Perubahan Iklim Ganggu Ketahanan Pangan Gunungkidul

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul sudah memasuki musim hujan sejak pertengahan bulan September yang lalu. Sebelumnya Gunungkidul mulai memasuki bulan kemarau pada Juni-Agustus namun ternyata masih sering mengalami hujan dengan intensitas sedang. Anomali cuaca ini seperti mengulangi fenomena iklim pada 2010 silam.

Tak seperti biasanya saat hujan pertama tiba, para petani berbondong-bondong pergi ke lahan tegalnya untuk menanam berbagai macam tanaman pangan. Para petani lahan kering yang biasanya dapat memanen singkong lalu diolah menjadi gaplek, tahun ini sebagian besar petani belum dapat memanennya lantaran hujan yang terus mengguyur. Jika nekat memanen, petani akan mengalami kerugian karena kualitas gaplek menjadi buruk sehingga harga jual rendah.

Berdasarkan pantauan tim Desa Lestari di Pasar Karang Ijo Kulon, Desa Ponjong, harga gaplek berkisar Rp1.000 – Rp1.300. Padahal tahun lalu mencapai harga Rp2.300 di tingkatan pedagang pasar atau tengkulak. Kondisi ini jelas merugikan petani lahan kering yang biasa menanam tumpangsari meliputi jagung, singkong, padi gogo dan palawija.

“Terpaksa kami panen dan jual sekarang meskipun harga rendah,” tutur Sarijo, seorang petani yang sedang menjual gapleknya di pasar.

Pada diskusi pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong di Balai Desa Ponjong akhir pekan lalu, Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPLP) Heru Prasetya menjelaskan cuaca tidak menentu yang terjadi dapat mengancam ketahanan pangan. Heru juga mengingatkan petani agar mewaspadainya dengan melestarikan tanaman pangan lokal non padi seperti uwi, gembili, talas dan pangan lokal lainnya. Tanaman pangan lokal selain padi ini terbukti mampu menyediakan keanekaragaman pangan yang sehat bagi keluarga dan masyarakat desa.

Cuaca yang tidak menentu juga dapat mengancam turunnya produktifitas padi karena berpotensi munculnya berbagai macam hama dan penyakit padi. ”Kami menghimbau agar para petani mengurangi penggunaan pupuk kimia terutama urea dan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik,” jelas Heru.

Heru menambahkan akibat perubahan iklim perlu adanya tindakan untuk mengurangi dampak tersebut diantaranya dengan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan upaya penyesuaian penerapan teknologi, proses produksi melalui pengembangan kelembagaan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengatur waktu tanam dan pergiliran tanaman, penggunaan varietas yang toleran terhadap cengkeraman biotik dan antibiotik, pengelolaan air dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan agensia hayati.

”Tindakan mitigasi merupakan upaya penambahan dan perbaikan penerapan teknologi seperti sistem budidaya yang ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya. (ES)

Wajib Pakai Aplikasi Siskeudes, yang Seharusnya Mudah jadi Merepotkan

Aplikasi keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa-desa di Indonesia mencari dan memanfaatkan aplikasi keuangan desa dari beraneka pengembang aplikasi (developer).

Pada akhir 2015 lalu, Kementerian Dalam Negeri sepakat dengan BPKP untuk menyosialisasikan aplikasi besutan BPKP, yang diberi label SIMDA sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA berubah nama menjadi Siskeudes dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Di DIY, Siskeudes mulai dipakai untuk menyusun APBDes dan perubahannya. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, fitur-fitur untuk pelaporan realisasi anggaran masih belum dapat dioperasikan.

Rupanya kejadian tersebut tidak hanya terjadi di DIY, namun juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Desa-desa di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe Selatan mendapat instruksi untuk menggunakan Siskeudes sebagai syarat pencairan Dana Desa. Instruksi ini hadir di tengah tahun anggaran ketika beberapa desa sudah menggunakan aplikasi produk developer swasta yang sudah diadakan jauh hari sebelum Siskeudes didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten.

“Selama ini kami pakai SIAP Desa untuk mencatat transaksi harian, bahkan perubahan APBDes sudah jadi. Tapi kata orang Kabupaten kalau tidak pakai Siskeudes laporan dan APBDes Perubahan tidak diterima. Padahal menu-menu untuk mencatat transaksi tidak bisa dipakai,” keluh Nursalim, Operator Desa Wowonga Jaya, Kabupaten Buton Utara.

Desa-desa di Sulawesi Tenggara berbeda dengan kebanyakan desa di Pulau Jawa. Ada banyak keterbatasan yang dihadapi untuk dapat mewujudkan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mandiri. Belum semua desa terpapar aliran listrik, jaringan telekomunikasi, bahkan masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan perangkat komputer.

Nursalim merupakan salah satu perangkat desa di Buton Utara yang boleh dikatakan mahir menggunakan komputer dibanding perangkat desa lainnya. “Menurut saya, pemakaian Siskeudes dipaksakan. Kami hanya mendapat satu kali pelatihan, tanpa pendampingan. Kalau ada kesulitan, tidak semua orang di BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintah Desa) yang ada di kabupaten paham dan dapat membantu desa,” kritiknya.

Menurut Nursalim dugaan paksaan tersebut semakin diperparah ketika desa-desa di Buton Utara dalam pelaporannya harus mengacu pada desa yang sudah lebih dulu laporannya diterima Pemkab. “Jadi kalau Desa A laporannya sudah paling dulu jadi, di sana ada pembangunan drainase, ya kami harus ikuti isian itu. Kalau mau mengubah jenis kegiatan harus lapor ke Kabupaten. Padahal jarak dari sini ke ibukota Kabupaten kan jauh sekali. Ini ‘kan memperlambat kerja. Nanti kalau terlambat menyerahkan, desa yang disalahkan,” kata Nursalim saat berdiskusi dengan tim pendamping dari Yayasan Idrap.

Kendala berarti tidak hanya dialami desa-desa di Kabupaten Buton Utara. Desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan pun memiliki cerita lain dalam menghadapi aplikasi baru ini.

“Tidak masalah jika kami harus mengubah laporan-laporan ini dengan aplikasi apapun. Yang jadi masalah justru acuan kami. Dalam Permendagri 113/2014 nomenklatur belanja desa itu yang nomor 3 adalah Pembinaan (Kemasyarakatan Desa) dan nomor 4 adalah Pemberdayaan (Masyarakat Desa). Nah, kalau dalam Peraturan Bupati, (nomenklatur) itu terbalik. Ini kan fatal sekali,” ujar Tahring, Kepala Desa Lambangi, Kabupaten Konawe Selatan.

