Ciamis (20/10) – Uji coba usaha BUMDes Seneng Usaha Desa Bangunsari mulai membuahkan hasil. BUMDes yang awalnya hanya bergerak di unit usaha LKM kini telah menghasilkan produk unggulan berupa nasi liwet “Si Raos”.
Berkembangnya BUMDes Seneng Usaha tak lepas pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh PALUMA Nusantara melalui program Membangun Ketangguhan di Indonesia: Memadukan Iklusi, Manajemen Resiko dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan. Program tersebut diawali dari pembentukan Kelompok Tani Organik di Dusun Kubangpari hingga pendampingan pengemasan produk yang dihasilkan kelompok.
Ketua BUMDes Seneng Usaha Sohidin mengatakan sejak program dimulai awal tahun lalu sampai saat ini, Kelompok Tani Organik sudah berhasil panen padi perlakuan organik sebanyak dua kali. Hasil panen yang dijual oleh Kelompok Tani Organik dibeli oleh BUMDes untuk diolah menjadi nasi liwet. Nasi liwet olahan BUMDes dikemas dengan bermacam varian rasa dan diberi merek Si Raos, kemudian dipasarkan melalui forum-forum pameran di tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi.
“Nasi liwet Si Raos ini unggulan BUMDes Bangunsari. Namun kami juga sedang mengemas produk lain seperti sale pisang dan telur asin hasil olahan kelompok usaha masyarakat desa,” kata Sohidin.
Sohidin mengungkapkan jika BUMDes menjamin harga beras perlakuan organik dari Kelompok Tani tidak akan terpengaruh dengan naik turunnya harga pasar, sebab Si Raos memiliki segmen pasar tersendiri. Melalui cara tersebut pendapatan petani di Desa Bangunsari akan semakin bertambah. Namun, petani harus tetap menerapkan pertanian organik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah disepakati dalam kelompok. Selain nasinya pulen, Si Raos praktis karena dikemas dengan bumbu dan variasi rasa.
“Inilah keunggulan Si Raos, selain berasnya organik juga belum ada di tempat lain,” tandas Sohidin.
Salah satu anggota Kelompok Tani Zaenurrohman menceritakan bahwa 11 orang anggota kelompok memulai budidaya padi dengan perlakuan organik di lahan sawah milik anggota. Guna menjaga kualitas padi, kelompok tersebut menetapkan SOP bersama untuk diterapkan oleh semua anggota. Zaenurrohman maupun anggota kelompok taninya mengaku senang karena hasil padinya dibeli dengan harga tinggi, sehingga pendapatannya meningkat.
“Dulu kalau gabah yang bukan organik paling tinggi harganya 5 ribu rupiah per kilo. Sekarang dengan beralih ke organik dibeli BUMDes dengan harga Rp7 ribu ,” kata Zaenurrohman.
Sekretaris Desa Bangunsari Nurcholis menyatakan Pemerintah Desa Bangunsari siap menambah modal bagi BUMDes melalui APBDes. Setiap tahun anggaran untuk penguatan modal semakin meningkat. Apalagi setelah melihat keberhasilan awal BUMDes Seneng Usaha mampu menciptakan produk unggulan. Hal ini juga sejalan dengan program unggulan Kementerian Desa yaitu satu desa satu produk unggulan.
“Untuk anggaran pemberdayaan, khususnya penguatan ekonomi kami akan aggarkan lebih besar lagi,” kata Nurcholis.
Pemerintah Desa berharap agar muncul produk-produk unggulan lainnya agar semakin meningkatkan pendapatan warga dengan mengoptimalkan potensi yang ada. (ES)
Banjar (1/5) – Salah satu pandangan yang menarik dari pelaksanaan Jambore Masyarakat Gambut 2018 adalah pameran produk usaha masyarakat. Berbagai produk usaha kreatif dari sejumlah daerah gambut di Indonesia ditunjukkan pada acara jambore yang dipusatkan di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28–30 April 2018.
Produk usaha kreatif mulai dari tas dan topi berbahan anyaman rotan lokal, dompet, hingga produk olahan pangan kekayaan kopi dari berbagai daerah, obat-obatan tradisional dan madu dari hutan gambut, gelang, kalung, permata, hingga batu mulia serta aneka ragam produk usaha kerajinan lain meramaikan acara jambore. Tak ketinggalan, pemerintah daerah dan organisasi nirlaba yang memiliki program dan kiprah di berbagai desa di daerah gambut.
Perkumpulan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu, dua dari berbagai lembaga nonprofit turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. Dua stan berdampingan membuka kesempatan bagi pegiat desa kawasan gambut untuk memanfaatkan layanan konsultasi pembangunan desa. Ruang konsultasi gratis di pameran selama tiga hari dimanfaatkan sejumlah kepala desa dan perangkat, pengurus BUMDes, kader perempuan desa, fasilitator desa hingga pemerintah daerah cukup antusias ingin mendapatkan jawaban atas keragu-raguannya dalam memahami pembangunan desa sebagai implementasi UU Desa.
Layanan konsultasi Desa Lestari bertujuan untuk memantapkan pemahaman para pegiat desa dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan tata kelola keuangan desa, pendirian BUMDes, hingga layanan bantuan analisis usaha desa di stan bernomor 19 dan 20 berada di sayap kanan panggung dan berhadapan dengan Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan yang hampir tak pernah sepi pengunjung. Konsultasi yang dilayani mulai dari kendala dan hambatan yang dihadapi desa, kebutuhan informasi, dan tips bagi desa melengkapi pembagian gratis 100 buku panduan penyusunan RPJM Desa dan Jurnalistme Warga.
Salah satu peserta Jambore, Adi Sulistiono, mengatakan keberadaan stan Desa Lestari cukup menjawab persoalan yang dihadapi para pegiat desa yang tengah mengembangkan produk kopi.
Peserta Jambore Masyarakat Gambut 2018 tengah melakukan konsultasi tentang tata kelola pemerintahan desa di stan pameran Desa Lestari (sumber: dokumentasi lembaga)
“Hadirnya banyak stan juga memperkaya dirinya untuk semakin kreatif lagi. Kebetulan tahun ini desa kami mengembangkan produksi kopi tentu harus banyak belajar dalam analisis usaha agar lebih berkembang dan tidak merugi,” ungkap Adi yang juga merupakan Direktur BUMDes Sumber Agung, Muara Sugihan, Sumatera usai mendapat perjelasan dari pegiat Desa Lestari Sri Purwani.
