Desa Perlu Punya Produk Khas dan Berkualitas

Gunungkidul (6/1) – Memiliki produk unggulan masih menjadi tantangan terkini bagi desa. Desa harus menciptakan produk yang menjadi ciri khasnya. Ciri khas itulah yang menjadi kekuatan ditengah bajirnya produk industri skala lebih besar di pasaran. Tentu saja kualitas produk menjadi syarat utama, disamping kuantitas dan rutinitas dalam penyediaanya.

Hal tersebut diungkapkan Prof. Yang Seung Yoon, Guru Besar di Hankook University Korea Selatan, saat menjadi pembicara pada seminar “Pertumbuhan Perekonomian Desa di Korea Selatan Melalui Saemaul Undong” pada Jumat (5/01) sore. Seminar tersebut merupakan salah satu upaya Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia untuk memotivasi pengurus BUMDes Hanyukupi di Desa Ponjong, Gunungkidul. Pasar masih terbuka lebar untuk menampung produk usaha desa, dengan syarat desa mampu membaca dan memanfaatkan celah-celah pasar tersebut.

Kepala Desa Ponjong Arif Al Fauzi dalam sambutanya mengatakan keinginanya agar Profesor Yang dapat membagi ilmunya kepada warga masyarakat desa. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian sebagian besar warga desa. Tak heran jika Arif berharap agar kemajuan pertanian di Korea dapat ditularkan kepada masyarakat. Arif mengaku saat ini pola pertanian yang dijalankan warga desa masih tradisional dan belum memiliki produk unggulan hasil pertanian. “Kami berharap warga yang hadir dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari seminar ini, untuk memajukan desa,” kata Arif.

Profesor Yang memulai paparannya dengan menceritakan kondisi masyarakat Korea era 1960-an ketika 80 persen penduduk bekerja sebagai petani. Saat itu, banyak orang yang mati kelaparan karena kekurangan pangan yang diperparah kondisi iklim ekstrim. Tanah pertanian di Korea tidak subur seperti Indonesia, sehingga sektor pertanian menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah.

“Gerakan desa baru yang digagas Presiden Park pada awal 1970-an mampu menyalakan obor api untuk menghidupkan semangat kerja dan berdiri sendiri. Pemerintah memberikan bantuan khusus bagi petani. Petani pun tergerak untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berbeda-beda di setiap desa. Kita mengkhususkan dan membedakan hasil padi kita lebih bagus lagi dari tempat lainnya,” terangnya.

Mengantongi pengalaman sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran sejak 30 tahun lalu, Profesor Yang sangat fasih berbahasa Indonesia, sehingga materi yang disampaikannya mudah dipahami para peserta seminar. Profesor Yang juga mengeluhkan kondisi petani di kampungnya yang hanya menyisakan petani berusia lanjut. Bahkan diusianya yang kini menginjak 72 tahun, dirinya menjadi orang yang paling muda dikampungnya. Melihat keadaan di Desa Ponjong, Profesor Yang memberi apresiasi kepada pemuda desa yang mau tinggal dan membangun desa.

Profesor Yang juga berharap agar BUMDes ‘Hanyukupi’ maju berkembang, mengingat sekarang adalah masa persaingan. Ia menyarankan agar BUMDes fokus pada usahanya dan menghasilkan produk yang menjadi ciri khas desa. “Para pemuda desa harus diberdayakan untuk menemukan pasar-pasar diluar desa. Kalau menunggu disini saja tidak berhasil, tidak berkembang,” pungkasnya. (ES)

 

Desa Akui Butuh Dukungan LSM untuk Implementasi UU Desa

Gunungkidul (9/12) – Mendekati tahun ketiga implementasi UU Desa, peran berbagai pihak masih cukup relevan diperlukan pemerintah desa. Meskipun setiap desa sudah mendapatkan tenaga pendamping yang diterjunkan pemerintah melalui Kementerian terkait, pengetahuan dari beberapa pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sipil desa dinilai masih menjadi kebutuhan.