“Sementara ini kami pakai (Microsoft) Excel. Secanggih apapun aplikasinya, kalau Perbupnya tidak diubah, ya, laporannya tidak akan bisa jadi. Kan kami juga harus mengacu pada Perbup,” Dumri, Kepala Desa Andinete, Kabupaten Konawe Selatan, menambahkan penjelasan rekan sejawatnya.

sam_2677-2
Dumri, Kepala Desa Andinete, di depan poster laporan APBDes yang terpampang di salah sudut balai desa. Dari poster-poster tersebut masyarakat dapat mengetahui anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa selama satu tahun. (sumber: dokumentasi lembaga)

Di tengah keluh kesah mengenai aplikasi yang dinilai menyulitkan dan menghambat pencairan dana desa, ada niatan untuk mewujudkan transparansi anggaran desa. Beberapa desa di Kabupaten Konawe Selatan tampak memampangkan laporan APBDes di beberapa lokasi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam bentuk yang sederhana, perubahan ini adalah hasil dari penguatan kapasitas hasil kolaborasi Yayasan Idrap dan Yayasan Penabulu selama satu tahun terakhir.

“Kami harus menunjukkan perubahan supaya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Perangkat desa sudah lebih kritis dan berani berpendapat, koordinasi Kepala Desa dengan BPD jauh lebih baik, dan kami mencoba untuk lebih terbuka dengan masyarakat. Salah satu caranya dengan memasang laporang keuangan di balai desa, papan informasi, dan dusun-dusun sini,” tutur Sulaiman, Kepala Desa Waworano, Kabupaten Konawe Selatan.

“Kalau dulu anggaran desa habis untuk membayar konsultan yang membuatkan laporan, karena tidak ada perangkat desa yang bisa operasikan komputer. Sekarang Bendahara Desa sudah mahir menyusun laporan keuangan dan bisa saya percaya untuk mewakili Kepala Desa dalam pencairan dana-dana desa,” kata Alimudin, Kepala Desa Bente, Kabupaten Buton Utara, dengan bangga.

Keberadaan radio komunitas di Desa Bente dan Desa Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Buton Utara, serta di Desa Lambangi dan Desa Andinete yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan akan menjadi media publikasi baru bagi desa-desa tersebut. Kepala Desa dan para perangkatnya sudah mulai mengabarkan kepada masyarakat dan pemerintah supra desa mengenai keberadaan radio komunitas di empat desa tersebut, sehingga pemanfaatannya kelak akan lebih optimal. (NP)

Kenangan Hijaunya Ladang Tembakau dan Sayur di Dusun Tanjung

Hamparan padi di lahan pertanian Kampung Tanjung, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul beberapa waktu lalu sebelum dipanen sudah nampak menguning. Masyarakat setempat yang sebagian besar bertani bergegas menanam padi.

Padi menjadi andalan para petani, meskipun dua dusun ini pernah menyimpan cerita sebagai kawasan pertanian tembakau. Bahkan hasil pertanian sayur mayur pernah menjadi produk unggulan memperkuat kebutuhan pangan lokal di jamannya.

“Tapi sekarang sudah tidak ada yang mau menanam sayuran seperti dulu. Padahal, (Dusun) Tanjung jaman saya masih anak-anak hingga remaja salah satu wilayah terkenal penghasil sayuran,” kata pegiat taruna tani Ubet Manunggal, Edi Patmo kepada Yayasan Penabulu belum lama ini.

Tanaman jenis sayuran seperti sawi, bayam, wortel, kacang panjang, cabai, kedelai, dan sejenis lainnya menjadi identitas yang melekat dan melambungkan pertanian Tanjung. Tak heran, produk sayuran petani Tanjung era 1980-an memperkuat stok pangan lokal dan memperkuat sejumlah pasar tradisional Gunungkidul seperti halnya petani di Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari.

“Tapi kemudian pelan-pelan petani meninggalkan tanaman sayuran. Semua beralih padi. Sejalan tuntutan pemerintah yang ingin menggenjot produktivis padi sebagai produk unggulan,” ujarnya. Edi mengaku tergerusnya minat menanam sayuran sangat sulit dikembalikan seperti sedia kala, bertani sayuran. Selain beda generasi dan pandangan memilih padi dianggap lebih menguntungkan, belum ada kemerdekaan petani menentukan sendiri jenis tanaman yang hendak ditanam yang bisa menjadi sumber kehidupan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Petani aktif menggelorakan pertanian organik dikelompoknya dan integrasi dengan sektor perikanan mengaku dampak dari menghilangnya petani sayuran dan semua berbalik ke padi membuat ancaman tersendiri untuk persoalan stok sayuran lokal. Kenyataan ini dikuatkan dari pengamatan pasar tradisional dilakukan Yayasan Penabulu, dimana kebutuhan sayur sangat bergantung pasokan daerah lain seperti sejumlah kabupaen di Jawa Tengah (Jateng).

“Dari Kopeng, dari Pasar Beringharjo, dari daerah luar Gunungkidul akhirnya sayur baru bisa disajikan untuk keluarga kita,” imbuh Edi seraya memastikan tanaman jenis sayuran cabai masih diminati masyarakat.

Selain sayuran, tembakau juga sudah sulit dijumpai di pertanian Bleberan. Karena propaganda kesehatan tanaman tembakau sebagai bahan utama produksi rokok sudah jarang dijumpai seperti era tahun 80 dan 90-an. Tetapi, berbeda halnya dengan tokoh petani Tanjung, Martono yang tetap masih menyempatkan menanam jenis tembakau setiap musim kemarau. Kakek berusia kepala delapan ini mengaku menanam tembakau sebagai bentuk ketidaksetujuan dirinya pemberangusan terhadap tembakau asli Indonesia.

“Khusus saya masih selalu menanam tembakau. Hanya jumlahnya tidak sebanyak dulu karena hasilnya untuk dikonsumsi sendiri,” kata Martono sesepuh Ubet Manunggal.

Martono meyakini menanam tembakau sebenarnya mendatangkan hasil cukup lumayan. Hanya dia heran banyak petani di Bleberan yang terpengaruh ajakan pihak-pihak tertentu meninggalkan tembakau. “Untuk saya malah semakin minat. Kemungkinan nanti malah akan nanam lebih banyak tembakau karena memang masih banyak pihak perusahaan rokok membutuhkan,” ungkap Martono.

Sartini, pedagang Pasar Argosari, Wonosari, mengaku heran dengan pertanian di Gunugkidul. Pasalnya, pasokan sayuran sudah sulit mendapatkan hasil dari produk lokal. Pedagang asal Wonosari ini selama ini mengandalkan pasokan sayuran dari tengkulak Jogja hasil dari pertanian Wonosobo dan Magelang.

