya masih perlu dibahas lagi dengan PLN,” pungkas Ketua Unit PAB BUM Desa Sejahtera Udi Waluyo.

Krisis air masih menjadi predikat yang melekat bagi Kabupaten Gunungkidul, DIY, sampai tahun 2017 ini. Tiap musim kemarau panjang tiba, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus menyediakan kebijakan pasokan air. Berdasarkan ata yang diperoleh tim Desa Lestari Penabulu, terdapat puluhan desa yang mengalami krisis air saat kemarau panjang. Puluhan desa tersebut berada di beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Girisubo, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, Ngawen, Rongkop, Purwosari. Daerah yang dilanda krisis air paling parah akibat kemarau panjang yakni Kecamatan Tepus. (ETG)

Gerakan Pembaharuan ala Saemaul Undong

Bagi kebanyakan negara berkembang munculnya sistem ekonomi kapital yang ditandai dengan penguasaan sumber daya nasional oleh negara maju kerap berbuah mengecewakan. Sering kali menempatkan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat di nomor dua setelah keuntungan yang lebih besar dinikmati pihak pemodal. Demikian sebaliknya, sistem komunisme tanpa kelas dinilai gagal membuahkan kekayaan.

Korea Selatan dengan semangat Saemaul Undong mengajak negara-negara Asia dan Afrika berani bangkit menciptakan cara-cara strategis melawan pola ekonomi kapitalis dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ajakan Korea Selatan bukan tanpa alasan. Sistem ekonomi kapitalis saat ini tengah menggerogoti perekonomian, seperti hadirnya perusahan raksasa Samsung yang menjerat Korea Selatan pada pola ekonomi kapitalisme. Beruntung, Korea Selatan cepat tanggap dengan menyiapkan regulasi guna membendung arus kapitalis.

Pada acara bertajuk 2016 International Saemaul Training Program for the Delegates from 8 Countries di Advanced Center for Korea Studies, Andong, Gyeongsangbuk-Do pada 28 November – 9 Desember 2016 lalu, Korea Selatan mengajak delapan negara penerima manfaat program Saemaul Undong berani menggagas adanya regulasi untuk membendung arus kuat kapitalisme dengan cara membentuk asosiasi kerjasama.

Co–Representative Of Korea Agriculture and Fishery Welfare Forum Joung Myoung Chae memantapkan kepada delapan negara berani melawan kapitalisasi ekonomi karena tidak mengenal adanya kerjasama. Kapitalisme dipandang sekadar menghasilkan persaingan ketat yang akhirnya membuahkan peperangan. Demikian dengan pola komunisme, mendasarkan pada pembagian semua secara merata yang banyak menciptakan kemiskinan.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Saemaul Globalization Foundation (SGF), Gyeongsangbuk-Do, Kyungwoon University Saemaul Academy dengan delapan negara yaitu Indonesia, Vietnam, Kamboja, Iran, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Guatemala, Laos, dan Kirgiztan, menyakinkan, asosiasi kerjasama seperti telah dilakukan Korea membangkitkan keberadaan desa dan negara.

Joung menyatakan asosiasi kerjasama mendorong tidak memberi tempat bagi pihak yang bertujuan kaya sendiri, tetapi kaya secara bersama. Asosiasi didirikan dalam wujud usaha yang dimiliki bersama atau orang banyak. Cara ini juga telah dipraktikkan Inggris dan Jerman yang lebih dikenal dengan istilah cooperativism, yakni menitikberatkan pada ekonomi sosial masyarakat yang utama harus dilindungi.

Penerapan asosiasi kerja sama di Korea Selatan ditandai dengan banyak berdirinya usaha oleh lima orang atau lebih. Hanya dalam kurun waktu empat tahun terakhir asosiasi kerja sama banyak berdiri. Saat ini ada 10 ribu usaha bersama. Inilah yang Joung sebut sebagai spirit Saemaul Undong yang menitikberatkan kerjasama, gotong royong dan semangat kuat untuk bertahan. Apabila sektor produk makanan saja telah dikuasi pihak lain, gejala penjajahan akan terus merambah sektor lain dalam suatu negara.

