Desa Jepitu Ingin Dirikan BUMDes yang Kokoh

UU Desa mengamanatkan pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski amanat tersebut tidak bersifat wajib atau harus, pemerintah memiliki alasan konsep pembangunan perokonomian desa melalui BUMDes dengan tujuan agar semakin mendorong laju pertumbuhan perekonomian desa yang dapat segera terasakan.

Menyadari sumber daya alam yang dimiliki berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Desa Jepitu, Girisubo, Gunungkidul mempersiapkan diri mendirikan BUMDes. Persiapan Desa Jepitu terlihat dari keseriusan Pemerintah Desa menggandeng masyarakat berbagai elemen untuk belajar bersama terkait apa dan bagaimana BUMDes bertempat di balai desa setempat pada Rabu (26/07). Dari dasar konseptual bisnis usaha hingga tata regulasi yang mengatur  BUMDes mulai disosialisasikan untuk daya dukung masyarakat desa Jepitu.

“Kami tidak ingin nanti sekadar mendirikan BUMDes. Tapi badan usaha desa yang benar-benar berjalan dan memberi nilai tambah pendapatan desa dan masyarakat,” kata Kepala Desa Jepitu Sarwana dalam sambutan kegiatan sosialisasi, kemarin. Ia yakin konsep BUMDes cukup efektif untuk ke depan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Desa dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Camat Girisubo Alsito mengapresiasi kegiatan sosialisasi BUMDes di Desa Jepitu. Selain memang amanat UU, Alsito menegaskan BUMDes perlu didorong tumbuh dan dapat berperan strategis di setiap desa. Ia tidak menampik, dari sebanyak 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, belum separuhnya memiliki BUMDes. Kenyataan itu menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kecamatan yang akan memfasilitasi pendirian BUMDes di banyak desa untuk pengembangan potensi dan perekonomian warga.

Alsito menceritakan sebelum ada UU Desa Gunungkidul sudah memiliki produk Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMDes. Ada beberapa desa yang sejak itu sudah menggagas terbentuknya badan usaha, sehingga pendapatan asli desa dapat terdongkak dari hasil usaha yang dikerjakan. 

“Tidak ada kata terlambat bagi desa-desa lain di Kecamatan Girisubo ini. Terlebih secara geografis, desa di Kecamatan Girisubo ini berada di zona kawasan pantai selatan. Tentu akan lebih banyak peluang yang bisa diolah bersama,” ungkap Alsito.

Tim Desa Lestari dan Yayasan Penabulu secara khusus digandeng Javlec dan Pemerintah Desa Jepitu untuk terlibat merintis BUMDes. Selanjutnya beberapa konsep dasar BUMDes dipaparkan kepada masyarakat yang hadir di awal pertemuan.

Terdapat ruang diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan fasilitator Penabulu Endro Tri Guntoro setelah penyampaian materi BUMDes. Sarmun, salah satu peserta, mengharapkan sektor pertanian menjadi fokus usaha yang dibidik BUMDes Jepitu. Ungkapan Sarmun ini bukan tidak beralasan. Mayoritas masyarakat Desa Jepitu atau 90 persen warganya merupakan petani tadah hujan.

“Saya berharap BUMDes nanti dapat menyasar perlindungan terhadap produk pertanian palawija. Selama ini kami dipermainkian tengkulak. Harga selalu dibeli murah,” ujarnya.

Endro mengatakan secara konsep memang usaha BUMDes cukup memungkinkan bergerak di sektor perdagangan produk pertanian seperti palawija. Membeli hasil panen petani palawija dengan harga yang tidak membuat petani merugi sesungguhnya menjadi peluang cerdas BUMDes. Tentu dengan kemampuan pengelola BUMDes yang harus cermat dalam membaca kebutuhan pasar palawija.

Endro mencontohkan khusus produk palawija kedelai di Gunungkidul menjadi salah satu peluang besar bagi petani dan BUMDes. Pengamatan dilakukan Penabulu di empat lokasi sentra perusahaan tahu di Desa Kepek Wonosari. Para pengusaha terkendala keterbatasan mendapatkan kedelai lokal bahan baku terbaik untuk memproduksi tahu. Karena adanya penurunan produksi pertanian kedelai lokal, para mengusaha harus bergantung kedelai impor dari Amerika dan harus didapatkan dari luar DIY.

“Tentu kenyataan tersebut menjadi peluang besar untuk BUMDes dan petani palawija untuk kembali giat memproduksi tanaman kedelai. Terlebih setiap perusahaan rata-rata membutuhkan bahan baku kedelai empat kuintal per hari untuk kebutuhan tahu seluruh pasar di Gunungkidul,” tutur Endro, menekankan perlunya analisa perencanaan bisnis yang kuat agar BUMDes tidak sekedar dibentuk tapi mati muda.

Sementara itu, mewakili kelompok sadar wisata setempat mendukung rencana pembentukan BUMDes Jepitu. Selama ini memang sejumlah lokasi tempat wisata telah dikelola secara swadaya. Namun demikian dengan adanya BUMDes nanti akan lebih memperkuat legalitas usaha pariwisata.

PJ Sekretaris Desa Sukaja menyatakan meskipun kehadiran kelompok perempuan dalam sosialisasi BUMDes kemarin masih sedikit, tetapi Pemerintah Desa Jepitu akan terus mengoptimalkan sosialisasi. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dukuh, tokoh masyarakat, Ketua RT, LPMD, dan kelompok pemuda, rencana BUM Desa perlu sampai kepada masyarakat Jepitu lebih luas.

Sukaja mengaku usaha peternakan sebagai daya dukung usaha pertanian masyarakat juga mulai banyak masukan. BUMDes diharapkan dapat mengucurkan program ternak komunal kelompok sapi selain sektor pariwisata. Hasilnya pengelolaan ternak selanjutnya dapat dinikmati tidak hanya pemasukan pendapatan bagi BUMDes ke pendapatan asli desa, tetapi juga kelompok tani penerima manfaat. Tentu hal ini perlu pendampingan intens usaha agar disiplin pemeliharaan dan terhindarkan dari kerugian.