“Padahal jelas sayuran itu selalu dibutuhkan. Hasil tani sayur sebenarnya laku keras karena semua orang membutuhkan setiap harinya,” pungkasnya. (ETG)

Berbagi Spirit untuk Produksi Pangan Organik Lewat Ubet Manunggal

Tiap kali mendengar istilah organik dalam pertanian, terlintas muncul dalam pikiran suatu kegiatan bertani yang rumit, repot, mahal, bahkan mengada-ada. Tetapi, tidak begitu bertani organik sebenarnya. Organik cukup ilmiah dan masuk akal menjawab persoalan konsumsi pangan paling bisa diandalkan, aman dan sehat. Pertanian organik juga menjadi parameter melihat tingkat kesadaran masyarakat mewujudkan kelestarian tanah sebagai modal hidup. Pola tanam organik turut menyokong kelangsungan bumi sebagai tempat hidup bersama.

Dua sudut kesadaran tersebut menjadi benang merah acara belajar bersama sekaligus berbagi pengalaman Taruna Tani Ubet Manunggal dengan rombongan praktisi pertanian dari tiga SMK pertanian dari Jawa Tengah di Dusun Tanjung, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul pada Sabtu (27/2). Bertempat di rumah Timbul di pinggir Kali Tanjung yang menjadi markas Ubet Manunggal, pertemuan yang diinisiasi Yayasan Penabulu mempertemukan pelaku dan praktisi, yakni petani muda Ubet Manunggal dengan belasan perwakilan guru SMK 2 Slawi Kabupaten Tegal, SMKN 1 Bawen Kabupaten Semarang, dan SMKN 5 Jember. Pertemuan membantu keduanya menjawab tantangan produk pertanian organik kedepan yang harus lebih inovatif.

Edi Padmo, pegiat taruna tani, berbagi pengalaman merintis berdirinya Ubet Manunggal delapan tahun lalu. Menurutnya, bertani organik tidak lagi menjadi sesuatu yang menggebu-gebu seperti pada tahun-tahun pertama Ubet berdiri pada 2008. Pola pertanian berangsur-angsur mulai meninggalkan pupuk kimia menjadi pilar kejujuran serta idealisme ‘Ubet manunggal’ dalam bertani.

“Tentu semuanya dihadapkan pada banyak resiko dan pilihan. Mulai dari gesekan dengan kebijakan pemerintah dalam sistem pertanian, cibiran kelompok petani lain, sampai melatih kesabaran untuk berproses tani lebih rumit,” kata Edi memaparkan pasang surut Ubet Manunggal.

Petani berambut gondrong ini juga menegaskan ada yang beda dari Ubet Manunggal dengan kolompok tani pada umumnya. Menurutnya, Ubet Manunggal didirikan untuk mengubah pola pikir petani. Ubet Manunggal berniat tampil sebagai kelompok tani pemuda yang berani sebagai kelompok bukan “peminta-minta” bantuan pemerintah bahkan bermain-main proyek.

“Makanya anggota kami itu sedikit. Hanya 23 orang, mungkin tidak berani bergabung karena memang bercita-cita mandiri dan independen,” imbuh Edi yang berperan sebagai humas dalam kepengurusan Ubet Manunggal.

Hanya saja Edi tidak menampik memang ada beberapa jenis program berjalan dengan pemerintah, seperti kolaborasi pertanian dengan sektor perikanan yang pernah dilakukan menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tak hanya itu, sikap dan posisi jelas petani muda malah mendapat peluang bermitra dengan beberapa pihak swasta.

Paulus Wiryono Priyotamtama, yang akrab disapa Romo Wir, biarawan dan praktisi pertanian dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta merupakan salah satu pihak dari perguruan tinggi yang menjalin kerjasama pelaksanaan program yang hingga kini masih eksis. Kegiatan tersebut menyasar sektor perikanan Ubet Manunggal, yakni pelatihan dan produksi pakan pelet organik sebagai implementasi hasil-hasil riset.

“Kerjasama dengan Romo Wir mendapat keuntungan ganda. Bisa banyak belajar ternak budidaya lele organik sekaligus mengembangkan nilai pluralitas dan toleransi ditengah masyarakat plural,” papar Edi secara detail saat menguraikan kelebihan dan kekurangan Ubet Manunggal.

Sementara itu, Priyono selaku praktisi SMK Pertanian mengaku beruntung dapat dipertemukan oleh Penabulu dengan kelompok tani muda Ubet Manunggal. Ia mengaku baru pertama kali menemukan kelompok tani yang independen sejak menggeluti pertanian. Mewakili tiga SMK yang hadir, Priyono berbagi ilmu pengembangan produk pertanian organik yang prospek masa depan akan gemilang, meskipun sisi lain semakin banyak SMK pertanian dan fakultas pertanian justru ditutup lantaran minim peminat.

Priyono mengatakan SMK pertanian membutuhkan banyak mitra kelompok tani organik sejalan akan diubahnya pola pendidikan pertanian yang cenderung tidak mencetak petani baru, tetapi malah mencetak pekerja di sektor pertanian. “Cara lama ini yang rencananya kami siapkan untuk diubah menjadi SMK yang memang nanti mencetak petani baru,” kata Priyono. Cita-cita itu hendak dimulai tiga SMK yang dibawanya untuk mulai uji coba. Rencana kebijakan pendidikan ini akan banyak menggandeng Perancis, tidak lain negara tertinggi konsumen produk pangan organik.

Priyono membagi spirit bagi Ubet Manunggal. Menurutnya, sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan produk pangan yang lebih sehat, pangan alternatif akan banyak dibutuhkan masyarakat seperti iles-iles, ganyong, garut, sukun sebagai pengganti beras. Demikian pula, imbuh Priyono, zat pewarna organik seperti pandan, cincau, suji juga mulai banyak dicari karena lebih aman untuk dikonsumsi. Ia mengungkapkan, negara Perancis adalah negara paling tinggi dalam mengkonsumsi pangan organik.

Kenyataan tersebut membuka peluang pasar bagi petani organik yang harus bisa merebut. Inovasi baru harus mulai disiapkan seperti pola jual langsung pada konsumen tanpa melalui perantara (orang lain). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari rusaknya kualitas beras organik karena pedagang nakal di Sragen.

Lebih lanjut, Priyono memperkirakan produk pangan organik sendiri akan mulai laku keras pada tahun 2030 mendatang. Selain kesadaran masyarakat akan pangan sehat meningkat juga dibarengi dengan kesadaran akan pangan alternatif. Kesiapan petani organik harus mulai dirintis sejak sekarang. Inovasi lain seperti penjualan dengan sistem pesan juga mengundang peluang pasar bagi petani organik.