Kiat melawan sistem ekonomi kapilatalis juga disinggung Direktur National Characters Studies Ho Choi-Sang sebagai narasumber. Ia mengakui Korea Seatan maju karena kapitalisme namun lambat laun regulasi dibangun untuk melindungi pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

Selain pentingnya regulasi asosiasi kerjasama Ho yang berpengalaman sebagai peneliti mental rakyat Korea Selatan selama 42 tahun, Ho menyatakan faktor kebiasaan keseharian amat menentukan masa depan masyarakat hendak kaya atau miskin. Ia memparkan penelitiannya bahwa setiap orang bisa kaya atau miskin dapat diamati dari kebiasaan keseharian. Mental sukarelawan perlu ditumbuhkan sebagai gerakan bersama dalam setiap negara. Unuk itulah faktor keberhasilan negara menjadi dapat maju dan kaya utamanya pemimpin negara dan kepala desa harus memiliki mental suka relawan kepada masyarakatnya.

Ho menyatakan mental pemimpin cukup menentukan negara bisa kaya. Hendaknya pemimpin yang baik dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja keras, giat dan bersemangat. Jika negara gagal menemukan pemimpin sukarelawan, bekerja keras, giat dan bersemangat, tujuan mencapai kekayaan pastinya akan gagal pula.

Ia mengajak menengok beberapa negara menganut paham komunisme yang tidak menjadikan negara dan masyarakatnya kaya. Ho mencontohkan Rusia dan Korea Utara pada era 1975, Laos, Kamboja, Myanmar, termasuk Filipina 40 tahun silam diamana kekayaannya melebihi Korea Selatan. Tetapi, kini Korea Selatan sepuluh kali lipat lebih kaya dari Filipina.

Sebaliknya, Malaysia menemukan pemimpin yang baik dan mampu menempati peringkat 16 dunia negara kaya karena berteman Singapura. Ho menyebut dua negara tersebut sejak 1982 termasuk mengaplikasikan Saemaul Undong Korea Selatan. Ia berharap negara seperti Indonesia juga dapat menemukan pemimpin yang mempunyai tujuan memajukan masyarakat dan negaranya. Pemimpin Indonesia harus mampu membuat rakyatnya bekerja keras.

Ho mengakui jika musim atau cuaca membawa pengaruh. Cuaca panas dapat berdampak produksi rendah. Korea Selatan sendiri kondisi alamnya buruk tetapi mendorong orang tertarik melakukan penelitian. Maka solusi ditemukan, para petani membuat koperasi agar bisa mengontrol pasokan barang dan permintaan.

Dari pertemuan yang menghadirkan delapan negara penerima manfaat program Saemaul Undong, Korea Selatan berharap peserta kembali turun ke desa dan mulai membantu rakyat menemukan sosok pemimpin yang dapat mengubah mental dan sikap bekerja, punya visi yang kuat menentukan arah pembangunan desanya. Korea Selatan berkomitmen negara mitra program dapat memiliki instruktur lebih banyak dapat menerapkan semangat Saemaul Undong di mana saja. Masyarakat yang mendapat edukasi Saemaul Undong hendaknya merubah sikap menjadi sukarela, dan bekerja untuk masyarakat.

Pada acara tersebut juga turut hadir relawan dari Myanmar, Kim Youngmo, untuk berbagi pengalaman ketika dirinya berada di Pulau Sulawesi. Ia menawarkan ada enam solusi untuk memajukan bidang pertanian di Sulawesi meliputi pemilihan bibit yang bagus, pembuatan pola pertanian terasiring, pengembangan tanaman obat, peremajaan, alat pertanian, pola tunda jual. Terakhir, membangun asosiasi kerjasama yang belum banyak diyakini dapat semakin mendekatkan kesejahteraan masyarakat. (ETG)

Warga Khawatirkan Anak-anak Akses ‘Film Ketoprak’ saat Balai Desa Sepi

Jarum pendek jam dinding di Balai Desa telah melewati angka tiga. Sejumlah perangkat desa mulai mengemasi barang-barang yang ada di atas meja kerja. Semula tampak berantakan menjadi rapi kembali. Satu per satu mereka meninggalkan kantor desa setelah sejak pagi membuka pelayanan masyarakat desa. Tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu pemandangan Kantor Desa berubah menjadi sepi.

Rupanya sore itu Balai Desa gagal menyajikan pemandangan lengang. Kantor pemerintah desa kembali ramai dengan kehadiran anak-anak SD dan SMP. Masing-masing nampak menggenggam gawai untuk mengintip berbagai sisi dunia.