“Kami masih perlu kehadiran teman-teman dari LSM untuk merancang kebijakan desa agar lebih menggerakkan sektor perekonomian desa kami,” kata Purwanto, Sekretaris Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, DIY, belum lama ini.

Menurut Purwanto, pemerintah Desa Balong belum sekuat desa yang lain. Termasuk Purwanto yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Desa, ada beberapa posisi perangkat desa tergolong baru karena belum genap enam bulan pasca pengisian perangkat desa serentak. “Kami perlu merancang perencanaan secara lebih matang lagi,” ujar Purwanto yang sebelumnya menjadi kepala dusun.

Menurutnya kehadiran organisasi nonpemerintah ke Desa Balong seperti Java Learning Center (Javlec) yang menggandeng Yayasan Penabulu sangat diharapkan bisa menjadi mitra jangka panjang untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang terletak di sebelah utara Samudera Hindia tersebut. Pemerintah Desa Balong kerap melakukan konsultasi kepada kedua lembaga dalam tahapan penyusunan dan perumusan kebijakan terumus dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017.

“Bersama teman-teman LSM, kami perlu memilih dan memilah hasil penyerapan rencana pembangunan tahun depan. Saya rasa ini penting untuk melihat skala prioritas mana yang harus diprioritaskan,” tambah Purwanto tentang perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa.

Demikian halnya dengan Desa Jepitu yang tidak jauh dari Desa Balong, juga mengakui pentingnya menjalin mitra kerjasama dengan sejumlah LSM. Terlebih pada 2017 Desa Jepitu dan beberapa desa lain akan disiapkan sebagai desa model di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki regulasi tata ruang kewilayahan sebagai acuan pemerintah desa dalam pembangunan ke depan.

Desa Balong dan Desa Jepitu memiliki potensi sumber daya alam yang masih cukup mendukung untuk kebijakan-kebijakan pelestarian kawasan kehutanan rakyat. Daerah perbukitan berada di kawasan pesisir tersebut masih banyak dijumpai lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi masyarakat. “Kita ingin sekali menyandingkan usul kemauan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan desa, sehingga pembangunan kami bisa selaras dengan keinginan masyarakat,” ujar salah satu anggota BPD Dengok, Playen, ditempat terpisah.

Keinginan tersebut diwujudkan Pemerintah Desa Dengok melalui kerjasama dengan Javlec dan Penabulu untuk membagikan pengalaman secara mendalam perencanaan kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa (ADD dan DD) yang tiap tahun semakin meningkat untuk menjawab kebutuhan desa.

Dukungan Pemerintah DIY

Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY memberikan dukungan penuh agar desa-desa lebih cermat dan jeli menjawab kebutuhan masyarakat. Pada kunjungan utusan Kementerian Lingkungan Hidup, utusan Gubernur DIY, dan utusan Pemkab Gunungkidul yang belum lama berselang, menekankan perlunya dorongan kuat dari berbagai pihak agar masyarakat desa mulai aktif terlibat dalam tahapan perencanaan kebijakan dan program desa. Partisipasi masyarakat sipil desa melalui ajang musyawarah desa (Musdes) dan/atau muswarawah rencana pembangunan (Musrenbang) dusun dan desa mutlak harus diikuti dengan usulan-usulan strategis. Hanya dengan memberikan masukan atau usulan pada pemerintah desa menjadi modal penting kebijakan desa tidak semakin jauh dari rakyat.