“Membuka dan memperluas jaringan organik menjadi kunci bagi masa depan produk tani organik yang harus dipertahankan kontinyuitas dan konsistensinya,” pungkas Priyono sembari menyatakan perlunya memikirkan produk organik dalam negeri dapat meraih sertifikasi Uni Eropa.

Temu pegiat Ubet Manunggal dengan SMK pertanian di Dusun Tanjung ditutup dengan mengunjungi lokasi tanam anggota Ubet Manunggal. Beberapa tamu bahwa menyempatkan memetik terong, kacang, padi, dan jenis yang lain menjadi contoh yang dibawa kembali ke Tegal, Semarang, dan Jember.

Kilas Ubet Manunggal

Heru Setyawan, Ketua Taruna Tani Ubet Manunggal Dusun Tanjung, Desa Bleberan menjelaskan jika wadah petani muda di Bleberan berdiri pada tahun 2008. Ubet Manunggal ingin menjawab keresahan akan lambatnya laju regenerasi petani di dusun karena banyak pemuda lebih memilih merantau untuk bekerja di sektor informal dibandingkan susah payah bertani. Pemuda yang bertahan tidak merantau maupun perantau yang akhirnya pulang kampung akhirnya terpanggil gabung Ubet Manunggal untuk melanjutkan orang tua yang memasuki usia renta.

Kumpulan petani muda diketuai Heru Setyawan semakin mendapati rusaknya alat produksi tanah akibat penggunaan kadar kimia berlebih. Semakna dengan namanya, taruna tani yang bergabung di dalamnya ubet mempelajari dan sungguh-sungguh mengembangkan pertanian organik, serta menjalin relasi untuk mendapatkan perhatian berbagai pihak yang peduli pada eksistensi pertanian organik. Kini, Ubet Manunggal juga menambah kegiatan produktif dengan budidaya ikan tawar dan tengah merintis wisata pertanian di Bendungan Tanjung yang masih disiapkan. (ETG)

Ketika Perajin Bambu di Desa Salam Kehabisan Anyaman Hidup

Laksana sebuah proses ruas anyaman sedang dikerjakan, nasib produk usaha kecil perajin bambu di Desa Salam, Patuk, Gunungkidul timbul tenggelam. Keberlangsungan produksi usaha anyaman bambu sangat tergantung dengan datangnya permintaan pembeli. Menjadikan produk potensi lokal tersebut tidak nampak menonjol ditengah hingar bingar pemerintah desa yang sedang membangun.

Sumadi, warga Dusun Trosari, adalah salah satu perajin produk anyaman bambu yang sampai saat ini masih bertahan. Produksi anyaman bambu untuk berbagai alat pertanian masih produksi walau hanya ruang lingkup kecil. “Masih saya tekuni untuk tambah-tambah penghasilan selain bertani,” kata warga RT 19 ditemui dirumahnya, akhir pekan lalu. Sumadi mengerjakan pesanan hanya sewaktu datang pesanan seperti keranjang, tomblok, dan tenggok (alat pertanian tradisional) dengan berbagai ukuran.

Seperti umumnya perajin skala kecil lainnya, Sumadi tidak mengetahui bagaimana harus membesarkan usaha sampingannya agar eksis. Terlebih, pesanan alat-alat pendukung pertanian tidak setiap hari datang. “Hanya melayani kanan kiri sini saja. Paling banter ya tetangga dusun, tetangga desa. Itupun tidak bisa rutin karena memang produk ini awet. Petani pesan paling setahun sekali kalau memang sudah rusak parah,” ujar Sumadi sembari menunjukkan beberapa contoh anyaman tangannya.

Ia menjelaskan, sebenarnya tidak kesulitan untuk meningkatkan produksi yang sudah ditekuni sejak beberapa tahun itu. Bahan pokok iratan bambu mudah didapat sejalan desanya masih banyak terdapat pohon bambu yang melimpah. Harga sebatang bambu pun tidak dirasakan mahal. Hanya Rp7.000 per batang untuk jenis bambu hijau dan Rp8.000 per batang untuk jenis bambu hitam dapat “disulap” menjadi keranjang, tenggok, tomblok, ikrak (tempat sampah) sesuai ukuran pemesan. “Tiap satu lonjor bambu jadi dua tomblok,” imbuhnya.

Tidak mahal hasta karya Sumadi ini. Tiap keranjang dan tomblok yang anyamanya lebih rapat, Sumadi hanya mematok harga tidak lebih dari Rp25 ribu. Cukup dikerjakan setengah hari, satu buah tomblok siap diambil. Sumadi mengatakan kemampuan memproduksi tomblok juga tenggok hanya bisa menghasilkan dua buah dalam sehari. Selain karena anyaman tenggok lebih sulit karena lebih rapat, pekerjaan tersebut hanya dilakukan setelah bertani. Ia pesimistis ketrampilan “bawaan” tersebut bisa diturunkan pada generasi muda sekarang yang memang tidak banyak tertarik untuk meneruskan usaha anyaman alat pertanian.

Sumadi bukan tidak memiliki cerita tersendiri untuk ketrampilannya. Bersama kaum muda Karang Taruna, penanam kakao ini pernah menggagas mewujudkan sentra industri kecil besek yang berbahan bambu. Akan tetapi, impian Sumadi ini reda karena bungkus tradisional untuk tempat menyajikan makanan camilan ini pun harus tersingkir jenis kardus. “Ya akhirnya tidak jadi karena pasti kalah dengan kardus. Sekarang acara dimana-mana seperti rapat-rapat itu tempat menyajikan makanan kardus,” kata Sumadi.

Ia menyambut baik kedatangan Tim Penabulu bersama ketua Karang Taruna Maju Desa Salam di kediamannya untuk mendengar langsung usaha “byarpet” seperti listrik dimusim penghujan tersebut. Sumadi juga mengaku senang apabila ada generasi muda dan pihak LSM memiliki orientasi memajukan produk UMKM dan mengangkat potensi lokal seperti halnya perajin bambu. Di Salam sendiri menurut pangamatan dan data Karang Taruna ada Sumadi-Sumadi yang lain. Namun demikian nasibnya tidak jauh berbeda, tergerus peradaban dan teknologi.

Perajin kurungan misalnya, tinggal beberapa gelintir saja yang masih mau berkarya. Itupun hanya menunggu pesanan datang karena belum terbukanya jalur pemasaran. Senasib lainnya, perajin tampah, juga kembang kempis karena sudah tidak banyak keluarga yang membutuhkan untuk memilah beras dengan kerikil atau debu gilingan. Beras yang dibeli setiap keluarga kini sudah siap masak tanpa harus melalui proses membuang kerikil-kerikil yang menyelip. Meskipun, masyarakat tradisional lain masih memerlukan tampah untuk keperluan lain. Nasib perajin bambu Desa Salam seperti halnya sebuah rajutan bambu. Memiliki aksen dan corak anyaman yang menarik, tetapi sudah tidak banyak dibutuhkan.