Sukaja menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPD untuk penentuan jenis usaha yang akan dibidik BUMDes dan membentuk tim penyusun pengurus atau pengelolanya. “Dalam pekan-pekan depan kami targetkan sudah Musdes pertama agar ini bisa berjalan cepat. Target kami tahun ini BUMDes sudah bisa mulai beroperasi,” pungkasnya. (ETG)

Pinjaman Datang, Warga Giripanggung Girang 

Ratusan warga masyarakat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY, tersenyum lebar. Setelah merayakan suka cita hari Idul Fitri, langsung mendapat gelontoran bantuan modal usaha pemerintah untuk memacu usaha perekonomian keluarga. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekar Sari, Kecamatan Tepus Gunungkidul, mengucurkan pinjaman modal bagi pelaku usaha ekonomi produktif sebesar Rp513,5 juta. Warga tampak sumringah menyambut hari pencairan pinjaman modal usaha dipusatkan di Balai Desa Guripanggung, Tepus pada Jumat (6/7) kemarin.

“Alhamdulillah. Bagi kami orang desa, pinjaman sudah termasuk berkah rezeki yang kami syukuri,” kata War, salah satu warga penerima manfaat pinjaman.

War mengaku pinjaman yang diterima sebesar Rp4 juta dari pengajuan Rp5 juta cukup membantu mewujudkan rencana usaha ternak kambing. Pinjaman tersebut akan digunakan membeli beberapa ekor kambing dan ayam serta biaya pemeliharaan agar dapat menopang penghasilan suami dari bertani dan kadang merangkap buruh bangunan.

“Apalagi ini ‘kan tahun ajaran pelajaran baru bagi anak-anak. Kami lagi butuh biaya besar untuk mempertahankan usaha dan biaya melanjutkan sekolah anak,” ujar penerima lain saat ditemui disela antrean pencairan.

Memelihara ternak, bagi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul memang menjadi salah satu rumus dalam membangun benteng ekonomi keluarga. Kendati perhitungan usaha terbilang cukup rumit, ternak seperti sapi dan kambing menjadi salah satu bentuk lain dari menabung. Pakan ternak bisa didapatkan sembari aktitivas bertani, sapi atau kambing sewaktu-waktu bisa dijual untuk mengejar kebutuhan mendesak. “Tapi kalau musim kemarau seperti ini pakan sudah mulai sulit,” ujarnya.

Senada diungkapkan penerima pinjaman yang lain, bernama Yem. Jelang lebaran lalu, seekor sapi peliharaan ibu tiga anak ini sudah dijual dan mendapatkan keuntungan. Hasil penjualan tidak semua dinikmati tetapi dibelikan anakan yang ukurannya lebih kecil. Adapun sisanya bisa untuk merayakan lebaran bersama keluarga.

“Tinggal seekor pedet (anak sapi) dan mau tambah dua ekor anakan kambing lagi agar hari kurban nanti bisa jual dan dapat untung lagi,” ungkapnya.

Ketua UPK Merak Sari Tepus Gunungkidul Dwi Asnuri menjelaskan program pinjaman usaha bagi warga Desa Giripanggung seperti halnya seluruh UPK Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Akses modal pinjaman usaha juga menyasar desa-desa yang lain dalam satu kecamatan untuk tujuan mempermudah akses modal usaha dan mendorong usaha masyarakat dapat tumbuh serta berjalan pesat.

Menurut Dwi sistem pengembalian dilakukan setiap bulan dan diberlakukan adanya pengembalian bagi kelompok yang tertib dan disiplin sampai seluruh pinjaman lunas. Ia menyatakan program ini melalui proses verifikasi usaha dan analisis petugas sebelum diputuskan untuk realisasi tahap pencairan. Khusus untuk penerima manfaat program UPK Tepus ini sebanyak Rp513,5 juta nilai pinjaman digelontorkan untuk masyarakat berbagai bidang usaha, dari pertanian, peternakan, perdagangan warung kelontong, pedagang bakso soto, usaha rias, olahan makanan, perajin tempe, dan ragam usaha lainnya.   

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Giripanggung Suyadi menyatakan usaha pertanian warganya memang mayoritas dipadukan dengan usaha peternakan. Hal itu sudah menjadi pola hidup masyarakat petani tradisional yang sampai sekarang masih berjalan di desanya. Limbah dari panen hasil produksi pertanian warga petani merupakan stok pakan bagi ternak peliharaan. Suyadi mengistilahkan 90 persen warga petani di desanya tidak hanya panen hasil palawija saja tetapi limbahnya jadi panen untuk pakan ternak. Inilah yang membuat biaya pemeliharaan sapi atau kambing di Gunungkidul lebih terjangkau.

Pada kesempatan membuka kegiatan pencairan pinjaman warga kemarin, Suyadi berpesan agar warga penerima bantuan berhati-hati dalam mengelola uang yang diterima. Ia mengingatkan uang yang diterima dari UPK Mekar Sari bukanlah pemberian secara cuma-cuma, melainkan pinjaman usaha atau utangan. Suyadi menambahkan modal usaha tidak dikelola dengan baik untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif hanya akan membawa musibah bagi peronomian keluarga.

Pria yang tengah fokus merancang badan usaha desa Giripanggung menambahkan, budaya konsumtif, seperti berhutang untuk keperluan membeli kebutuhan yang tidak produktif harus dijauhi warga desa. Terlebih, kata Suyadi, saat ini era teknologi gadget sudah merambah desa hendaknya mempertimbangkan ulang dan tetap fokus pinjaman untuk menguatan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, keseriusan pemerintah desa mendukung warga untuk meningkatkan aktivitas pertaniannya disinggung Suyadi. Salah satunya, rencana membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan penyediaan alat pertanian seperti traktor. Melalui BUMDes yang kepengurusannya akan dibentuk dan bekerja sama dengan kelompok tani (Poktan) dusun-dusun di Desa Giripanggung, masyarakat dapat menggunakan traktor untuk meningkatkan produksi pertanian. Suyadi mengaku selama ini warga petani Giripanggung setiap memerlukan alat bajak harus mendatangkan dari luar Gunungkidul. seperti Klaten dengan sewa Rp800ribu per hari untuk luas lahan 4,000 meter. Harapannya, setelah terbentuknya BUMDes dapat menjawab kebutuhan produksi tanam bagi petani yang lebih mudah dan murah.