Pejabat dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemkab Gunungkidul ke Desa Balong camat, kapolsek, aparat desa, tokoh desa, gapoktan dan masyarakat umum secara simbolis menanam tanaman nangka. Gerakan tanam nangka disertai pemberian ratusan bibit ini diharapkan mendukung desa untuk menyiapkan masa depan desa yang lebih baik. Bibit tanaman nangka kedepan diharapkan dapat mendukung ketersediaan DIY menjaga keberlangsungan makanan khas Gudeg. Ironi, dalam produksi makanan khas Jogjajakarta, Gudeg mengalami krisis bahan baku nangka yang harus dipasok dari daerah luar DIY. (ETG)

Warga Khawatirkan Anak-anak Akses ‘Film Ketoprak’ saat Balai Desa Sepi

Jarum pendek jam dinding di Balai Desa telah melewati angka tiga. Sejumlah perangkat desa mulai mengemasi barang-barang yang ada di atas meja kerja. Semula tampak berantakan menjadi rapi kembali. Satu per satu mereka meninggalkan kantor desa setelah sejak pagi membuka pelayanan masyarakat desa. Tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu pemandangan Kantor Desa berubah menjadi sepi.

Rupanya sore itu Balai Desa gagal menyajikan pemandangan lengang. Kantor pemerintah desa kembali ramai dengan kehadiran anak-anak SD dan SMP. Masing-masing nampak menggenggam gawai untuk mengintip berbagai sisi dunia.

Itulah pemandangan sore hari di Kantor Balai Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi kekuatan pemerintah desa agar dapat memberikan jaringan layanan internet gratis untuk warganya. Satu teknologi yang sudah cukup lama dinantikan hadir ditengah masyarakat desa akhirnya menjadi kenyataan. Layanan teknologi wireless memudahkan semua orang mengakses internet dengan cepat dengan mengaktifkan WiFi yang tersedia di masing-masing gawai. Layanan jaringan internet desa semakin mendekatkan masyarakat desa dengan dunia maya. Era UU Desa menjadi prasasti perjumpaan awal warga desa dengan ragam produk media sosial. Magnet bagi untuk anak-anak dan remaja. Tak terkecuali, anak  muda pada setiap malam. Desa kini lebih hidup.

“Program seperti ini sangat memberikan manfaat bagi kami,” kata Angga, salah satu remaja dari Dusun Wareng tengah menikmati layanan jaringan internet desa, akhir pekan lalu.

Remaja tercatat pelajar kelas 7 SMP mengatakan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan para pelajar. Ia sendiri mengaku datang ke Balai Desa Kepek untuk kepentingan mengakses beberapa ragam soal dan materi pelajaran. “Cari soal pelajaran,” jawab Angga singkat sembari cepat-cepat menutup situs yang baru saja di kunjungi.

Dua teman Angga tidak cepat-cepat menutup situs baru yang tengah diakses. Mereka nampak lebih riang dan cuek dibanding Angga yang terkesan lebih gugup dan cepat-cepat menutup situs yang dibukanya. Terlebih suara lumayan keras bak kendaraan keluar dari ponsel buatan Tiongkok yang menandakan mereka sedang berkutat dengan situs game online.

“Kami senang program desa jangan hanya menyasar kebutuhan orang tua saja. Tapi juga mengakomodir kepentingan anak-anak dan remaja akan jaringan internet seperti ini,” ungkap seorang remaja lain. Menurutnya, Desa Kepek perlu menambah lagi fasilitas pendukung seperti stop kontak peralatan listrik untuk layanan pengunjung bisa mengisi ulang daya baterai gawai.

Perangkat Desa Kepek mengakui sejak desa semakin lengkap dengan fasilitasi WiFi untuk masyarakat umum, Kantor Desa tak sepi lagi. Kantor Desa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. “Gerbang pagar balai dulu kalau sore dan malam kami tutup. Tapi tampaknya anak-anak tetap bisa melompat masuk untuk mengakses internet. Akhirnya mereka ditolerir dari pada anak-anak malah bisa terjatuh,” ungkap salah satu Kepala Dusun.