Penabulu mengajak diskusi beberapa aktivis muda Salam untuk melihat potensi bambu yang masih melimpah di desa gerbangnya Gunungkidul ini. Keterampilan usaha anyaman berbahan bambu perlu banyak mengalami inovasi untuk dapat hidup dan bersaing di pasaran. Seperti bambu hitam untuk produksi meja kursi yang tak kalah menarik dengan sentuhan gambar dari sayatan kulitnya, keranjang tempat baju kotor, bak sampah, figura, bahkan pendapa atau gazebo berbahan bambu.

Eko, Ketua Karang Taruna Maju Desa Salam membenarkan melimpahnya tanaman bambu di Salam dan lokasi desa berada di jalur utama Gunungkidul ke pusat pemerintahan DIY menjadi peluang besar membentuk sentra industri bambu. Bersama Penabulu, Eko telah mengintip dan menginventarisasi tanaman bambu di enam dusun di Salam. Konservasi dan pelestarian produk berbahan bambu kian mengundang harapan bagi Desa Salam untuk lebih berekplorasi ditengah gegap gempitanya desa-desa kebingungan menyerap dana desa. “Melimpah dan potensial untuk diusung sebagai icon desa ‘kan?” tanya pemuda desa yang juga guru sebuah pondok pesantren di Patuk penuh optimistis.

Eko sependapat apabila konsep sentra industri bambu hanya akan bernasib sama seperti beberapa desa lain yang akhirnya justru mengantungkan bahan bambu dari Jawa Timur, Pacitan atau luar daerah lainnya akibat tidak imbangnya konservasi dan produksi. Bambu jenis apus atau bambu hijau, bambu hitam, masih mudah dijumpai di Salam. Seperti pekarangan rumah, lahan kosong, ladang, dan bantaran sungai desa. (ETG)

Ekspedisi Awal Sungai Tanjung Wujudkan Mimpi Warga

Dusun Tanjung memiliki sungai berkelok-kelok sepanjang hampir satu kilometer dengan kanan kirinya pepohonan tumbuh lebat. Di sekitar sungai nampak hamparan padi, palawija dan sayuran hijau. Di pangkal aliran sungai itu berdirilah bendungan, membuat aliran air kali selebar sekitar 100 meter tidak hanya berbuang sia-sia.

Air di bendungan memiliki kedalaman sekitar dua meter ini menjadi stok cadangan air dari alam bagi sektor pertanian yang menjadi sandaran hidup warga dua dusun Tanjung I dan Tanjung II, di Desa Bleberan, Playen. Itulah aset potensi alam yang dimiliki Dusun Tanjung. Masyarakat setempat kini tengah merintis lokasi itu sebagai salah satu obyek wisata berbasis pertanian untuk memperkuat pariwisata desa air terjun Sri Gethuk yang sudah mapan.

Aktivis Taruna Tani Ubet Manungal Tanjung Edi Supadmo termasuk penggerak warga untuk mewujudkan wisata pertanian ke depan. Persiapan dilakukan dengan menggelar gugur gunung atau kerja bakti masal bersih-bersih sungai serentak diikuti warga Tanjung.

“Kegiatan ini kami lakukan serentak dan bertahap. Gugur gunung tahap pertama Minggu ini diikuti sekitar 200 warga dan baru menyasar sekitar 200 meter. Kami harus ‘babat alas’ seperti mengangkat sampah plastik dan kain yang menggenang, sebagian membasmi tumbuhan liar di sepanjang kali ini,” kata Edi memimpin gugur gunung pada Minggu (17/1).

Sampah sungai seperti dedaunan, plastik, kain, bahkan kain pembalut yang menyangkut di akar-akar pohon sepanjang kali diangkat oleh warga dengan berbagai alat untuk selanjutnya dimusnahkan. Puluhan peserta gugur gunung kaum perempuan juga dengan terampilnya memainkan peralatan yang dibawa untuk membabat habis rumput liar yang sudah setinggi lutut orang dewasa.

Menurut Edi, kegiatan gugur gunung melibatkan semua kalangan remaja, pemuda dan juga kaum perempuan ini akan terus digencarkan untuk pekan-pekan berikutnya. Kegiatan ditargetkan dapat menjangkau sepanjang sungai sampai bendungan yang memang ‘diincar” menjadi lokasi utama wahana wisata pertanian Tanjung yang belum bernama ini.

Pekerjaan babat alas tim ini bukanlah pekerjaan mudah. Penabulu menjadi bagian dari tim ekspedisi bertugas melakukan survei dan menjelajah kali yang kanan kirinya masih mengundang kesan “wingit”. Mbah Pur, salah satu sesepuh Dusun Tanjung, dan Kades Bleberan Supraptono sempat membagi pengalaman ‘janggal’ untuk tim ekspedisi agar Edi, Kepala Dusun Wakidi dan Penabulu supaya lebih berhati-hati.

“Yang jelas ucapkan salam permisi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Mbah Pur menutup kisah aneh kendaraan penambang pasir bernuansa mistis.

Ekspedisi menjelajah Sungai Tanjung harus ditempuh dengan menyeberang anak kali, melompat pagar sawah, memutar pematang sawah dan membelah semak durian yang memang belum tersasar kerja bakti perdana warga pada hari itu. “Semangat gotong royong, berdikari dan pantang menyerah harus dikobarkan mendasari kegiatan kita ini,” kelakar pria berambut gondrong menggelorakan dari inti pelatihan penguatan masyarakat sipil Semaul Globalization Foundation (SGF) Korea dan LSM Penabulu yang diikuti beberapa hari sebelumnya.

Sampailah ekspedisi jelajah Sungai Tanjung. Tim yang dikomandani pegiat tani muda dan Kepala Dusun ini segera membuat analisa dari pengamatan proses penjelajahan. Hasilnya, sepanjang sungai layak menjadi rute paket wisata perahu kano (dayung) untuk menikmati keindahan pesona alam. Sungai Tanjung cocok bagi wisatawan yang hendak menguji adrenalin setelah semuanya siap dikunjungi sebagai wisata pertanian.