Anang, salah satu kepala desa dari Riau rela mengantre untuk bisa ‘curhat’ dengan para pegiat Desa Lestari yang bertugas. Anang mengaku menemukan jawaban berbagai persoalan yang selama dihadapi. Mulai dari gagalnya koordinasi dengan desa tetangga untuk sharing anggaran pembangunan jalan antar kampung, hingga desa yang sering dimintai uang oknum aktivis yang mengaku LSM dan jurnalis.
“Terima kasih,saya akhirnya mendapat pemahaman baru dan tips menghadapi oknum LSM dan wartawan abal-abal yang sering minta duit bensin,” ujarnya.
Fasilitator desa BRG Regio Kalimantan Nurhidayah mengaku cukup terbantu mendapatkan buku panduan RPJM Desa produk pembelajaran dari Desa Lestari. Menurutnya, buku panduan itu cukup menunjang pekerjaannya dalam mendampingi desa gambut di Kalimantan.
“Kami juga ingin memperoleh buku untuk semakin mendalamkan program kabupaten ke desa,” ungkap seorang PNS Bappeda Pemkab Siak usai sharing kebijakan dan program Desa Lestari di Indonesia.
Rombongan tamu undangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Hendroyono sejumlah bupati dan Forkominda Kalimantan Selatan, didampingi Gubernur Kalsel Sobhirin Noor hingga Duta Besar Norwegia Vegard Kaale yang didampingi Deputi BRG RI, Myrna A Safitri, menyempatkan singgah di stan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu. Kepada rombongan, Tim Desa Lestari berkesempatan menjelaskan kiprah pendampingan desa-desa di Indonesia dan pentingnya membuka ruang konsultasi pembagian dua buku panduan penyusunan RPJM Desa dan jurnalistik warga yang acapkali desa masih menemukan kebingungan menyusunan rencana pembangunan desa yang berkelanjutan di ajang pameran di jambore ini.
“Selama tiga hari kami melayani konsultasi dan membagikan buku gratis panduan menyusun RPJM Desa. Walau memang stok buku yang kami bagi terbatas semoga semua ini memberi manfaat,” kata perwakilan Desa Lestari kepada Gubernur Kalsel, yang akrab dipanggil Paman Birin, beserta rombongan.
Buku panduan Jurnalistik Wargaditulis oleh mantan jurnalis FX Endro Tri Guntoro ditujukan untuk membekali pemerintah dan masyarakat desa gambut sebagai sebuah terobsan baru dalam layanan informasi desa dan upaya pemasaran produk usaha kreatif masyarakat gambut turut diburu peserta jambore.
Menurut Endro, program Sistem Informasi Desa (SID) dengan adanya pengelolaan website desa masih banyak mengalami kendala jaringan yang tidak merata hendaknya dapat disikapi pemerintah dan Kementerian Kominfo.
Selain itu, lanjut Endro, sumber daya manusia di desa harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar pada waktunya internet merambah seluruh desa ada kesiapan merebut pasar global.
“Layanan konsultasi yang dibuka Desa Lestari mengemuka dengan lambatnya pemasaran produk usaha desa yang sudah dihasilkan. Nah, internet dan keterampilan desa menuliskan produk desa menjadi kebutuhan baru dalam pemasaran produk usaha desa-desa gambut ini,” terang Endro sembari menyerahkan buku produk Desa Lestari kepada Paman Birin beserta rombongan sebagai bekal semakin rajin turun ke desa memberi solusi atas berbagai kendala pemasaran produk desa gambut.
Sementara itu, permintaan cetak desain poster profil desa nampak membanjir di stan milik Yayasan Penabulu sejak pameran dibuka di hari pertama. Dua petugas yang disiagakan Penabulu bahkan harus kerja lembur lantaran permintaan datang setiap hari. Demikian halnya stan Upacaya, yang tiga hari eksis menampilkan produk usaha kreatif seperti kopi, tas, gelang, kalung, anting, dan ragam jenis lain berbahan lokal menjadi sasaran pengunjung yang berburu oleh-oleh untuk keluarga.
Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kaliamantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Jambore tersebut menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman. Jambore kedua kalinya sejak digelar pertama tahun 2016 di Jambi ini, sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi. (ETG)
Sebagian besar masyarakat masih asing dengan purun, tumbuhan liar yang sekilas mirip dengan rumput. Purun tumbuh di rawa gambut, salah satunya di Pulau Kalimantan. Keberadaan purun pun kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan sebagai bahan dasar anyaman yang dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Sehingga anyaman purun pun menjadi ciri khas daerah tersebut.
Sebelumnya, purun dimanfaatkan sebagai pakan kerbau rawa. Usai melihat potensi purun sebagai bahan dasar kerajinan, tumbuhan itu pun dikembangkan. Purun siap panen setelah 18 bulan penanaman, kemudian purun dijemur dan ditumbuk. Setelah itu purun diolah lebih lanjut menjadi berbagai kerajinan.
Salah satu desa yang mengembangkan purun adalah Desa Asia Baru. Desa tersebut terletak di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Desa Asia Baru dikenal memiliki kualitas purun terbaik dan mampu menghasilkan purun dalam jumlah besar.
Masyarakat Desa Asia Baru menjadikan purun sebagai salah satu sumber tambahan penghasilan rumah tangga. Mereka menganyam purun menjadi tikar yang kemudian dijual ke wilayah lain, baik di dalam maupun luar Pulau Kalimantan. Sayangnya, harga jual tikar tidak sebanding dengan proses pembuatannya.
“Masyarakat di desa kami (Asia Baru) mengolah purun menjadi anyaman tikar, tetapi masih tikar mentah. Tapi ya itu, harga per tikar Rp3.500 sampai Rp4.000,” ujar Fasilitator Desa BRG untuk Desa Asia Baru Egas Das Meves.
Seorang perajin purun mampu menganyam hingga sepuluh lembar tikar berukuran 2×3 meter dalam sehari. Artinya, penghasilan maksimal yang dapat diperoleh hanya Rp40.000 saja. Nilai jual tersebut tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk memproduksi tikar purun. Egas mengakui proses pembuatan tikar mentah lebih cepat, sehingga juga lebih cepat mendatangkan uang daripada membuat produk lain.
Lokasi Desa Asia Baru di tepi Sungai Barito membuat akses transportasi terbatas. Hanya jalur sungai yang tersedia. Selain jalur sungai, akses ke desa tersebut terkadang menjadi kendala. Hal tersebut turut menghambat inovasi produk. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Asia Baru menempatkan purun sebagai potensi utama desa untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami memilih tanaman purun sebagai usaha yang ingin dikembangkan oleh BUMDes nanti setelah selesai pelatihan ini. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjaual purun berbentuk tikar mentah saja tetapi juga menjadi tas, dompet, topi yang cantik. Agar nilai jualnya lebih tinggi,” ujar Jura’i saat mempresentasikan rencana usaha BUM Desa dalam Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan.