Hanya beberapa perangkat dilanda ragam perasaan berbeda. Dari penasaran, gundah gulana, galau ditambah waswas yang teramat sangat. Mereka khawatir anak-anak membuka situs yang tidak pantas untuk dikunjungi melalui kemudahan layanan internet desa ini

“Kami ingin tahu mereka (anak-anak) mengakses apa saja. Kami khawatir mereka nonton situs-situs film ‘ketoprak’ (red.istilah pornografi bagi warga Desa Kepek) yang malah merusak mental. Tapi nyatanya kami kesulitan mengontrol karena mereka lebih terampil dari pada kami,” ujar seorang perangkat desa lain usai mengikuti acara pelatihan tata perencanaan kebijakan desa yang difasilitasi Java Learning Center (Javlec) dan Yayasan Penabulu.

Harjono, salah satu warga Kepek hanya bisa berharap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serius memantau berbagai situs dunia maya yang dapat membahayakan rusaknya moralitas anak-anak. Situs  porno menampilkan gambar atau video atau diistilahkan ‘ketoprak saru’ oleh orang desa hendaklah selalu terpantau dan cepat diatasi pemerintah dengan kebijakan pemblokiran. Kebijakan pemerintah memblokir situs porno pada dunia maya menjadi kerinduan warga Desa Kepek.

Rupanya kekhawatiran orang tua menyikapi fenomena internet masuk desa tidak hanya terjadi di Desa Kepek. Desa lain seperti Desa Balong di Kecamatan Girisubo dan beberapa desa lainnya juga merasa was-was. “Tapi kalau WiFi di Desa kami matikan, datang protes dari anak-anak muda. Kami serba salah,” ujar Puji, pamong di salah satu desa di Kecamatan Wonosari.

Harus Bijak Sikapi Internet Masuk Desa

Menyikapi kekhawatiran tersebut, Koordinator Program Desa Lestari dari Yayasan Penabulu Budi Susilo mengatakan harus ada respon pemerintah desa dan masyarakat. Teknologi internet yang semakin mudah diakses sebagai kebutuhan memang memiliki dua sisi wajah. Wajah menggembirakan karena membawa manfaat positif sekaligus wajah menyedihkan karena rentan disalahgunakan untuk mengakses hal-hal tidak layak serta merusak moralitas.

Budi mengingatkan ada baiknya memang pemerintah desa bijak menyikapi kenyataan tersebut. Pembatasan jam untuk layanan jaringan  internet dapat menjakdi salah satu solusi bagi pemerintah desa. Ia mencontohkan, layanan WiFi di desa hanya dapat digunakan sampai dengan pukul 17.00 WIB agar sisi lain program Jam Belajar Masyarakat (JBM) tetap dapat berjalan efektif.

“Misal layanan internet hanya bisa digunakan pada jam-jam desa ramai orang. Maka otomatis mereka yang akan nekat mengakses situs saru sudah dengan sendirinya malu. Itu salah satu contoh kebijakan desa. Tentu desa akan lebih memiliki lain yang sejenis,” pungkas Budi. (ETG)

Desa Balong Coba Kembangkan Minat Baca

Pemerintah Desa Balong, Girisubo, Gunungkidul, memiliki cita-cita menumbuhkan masyarakat pada minat baca buku. Kemajuan teknologi dan mudahya mendapat akses internet melalui perangkat canggih atau gawai yang merambah desa menjadi tantangan tersendiri mewujudkan harapan besar tersebut.

Pertemuan Yayasan Penabulu dengan pengelola perpustakaan Desa Balong pada Kamis (17/11) menginventarisasi persoalan rendahnya minat baca masyarakat pada dunia kepuskataan. “Kami memiliki hambatan menumbuhkan minat baca buku ditengah menjamurnya gadget seperti sekarang. Layanan perpusatakaan desa semakin jauh dari anak muda,” kata Wardi, staf desa pengelola perpustakaan.