Pada kesempatan itu, warga peserta gugur gunung masal turut diyakinkan para pemuda dengan dioperasikan lima perahu kano sebagai bukti kesiapan pemuda mendukung impian destinasi wisata pertanian ala Tanjung ini. Beberapa pemuda yang sudah terlihat terampil mendayung perahu kano melintasi sepanjang kali. Sebagian pemuda lain nampak masih belajar kesimbangan perahu. Kehadiran perahu berkapasitas dua orang kontan mengubah pandangan dari kali menjadi pesona wisata yang meriah dengan lalu lalang meramaikan sepanjang kali.

Di sudut lain, Dukuh Tanjung I Suprapdiyono, juga tak mau tinggal diam. Setelah memimpin warganya mengikut gugur gunung, dukuh berkumis tebal itu membagi nyali berenangnya kepada para pemuda. Menurutnya, kedepan pemuda akan berada di garda depan wisata pertanian ini.

“Tentunya harus ready untuk menjaga keselamatan wisatawan,” kata Suprap, panggilan akrab Suprapdiyono. Ia menambahkan pemuda harus dibekali kemampuan mengenal medan sungai, mengenal kedalaman selain mengusai teknis penyelamatan.

Persiapan awal mewujudkan impian wisata pertanian Tanjung sudah selangkah maju. Penambahan sarana prasarana kunjungan berupa bangunan gazebo, persiapan tim kerja, sajian menu kuliner, kesiapan tim pendukung, serta menjaga kekompakan warga adalah bagian dari ekspedisi-ekspedisi lain untuk mewujudkan mimpi besar itu. (ETG)

Gugur Gunung, Cara Warga Tanjung Melawan Mitos Pulung Gantung

Tingginya angka gantung diri di Kabupaten Gunungkidul hingga kini belum ditemukan solusi yang paling tepat dari pemerintah setempat. Masyarakat tradisional Dusun Tanjung, Desa Bleberan, Playen merupakan salah satu dusun mitra Penabulu, merasa ‘risih’ menyikapi kesan sebagai dusun penyumbang angka kasus gantung diri Gunungkidul. Tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan berusaha keras melawan mitos pulung gantung dengan gugur gunung atau kegiatan kerja bakti.

“Kami bersama-sama seluruh warga Tanjung berusaha keras melawan mitos pulung gantung. Salah satu cara yang kami lakukan dengan menggiatkan gugur gunung (kerja bakti). Semua masyarakat wajib terlibat kegiatan ini. Dari usia anak sampai lansia,” kata aktivis taruna tani Dusun Tanjung, Desa Bleberan Edi Supatmo memimpin gerakan gugur gunung bersih-bersih kali pada Minggu (17/1) lalu.

Gagasan menggerakkan seluruh masyarakat wajib mengikuti gugur gunung setiap minggu pagi hingga siang awalnya muncul dari sejumlah tokoh masyarakat. Harapannya cukup sederhana. Adanya kegiatan gugur gunung otomatis menciptakan dusun ‘lebih hidup’ dan semakin ramai. Padatnya kegiatan gugur gunung yang melibatkan seluruh warga, diharapkan warga tidak akan memiliki waktu luang untuk berpikir tentang kematian dan gantung diri.

Edi menilai gantung diri selama ini dilatarbelakangi karena ada permasalahan pribadi tetapi tidak ada kesibukan yang harus dilakukan. Kondisi tersebut mendorong orang menyerah menghadapi persoalan yang membelenggu hidupnya.

“Menjadikan kampung padat kegiatan dan melibatkan semua unsur masyarakat inilah yang sedang Tanjung lakukan. Tentu dibutuhkan upaya-upaya pendekatan bagi mereka yang punya masalah dan tidak aktif terlibat kegiatan gugur gunung,” tambahnya.

Kaur Perencanaan Desa Bleberan Taufik Ari Wibowo yang juga salah satu tokoh penggerak masyarakat Tanjung membenarkan masalah sosial di dusunnya. Ari sependapat cara menjauhkan gagasan gantung diri dengan memberikan kesibukan dan tanggungjawab untuk semua masyarakat dalam peran serta program dan kegiatan dusun. Kegiatan gugur gunung tahap pertama kemarin berjalan ketat.

Warga yang tidak terlibat langsung dalam bersih-bersih kali diwajibkan terlibat dalam urusan lain seperti bertugas di dapur umum yang dipusatkan di sekretariat Taruna Tani Ubet Manunggal. Ari berharap kehadiran Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) dari Korea Selatan ke Desa Bleberan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil mampu menjadi bagian dalam menyikapi kasus gantung diri di Tanjung. Baik melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan pertanian, kaum perempuan, khususnya usia renta (lansia) yang rentan sebagai pelaku gantung diri.

Secara terpisah, Kepala Dusun Tanjung Wakidi mengakui dibutuhkan waktu tidak sebentar untuk mengubah cara pandang masyarakat tradisional. Kegiatan gugur gunung massal merupakan bagian dari upaya tokoh dusun yang perlu mendapat dukungan dan ragam kegiatan kesibukan lain bagi warganya bisa terlibat langsung. Dirinya tidak menampik, angka gantung diri di dua dusun Tanjung I dan Tanjung II tergolong tinggi.

Pada akhir 2014 sampai 2015 tercatat ada tiga warganya nekat gantung diri. Malah, dalam kurun waktu tertentu lebih dari 15 tahun terakhir total ada sembilan kejadian bunuh diri baik dengan cara gantung diri maupun minum racun. “Keterlibatan relawan dari Penabulu dan SGF dalam kegiatan gugur gunung tahap pertama kemarin cukup memotivasi warga kami semakin kompak,” pungkas Wakidi. (ETG)

Kelola Sampah menjadi Berkah bagi Desa

Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul sudah merintis tata pengelolaan sampah selama dua tahun. Meskipun bukanlah satu-satunya desa di DIY yang mengelola produksi sampah dari rumah tangga warganya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo cukup menginspirasi sejumlah pegiat pemberdayaan desa dari Sulawesi Tenggara. Selama dua hari, staf IDRAP dan Penabulu menjadikan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagai wahana belajar sistem pengelolaan sampah dilingkup desa. Mereka mempelajari dan menyaksikan secara langsung proses tata kelola sampah Desa Panggungharjo.

Direktur BUMDes Kupas Panggungharjo Gatot mengatakan Panggungharjo wilayahnya luas, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk cukup pesat dengan pertumbuhan penduduk, dan produksi sampah sehari-hari dinilai akan menjadi salah satu permasalahan.

“Beberapa aktivis desa dan pemerintah desa menangkap masalah ini dengan merintis BUMDes. Sudah dua tahun ini kami beroperasi,” ujar Gatot.