Jura’i berharap berdirinya BUMDes di Asia Baru dapat memberikan perubahan yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya perubahan pada kapasitas sumber daya manusia, memberikan pemahaman lebih tentang inovasi pengolahan tanaman purun yang nantinya dapat meningkatkan nilai jual tanaman purun dan penghasilan tambahan keluarga.
Desa Asia Baru adalah salah satu dari 36 desa peserta Pelatihan Pengembangan BUMDes yang berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kegiatan pelatihan yang difasilitasi Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerjasama dengan Yayasan Penabulu dan Desa Lestari, bertema Mengungkit Potensi Desa untuk Membangun Ekonomi Desa di Kawasan Gambut. Pelatihan yang digelar 2-7 Oktober 2017 lalu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya BUMDes bagi keberlangsungan perekonomian desa dengan melihat potensi desa yang bernilai sosial dan ekonomi. Setiap desa memiliki keunikan, potensi dan peluang masing-masing. Demikian pula desa-desa yang berada di kawasan gambut yang pernah menjadi amukan kebakaran hutan tahun 2015, mereka berhak bangkit, mandiri, dan menjalankan roda perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian kawasan gambut. (IN)
Jika selama ini bahan rotan untuk kerajinan mulai hilang dari masyarakat di Pulau Jawa, tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Rotan masih tersedia cukup banyak. Desa Kalumpang, salah satu daerah di Mantangai, merupakan daerah penghasil rotan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerajinan dan industri.
Melihat potensi sumber daya alam tersebut, Pemerintah Desa Kalumpang melirik rotan sebagai daya dukung dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa Kalumpang Maza menuturkan desanya sebagai salah satu penghasil rotan.
“Di kebun pekarangan rumah warga selalu ada rotan. Ini yang kami tangkap sebagai potensi untuk mendukung usaha BUMDes nanti. Dari rotan ini kami bercita-cita desa kami muncul ragam kerajinan rotan dan hidup banyak wirausahawan,” kata Maza melengkapi paparan desanya pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2-7 Oktober 2017 di Banjarbaru.
Maza berharap dengan berdirinya BUMDes di Kalumpang tidak meninggalkan potensi rotan yang ada. Justru nantinya rotan bisa membuat desa semakin eksis dengan melahirkan produk-produk kreatif berbahan rotan khas Kalumpang. Mengingat rotan adalah bahan multiguna, baik untuk bahan pendukung produksi meja, kursi dan jenis meleber, dan ragam produk yang lain.
Pengurus BUMDes Kalumpang yang lain mengatakan masyarakat desa sudah cukup terlatih mengolah hasil produksi kebun. Hanya saja, potensi masyarakat dan sumber alam tersebut belum terkoordinasi dengan baik. Maka BUMDes Kalumpang yang terbilang masih baru akan fokus pada pemanfaatan rotan.
“Berkat menjalin berbagai jaringan sekarang sudah mulai kamu temukan jalur pemasaran seperti pariwisata Bali dan beberapa hotel di Kalimantan yang sudah mulai ada komunikasi,” kata Asbudi.
Selama ini rotan yang diolah warga Kalumpang melalui proses pemotongan sesuai kebutuhan untuk melayani pesanan produk kerajinan. Kerajinan rotan menghasilkan tikar, tas, topi, rak buku, almari, pigura, juga meja dan kursi. Namun produk-produk tersebut belum dapat menembus pasar yang skala permintaannya rutin. BUMDes berkomitmen mengajak masyarakat Kalumpang tidak sekadar menjual bahan mentah ke luar, tetapi menjual produk kerajinan yang sudah jadi sehingga produksi yang dilakukan di desa lebih menjamin sistem pemberdayaan juga lapangan kerja kreatif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai pihak, peralatan ibadah bagi umat muslim seperti sajadah berbahan rotan dengan corak anyaman yang cukup menarik saat ini, bahkan sudah mulai merambah negara tetangga Malaysia.
“Harganya pun selembar menembus Rp250.000. Ini kalau dikerjakan desa tentu perputaran uang tidak keluar. Tinggal memperkaya referensi teman-teman desa dalam produksi dengan memperbanyak ruang pelatihan di desa,” ujar fasilitator desa dari BRG Iswadi.
Fasilitator lain dari BRG untuk Desa Kalumpang Nurhidayah menambahkan jika produk kerajinan rotan yang paling terkenal dan sedang dipromosikan adalah anyaman batang garing. Anyaman rotan ini khas desa Kalumpang Kapuas cukup menarik. Malah beberapa daerah seperti Bali sudah mulai mengkomunikasikan kerjasama dengan pihak desa.
“Produk kerajinan rotan desa ini mulai mencuri perhatian hotel. Tinggal bersama-sama kita ciptakan gerakan melalui produksi rotan ini,” kata Nur saat mendampingi rencana tindak lanjut pelatihan.
Pada pelatihan ini, Desa Kalumpang juga menemukan beberapa potensi lain, salah satunya pendirian sarang walet. Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta melihat minimnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan, pertanian di Kalumpang membuka peluang desa untuk hadir menjawab persoalan tersebut. Terlebih desa Kalumpang juga memiliki bibit padi sentang yang cukup potensial untuk dikembangkan di semua pada lahan pertanian gambut. Sektor pertanian sayuran juga dinilai dapat menjadi masa depan usaha produktif masyarakat desa.
BRG dan Yayasan Penabulu memberikan fasilitas pelatihan untuk 36 desa di Region Kalimantan, dengan peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan tokoh masyarakat. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat desa-desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat agar mulai menyentuh kelestarian kawasan gambut. Kawasan gambut menjadi perhatian pemerintah dari kebakaran hutan lahan dan tata pemanfaatan yang selama ini justru merusak keberlangsungan gambut. Para fasilitator pelatihan menekankan kepada peserta mengenai pentingnya perlakuan khusus lahan gambut untuk menunjang program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. (ETG)
Berada di kawasan gambut dengan wilayah sungai tak menghalangi masyarakat Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk berpikir kreatif. Moda transportasi masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber alam sungai ditangkap secara cerdas sebagai peluang bagi pemerintah desa sebagai salah satu usaha sektor transportasi umum yang tepat guna. Peluang tersebut telah ditangkap pegiat Desa Katimpun untuk memperkuat perencanaan usaha Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes).