“Ini komitmen desa untuk menjawab kebutuhan warga petani, karena memang 90 persen warga desa Giripanggung adalah petani,” ujar Suyadi.

Tim Desa Lestari sebagai mitra pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Giripanggung turut menyaksikan langsung mencairan pinjaman modal usaha dari UPK senilai Rp513,5 juta tersebut. Endro Guntoro salah satu tim dari Desa Lestari, menilai ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program penguatan modal usaha rakyat ini. Pertama, pemahaman bersama yakni program permodal usaha digelontorkan pemerintah adalah pinjaman, yang secara otomatis merubah derajat ekonomi warga masyarakat. Dari semula (mungkin-red) menjalankan usaha tanpa memiliki hutang atau pinjaman, menjadi berstatus mempunyai utang atau pinjaman.

“Hendaklah ini perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah desa dan UPK sendiri untuk tidak sekadar melakukan pengawasan ketertiban administrasi dan teknis pembayaran, tetapi turut terlibat memperkuat ketrampilan tata manajemen keluarga petani melalui pendampingan yang lebih efektif,” katanya.

Kedua, resiko yang disebabkan dari program pinjaman pemerintah. Hendaknya resiko ini mulai ikut dipikirkan secara bersama termasuk pemerintah. Endro menyebut resiko dimaksud tidak hanya menyangkut kemungkinan terjadi kemacetan dalam sistem pembayaran angsuran setiap bulan bagi warga petani, tetapi keterlibatan menangani resiko yang timbul dari sebab program yang dibuat, salah satunya pembangun mentalitas warga masyarakat dalam melawan budaya konsumtif ditengah gempuran teknologi baru dan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru. Ketiga, mengukur pencapaian tingkat berkembangnya usaha-usaha masyarakat yang menerima manfaat program pemerintah.

Endro mengharapkan, program UPK dari sumber sisa-sisa aset program PNPM yang sudah dihentikan pemerintah ini dapat melaksanakan ketiga hal penting tersebut, sehingga program tidak sekadar melatih ketrampilan rakyat berhutang dalam membangun usaha.

“Pendampingan usaha bagi kelompok dan pelaku usaha mandiri desa perlu dilakukan baik desa, pemerintah, khususnya UPK sendiri,” pungkasnya. (HHW)

BUMDes Kian Diminati di Gunungkidul

Gunungkidul (28/2) – Cerita sukses tentang kiprah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengundang minat di beberapa desa Kabupaten Gunungkidul, DIY. BUMDes diharapkan bukan hanya menggenapi instruksi pemerintah, melainkan menjadi salah satu pintu dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo dan Desa Giripanggung, Tepus, berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan dua desa yang pada tahun 2017 ini tengah berjuang merintis BUMDes agar kedepan semakin menggeliat. Upaya serius dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah DIY dan kecamatan setempat. Kedua desa belajar dasar filosofis pendirian BUMDes, tata aturan, dan menggali potensi masyarakat dengan mendatangkan tim Desa Lestari Yayasan Penabulu sebagai mitra belajar.

Belajar BUMDes di Desa Ngawis diadakan pada Selasa (21/02) dengan fasilitator dari Desa Lestari Eko Sujatmo dan Henricus Hari Wantoro sebagai narasumber. Kepala Desa Kurniawan mengundang seluruh kepala dusun, lembaga desa, dan tokoh aktivis desa supaya pengetahuan dan wawasan tentang BUMDes bertambah.

Para peserta diajak memetakan masing-masing dusun untuk menemukan potensi sumber daya desa seperti kelompok seni budaya, kepemudaan, produk olahan pangan, pertanian, hingga perdagangan. Selanjutnya potensi yang muncul hendak ditangkap desa sebagai salah satu peluang pasar. Satu catatan disampaikan Henri dan Eko kepada peserta, jenis usaha desa hendaknya memang yang bukan telah dilakukan masyarakat desa. “Prinsip utamanya usaha yang akan dipilih desa nanti jangan sampai mematikan usaha warga yang sudah lebih dulu ada,” kata Eko dalam sesi tanya jawab.

Menurut Eko desa hendaknya cermat akan prinsip tersebut. Terlebih, Desa Ngawis berada di sebelah  Desa Bejiharjo yang sudah terkenal pariwisata Gua Pindul. Kondisi itu hendaknya membuat semakin percaya diri dalam menangkap potensi usaha seperti produk industri kerajinan dan hingga kesenian dan kebudayaan.

Anjar mengatakan potensi paling besar yang ada di desanya adalah sektor pertanian. Ada 1.400 kepala keluarga, 70 persen dari 1,400 kepala keluarga bergantung pada komoditas pertanian seperti padi, sayuran, peternakan. Selain itu ada beberapa warganya hidup dari industri kerajinan bambu. “Pemuda malah sudah jalan dibidang pertanian sayuran jenis cabai,” ujarnya.

Kendati demikian, Anjar melihat selama ini petani Desa Ngawis masih sangat kesulitan mendapat daya dukung ketersediaan fasilitas tanam. Obat-obatan pertanian seperti umumnya disediakan toko tani petani Ngawis harus beli ke desa lain. “Mungkin itu yang bisa ditangkap sebagai peluang BUMDes nanti,” tambah Anjar kepada tim Desa Lestari.

Kehadiran desa sendiri pada tahun lalu sudah mulai terasa. Beberapa kegiatan kepelatihan desa yang didanai dari Dana Desa menyasar kelompok tersebut. Namun inventarisasi potensi desa untuk rintisan BUMDes Ngawis ini masih perlu didalami agar pendirian BUMDes tidak sekadar menjadi kegiatan jangka pendek, tetapi juga memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat yang mendatangkan keuntungan bersama.

Kegiatan belajar BUMDes di Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus dilaksanakan pada Rabu (22/02) lalu tidak jauh berbeda. Pihaknya mengundang tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan perwakilan lembaga desa.

Diskusi regulasi dan berbagi cerita implementasi BUMDes di wilayah lain, banyak potensi terungkap dari belasan dusun. Dari mulai tiga telaga, produk perajin gula jawa, hingga dusun yang dianggap strategis untuk kemungkinan pendirian rest area untuk menangkap ramainya pariwisata Gunungkidul setiap akhir pekan.