Ia menambahkan, gadget yang memudahkan orang menikmati internet dan layanan Youtube mendorong cara-cara instan semakin menjadi kebiasaan. Terlebih, desa dituntut adanya fasilitas jaringan internet menambah pekerjaan menumbuhkan minat baca serasa semakin berat. “Merasa tinggal klik saja. Padahal membaca buku lebih memberi pengetahuan mendalam,” ujarnya.

Akan tetapi pekerjaan rumah yang berat itu bukan hanya dibiarkan. Pemerintah Desa Balong tak henti-henti menggencarkan informasi kepada masyarakat luas akan pentingnya membaca buku. Meskipun dua tahun sejak digagas perpustakaan desa masih terbilang sepi kunjungan pelayanan pustaka yang tiap hari. Buka bersamaan dengan pelayanan pemerintah desa.

Perpustakaan Desa Balong digagas setelah mendapat program BKAD DIY pada tahun 2014 lalu. Desa dipimpin Kepala Desa Suwardiyanto. memperoleh bantuan sebanyak 600 buku, rak buku dan perangkat komputer. Desa yang berada di sisi utara Samudera Hindia berencana akan lebih mempersiapkan sistem tata kelola yang menarik masyarakat menumbuhkan minat baca setelah pembangunan kantor desa baru selesai.

“Tapi menunggu semuanya siap sekarang pelayanan tetap jalan,” ucap Wardi yang secara rutin melaporkan progres perpustakaan desa yang belum memuaskan itu.

Sekretaris Desa Purwanto membenarkan rendahnya minat baca masyarakat Balong. Tetapi dia optimis setelah ada penataan kantor desa nanti perpustakaan akan menjadi salah satu gerakan desa yang diprioritaskan. Purwanto berusaha jika tidak ada perubahan rencana desain kantor baru, perpustakaan desa akan diberikan ruangan khusus yang lebih memadai dan nyaman untuk anak muda.

Menurut Purwanto, ketersediaan koleksi buku perpustakaan sebenarnya turut menentukan ketertarikan masyarakat mengakses buku. Saat ini desa belum bisa mengolakasikan anggaran untuk  menambah koleksi buku agar lebih lengkap beragam.

“Novel sastra dan cerita atau buku kiat-kiat wirausaha kayaknya malah bisa mengundang perhatian anak muda. Kita akan coba nanti setelah kantor baru,” ungkap Purwanto yang belum genap enam bulan menjabat Sekretaris Desa.

Beberapa buku nampak tertata rapi di ruangan perpustakaan desa yang masih menyatu dengan ruang kerja perangkat desa. Sayangnya, tempat baca bagi pengunjung belum memadai karena menyatu di ruang berukuran 4×4 meter. Perpustakaan Desa Balong menyediakan beberapa tema koleksi buku seperti ilmu politik, panduan dakwah islam, ragam bisnis usaha, buku tips budidaya tanaman dan peternakan, kiat menjadi Master of Ceremony (MC), Slank, pemikiran global Gus Dur, hingga panduan mengelola PAUD. (ETG)

Tirta Mas Siap Tampung Produk Kreatif Warga Bleberan

Sejak dirintis pada 2009, obyek wisata air terjun Sri Gethuk mengundang perhatian wisatawan. Air terjun dengan pesona alam nan asri ini menjanjikan keindahan tersendiri salah satu wisata pedesaan di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Sejalan dengan pengunjung dari luar daerah maupun negara tetangga yang setiap hari berdatangan, obyek wisata desa ini membawa denyut perekonomian bagi warga masyarakat sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran, seperti pemasaran wisata, pemandu, operator perahu, keamanan, penataan parkir, penyediaan kuliner, sampai dengan urusan belakang meja administrasi dan manajemen yang kesemuanya terwadahi oleh satu unit dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bleberan.

Masyarakat meyakini jantung perekonomian desa sektor pariwisata ini masih memiliki peluang lebih luas lagi untuk dikembangkan sebagai pilar pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat desa. Perlu lebih banyak lagi warga masyarakat Bleberan mau terlibat memperkuat Sri Gethuk.