Pembahasan rencana usaha jasa angkutan umum tersebut dibarengi dengan kebutuhan transportasi masyarakat setempat yang harus terjawab dengan analisa usaha didalamnya. Selain itu strategi usaha untuk menghindari terjadinya kerugian usaha juga telah disiapkan. Perencanaan usaha ini mengemuka dalam Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa di Kawasan Konservasi Gambut Region Kalimantan.
“Sampai saat itu belum ada transportasi reguler sehingga masyarakat statusnya sewa atau carter sehingga memang jadi mahal. Peluang ini salah satu yang kami tangkap perlu adanya transportasi reguler jalur air,” kata Perangkat Desa Katimpun Adna dalam diskusi kelompok desa di sela pelatihan.
Beberapa pegiat Desa Katimpun lainnya membenarkan sistem sewa speed boat terbilang cukup mahal untuk mobilitas masyarakat Desa Katimpun. Kondisi ini memperlambat akses warga ke kecamatan dan pasar-pasar induk. Contohnya untuk bisa berpergian ke kecamatan saja setiap warga harus menyiapkan biaya Rp150 ribu untuk sekali jalan yang ditempuh kurang dari satu jam. Desa Katimpun berencana menyiapkan boat yang beroperasi secara reguler dengan harga yang relatif lebih murah yakni Rp50 ribu per orang.
“Kalau transportasi reguler nanti bisa kami wujudkan warga akan dimudahkan dan dimurahkan. Bisa cukup membantu dan berhemat Rp100 ribu untuk sekali jalan,” ujar peserta pengurus BUMDes Katimpun.
Fasilitator Desa Katimpun dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Mansyur Hidayatullah, menambahkan, akses desa ke kecamatan dan pasar induk selama ini menjadi jantung perekonomian rakyat yang paling menentukan, baik untuk jalur permasaran dan keluar masuk perdagangan produk-produk, akses pendidikan, dan intensitas kegiatan koordinasi desa dengan kecamatan. Mansyur mengatakan upaya mewujudkan gagasan transportasi jalur air di Desa Katimpun ini sudah menjadi pemikiran awal desa. Melalui pelatihan usaha ini perhitungan dan analisis usaha lebih ditajamkan dengan kebutuhan penyertaan modal desa Rp50 juta untuk satu alat transportasi berkapasitas angkut 30 orang.
“Melalui pelatihan ini kami juga mengkaji biaya operasional untuk melihat kemungkinan laba dan rugi. Minimal tarif dasar Rp 50 ribu per orang untuk nanti mulai beroperasi. Ini cukup membantu askses masyarakat dan desa,” jelasnya.
Ada banyak peluang usaha yang akan mulai dikerjakan Desa Katimpun sebagai bentuk layanan masyarakat selain usaha transportasi air, salah satunya optimalisasi pengelolaan listrik tenaga surya yang sudah berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Mansyur merinci analisis program desa berpijar melalui pengelolaan jaringan listrik tenaga surya yang telah dimanfaatkan 140 rumah warga Katimpun, namun belum terkelola dengan maksimal.
Menurutnya sumber listrik tenaga surya ini masih memungkinkan untuk dioptimalkan tidak hanya untuk setiap rumah, akan tetapi menjangkau setiap kepala keluarga. Selama ini, lanjut Mansyur, warga Desa Katimpun beriuran Rp30 ribu per rumah untuk operasional dan perawatan tenaga listrik. Kebutuhan listrik belum bisa berjalan optimal dan masih terbatas jam operasional. Tidak setiap jam ada jaringan listrik yang bisa dimikmati sehingga BUMDes nanti perlu mengupayakan optimalisasi jaringan dan operasional tenaga surya.
Ia melanjutkan, BUMDes dapat hadir menjawab kebutuhan listrik baik dari sisi penambahan kapasitas daya kWH, penambahan peralatan, hingga tata pengelolaan pelanggan.
“Kebutuhan listrik ini cukup urgent untuk menunjang ekonomi keluarga di desa melalui kegiatan home industry kelompok UKMK yang ada. Banyak produksi rumah tangga dihasilkan seperti pengolahan makanan produk perikanan wilayah gambut juga produk kreatif lain masyarakat desa wilayah gambut,” katanya.
Mansyur berasumsi hasil iuran pelanggan Rp30 ribu per rumah akan terkumpul Rp4,2 juta. Analisa perincian keuangan yakni 50 persen dari Rp4,2 juta atau Rp 2,1 juta sebagai pendapatan BUMDes. Adapun 50 persen lain diperuntukkan membiayai petugas operator, perawatan atau pemeliharaan, dan membayar petugas penagih setiap bulannya.
“Perhitungan kami masih bisa jalan sesuai target optimalisasi jaringan dan menaikkan dayanya,” tambahnya seraya menyampaikan perlunya persetujuan pemerintah desa dan dukungan masyarakat Katimpun.
Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa di Kawasan Restorasi Gambut yang berlangsung di Banjarbaru diselenggarakan pada 2-7 Oktober 2017 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerja sama dengan Yayasan Penabulu dan Desa Lestari. Selama pelatihan, peserta dan fasilitator mulai menggali potensi desa hingga tata kelola keuangan BUMDes oleh narasumber dari Penabulu untuk keberlangsungan gambut.
Pelatihan selama sepekan itu menekankan pentingnya kesadaran untuk ikut melestarikan lahan gambut sebagai modal berjalannya pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan melalui implementasi dari UU Desa. Sebelumnya, pelatihan serupa juga dilaksanakan BRG untuk Region Sumatera yang meliputi desa-desa kawasan gambut di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan di Palembang dan Region Papua untuk desa-desa Merauke. (ETG)
Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG). Yayasan Penabulu ditunjuk sebagai fasilitator utama pelatihan. Pelatihan tersebut berlangsung di Banjarbaru Kalimantan Selatan, 2-7 Oktober 2017. Desa-desa di kawasan gambut dari tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius khususnya pada pemanfaatan lahan yang dikhawatirkan dapat merusak gambut. Untuk itulah, pelatihan juga menekankan pentingnya ada perlakuan khusus kawasan gambut untuk menunjang kehidupan lebih baik.
Memiliki luas wilayah 5.600 hektar dengan mayoritas penduduknya petani padi menjadi berkah serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Olak-Olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penemuan jenis bibit kondisi lokal menggunakan teknologi pertanian cukup mendukung produktivitas padi Olak-Olak yang kini dapat melangsungkan dua kali masa tanam dalam satu tahun. Tak heran produk padi Olak-Olak menjadi salah satu andalan mencukupi kebutuhan pangan dalam satu wilayah kecamatan.