Perjuangan Gatot dan kawan-kawan bukan tidak menemukan hambatan. Hingga menginjak tahun ketiga BUMDes “Kupas” beroperasi, tidak semua masyarakat Panggungharjo bersedia menjadi pelanggan. Sampai saat ini, jumlah pelanggan jasa BUMDes baru menjangkau kurang dari 1.500 kepala keluarga (KK) dari keseluruhan sebanyak 8.000 KK. Selebihnya, sebagian warga di Panggungharjo memilih jadi pelanggan dari pengelola sampah swasta lain. Walaupun Kupas sudah mengkategorikan tarif pelanggan mulai dari rumah tangga miskin hingga skala industri.

“Kami pakai kode etik menghadapi kompetitor, karena kami juga menyadari pengelola sampah swasta lebih dahulu beroperasi dibanding Kupas,” tambah Gatot.

Namun demikian, Gatot meyakini BUMDes Kupas akan menunjukkan peningkatan yang baik, mengingat kini jumlah warga penunggak bayar sampah hanya sekitar 5 persen dari total pelanggan. Para pengelola “Kupas” membagi cara dalam mengatasi pelanggan yang menunggak bayaran dengan melibatkan PKK di dusun.

“Ada bagi hasil dari kerjasama dengan PKK. Jadi dari pungutan sampah juga memberikan pemasukan untuk PKK sebesar Rp 10 ribu per pelanggan yang sampahnya dikelola oleh PKK dusun,” katanya.

Dalam dua tahun operasinya BUMDes Kupas belum dapat memberikan pemasukan untuk pendapatan desa. Pasalnya, hasil pemungutan jasa sampah pelanggan yang berkisar Rp 30 juta per bulan ini masih berkutat untuk membiayai tingginya kebutuhan operasional harian, penambahan aset, dan pembayaran karyawan tenaga jemput sampah. Operasionalisasi penjemputan sampah di pelanggan warga Desa Panggungharjo ke titik pelanggan dilakukan dengan tiga armada yakni satu kendaraan roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga.

Dari sampah yang diproduksi rumah tangga di Panggungharjo, pihak manajemen menyiapkan tenaga pilah. Sampah yang bernilai ekonomis dijual untuk penambahan pendapatan, sedangkan sampah jenis residu yang tidak dapat diolah dibuang ke Pembuangan Akhir Sampah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul. “Untuk sementara pengolahan sampah menjadi pupuk sementara macet, sehingga belum ada nilai tambah dari sampah yang kami kelola,” sambung Gatot.

Selama sehari studi lapangan di Desa Panggungharjo, Mahmud, salah satu peserta dari Kendari mengungkapkan jika tata penanganan sampah oleh para karyawan di RPS yang belum memperhatikan risiko atas sampah yang tiap hari dipilah berpotensi dalam keselamatan kerja dan kesehatan. Ia berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pengelola BUMDes agar karyawan lebih terlindungi dari resiko kesehatan dan keselamatan dengan dukungan peralatan yang lebih memadai.

Sedangkan Lukman – yang juga dari Kendari, mengaku tertarik belajar tata kelola sampah Panggungharjo untuk dapat diterapkan di tanah kelahirannya dan desa dampingan IDRAP, walaupun jumlah kepadatan penduduk tidak sebanyak di Panggungharjo dan kebutuhan pembiayaan operasional harian cukup besar. “Kalau dikelola dengan lebih baik. Sampah bisa mendatangkan berkah,” pungkas Kartolo, staf pemberdayaan desa dari Penabulu. (ETG)

Beban Berat Kelompok Perempuan dalam Penyelenggaraan Desa

Berbagai istilah dalam UU Desa yang sudah sering disosialisasikan rupanya belum dipahami dengan baik, termasuk oleh kader dan pengurus PKK. Pegiat PKK Desa Ponjong pun masih kebingungan mendengar istilah Musyawarah Desa atau Musdes yang menjadi salah satu amanat implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Apa ya musdes itu?” bisik seorang anggota PKK ketika Pendamping Lapangan Desa Lestari melempar istilah tersebut dalam pertemuan dan sosialisasi berlangsung di balai kuliner Desa Ponjong, Selasa (25/8) siang. Mendengar istilah yang masih dirasa asing tersebut, beberapa anggota lain juga nampak saling menoleh dengan tatap mata kosong.

“Kami belum familier,” celetuk lain ibu berbaju batik.

Itulah salah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Masih jauhnya kelompok perempuan desa terlibat atau partisipasi aktif dalam tahap perencanaan dan penentukan kebijakan desa. Mereka terkejut dengan kenyataan bahwa kini kelompok perempuan mendapat tempat khusus di desa. PKK Desa Ponjong mengaku memang hanya bisa mewakilkan aspirasinya melalui pengurus yang berkesempatan untuk terlibat dalam ajang Musdes yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beberapa waktu lalu. Namun demikan, mereka belum memahami sejauh mana urgensi kelompok perempuan harus terlibat dalam tahapan perencanaan desa agar pembangunan di desa berkesinambungan. Keterlibatan kelompok perempuan kini menjadi sangat penting bagi desa yang kini penyelenggaraannya juga diawasi oleh KPK.

PKK yang turut didampingi Yayasan Penabulu melalui Program Desa Lestari diharapkan dapat memotivasi organisasi kelompok perempuan. Sehingga mampu menangkap peluang luas berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dan pembinaan di desa.

PKK Desa Ponjong sangat membutuhkan akses pada program pemberdayaan dan pembinaan seperti pendidikan kaderisasi sebagai upaya memantapkan langkah gerakan PKK di Desa Ponjong. Selain itu, PKK juga berhak untuk mengakses program pembinaan, kepelatihan hingga penguatan kapasitas diri kader anggotanya seperti pendidikan kesehatan menyangkut kesehatan diri kaum perempuan, tata kelola manajemen keluarga. Bahkan, beberapa kader setia PKK yang tergolong “mbah putri” juga berhak mengusulkan kebutuhan kelompok lanjut usia (lansia) seperti peningkatan kualitas hidup lansia, peningkatan kesehatan, akses layanan pengecekan kesehatan, juga kegiatan olah raga untuk meningkatkan kebugaran lansia.

“Kami berharap nanti pertemuan ini ada tindak lanjut. Kami perlu terus mendapat pendampingan untuk bisa partisipasi lebih aktif lagi,” ungkap Wakil Ketua PKK Ponjong Painah.

Penjelasan dari Pendamping Lapangan Desa Lestari mendapat sambutan positif dari para kader dan pengurus PKK Desa Ponjong untuk menggugah pentingnya peran perempuan untuk lebih aktif melibatkan diri maupun dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan dan pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Para perempuan dari berbagai kategori usia mulai paham dengan penjelasan singkat menyangkut wajah desa baru yang kini wajib melibatkan seluruh elemen desa dalam perencanaan kebijakan desa.