Itulah pemandangan sore hari di Kantor Balai Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi kekuatan pemerintah desa agar dapat memberikan jaringan layanan internet gratis untuk warganya. Satu teknologi yang sudah cukup lama dinantikan hadir ditengah masyarakat desa akhirnya menjadi kenyataan. Layanan teknologi wireless memudahkan semua orang mengakses internet dengan cepat dengan mengaktifkan WiFi yang tersedia di masing-masing gawai. Layanan jaringan internet desa semakin mendekatkan masyarakat desa dengan dunia maya. Era UU Desa menjadi prasasti perjumpaan awal warga desa dengan ragam produk media sosial. Magnet bagi untuk anak-anak dan remaja. Tak terkecuali, anak  muda pada setiap malam. Desa kini lebih hidup.

“Program seperti ini sangat memberikan manfaat bagi kami,” kata Angga, salah satu remaja dari Dusun Wareng tengah menikmati layanan jaringan internet desa, akhir pekan lalu.

Remaja tercatat pelajar kelas 7 SMP mengatakan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan para pelajar. Ia sendiri mengaku datang ke Balai Desa Kepek untuk kepentingan mengakses beberapa ragam soal dan materi pelajaran. “Cari soal pelajaran,” jawab Angga singkat sembari cepat-cepat menutup situs yang baru saja di kunjungi.

Dua teman Angga tidak cepat-cepat menutup situs baru yang tengah diakses. Mereka nampak lebih riang dan cuek dibanding Angga yang terkesan lebih gugup dan cepat-cepat menutup situs yang dibukanya. Terlebih suara lumayan keras bak kendaraan keluar dari ponsel buatan Tiongkok yang menandakan mereka sedang berkutat dengan situs game online.

“Kami senang program desa jangan hanya menyasar kebutuhan orang tua saja. Tapi juga mengakomodir kepentingan anak-anak dan remaja akan jaringan internet seperti ini,” ungkap seorang remaja lain. Menurutnya, Desa Kepek perlu menambah lagi fasilitas pendukung seperti stop kontak peralatan listrik untuk layanan pengunjung bisa mengisi ulang daya baterai gawai.

Perangkat Desa Kepek mengakui sejak desa semakin lengkap dengan fasilitasi WiFi untuk masyarakat umum, Kantor Desa tak sepi lagi. Kantor Desa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. “Gerbang pagar balai dulu kalau sore dan malam kami tutup. Tapi tampaknya anak-anak tetap bisa melompat masuk untuk mengakses internet. Akhirnya mereka ditolerir dari pada anak-anak malah bisa terjatuh,” ungkap salah satu Kepala Dusun.

Hanya beberapa perangkat dilanda ragam perasaan berbeda. Dari penasaran, gundah gulana, galau ditambah waswas yang teramat sangat. Mereka khawatir anak-anak membuka situs yang tidak pantas untuk dikunjungi melalui kemudahan layanan internet desa ini

“Kami ingin tahu mereka (anak-anak) mengakses apa saja. Kami khawatir mereka nonton situs-situs film ‘ketoprak’ (red.istilah pornografi bagi warga Desa Kepek) yang malah merusak mental. Tapi nyatanya kami kesulitan mengontrol karena mereka lebih terampil dari pada kami,” ujar seorang perangkat desa lain usai mengikuti acara pelatihan tata perencanaan kebijakan desa yang difasilitasi Java Learning Center (Javlec) dan Yayasan Penabulu.

Harjono, salah satu warga Kepek hanya bisa berharap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serius memantau berbagai situs dunia maya yang dapat membahayakan rusaknya moralitas anak-anak. Situs  porno menampilkan gambar atau video atau diistilahkan ‘ketoprak saru’ oleh orang desa hendaklah selalu terpantau dan cepat diatasi pemerintah dengan kebijakan pemblokiran. Kebijakan pemerintah memblokir situs porno pada dunia maya menjadi kerinduan warga Desa Kepek.

Rupanya kekhawatiran orang tua menyikapi fenomena internet masuk desa tidak hanya terjadi di Desa Kepek. Desa lain seperti Desa Balong di Kecamatan Girisubo dan beberapa desa lainnya juga merasa was-was. “Tapi kalau WiFi di Desa kami matikan, datang protes dari anak-anak muda. Kami serba salah,” ujar Puji, pamong di salah satu desa di Kecamatan Wonosari.

Harus Bijak Sikapi Internet Masuk Desa

Menyikapi kekhawatiran tersebut, Koordinator Program Desa Lestari dari Yayasan Penabulu Budi Susilo mengatakan harus ada respon pemerintah desa dan masyarakat. Teknologi internet yang semakin mudah diakses sebagai kebutuhan memang memiliki dua sisi wajah. Wajah menggembirakan karena membawa manfaat positif sekaligus wajah menyedihkan karena rentan disalahgunakan untuk mengakses hal-hal tidak layak serta merusak moralitas.