“Kami hendak mengelola produk pertanian padi ini sebaik mungkin melalui BUMDes. Ini bentuk nyata melindungi produk hasil petani,” kata pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Olak-Olak Makhmudin saat memaparkan potensi sektor pertanian dalam diskusi Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan.
Makhmudin memandang perlu ada prioritas kebijakan desa untuk ikut menjaga keberlangsungan produk pertanian padi di desa tertua yang masih terisolir secara geografis. Desa Olak-Olak dikelilingi sungai sebagai akses transportasi utama menjadi berkah bagi aktivitas pertanian padi yang tak sekadar mengandalkan air dari tadah hujan. Yang perlu diperkuat adalah penyuluhan yang memperkenalkan teknologi baru kepada petani, penyediaan dukungan sarana produksi tani, jaminan ketersediaan pupuk dan peptisida hama, sampai dengan tata kelola pemasaran produk beras yang mengedepankan hasil panen petani Olak-Olak terlindungi dari permainan harga pasar.
Sekretaris Desa Olak-Olak Nurul Qodriyah menangkap potensi pertanian desanya. Menurut Nurul, Pemerintah Desa Olak-Olak sengaja aktif melibatkan Gapoktan dan pengurus BUMDes dalam kegiatan pelatihan sebagai bentuk membuka partisipasi masyarakat turut terlibat merancang dan menggali jenis usaha perekonomian desa.
Nurul menambahkan Desa Olak-Olak optimis produk pertanian padi yang mengalami peningkatan cukup potensial dibidik sebagai bentuk usaha. Hasil produk pertanian padi memang menjadi jantung pertahanan pangan andalan kecamatan setempat dan tidak semua desa di Kecamatan Kubu penghasil padi seperti hasilnya Olak-Olak.
“Ada 1.031 kepala keluarga di Olak-Olak yang memang mayoritas mata pencaharian petani,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, Ketua BUMDes Olak-Olak Hendrik menyambut dukungan pemerintah desa yang menjadikan BUMDes sebagai prioritas kebijakan desa yang akan lebih diseriusi lagi, tetapi juga kesiapan menyertakan modal awal usaha untuk BUMDes. Tidak mudah bagi Hendrik turut menggagas berdirinya BUMDes Olak-Olak karena harus melakukan pendekatan personal dengan berbagai tokoh masyarakat di desanya hingga akhirnya terbentuk kepengurusan.
Selama mempelajari potensi sektor pertanian padi Olak-Olak, Hendrik menilai jenis usaha perdagangan beras yang dapat diambil sebagai usaha ke depan BUMDes yang dipimpinnya. Ia mengaku telah melakukan analisa usaha seperti permodalan, tata pemasaran, kelanjutan produk padi, hingga pola paket jual yang bisa terjangkau semua elemen masyarakat desa dan desa tetangga Olak-Olak.
“Untuk analisis modal usaha ini kira-kira diperlukan penyertaan modal desa Rp151 juta untuk pembelian beras dari petani, produksi gabah menjadi beras, operasional BUMDes, pengemasan, hingga transportasi perdagangan produk beras,” ujar Hendrik.
Hendrik mengaku memang tidak sekadar petanian padi unggulan di desanya. Hasil pertanian dari kopra, gula merah, kedelai juga menjadi pendukung sektor pertanian padi Olak-Olak. Rencananya potensi nonpadi tersebut juga menjadi target pengembangan BUMDes yang hasilnya bisa menambah pendapatan bagi desa.
Pelatihan sepekan berlangsung tidak hanya memfasilitasi desa dalam menggali potensi dan merancang jenis usaha yang akan diambil. Pelatihan juga mengenalkan tata kelola keuangan agar pengurus BUMDes dan perangkat desa semakin terampil dalam urusan tata administrasi sejalan aspek transparan dan dapat pertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat. Materi dasar tata administrasi keuangan dari arus kas, neraca, dan laporan rugi laba disampaikan Paul Mario Ginting sembari mengajak praktik peserta kelas mengerjakan soal sampai benar. (ETG)
Banjarbaru (3/10) – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sebagian besar desa berada di wilayah gambut merupakan desa dengan kelas kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Melihat kondisi tersebut, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk terlibat mendongkrak kelas desa agar pembangunan yang berjalan integrasi dengan naiknya indek desa membangun dan aspek kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami sudah menghitung keseluruhan ada 2,5 juta hektar areal gambut kita yang kondisinya rusak dan harus direstorasi. Di wilayah itu terdapat 1.205 desa dan kelurahan yang sebagian besar kelas desanya sangat tertinggal dan tertinggal didalamnya. Ini membuat prihatin,” kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri. Hal itu disampaikan saat sambutannya sebelum secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi desa-desa kawasan restorasi gambut Region Kalimantan yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 2-7 Oktober 2017 lalu.
Menurut Myrna, membutuhkan kesadaran bersama agar mewujudkan kawasan gambut terjaga untuk keberlangsungan kehidupan kedepan. Adanya UU Desa, peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi cukup strategis untuk menjaga kelestarian gambut.
Ada tiga sasaran ketahanan yang sekaligus harus dihidupkan bersama ditengah masyarakat di desa kawasan gambut, yakni ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Tiga ketahanan tersebut cukup menentukan kemajuan pembanguan dan perekonomian masyarakat di kawasan gambut. Program menyangkut gambut di level desa maupun pemerintah daerah hendaknya dapat membawa dampak positif naiknya Indeks Desa Membangun (IDM).
IDM merupakan alat ukur pemerintah untuk mengetahui perkembangan kelas-kelas setiap desa. Ada lima klasifikasi desa menurut pemerintah yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. “Kelas paling bawah desa sangat tertinggal. Diatasnya desa tertinggal,” ujar Myrna.
BRG berkepentingan dalam upaya meningkatkan kelas desa-desa kawasan gambut tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak ingin ada desa wilayah gambut yang puluhan tahun menjadi model program kebijakan pembangunan pemerintah, mendapat pendampingan LSM, mendapat program donor yang besar, tetapi tidak ada kenaikan skor desa dan tidak mengubah IDM.
Myrna menyatakan pelatihan tidak lain untuk membekali desa supaya semakin terampil mengelola kawasan gambut serta target menaikkan skor dan kelas desa masing-masing.
Program Pelatihan BUMDes yang menjadi salah satu program Desa Peduli Gambut bukanlah proyek khusus, tetapi rajutan dari kegiatan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Ada delapan pokok dalam setiap kegiatan perlindungan kawasan gambut, antara lain perencanaan desa yakni memastikan perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik bisa masuk ke dalam rencana kerja prioritas pemerintah desa. Ada tujuh provinsi yang digagas BRG melalui kegiatan lokakarya untuk melihat isu apa saja yang perlu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tiap tahun dan tetap melibatkan pemerintah daerah setempat.