Hal yang masih harus diperhatikan serius adalah beratnya komitmen kaum perempuan desa untuk bisa terlibat aktif dalam penyelenggaraan desa, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pasalnya, selain perempuan lebih fokus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak, kaum perempuan cenderung masih dipandang warga nomor dua.

Selama ini, setiap pertemuan PKK Desa Ponjong sebenarnya memiliki kegiatan yang cukup strategis dalam menyumbang tenaga dan pikiran guna mempercepat pembangunan desa secara luas. Selain acara khas arisan, pertemuan rutin bulanan memiliki ruang efektif adanya ajang diskusi yang dinamakan Warna Sari, yang merupakan ruang bagi para anggota, kader, dan pengurus PKK untuk mendiskusikan beberapa informasi penting maupun persoalan organisasi hingga respon terhadap lingkungan dan pemerintah desa.

Forum Warna Sari juga membahas persiapan menghadapi pesta politik pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dihelat serentak pada 7 Oktober mendatang. Pengurus PKK berharap agar Pilkades dapat dilaksanakan dalam suasana tetap rukun dan demokratis, meskipun diantara kader dan anggota ada perbedaan dalam mendukung calon kepala desa.

“Siapa pun yang menang pada Pilkades nanti semua harus dewasa menerimanya. Siapapun nanti itulah pemimpin yang harus kita terima untuk kemajuan desa ke depan,” ungkap Painah. (ETG)

Gapoktan Ponjong Ingin Terlibat Dalam Musdes

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong memprediksi jelang masa tanam ketiga di bulan September mendatang kelangkaan pupuk mulai mengancam aktivitas pertanian di Ponjong dan daerah lain. Pemerintah dan desa diharapkan dapat mengantisipasi kendala tersebut agar tidak menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi sebagai produk unggulan petani Ponjong. Mereka juga berharap kelompok tani di Ponjong dapat dioptimalkan terlibat dalam perencanaan program dan arah kebijakan pembangunan kedepan.

Ketua Gapoktan Ponjong Sartono menyambut baik upaya Yayasan Penabulu yang beberapa waktu telah mensosialisasikan UU Desa secara masif. Sosialisasi tersebut memberikan gambaran singkat wajah baru desa didalamnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang ada di desa untuk terlibat lebih optimal dalam penentuan kebijakan desa, termasuk posisi kelompok tani yang menjadi salah satu bagian penting di desa. Selama ini Gapoktan Desa Ponjong kurang mengikuti perkembangan regulasi dan ketentuan desa dalam merumuskan program kerja pembangunan. Mereka berharap terbitnya regulasi baru bisa menjadi momentum untuk lebih pro aktif melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) khususnya gapoktan.

“Kita akan mulai koordinasi lebih intensif dengan pihak pemerintah desa agar bisa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan seiring berjalannya UU Desa,” kata Sartono pada Pendamping Lapangan Desa Lestari.

Sartono mengakui jika selama ini memang belum optimal menyampaikan berbagai masukan maupun usulan program yang bersifat menyasar pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi 12 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Ponjong.

Pada catatan Gapoktan Ponjong, ada banyak kendala dan persoalan di sektor pertanian yang perlu di ketahui pihak pemangku jabatan pemerintah Desa Ponjong maupun Pemkab Gunungkidul. Misalnya pengolahan dan tata kelola produksi pupuk kompos yang selama ini dipandang belum cukup maksimal.

Pada kesempatan diskusi bersama Pendamping Lapangan Desa Lestari dan Pendamping dari Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul, ada beberapa program yang dapat diinisiasikan oleh Gapoktan Ponjong. “Sebenarnya perlu disiapkan mulai sekarang wacana pengelolaan ternak secara terpadu agar memudahkan pengolahan dan pengelolaan pupuk kandang,” ujar tenaga pendamping BP2KP Gunungkidul Heru Prasetyo.

Heru yang sudah empat tahun mendampingi petani Desa Ponjong menyebutkan jika pertanian di Desa Ponjong sudah mengikuti program legalitas kelompok tani melalui pendaftaran registrasi kelompok tani dilakukan pemerintah. Pengelolaan pupuk kandang memang dipandang penting dan efektif bagi kebutuhan pertanian sejalan program pemerintah mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mengancam keberlangsungan kualitas tanah. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Ponjong dengan air yang melimpah sangat memungkinkan petani memanfaatkan tiga masa tanam padi tanpa selang masa tanam palawija. Tiga masa tanam yang selalu penuh dengan padi menjadikan kebutuhan pupuk di Ponjong menjadi lebih besar dibanding desa yang lain.

Jika air di Ponjong berlimpah, lain dengan ketersediaan pupuk yang hampir selalu menjadi keresahan petani. Penggunaan pupuk kandang bagi petani Ponjong nyatanya masih harus melalui tahapan yang panjang. Karena pemahaman pengolahan kotoran ternak harus diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, serta kebutuhan pada pelatihan tata kelola pupuk bersama dan terpadu. Kebutuhan pupuk organik bagi petani Ponjong sangat mendesak untuk menjadi prioritas perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang, untuk mengurangi efek berlebih dalam penggunaan pupuk kimia selama ini.

Selain itu, ancaman kelangkaan pupuk untuk masa tanam ketiga (MT3) sudah berkurang drastis dari yang diajukan pada awal masa tanam pertama (MT1). Jika dihitung secara kasar, kebutuhan pupuk kimia jenis NPK untuk MT3 nanti mencapai kisaran 30 ton. Belajar dari berbagai kejadian distribusi pupuk, disadari bahwa perlu ada perubahan sistem pengajuan pupuk yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar prosesnya lebih cepat dari pengajuan pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga ke PT Pusri.

Pertemuan rutin Gapoktan Ponjong tidak selalu mendiskusikan tentang pertanian. Pada pertemuan minggu pertama Agustus lalu gapoktan juga membahas pengelolaan simpan pinjam modal produksi yang digulirkan pemerintah pusat melalui Program Usaha Ekonomi Pertanian (PUEP). Sejak tahun 2009, Gapoktan Ponjong mendapatkan bantuan PUEP sebesar Rp 100 juta yang kini telah berkembang menjadi Rp 130 juta berkat kedisiplinan dari seluruh anggota sebagai pengguna, pengurus sebagai pengelola, dan pendamping dalam fungsi pengawasan.

“Kami ingin lebih banyak dilibatkan dalam rembug-rembug di desa. Harapannya agar dari dana desa juga bisa memberikan penyertaan modal atau hibah bagi aset PUEP agar lebih membantu petani,” pungkas salah satu anggota gapoktan. (ETG)