Budi mengingatkan ada baiknya memang pemerintah desa bijak menyikapi kenyataan tersebut. Pembatasan jam untuk layanan jaringan  internet dapat menjakdi salah satu solusi bagi pemerintah desa. Ia mencontohkan, layanan WiFi di desa hanya dapat digunakan sampai dengan pukul 17.00 WIB agar sisi lain program Jam Belajar Masyarakat (JBM) tetap dapat berjalan efektif.

“Misal layanan internet hanya bisa digunakan pada jam-jam desa ramai orang. Maka otomatis mereka yang akan nekat mengakses situs saru sudah dengan sendirinya malu. Itu salah satu contoh kebijakan desa. Tentu desa akan lebih memiliki lain yang sejenis,” pungkas Budi. (ETG)

Desa Balong Coba Kembangkan Minat Baca

Pemerintah Desa Balong, Girisubo, Gunungkidul, memiliki cita-cita menumbuhkan masyarakat pada minat baca buku. Kemajuan teknologi dan mudahya mendapat akses internet melalui perangkat canggih atau gawai yang merambah desa menjadi tantangan tersendiri mewujudkan harapan besar tersebut.

Pertemuan Yayasan Penabulu dengan pengelola perpustakaan Desa Balong pada Kamis (17/11) menginventarisasi persoalan rendahnya minat baca masyarakat pada dunia kepuskataan. “Kami memiliki hambatan menumbuhkan minat baca buku ditengah menjamurnya gadget seperti sekarang. Layanan perpusatakaan desa semakin jauh dari anak muda,” kata Wardi, staf desa pengelola perpustakaan.

Ia menambahkan, gadget yang memudahkan orang menikmati internet dan layanan Youtube mendorong cara-cara instan semakin menjadi kebiasaan. Terlebih, desa dituntut adanya fasilitas jaringan internet menambah pekerjaan menumbuhkan minat baca serasa semakin berat. “Merasa tinggal klik saja. Padahal membaca buku lebih memberi pengetahuan mendalam,” ujarnya.

Akan tetapi pekerjaan rumah yang berat itu bukan hanya dibiarkan. Pemerintah Desa Balong tak henti-henti menggencarkan informasi kepada masyarakat luas akan pentingnya membaca buku. Meskipun dua tahun sejak digagas perpustakaan desa masih terbilang sepi kunjungan pelayanan pustaka yang tiap hari. Buka bersamaan dengan pelayanan pemerintah desa.

Perpustakaan Desa Balong digagas setelah mendapat program BKAD DIY pada tahun 2014 lalu. Desa dipimpin Kepala Desa Suwardiyanto. memperoleh bantuan sebanyak 600 buku, rak buku dan perangkat komputer. Desa yang berada di sisi utara Samudera Hindia berencana akan lebih mempersiapkan sistem tata kelola yang menarik masyarakat menumbuhkan minat baca setelah pembangunan kantor desa baru selesai.

“Tapi menunggu semuanya siap sekarang pelayanan tetap jalan,” ucap Wardi yang secara rutin melaporkan progres perpustakaan desa yang belum memuaskan itu.

Sekretaris Desa Purwanto membenarkan rendahnya minat baca masyarakat Balong. Tetapi dia optimis setelah ada penataan kantor desa nanti perpustakaan akan menjadi salah satu gerakan desa yang diprioritaskan. Purwanto berusaha jika tidak ada perubahan rencana desain kantor baru, perpustakaan desa akan diberikan ruangan khusus yang lebih memadai dan nyaman untuk anak muda.

Menurut Purwanto, ketersediaan koleksi buku perpustakaan sebenarnya turut menentukan ketertarikan masyarakat mengakses buku. Saat ini desa belum bisa mengolakasikan anggaran untuk  menambah koleksi buku agar lebih lengkap beragam.

“Novel sastra dan cerita atau buku kiat-kiat wirausaha kayaknya malah bisa mengundang perhatian anak muda. Kita akan coba nanti setelah kantor baru,” ungkap Purwanto yang belum genap enam bulan menjabat Sekretaris Desa.