Pokok selanjutnya, pembentukan kawasan pedesaan. Myrna menyebut sifat lahan gambut bukanlah dengan pendekatan administratif melainkan pendekatan lanskap yang perlu menggagas kelompok kawasan perdesaan gambut untuk melakukan kemungkinan adanya kerjasama antar desa dalam pemeliharaan gambut.
“Kawasan gambut terkait erat dengan tata air yang tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif desa dan menuntut desa harus bekerjasama menata pengelolaan air agar lebih baik melalui kerjasama ekonomi desa,” katanya.
Selain dua hal tersebut, Myrna menyebutkan peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi desa juga cukup mendesak. Desa hendaknya mampu mengenali potensi ekonominya seperti holtikulura buah, produk hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain. Myrna mengakui memang potensi ekonomi desa ini harus dikerjakan secara serius dan bersama-sama. Untuk itulah BUM Desa sangat diharapkan memberi dampak membangun perekonomian desa di kawasan gambut.
Keseriusan BRG untuk memberi perlindungan kawasan gambut cukup besar. BRG bekerjasama dengan Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetak mediator untuk kepentingan membanti penanganan resolusi konflik lahan gambut. Konflik antar desa, konflik desa dengan pengusaha, yang tentang di kawasan gambut disiapkan tenaga mediator yang terdidik untuk mendampingi desa menyelesaikan persoalan atau konflik yang muncul, selain desa perlu memunculkan tenaga paralegal.
Deputi III BRG ini menyampaikan kepada peserta bahwa optimisme produk-produk usaha desa yang dikerjakan secara serius. Pihak BRG pun terus mefasilitasi kegiatan pelatihan kerajinan gambut. Ia mencontohkan, tikar dari bahan purun yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan cukup mengundang kreativitas baru untuk pembuatan produk baru seperti tas, sandal, dan bentuk yang lain.
Myrna menceritakan adanya kabar baik dari panitia Konferensi Perubahan Iklim tingkat dunia yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Jerman, juga turut mengenalkan produk purun untuk tempat kartu nama yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai ruang mengenalkan potensi purun Indonesia.
Pada penyelenggaraan pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa kawasan restorasi gambut, BRG menggandeng Yayasan Penabulu dan Desa Lestari sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat sipil desa di sejumlah wilayah desa di Indonesia. Pelatihan untuk Region Kalimantan dipusatkan di Banjarbaru dengan peserta dari dari 36 desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pelatihan yang sama juga dilaksanakan untuk Region Papua yang diselenggarakan di Merauke bagi 3 desa dampingan BRG pada 11-15 September 2017 dan Region Sumatera yang dipusatkan di Palembang, dengan peserta 36 desa dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan yang dihelat pada 25-30 September 2017.
Selama pelatihan, tim dari Yayasan Penabulu dan Desa Lestari menyampaikan beberapa materi mengenai regulasi desa yang berkaitan dengan BUMDes, penatausahaan keuangan BUMDes, perencanaan dan analisis usaha, serta pemasaran produk desa. Peserta dari setiap desa yang terdiri atas perangkat desa, BPD, pengelola BUMDes, tokoh pegiat pemberdayaan desa, dan pendamping/fasilitator BRG menyusun rencana tindak lanjut untuk diperjuangkan bersama-sama pasca pelatihan di masing-masing desa.
Pengurus BUMDes Beringin Agung, Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan Adi Sulistiono mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan untuk memetakan potensi desa secara tepat.
“Analisa usaha yang paling kami perlukan untuk membidik jenis usaha desa secara akurat agar BUM Desa tidak sekadar berdiri tapi usahanya berjalan baik,” ungkap Adi seraya menilai pendampingan desa dari pihak BRG masih dibutuhkan.
Pernyataan Adi senada dengan peserta pelatihan region Kalimantan. “Kami ingin pemerintah desa kami benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi rencana dan tindak lanjut tersusun selama pelatihan ini. Hasil dari pelatihan ini harus diimplementasikan di desa,” pungkas Zainal Anwar, salah satu perintis ekowisata Desa Dabong, Kuburaya, Kalbar. (ETG)
Sebagian orang menganggap sambal kurang lezat bila tidak ada terasi. Sedikit terasi yang dicampurkan dalam ulekan cabai akan menambah nikmat sepiring nasi hangat dan lauk seperti tempe dan tahu.
Kuala Sugihan merupakan salah satu tempat penghasil terasi. Namun tak banyak yang tahu jika terasi yang beredar di Palembang dan Bangka berasal dari tempat itu.
Desa Kuala Sugihan berada di ujung Sumatera Selatan bagian timur laut, berbatasan langsung dengan Pulau Bangka. Merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuasin, Kuala Sugihan berlimpah hasil laut. Tak heran bila nelayan adalah mata pencaharian utama penduduk yang sebagian besar adalah pendatang dari Bugis. Selain dijual, Hasil tangkapan dari laut diolah menjadi kerupuk dan terasi.
Sayangnya, kerupuk dan terasi yang dibuat oleh keluarga-keluarga nelayan itu tak pernah dikenal sebagai produk Kuala Sugihan. Kerupuk dan terasi dibeli oleh tengkulak kemudian diberi label oleh pembelinya.
Desa Kuala Sugihan menjadi satu dari 36 desa peserta Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa Kawasan Restorasi Gambut Region Sumatera yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG bekerjasama dengan Yayasan Penabulu dan Desa Lestari memfasilitasi proses pelatihan yang diselenggarakan pada 25-30 September 2017 di Hotel Emilia Palembang.
“Sepertinya hanya terasi, tetapi itulah potensi Kuala Sugihan, yang mungkin bisa jadi usaha yang dikelola BUMDes,” ujar , Dinamisator BRG Wilayah Sumatera Selatan Dede Shineba.
Sekretaris Desa Kuala Sugihan Sofyan menyatakan selain membuat produk, masyarakat desanya juga memerlukan cara mengembangkan produk supaya memiliki nilai jual tinggi.
“Selama ini kami selalu dilatih membuat produk, padahal yang kami butuhkan cara untuk mengembangkan produk bernilai jual tinggi dan cara membuka pasar. (Kuala) Sugihan tetap akan mengusahakan terasi. Nah, di sini kami jadi lebih jelas kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau kelak punya BUM Desa,” ujarnya.