Meski begitu, rencana rest area yang sudah dicita-citakan dua tahun tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Selain memerlukan modal besar, perlu dikaji secara serius tingginya akses jalur pantai di Gunungkidul melalui desa Giripanggung.

Kepada Desa Giripanggung Heri Purwanto mengapresiasi potensi semua dusun yang muncul pada kegiatan tersebut. Telaga, gula jawa, UKM produksi tas, makanan olahan seperti ceriping, harus direspon sebagai peluang baru. Desa Giripanggung, menurut Heri, merupakan wilayah pegunungan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan wahana permainan dan olah raga alam. Beberapa produk alat pertanian juga menjadi pelengkap, termasuk produk tempe, abon, stik pepaya, dan stik labu yang perlu lebih dicarikan formula baru untuk produk yang lebih menarik lagi.

Sekretaris Camat Karangmojo Rahmadian menyambut baik peran LSM seperti Penabulu yang membantu desa-desa di Gunungkidul dalam implementasi UU Desa. Ia berharap, peran Penabulu lebih sentral di Gunungkidul hingga desa mampu menemukan usaha desa dan tata kelola manajemen yang baik. (ETG)

Unit PAB BUMDes Bleberan: Kami Perlu Diperkuat Lagi

Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih teknologi BBM ke listrik pada tahun 2017 menyisakan pekerjaan berat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB) BUMDes Sejahtera harus banyak mengejar kesiapan, baik sumber daya manusia maupun tata manajamen layanan publik dan tata kelola distribusi air untuk menjaga kualitas layanan.

“Kami masih perlu banyak belajar. Masih perlu diperkuat lagi agar program optimalisasi sumber mata air nanti selesai, kami juga sudah siap lebih baik melayani air untuk warga,” kata Ketua Unit PAB Udi Waluyo pada diskusi dengan Tim Desa Lestari, Penabulu, usai mengikuti studi lapangan bersama UNY di sumber mata air Jambe, kawasan hutan negara Bleberan pada 8 Februari 2017.

Menurut Udi, ada beberapa yang harus dikejar unit PAB. Salah satunya sumber daya manusia yang harus lebih memadai. Udi menilai unit PAB saat ini baru memiliki tujuh orang pengelola kegiatan yang mencakup pekerjaan besar. Dari pencatatan penggunaan air setiap pelanggan, layanan pembayaran, tata manajemen, pelayanan sambungan baru, perawatan jaringan, hingga teknisi mesin.

“Kebutuhan yang paling mendesak untuk kami adalah penguatan aplikasi keuangan, agar tata administrasi kami semakin baik lagi. Kami harap Penabulu bisa menjadi mitra untuk itu (aplikasi keuangan),” pintanya kepada Penabulu.

Udi melihat selama ini tata kelola unit PAB masih cenderung dikerjakan dalam pembukuan manual. Adapun untuk penguatan personel unit PAB BUMDes dan perlu tidaknya penambahan personil yang kompeten, Udi menyerahkan sepenuhnya pada pengurus BUMDes Sejahtera Bleberan.

Meski begitu, lanjut Udi, kendati dikerjakan secara manual pengeloaan unit PAB sudah berjalan. Setiap tahun terjadi peningkatan keuntungan yang dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pihak sebagai bagian dari pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera bersama dua unit usaha lainnya, yakni unit pengelolaan wisata Air Terjun Sri Getuk dan unit Simpan Pinjam yang dapat diakses untuk modal usaha warga Bleberan.

Khusus untuk peningkatan hasil usaha dari unit PAB, tercatat menunjukkan laju peningkatan pendapatan yang signifikan sejak Udi memimpin. Pada akhir 2014, unit PAB baru dapat menyumbang pendapatan desa sebesar Rp49 juta. Sedangkan pada  2015 pendapatan keseluruhan mencapai Rp247 juta dengan tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 65 persen. Pada tahun tersebut, bagi hasil keuntungan yang diserahkan pihak desa melejit hingga Rp71 juta. Pada akhir 2016 lalu, tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 80 persen mendapatkan pendapatan Rp279 juta dan sebanyak Rp86 juta diserahkan sebagai pendapatan desa. Adapun kebutuhan paling besar produksi layanan air desa ini masih tersedot untuk belanja bahan bakar solar penggerak genset dan perawatan.

Secara khusus, Udi ingin menyelesaikan persoalan tunggakan di tingkat pelanggan yang masih terbilang tinggi. Pada 2015 terdapat tunggakan pelanggan sebesar Rp7 juta, sedangkan pada 2016 jumlah tunggakan pelanggan turut meningkat menjadi Rp22 juta.

Persoalan tersebut kini masih dicarikan solusi terbaik. Pasalnya, sejak berjalan, unit PAB belum pernah melakukan pemutusan sepihak bagi penunggak. Selama ini pengelola PAB tidak dapat menindak tegas dengan cara-cara pemutusan sambungan, mengingat ada banyak pertimbangan seperti sektor pemenuhan kebutuhan air sebagai usaha desa serta aspek pelayanan desa.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Bleberan Supraptono juga mengaku sedang melakukan pembahasan untuk pengambilan keputusan. Ia mengatakanada jalan keluar antara usaha desa dan layanan desa dalam pengelolaan air bersih. Pihaknya tengah mengkaji pola pendekatan bagi nama-nama warganya yang tercatat sebagai penunggak. Ketegasan menjadi penting untuk menyikapi persoalan ini agar tidak sampai mengganggu tata kelola layanan air itu sendiri.

Supraptono berencana akan melibatkan kepala dusun atau dukuh sebagai pionir pendekatan dan petugas tagih khusus penunggak. Ia mencontohkan sistem simpan pinjam usaha kelompok warga di Dusun Peron perlu menjadi pertimbangan, dimana setiap bulan nama-nama penunggak diumumkan secara terbuka.

“Hasilnya memang bagus dan lancar. Angka penunggaknya rendah. Tapi untuk diterapkan di PAB perlu dipertimbangkan lagi dan kesepakatan pengurus Bumdes. Tapi harus ditemukan solusi agar tunggakan ini terkejar,” pungkas Supraptono. (ETG)

Optimalisasi Mata Air Jambe Untuk Sumber Kehidupan

Mata air Jambe di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY, menjadi salah satu sumber air yang berpotensi mengatasi persoalan krisis air. Pemerintah Desa Bleberan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera, saat ini sedang berjuang mengoptimalkan sumber mata air yang berada di kawasan hutan negara sebagai sumber kehidupan. Optimalitasi mata air Jambe sebagai salah satu layanan air bersih Desa Bleberan ke depan akan didorong dapat mencakup masyarakat lebih luas.