Ketua Paguyuban Pedagang Tirta Emas Air Terjun Sri Gethuk Sudarto menyatakan sampai saat ini peluang “pasar” masih terbuka luas di Sri Gethuk namun belum dilirik warga Bleberan untuk membuka jaringan pemasaran produk industri kreatif. Dari 50 pedagang Sri Gethuk yang bergabung dalam paguyuban Tirta Mas selama ini, masih bergantung pada hasil kreativitas pasokan luar daerah.

“Kami dan teman-teman dari kelompok pedagang sangat membuka diri kalau ada produk dalam desa yang bisa menjadi icon Sri Gethuk. Kalau memang ada produk lokal kami justru senang,” katanya saat ditemui di warungnya yang berada di kawasan Sri Gethuk, belum lama ini.

Lebih lanjut, Sudarto mengatakan ada kebutuhan penting dalam pengembangan wisata Sri Gethuk. Salah satunya, belum adanya produk kerajinan maupun makanan olahan sebagai ciri khas dan identitas Sri Gethuk. Nama yang unik pada wisata air terjun Sri Gethuk kerap membuat pengunjung bertanya-tanya dan penasaran nama getuk, tidak lain makanan olahan tradisional berbahan singkong.

Selain itu, minimnya kemampuan berbahasa asing dari anggota paguyuban pedagang Tirta Mas menyebabkan tidak ada interaksi yang terbangun secara akrab oleh pedagang setiap menyambut pengunjung darii warga negara asing. “Memang sudah pernah ada pelatihan bahasa.  Tetapi, pesertanya terbatas dan kurang ada kelanjutannya,” tambah Sudarto.

Rentenir Mulai Gentayangan

Ramainya kunjungan wisata Sri Gethuk tidak hanya mendatangkan berkah bagi para pedagang oleh-oleh. Peluang itu sudah mulai mengundang banyaknya “pemodal gelap” rentenir yang masuk untuk menggandakan keuntungan melalui modus pinjaman modal.

Taromi, salah satu pedagang di Sri Gethuk membenarkan keresahan hadirnya rentenir dari beberapa daerah seperti Jogja, Bantul, Klaten, Solo maupun Gunungkidul sendiri. Tiap pinjam Rp500 ribu pengembalian angsurannya Rp170 ribu per sepuluh hari. “Tapi saya tidak berminat. Mending modal kecil tapi bebas dari hutang,” sambung Taromi usaha bermodal rejeki pemberian anaknya.

Para pedagang Sri Gethuk nampaknya kurang mengetahui  program Desa Bleberan dalam kebijakan permodalan usaha masyarakat kecil lebih aman dibanding bergantung rentenir. Desa yang dipimpin Supraptono sebenarnya memiliki unit simpan pinjam yang jauh lebih mudah terjangkau, baik syarat maupun bunganya. Unit simpan pinjam UEP SP salah satu unit Bumdes selain Unit Pariwisata dan unit Pengelolan Air Bersih. Unit ini tengah ditata ulang tata kelola menajamennya oleh beberapa tokoh desa setelah beberapa tahun stagnasi karena banyak nasabah mengalami macet kredit. Desa bahkan berkomitmen untuk menambah penyertaan modal agar unit simpan pinjam bisa lebih leluasa bergerak. (ETG)

Perubahan Iklim Ganggu Ketahanan Pangan Gunungkidul

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul sudah memasuki musim hujan sejak pertengahan bulan September yang lalu. Sebelumnya Gunungkidul mulai memasuki bulan kemarau pada Juni-Agustus namun ternyata masih sering mengalami hujan dengan intensitas sedang. Anomali cuaca ini seperti mengulangi fenomena iklim pada 2010 silam.