Sofyan dan salah satu tokoh masyarakat Kuala Sugihan Usman mengaku terasi dari Kuala Sugihan sudah cukup dikenal oleh pembeli-pembeli besar karena harganya yang murah dan dibeli secara curah.
“Terasi ukuran 250 gram yang dibeli dari warga kami Rp 20-25 ribu, mereka beri kemasan dan dikasih merk, dijual di pasar jadi Rp 40 ribu. Kami pikir BUM Desa harus bisa membantu menyediakan kemasan yang baik, supaya harga jual (terasi) lebih tinggi dan pendapatan masyarakat meningkat,” ucap Sofyan.
Setiap desa memiliki keunikan dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha desa meski mereka saling bertetangga. Kuala Sugihan yang berdekatan dengan Desa Gilirang pun menemukan potensi yang berbeda untuk didalami dalam perencanaan usaha. Jika Kuala Sugihan menetapkan BUMDes-nya akan memfasilitasi warga yang menjadi produsen terasi, Gilirang yang kaya dengan kelapa memilih pengolahan kopra sebagai unit usaha BUMDes. Demikian halnya dengan desa-desa lain yang secara serius melihat lebih dalam potensi desa yang unik dan bernilai jual.
Selama pelatihan, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota BPD, maupun pengelola BUMDes dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan berbaur untuk berbagi cerita, pengalaman, dan saling belajar cara mengelola BUM Desa. Menggunakan metode appreciative inquiry, para fasilitator mengajak para peserta untuk melihat hal-hal positif yang ada di desanya sebagai potensi untuk dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes untuk kemudian menjadi penggerak ekonomi desa. (NP)
Badan Restorasi Gambut (BRG) yang membawa misi untuk merestorasi kawasan gambut agar tidak mudah terbakar dan menjadi area yang produktif. Wilayah kerja BRG dalam memulihkan gambut Indonesia berada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut Indonesia adalah salah satu yang terluas dan menjadi area paru-paru dunia. Kejadian kebakaran hutan di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada 2015 telah merusak ratusan ribu hektar lahan gambut, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.
Salah satu program kerja BRG untuk mempercepat restorasi gambut adalah Desa Peduli Gambut, yang turut menyelaraskan pembangunan desa di kawasan gambut, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi desa. Seiring dengan prioritas Kementerian Desa PDTT, salah satu aktivitas program Desa Peduli Gambut adalah mendorong terbentuk dan terkelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga lahan gambut pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan perekonomian desa.
Penguatan kapasitas BUMDes dimulai dengan serial pelatihan yang digelar di tiga wilayah yaitu Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Bertemakan “Mengungkit Potensi Desa untuk Membangun Ekonomi Desa di Kawasan Gambut,” BRG memilih Papua sebagai wilayah pertama untuk mengawali kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung). Pelatihan berlangsung pada 11-14 September 2017 dipusatkan di Kabupaten Merauke, dengan melibatkan tiga kampung dampingan BRG yaitu Kampung Kaliki, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Sumber Mulya. Ketiganya dari Distrik Kurik, barat laut ibukota kabupaten. Selama empat hari, pelatihan diikuti oleh 18 peserta dari unsur pemerintah kampung, pelaku ekonomi kampung, tokoh adat, kelompok kaum muda, dan fasilitator kampung.
Masing-masing perwakilan kampung mendiskusikan potensi ekonomi kampung. (sumber: dokumentasi lembaga)
Dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan BUM Kampung di Merauke, BRG menggandeng Yayasan Penabulu untuk menjadi trainer selama kegiatan berlangsung. Setelah mengikuti pelatihan, BRG mengharapkan perwakilan dari Kaliki, Sumber Rejeki, dan Sumber Mulya dapat memahami pentingnya BUM Kampung dalam proses pembangunan desa dan revitalisasi ekonomi masyarakat dalam kerangka restorasi gambut.
Nurul Purnamasari dan Sri Purwani mengantarkan materi pelatihan melalui interaksi yang dinamis dan terbuka. Hal utama yang ditekankan adalah merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan jika desa dapat membentuk dan memiliki BUM Desa. Tidak ada kata wajib dalam pasal 87 tersebut. Namun keberadaan BUMDes atau BUM Kampung menjadi penting untuk mulai mewirausahakan desa.
“Tidak ada jaminan sampai kapan Dana Desa atau Dana Kampung akan bergulir ke lebih dari 74 ribu desa di Indonesia. Maka sebagai antisipasinya melalui pembentukan BUM Kampung sejak dari sekarang,” ungkap Nurul.
Ketiga kampung yang menjadi lokasi dampingan BRG di wilayah Papua memiliki karakteristik masyarakat dan alam yang berbeda. Kampung Kaliki merupakan desa adat yang berpenduduk masyarakat lokal dengan area tinggal di tengah hutan dan bermata pencaharian berburu. Sedangkan Kampung Sumber Rejeki dan Sumber Mulya adalah desa eks-trans dari Jawa yang mengandalkan pertanian dan wirausaha sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Dalam pemetaan potensi sumber daya kampung, terungkap jika ketiga kampung ini menyimpan segudang sumber daya yang dapat dioptimalkan sebagai penggerak perekonomian kampung. Sebut saja kopi, sagu, ikan gastor, dan bebek rawa sangat mudah dijumpai di Kampung Kaliki, namun tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Sedangkan kelapa, mangga, dan mete berlimpah di Kampung Sumber Rejeki dan Sumber Mulya kebanyakan berakhir sebagai pakan sapi.
“Masyarakat sebenarnya tahu kalau kopi, mangga, dan mete di luar kampung harganya tinggi. Tapi bagaimana memprosesnya dan menjualnya, itu yang selama ini belum ada jalan keluarnya,” ujar Yunas, Fasilitator Kampung Sumber Rejeki, di sela-sela pelatihan.
Jauhnya jarak antara kampung dengan distrik (kecamatan) dan ibukota kabupaten menjadi hambatan dalam pemasaran hasil alam. Selain itu, keterbatasan akses informasi menambah terisolirnya kampung-kampung yang berjarak dua jam dari Merauke. Dalam pelatihan BUM Kampung, mereka mendapatkan motivasi dan informasi baru mengenai pengelolaan usaha yang mudah dan ramah lingkungan.
Waktu pelatihan selama empat hari dirasa belum mencukupi bagi perwakilan tiga kampung. Ketika memasuki sesi pemetaan potensi ekonomi desa, pikiran dan energi mereka mulai terbuka dan berkembang semakin riil.