Yayasan Penabulu menjadi mitra pihak yang dilibatkan Pemerintah Desa Bleberan mewujudkan program tersebut. Satu tahap telah diselesaikan pemerintah desa, yakni memprioritaskan program optimalisasi pengelolaan sumber mata air Jambe dengan menargetkan dapat beralihnya teknologi dari sistem penggunaan bahan bakar solar menjadi tenaga listrik. Adapun target waktu pekerjaan ini selesai pada tahun 2017.

Pemerintah Desa Bleberan dan BUMDes Sejahtera melakukan studi lapangan perdana yang dilaksanakan pada 8 Februari 2017 dengan menggandeng Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tahap ini meninjau keberadaan hulu mata air dan sistem kerja lokasi yang sudah dikelola Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB), bagian dari layanan usaha BUMDes Bleberan yang melayani kebutuhan air 600 pelanggan warga masyarakat Bleberan. Selain melihat kualitas air, stabilitas debit air menjadi fokus tim dari UNY dipimpin Dr. Ing. Satoto E. Nayono, M.Eng., M.Sc.

Satoto belum mendapat kesimpulan mendalam pada tinjauan lokasi pertama. Pasalnya memang perlu tahap yang panjang untuk melihat kapasitas dan debit air sumber Jambe. Pihaknya masih melihat sekitar sumber dan cara kerja distribusi.

“Tahap awal ini kami ingin melihat dulu sejauh mana kualitas air dan kapastias tangkapan airnya. Ini kami lakukan dengan beberapa cara baik pengamatan langsung sumber seperti kami lakukan hari ini juga mendengar keterangan masyarakat pengguna atau pelanggan sebagai pihak yang setiap hakri memanfaatkan,” kata Satoto kepada tim Desa Lestari, Penabulu.

Selanjutnya tim akan banyak mengkaji data awal untuk melanjutkan kunjungan tahap kedua yang memastikan kapasitas debit air sumber Jambe dalam setiap detiknya. Pada tahap studi lanjutan kedua, tim dari UNY baru menggunakan berbagai peralatan pendukung untuk mendapatkan akurasi debit air. Cara ini juga belum bisa dikatakan final karena memang harus dilakukan berulang-ulang pada kondisi musim yang berbeda.

“Debit air per detik pada musim penghujan tentu akan berbeda dengan debit air pada saat musim kemarau. Ini perlu diketahui agar membantu dalam tata kelola distribisi dan manajeman pengelolanya,” ujarnya.

Pada pengamatan pertama, Satoto menemukan jika debit sumber air Jambe diprediksi mencapai 16 liter per detik. Prediksi awal debit ini perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dilakukan upaya-upaya untuk menjaga debit, melihat urusan pelayanan penyediaan air tentu harus mengutamakan manajemen dan tata kelola distribusi air sampai ke pelanggan tetap stabil, sehingga kebutuhan air setiap hari terpenuhi.

Pada kunjungan pertama, Satoto mendapatkan kesimpulan awal bahwa air dari sumber mata air Jambe ini masih banyak yang terbuang sia-sia. Sumber yang potensial ini belum secara optimal ditampung dalam bak yang lebih besar. “Kelihatannya memang masih perlu bak penampungan tambahan agar air tidak hanya terbuang,” ujar Satoto.

Dari seluruh dusun yang ada di Desa Bleberan, semua dusun sudah menikmati sumber air. Adapun tiga dusun lain di luar layanan BUMDes Sejahtera lebih dulu inisiatif membuat kelompok pengguna air dari sumber ini. Kepala Desa Bleberan Supraptono mengakui jika selama ini fokus pelayanan air bersih warga desa baru terletak pada tata kelola manajemen pengelola, yang di dalamnya mencakup sistem pengaturan distribusi air dari hulu sampai diterima masyarakat harus tersedia setiap waktu dan setiap jam.

“Ini yang musti kami persiapkan kedepan nanti agar pasokan air setiap jam setiap hari bisa stabil,” kata Supraptono.

Menurutnya, Pemerintah Desa Bleberan perlu memastikan debit air sumber air Jambe untuk rencana alih teknologi BBM ke tenaga listrik dengan melibatkan ahli dari UNY, mengingat alih teknologi memerlukan biaya besar kepastian debit air harus diperoleh secara detail. Satu sisi, pihaknya harus mempersiapkan BUMDes Sejahtera agar tata manejemen dapat lebih baik lagi dalam pelayanan maupun pengelolaan.

Untuk mewujudkan cita-cita Desa Bleberan dan BUM Desa Sejahtera dalam mengoptimalkan sumber air Jambe sebagai sumber kehidupan, Pemerintah Desa Bleberan bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, Universitas Gajah Mada (UGM), serta Semaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office.

Kebutuhan 500 Juta Rupiah
Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih fungsi teknologi BBM ke tenaga listrik merupakan rencana lama BUMDes Sejahtera Bleberan. Badan Pengawas BUMDes Sejahtera Taufik Ari Wibowo menyatakan sudah pernah melakukan konsultasi awal dengan pihak PLN Wonosari perihal kebutuhan totol biaya alih teknologi tersebut.

Menurut Taufik, pihak PLN Wonosari telah memberikan gambaran taksiran kebutuhan alih fungsi sampai pemasangan memerlukan biaya kisaran Rp500 juta. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk mendirikan beberapa titik gardu listrik di sepanjang jalur sumber Jambe sebagai satu-satunya tenaga yang digunakan dalam distribusi air ke pelanggan.

“Ya sekitar Rp500 juta kebutuhan alih teknologi itu tapi detailnya masih perlu dibahas lagi dengan PLN,” pungkas Ketua Unit PAB BUM Desa Sejahtera Udi Waluyo.