Beberapa buku nampak tertata rapi di ruangan perpustakaan desa yang masih menyatu dengan ruang kerja perangkat desa. Sayangnya, tempat baca bagi pengunjung belum memadai karena menyatu di ruang berukuran 4×4 meter. Perpustakaan Desa Balong menyediakan beberapa tema koleksi buku seperti ilmu politik, panduan dakwah islam, ragam bisnis usaha, buku tips budidaya tanaman dan peternakan, kiat menjadi Master of Ceremony (MC), Slank, pemikiran global Gus Dur, hingga panduan mengelola PAUD. (ETG)

Tirta Mas Siap Tampung Produk Kreatif Warga Bleberan

Sejak dirintis pada 2009, obyek wisata air terjun Sri Gethuk mengundang perhatian wisatawan. Air terjun dengan pesona alam nan asri ini menjanjikan keindahan tersendiri salah satu wisata pedesaan di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Sejalan dengan pengunjung dari luar daerah maupun negara tetangga yang setiap hari berdatangan, obyek wisata desa ini membawa denyut perekonomian bagi warga masyarakat sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran, seperti pemasaran wisata, pemandu, operator perahu, keamanan, penataan parkir, penyediaan kuliner, sampai dengan urusan belakang meja administrasi dan manajemen yang kesemuanya terwadahi oleh satu unit dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bleberan.

Masyarakat meyakini jantung perekonomian desa sektor pariwisata ini masih memiliki peluang lebih luas lagi untuk dikembangkan sebagai pilar pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat desa. Perlu lebih banyak lagi warga masyarakat Bleberan mau terlibat memperkuat Sri Gethuk.

Ketua Paguyuban Pedagang Tirta Emas Air Terjun Sri Gethuk Sudarto menyatakan sampai saat ini peluang “pasar” masih terbuka luas di Sri Gethuk namun belum dilirik warga Bleberan untuk membuka jaringan pemasaran produk industri kreatif. Dari 50 pedagang Sri Gethuk yang bergabung dalam paguyuban Tirta Mas selama ini, masih bergantung pada hasil kreativitas pasokan luar daerah.

“Kami dan teman-teman dari kelompok pedagang sangat membuka diri kalau ada produk dalam desa yang bisa menjadi icon Sri Gethuk. Kalau memang ada produk lokal kami justru senang,” katanya saat ditemui di warungnya yang berada di kawasan Sri Gethuk, belum lama ini.

Lebih lanjut, Sudarto mengatakan ada kebutuhan penting dalam pengembangan wisata Sri Gethuk. Salah satunya, belum adanya produk kerajinan maupun makanan olahan sebagai ciri khas dan identitas Sri Gethuk. Nama yang unik pada wisata air terjun Sri Gethuk kerap membuat pengunjung bertanya-tanya dan penasaran nama getuk, tidak lain makanan olahan tradisional berbahan singkong.

Selain itu, minimnya kemampuan berbahasa asing dari anggota paguyuban pedagang Tirta Mas menyebabkan tidak ada interaksi yang terbangun secara akrab oleh pedagang setiap menyambut pengunjung darii warga negara asing. “Memang sudah pernah ada pelatihan bahasa.  Tetapi, pesertanya terbatas dan kurang ada kelanjutannya,” tambah Sudarto.

Rentenir Mulai Gentayangan

Ramainya kunjungan wisata Sri Gethuk tidak hanya mendatangkan berkah bagi para pedagang oleh-oleh. Peluang itu sudah mulai mengundang banyaknya “pemodal gelap” rentenir yang masuk untuk menggandakan keuntungan melalui modus pinjaman modal.

Taromi, salah satu pedagang di Sri Gethuk membenarkan keresahan hadirnya rentenir dari beberapa daerah seperti Jogja, Bantul, Klaten, Solo maupun Gunungkidul sendiri. Tiap pinjam Rp500 ribu pengembalian angsurannya Rp170 ribu per sepuluh hari. “Tapi saya tidak berminat. Mending modal kecil tapi bebas dari hutang,” sambung Taromi usaha bermodal rejeki pemberian anaknya.

Para pedagang Sri Gethuk nampaknya kurang mengetahui  program Desa Bleberan dalam kebijakan permodalan usaha masyarakat kecil lebih aman dibanding bergantung rentenir. Desa yang dipimpin Supraptono sebenarnya memiliki unit simpan pinjam yang jauh lebih mudah terjangkau, baik syarat maupun bunganya. Unit simpan pinjam UEP SP salah satu unit Bumdes selain Unit Pariwisata dan unit Pengelolan Air Bersih. Unit ini tengah ditata ulang tata kelola menajamennya oleh beberapa tokoh desa setelah beberapa tahun stagnasi karena banyak nasabah mengalami macet kredit. Desa bahkan berkomitmen untuk menambah penyertaan modal agar unit simpan pinjam bisa lebih leluasa bergerak. (ETG)