“Kami senang ada pelatihan yang membuat pikiran bergerak. Selain tidak sempat ngantuk, kami jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan di kampung. Pulang dari pelatihan, saya akan uji coba produksi nata de coco, sembari menjalani proses-proses musyawarah kampung untuk membentuk BUM Kampung,” kata Syamsudin, pemuda dari Kampung Sumber Mulya.
“Melihat hasil pemetaan potensi desa, ternyata kampung-kampung tersebut menyimpan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Ini yang perlu digerakkan bersama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Merauke sudah berkomitmen untuk mendukung pengembangan BUM Kampung model di Kaliki, Sumber Rejeki, dan Sumber Mulia,” tutur Anna Christina Sinaga, Tenaga Ahli Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG.
Berakhirnya pelatihan, menjadi sebuah awalan dari perjalanan panjang yang akan dijalani tiga kampung dampingan BRG sebagai model. Berkembangnya BUM Kampung menjadi sarana untuk mendukung restorasi gambut di tiga kampung dampingan BRG di Papua dan memperkuat perwujudan cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran. (NP)
Yogyakarta (29/7) – Sebanyak 14 orang dari Kecamatan Laham, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur mengikuti Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 24-28 Juli 2017. Pelatihan yang bertempat di Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Penabulu Alliance, kolaborasi Desa Lestari dan Learn!.
Kegiatan ini menggunakan metode belajar kelas dan diskusi. Tak hanya itu, mereka juga melakukan kunjungan lapangan ke BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Pada pelatihan Pengembangan BUMDes ini, turut hadir Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa PDTT Ahmad Rofik, Pendamping dan Konsultan Pemebrdaya Kelompok Usaha Th. Eko Setyowati, dan Trainer Keuangan dari Kementerian Keuangan Roy Martfianto sebagai narasumber.
Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diselenggarakan pada 24 – 28 Juli 2017 di Yogyakarta dan diikuti oleh 14 orang yang berasal dari Kecamatan Laham, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Selama lima hari, pelatihan berlangsung dengan metode belajar kelas dan diskusi, serta kunjungan lapangan ke BUM Desa Tunas Mandiri yang berada di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul. Hadir Ahmad Rofik dari Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa PDTT, Th. Eko Setyowati selaku pendamping dan konsultan pemberdaya kelompok usaha, serta trainer keuangan dari Kementerian Keuangan.
Selama ini sebagian besar desa memiliki ketergantungan dengan pihak luar dalam proses pembangunan. Pendirian BUMDes secara masif selama setahun terakhir ini supaya desa lebih mandiri mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Alokasi APB Desa untuk modal penyertaan di BUMDes mengurangi penggunaan yang sekali habis, karena perputaran anggaran dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Selain berorientasi pada keuntungan, BUMDes juga berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih banyak. BUMDes diharapkan menjadi badan usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung usaha-usaha kecil di masyarakat, bukan untuk mematikan usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat.
Hampir semua desa di Mahakam Ulu sudah menyiapkan anggaran untuk pendirian BUMDes tetapi terkendala dengan usaha yang akan dipilih. “Usaha dapat didirikan melalui potensi yang ada di desa, dan perlu diingat dalam menganalisa usaha adalah tidak boleh menggeser budaya yang sudah ada, dan desa harus mengetahui peluang, kekuatan, kelemahan serta tantangan”, ujar Eko dalam sesi rencana dan analisis usaha.
Saat studi lapangan dan mengunjungi lokasi usaha kambing etawa, peserta berkesempatan melakukan praktik pengolahan susu kambing etawa. (sumber: dokumentasi lembaga)
Kabupaten Mahakam Ulu masih memiliki kekayaan alam yang kaya. Lahan perhutanan dan pertanian masih sangat luas dan murni. Untuk menganalisa usaha dari potensi sumber daya alamnya diharapkan BUMDes tidak menjadi badan usaha yang akan mengeksploitasi lingkungan, termasuk mematuhi regulasi atau hukum yang ada.
“Sebagai pertanggungjawaban antara BUMDes ke pemerintah desa dan masyarakat, maka perlu adanya alat komunikasi bernama laporan keuangan, yang transparan dan akuntabel,” tegas Roy.
Laporan keuangan digunakan untuk melihat posisi keuangan dan kegiatan usaha yang dijalankan. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan yang dipisahkan dari desa, tetapi secara kepemilikan BUMDes adalah milik desa. Sehingga semua keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Alokasi modal penyertaan dari APB Desa dengan kata lain adalah penggunaan dana publik yang penggunaannya harus sepengetahuan masyarakat, bermanfaat untuk kehidupan masyarakat desa, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain metode belajar di kelas, peserta pelatihan melakukan studi lapangan ke Desa Nglanggeran. Salah satu pengelola BUMDes Tunas Mandiri Sugeng Handoko berbagi pengalaman mengenai proses pemetaan potensi desa, integrasi unit-unit usaha, serta kondisi BUMDes saat ini yang sudah mampu menjadi lapangan kerja bagi kaum muda.
“Dalam mengelola usaha yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah peningkatan kapasitas dan karakter masyarakat. Di sini (red. Nglanggeran), usaha masyarakat sudah berkembang terlebih dahulu baru kemudian membentuk BUMDes. Masyarakat memiliki harapan yang besar kepada BUMDes dan memikirkan keberlanjutan untuk generasi penerus serta lingkungan, maka pengelola wisata bersedia menjadi salah satu unit usaha di BUMDes Nglanggeran,” terang Sugeng.
Pada kunjungan ke Desa Nglanggeran, para peserta melihat langsung proses produksi usaha susu kambing etawa dan pengolahan kakao menjadi aneka produk cokelat. Kedua unit usaha dari BUMDes Tunas Mandiri secara khusus mendapat perhatian peserta karena potensi sumber daya di Kecamatan Laham, Mahakam Ulu didominasi oleh ternak sapi dan perkebunan kakao.
Selama lima hari peserta, narasumber, dan fasilitator melakukan diskusi secara terbuka. Harapannya ketika para peserta kembali ke desa masing-masing, mereka mampu menularkan pengalaman kepada perangkat desa dan masyarakat, serta memfasilitasi berdirinya BUMDes di desanya.
“Peran desa bukan hanya sekedar memberi dana, tetapi desa juga harus mengetahui dan terlibat langsung. BUMDes memang tidak wajib tetapi dibutuhkan oleh desa. Maka BUMDes harus dijalankan dengan niat tulus, pelibatan masyarakat, dan adanya evaluasi,” ujar Sri Widyaningsih, salah satu peserta yang optimis dengan berdirinya BUMDes di Mahakam Ulu. (IN)