Krisis air masih menjadi predikat yang melekat bagi Kabupaten Gunungkidul, DIY, sampai tahun 2017 ini. Tiap musim kemarau panjang tiba, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus menyediakan kebijakan pasokan air. Berdasarkan ata yang diperoleh tim Desa Lestari Penabulu, terdapat puluhan desa yang mengalami krisis air saat kemarau panjang. Puluhan desa tersebut berada di beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Girisubo, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, Ngawen, Rongkop, Purwosari. Daerah yang dilanda krisis air paling parah akibat kemarau panjang yakni Kecamatan Tepus. (ETG)

Desa Perlu Punya Produk Khas dan Berkualitas

Gunungkidul (6/1) – Memiliki produk unggulan masih menjadi tantangan terkini bagi desa. Desa harus menciptakan produk yang menjadi ciri khasnya. Ciri khas itulah yang menjadi kekuatan ditengah bajirnya produk industri skala lebih besar di pasaran. Tentu saja kualitas produk menjadi syarat utama, disamping kuantitas dan rutinitas dalam penyediaanya.

Hal tersebut diungkapkan Prof. Yang Seung Yoon, Guru Besar di Hankook University Korea Selatan, saat menjadi pembicara pada seminar “Pertumbuhan Perekonomian Desa di Korea Selatan Melalui Saemaul Undong” pada Jumat (5/01) sore. Seminar tersebut merupakan salah satu upaya Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia untuk memotivasi pengurus BUMDes Hanyukupi di Desa Ponjong, Gunungkidul. Pasar masih terbuka lebar untuk menampung produk usaha desa, dengan syarat desa mampu membaca dan memanfaatkan celah-celah pasar tersebut.

Kepala Desa Ponjong Arif Al Fauzi dalam sambutanya mengatakan keinginanya agar Profesor Yang dapat membagi ilmunya kepada warga masyarakat desa. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian sebagian besar warga desa. Tak heran jika Arif berharap agar kemajuan pertanian di Korea dapat ditularkan kepada masyarakat. Arif mengaku saat ini pola pertanian yang dijalankan warga desa masih tradisional dan belum memiliki produk unggulan hasil pertanian. “Kami berharap warga yang hadir dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari seminar ini, untuk memajukan desa,” kata Arif.

Profesor Yang memulai paparannya dengan menceritakan kondisi masyarakat Korea era 1960-an ketika 80 persen penduduk bekerja sebagai petani. Saat itu, banyak orang yang mati kelaparan karena kekurangan pangan yang diperparah kondisi iklim ekstrim. Tanah pertanian di Korea tidak subur seperti Indonesia, sehingga sektor pertanian menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah.

“Gerakan desa baru yang digagas Presiden Park pada awal 1970-an mampu menyalakan obor api untuk menghidupkan semangat kerja dan berdiri sendiri. Pemerintah memberikan bantuan khusus bagi petani. Petani pun tergerak untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berbeda-beda di setiap desa. Kita mengkhususkan dan membedakan hasil padi kita lebih bagus lagi dari tempat lainnya,” terangnya.

Mengantongi pengalaman sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran sejak 30 tahun lalu, Profesor Yang sangat fasih berbahasa Indonesia, sehingga materi yang disampaikannya mudah dipahami para peserta seminar. Profesor Yang juga mengeluhkan kondisi petani di kampungnya yang hanya menyisakan petani berusia lanjut. Bahkan diusianya yang kini menginjak 72 tahun, dirinya menjadi orang yang paling muda dikampungnya. Melihat keadaan di Desa Ponjong, Profesor Yang memberi apresiasi kepada pemuda desa yang mau tinggal dan membangun desa.

Profesor Yang juga berharap agar BUMDes ‘Hanyukupi’ maju berkembang, mengingat sekarang adalah masa persaingan. Ia menyarankan agar BUMDes fokus pada usahanya dan menghasilkan produk yang menjadi ciri khas desa. “Para pemuda desa harus diberdayakan untuk menemukan pasar-pasar diluar desa. Kalau menunggu disini saja tidak berhasil, tidak berkembang,” pungkasnya. (ES)

 

BUMDes di Kalimantan Tengah Harus Berkontribusi pada Kelestarian Lingkungan

Pulang Pisau (10/12) – Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar, atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Hampir sebagian besar kawasan gambut mengalami kerusakan akibat kesalahan dalam pemanfaatannya. Lahan gambut yang rusak tersebut justru menjadi sumber emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengantongi mandat untuk memulihkan lahan gambut, termasuk dengan peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas pemulihan fungsi hidrologis gambut. Pada 2016-2017, restorasi lahan gambut diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau karena memiliki kawasan lahan gambut dengan kerusakan paling parah. Sisilia Nurmala Dewi dari BRG menyampaikan ada tiga kegiatan restorasi yaitu re-witting, revegetasi dan revitalisasi. Re-witting merupakan pembasahan kembali lahan gambut terbakar, dengan membuat sumur bor dan sekat kanal. Revegetasi adalah penanaman kembali yang dilakukan apabila persoalan tata kelola air sudah ditangani. Sedangkan revitalisasi kehidupan masyarakat adalah bagaimana elaborasi atau mengembangkan kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah Indikator Desa membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. BRG bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk bersama-sama memantau dan memastikan setelah restorasi berjalan baik sehingga masyarakat desa berkembang dari sisi ekonominya. Salah satu upaya BRG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan memastikan desa terlibat. Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelatihan berlangsung pada 7-9 Desember 2016, bertempat di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya dengan peserta merupakan perwakilan dari 10 desa di Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Kahayan Hilir. Pelatihan difasilitasi oleh Budi Susilo, Ahmad Rofik, Agus Purwantoro, dan Henricus Hari Wantoro dari Yayasan Penabulu. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain mendapatkan pemahaman baru, pelatihan ini juga menjadi ajang tukar pengalaman antar desa, dimana ada desa yang sudah mendirikan BUMDes dan ada desa yang sedang mempersiapkan pendiriang BUMDes.

Selama tiga hari pelatihan fasilitator menekankan bahwa  perlu ada pemetaan dan analisis potensi desa, serta kajian kelayakan usaha sebelum mendirikan BUMDes. Tim fasilitator menawarkan kriteria usaha untuk mengembangkan BUMDes yang memiliki ciri khas desa gambut, antara lain berpengaruh meningkatan pendapatan masyarakat desa, mendorong perubahan jangka panjang, dan berdampak luas pada kelestarian lingkungan.