Tak seperti biasanya saat hujan pertama tiba, para petani berbondong-bondong pergi ke lahan tegalnya untuk menanam berbagai macam tanaman pangan. Para petani lahan kering yang biasanya dapat memanen singkong lalu diolah menjadi gaplek, tahun ini sebagian besar petani belum dapat memanennya lantaran hujan yang terus mengguyur. Jika nekat memanen, petani akan mengalami kerugian karena kualitas gaplek menjadi buruk sehingga harga jual rendah.

Berdasarkan pantauan tim Desa Lestari di Pasar Karang Ijo Kulon, Desa Ponjong, harga gaplek berkisar Rp1.000 – Rp1.300. Padahal tahun lalu mencapai harga Rp2.300 di tingkatan pedagang pasar atau tengkulak. Kondisi ini jelas merugikan petani lahan kering yang biasa menanam tumpangsari meliputi jagung, singkong, padi gogo dan palawija.

“Terpaksa kami panen dan jual sekarang meskipun harga rendah,” tutur Sarijo, seorang petani yang sedang menjual gapleknya di pasar.

Pada diskusi pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ponjong di Balai Desa Ponjong akhir pekan lalu, Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPLP) Heru Prasetya menjelaskan cuaca tidak menentu yang terjadi dapat mengancam ketahanan pangan. Heru juga mengingatkan petani agar mewaspadainya dengan melestarikan tanaman pangan lokal non padi seperti uwi, gembili, talas dan pangan lokal lainnya. Tanaman pangan lokal selain padi ini terbukti mampu menyediakan keanekaragaman pangan yang sehat bagi keluarga dan masyarakat desa.

Cuaca yang tidak menentu juga dapat mengancam turunnya produktifitas padi karena berpotensi munculnya berbagai macam hama dan penyakit padi. ”Kami menghimbau agar para petani mengurangi penggunaan pupuk kimia terutama urea dan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik,” jelas Heru.

Heru menambahkan akibat perubahan iklim perlu adanya tindakan untuk mengurangi dampak tersebut diantaranya dengan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan upaya penyesuaian penerapan teknologi, proses produksi melalui pengembangan kelembagaan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengatur waktu tanam dan pergiliran tanaman, penggunaan varietas yang toleran terhadap cengkeraman biotik dan antibiotik, pengelolaan air dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan agensia hayati.

”Tindakan mitigasi merupakan upaya penambahan dan perbaikan penerapan teknologi seperti sistem budidaya yang ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya. (ES)

Forkom BUMDes Gunungkidul Resmi Dideklarasikan

Gunungkidul (20/10) – Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (Forkom BUMDes) resmi dideklarasikan di Kompleks Wisata Waterbyur Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul pada Rabu (19/20). Acara tersebut merupakan kerja bareng Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan pelaku BUMDes.

Deklarasi Forkom BUMDes di Gunungkidul dihadiri oleh Direktur Pengembangan Ekonomi dan Usaha Desa Kemendesa PDTT Sugeng Riyono, Sekda Gunungkidul Supartono, Kepala BPMPKB Sudjoko, Camat dan Kepala Desa se-Gunungkidul, serta para pengurus BUMDes. Ketua Forkom BUMDes Tri Harjono dalam sambutannya menjelaskan sejak ada UU Desa, telah berdiri 63 BUMDes di Gunungkidul tetapi baru sekitar 25 persen  yang berkembang baik.

Dalam waktu dekat Forum akan mengawal Raperda Gunungkidul tentang BUMDes dan membentuk Klinik BUMDes sebagai ruang konsultasi bagi para pelaku BUMDes. “Ke depan, Klinik BUMDes akan menjadi sekolah BUMDes,” tegas Tri yang juga Ketua Unit Wisata Sri Gethuk BUMDesa Sejahtera Bleberan.