Salah satu peserta, Sugeng mendukung pendirian BUMDes yang eco-friendly. “Saya setuju syarat pendirian usaha BUMDes harus melestarikan lingkungan. Tidak boleh merusak alam. Ini harus menjadi pertimbangan utama jika mau membuat unit usaha.”

Pada akhir pelatihan, peserta dan fasilitator menyepakati ada tindak lanjut dari proses pelatihan sebagai bahan usulan musyawarah desa. Selain itu, restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berjalan seirama dengan perencanaan desa. (HH)

Tirta Mas Siap Tampung Produk Kreatif Warga Bleberan

Sejak dirintis pada 2009, obyek wisata air terjun Sri Gethuk mengundang perhatian wisatawan. Air terjun dengan pesona alam nan asri ini menjanjikan keindahan tersendiri salah satu wisata pedesaan di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Sejalan dengan pengunjung dari luar daerah maupun negara tetangga yang setiap hari berdatangan, obyek wisata desa ini membawa denyut perekonomian bagi warga masyarakat sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran, seperti pemasaran wisata, pemandu, operator perahu, keamanan, penataan parkir, penyediaan kuliner, sampai dengan urusan belakang meja administrasi dan manajemen yang kesemuanya terwadahi oleh satu unit dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bleberan.

Masyarakat meyakini jantung perekonomian desa sektor pariwisata ini masih memiliki peluang lebih luas lagi untuk dikembangkan sebagai pilar pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat desa. Perlu lebih banyak lagi warga masyarakat Bleberan mau terlibat memperkuat Sri Gethuk.

Ketua Paguyuban Pedagang Tirta Emas Air Terjun Sri Gethuk Sudarto menyatakan sampai saat ini peluang “pasar” masih terbuka luas di Sri Gethuk namun belum dilirik warga Bleberan untuk membuka jaringan pemasaran produk industri kreatif. Dari 50 pedagang Sri Gethuk yang bergabung dalam paguyuban Tirta Mas selama ini, masih bergantung pada hasil kreativitas pasokan luar daerah.

“Kami dan teman-teman dari kelompok pedagang sangat membuka diri kalau ada produk dalam desa yang bisa menjadi icon Sri Gethuk. Kalau memang ada produk lokal kami justru senang,” katanya saat ditemui di warungnya yang berada di kawasan Sri Gethuk, belum lama ini.

Lebih lanjut, Sudarto mengatakan ada kebutuhan penting dalam pengembangan wisata Sri Gethuk. Salah satunya, belum adanya produk kerajinan maupun makanan olahan sebagai ciri khas dan identitas Sri Gethuk. Nama yang unik pada wisata air terjun Sri Gethuk kerap membuat pengunjung bertanya-tanya dan penasaran nama getuk, tidak lain makanan olahan tradisional berbahan singkong.

Selain itu, minimnya kemampuan berbahasa asing dari anggota paguyuban pedagang Tirta Mas menyebabkan tidak ada interaksi yang terbangun secara akrab oleh pedagang setiap menyambut pengunjung darii warga negara asing. “Memang sudah pernah ada pelatihan bahasa.  Tetapi, pesertanya terbatas dan kurang ada kelanjutannya,” tambah Sudarto.

Rentenir Mulai Gentayangan

Ramainya kunjungan wisata Sri Gethuk tidak hanya mendatangkan berkah bagi para pedagang oleh-oleh. Peluang itu sudah mulai mengundang banyaknya “pemodal gelap” rentenir yang masuk untuk menggandakan keuntungan melalui modus pinjaman modal.

Taromi, salah satu pedagang di Sri Gethuk membenarkan keresahan hadirnya rentenir dari beberapa daerah seperti Jogja, Bantul, Klaten, Solo maupun Gunungkidul sendiri. Tiap pinjam Rp500 ribu pengembalian angsurannya Rp170 ribu per sepuluh hari. “Tapi saya tidak berminat. Mending modal kecil tapi bebas dari hutang,” sambung Taromi usaha bermodal rejeki pemberian anaknya.

Para pedagang Sri Gethuk nampaknya kurang mengetahui  program Desa Bleberan dalam kebijakan permodalan usaha masyarakat kecil lebih aman dibanding bergantung rentenir. Desa yang dipimpin Supraptono sebenarnya memiliki unit simpan pinjam yang jauh lebih mudah terjangkau, baik syarat maupun bunganya. Unit simpan pinjam UEP SP salah satu unit Bumdes selain Unit Pariwisata dan unit Pengelolan Air Bersih. Unit ini tengah ditata ulang tata kelola menajamennya oleh beberapa tokoh desa setelah beberapa tahun stagnasi karena banyak nasabah mengalami macet kredit. Desa bahkan berkomitmen untuk menambah penyertaan modal agar unit simpan pinjam bisa lebih leluasa bergerak. (ETG)

Warga Kawasan Gambut Antusias Kembangkan BUMDes

Jambi (7/11) – Kawasan pedesaan gambut merupakan daerah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka pengelolaan kawasan yang lebih selaras dengan pembangunan perdesaan, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan program Desa Peduli Gambut (DPG) yang harapannya dapat mendorong desa memiliki kehidupan yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya.

Kebakaran hutan dan lahan gambut dahsyat yang terjadi pada 2015 lalu berdampak pada terganggunya ekosistem dan perekonomian di wilayah area gambut. Untuk mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.

Jambore Masyarakat Gambut yang digelar di GOR Kota Baru Jambi pada 5-7 November 2016, menyediakan banyak sesi di Pondok Belajar dengan berbagai tema yang menarik minat peserta. Salah satu Pondok Belajar yang diasuh Yayasan Penabulu adalah Pondok Belajar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang diadakan pada 6 November 2016. Fasilitator dari Penabulu, Ahmad Rofik dan Nurul Purnamasari, pemuda Desa Nglanggeran, Gunungkidul Sugeng Handoko turut hadir membagi pengalamannya mengelola BUMDes Tunas Mandiri.

Pada pembentukan BUMDes, seringkali pemerintah desa dan masyarakat terjebak dalam besaran jumlah Pendapatan Asli Desa yang akan didapat dari BUMDes. Namun besaran kemanfaatan secara sosial tidak diperhitungkan, seperti halnya pelibatan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengolahan produk, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

“BUMDes merupakan bisnis sosial yang berorientasi manfaat bagi masyarakat, bukan semata menghitung berapa keuntungan materiil yang akan diperoleh,” tutur Nurul saat membuka sesi.

Sugeng Handoko, pengelola BUMDes Tunas Mandiri dari Desa Nglanggeran, berbagi pengalaman pemetaan potensi desa untuk pembentukan BUMDes.
Pengelola BUMDes Tunas Mandiri dari Desa Nglanggeran Sugeng Handoko berbagi pengalaman pemetaan potensi desa untuk pembentukan BUMDes. (sumber: dokumentasi lembaga)

Hal tersebut dibenarkan oleh Sugeng. Dirinya pun membagikan ceritanya saat proses pembentukan BUMDes di desanya. “Awalnya sulit mencari potensi yang ada di desa, karena dari lahir sudah terbiasa melihat alam yang bagi kami tidak istimewa. Ternyata ketika banyak orang tahu tentang Gunung Api Purba dan mulai berdatangan ke desa, kami baru sadar kalau ternyata yang dilihat sehari-hari menjadi potensi besar yang bisa jadi simpul untuk menggerakkan masyarakat,” ungkapnya.

Sugeng juga menuturkan jika saat ini Desa Nglanggeran dan desa-desa lain di Kecamatan Patuk sedang memetakan potensi bersama agar pengembangan jenis usaha desa se-kecamatan dapat lebih bervariasi.

Solusi lain yang ditawarkan dalam pengembangan badan usaha di kawasan pedesaan adalah Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang kini regulasinya sedang dalam penggodokan. Ahmad Rofik melihat kondisi desa-desa di kawasan gambut memiliki kemiripan potensi. Sehingga agar produknya satu desa dengan desa yang lain tidak sama, dapat saling bekerjasama dalam produksi dan ditribusi.

“Misalnya ada desa yang memiliki hasil pertanian berupa kopi, lalu ada desa lain yang mengolah dan mengemas kopi tersebut, sehingga kopi tersebut merupakan produk bersama dari dua desa. Penjualannya dilakukan dengan mekanisme yang disepakati,” ujar Rofik.

Hampir seluruh desa-desa yang berada di kawasan gambut belum memiliki BUMDes. Beberapa alasan yang dikemukakan peserta Pondok Belajar adalah karena ketidaktahuan prosedur dan manfaat pembentukan BUMDes. Selain kurangnya informasi, masyarakat merasa belum yakin dengan potensi yang dihasilkan dan dapat dioptimalkan dari lahan gambut.

“Di desa kami banyak masyarakat yang menangkarkan sarang burung walet. Tetapi kami tidak tahu bagaimana mengorganisir dan mengoptimalkan hasilnya. Juga seberapa besar dana desa dapat digunakan untuk modal. Dari paparan ini saya menjadi lebih jelas tentang prosedur dan nanti kami harus lihat lagi apa potensi di desa,” ujar Nordiansyah dari Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Desa Basarang, Kapuas Kadiman mengatakan Desa Basarang menjadi satu-satunya desa di kawasan gambut yang memiliki BUMDes. BUMDes di Desa Basarang yang berdiri sejak 2012 sudah mengembangkan dua unit usaha yaitu produk olahan nanas yang saat ini produknya telah didistribusi keluar desa dan unit usaha persewaan tenda yang khusus untuk menggerakkan kaum muda.

“Tadinya kami anggap nanas hanya produk pertanian biasa. Tapi ketika saya membaca dan melakukan banyak studi banding, kami coba jadikan nanas sebagai kripik, selai, sirup yang ini jadi produk usaha masyarakat Desa Basarang,” kata Kadiman.

Pondok Belajar bertema BUMDes dan BUMADes mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Lebih dari 30 orang memenuhi di ruangan yang relatif sempit demi mendapatkan informasi tentang pengelolaan kegiatan usaha di desa. Bahkan sebagian peserta yang tidak dapat masuk ke ruangan meminta sesi tambahan karena tema yang menarik dan dianggap wawasan baru bagi mereka. (NP)

BUMDes Bersama Ubah Perekonomian Masyarakat Karangsambung

Kebumen (21/9) – Tingginya angka kemiskinan seringkali mendorong sebagian besar warga desa untuk merantau ke kota-kota besar. Demikian halnya yang terjadi di desa-desa di Kecamatan Karangsambung, Kebumen. Namun seiring perjalanan waktu, muncul kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan gerak ekonomi lokal. Masyarakat Kecamatan Karangsambung berinisiatif untuk saling bekerjasama membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dalam bidang usaha konveksi.

Jika selama ini BUMDes berjalan di satu wilayah desa, BUMDes di Karangsambung diselenggarakan oleh beberapa desa secara bersama-sama. Menurut Gunung, salah satu warga Kecamatan Karangsambung, menginformasikan bahwa dalam Pasal 6 Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes diperbolehkan bagi desa-desa untuk mengembangkan BUMDes bersama. Maka desa-desa di Karangsambung yang sudah memiliki BUMDes saling bekerja sama di tingkat kecamatan.

Berdasarkan diskusi dengan pengelola BUMDes Bersama, kesulitan yang paling dirasakan selama proses pembentukan BUMDes Bersama yaitu tata kelola dan administrasi keuangan BUMDes. Pada pembentukannya, pengelola BUMDes Bersama bekerja sama dengan FORMASI melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan di Desa Tlepok dan Desa Kaligending. Melalui pelatihan tersebut, terjadi penyebaran cerita ke desa-desa lain mengenai manfaatnya setelah menerapkan praktik langsung.

FORMASI mensyaratkan bagi desa yang berminat untuk mengikuti pelatihan, setidaknya harus mewakilkan lima orang dan memiliki SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa. Selain itu, setiap desa di wilayah Kecamatan Karangsambung mempunyai kebebasan membuat unit usaha di desa masing-masing. Apabila kelompok di tiap desa tersebut telah merasa yakin untuk membuat usaha mandiri, maka nantinya akan diperkenalkan dengan pasar. Terhitung Juli 2016, Kecamatan Karangsambung sudah mampu mengurangi sekitar 280 pengangguran. Selain itu, sebagian warga desa dapat melakukan pekerjaan di rumah masing-masing tanpa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah. (KWL)