Bupati Gunungkidul Badingah menjelaskan BUMDes mampu memberikan kontribusi pada keuangan desa serta berharap agar desa-desa kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha desa. BUMDes yang dibentuk tersebut secara nyata telah membantu Pemerintah Desa menyejahterakan warganya. Badingah juga berharap agar tahun ini dapat terbentuk 100 BUMDes di Gunungkidul karena selama ini BUMDes mampu memberikan layanan penyediaan modal, air bersih, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Badingah juga mengakui keterbatasan sumberdaya manusia dan potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha desa masih belum terindentifikasi. “Forum ini agar menjadi media komunikasi yang efektif, berbagi informasi, wawasan dan pengetahuan, sehingga kendala yang dihadapi dapat ditemukan jalan keluarnya,” kata Badingah.

Pada kesempatan yang sama, Badingah menambahkan desa-desa dapat membentuk BUMDes dengan menggunakan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan bagi desa-desa yang infrastrukturnya sudah baik dapat menggunakan dana desa untuk membentuk BUMDes. Bupati juga mendorong agar desa membentuk DESAMart, sehingga masyarakat bisa membelajakan uangnya ke DESAMart tersebut. “Kalau masyarakat belanjanya ke DESAMart uang  tidak kecer kemana-mana,” tegasnya.

Usai memukul gong tanda peresmian launching Forkom BUMDesa, Sugeng mengingatkan agar pembentukan BUMDes tidak diintervensi oleh pemerintah, akan tetapi murni gagasan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu urgensi pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi desa sehingga forum Musyawarah Desa dapat digunakan sebagai rembug warga desa untuk menentukan pendirian BUMDes. “BUMDes jangan jadi predator kelompok-kelompok ekonomi masyarakat,” pungkas Sugeng. (ES)

Belajar Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peraih Juara II Nasional 2016

Gunungkidul (17/10) – Pemberdayaan masyarakat menjadi hal paling pokok dalam mengembangkan desa untuk lebih lestari. Selain sebagai salah satu elemen penting dalam implementasi UU desa, pemberdayaan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun dan menggerakkan desa.

Menyadari hal itu, Kuwu (Kepala Desa), Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa se-Kecamatan Krangkeng, Indramayu, menyempatkan belajar sisi pemberdayaan masyarakat di Desa Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul pada Kamis (13/10) lalu. Strategi pemberdayaan masyarakat yang berjalan cukup baik di desa yang memperoleh juara II nasional Lomba Desa tahun 2016 menjadi ruang belajar untuk memperkuat pembangunan desa di Kecamatan Krangkeng.

Rombongan pegiat desa se-Kecamatan Krangkeng diterima oleh Kepala Desa Baleharjo Agus Setiawan beserta perangkat Desa Baleharjo dan Rahmadian mewakili Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemkab Gunungkidul. Setelah perwakilan rombongan mengenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya, Kepala Desa memaparkan pengalamannya hampir empat tahun ini memimpin Baleharjo.

Agus menyatakan butuh keberanian kepala desa untuk menjadikan desa memiliki identitas dan kekhasan dalam berkiprah. Tidak cukup sekadar menguasai tata aturan yang amat rumit dan cenderung hanya menciptakan ketakutan-ketakutan dalam memulai gerakan pembangunan desa.

“Saya orang yang tidak suka aturan-aturan formal yang kaku. Cukup saya tahu dan tidak sampai justru aturan mempersempit ruang gerak. Kami kesampingkan ketakutan-ketakutan,” kata Agus nampak mencuri perhatian tamunya.

Menurutnya, sejak UU Desa resmi berlaku, publik, pakar, hingga akademisi, bahkan pejabat banyak yang menghakimi pemerintah desa tidak akan mampu mengelola desa khususnya pengelolaan keuangan dengan adanya gelontoran anggaran melalui dana desa. Agus menjadi berang dan merasa tertantang untuk membuktikan “justifikasi negatif” yang berkembang tersebut. Tanpa banyak kompromi dan bermodal semangat muda, Agus mempelajari seluruh tata aturan yang terkesan tarik ulur kepentingan dua kementrian.

“Dengan yakin kami melaksanakan program kegiatan desa secara gencar dan tetap disiplin aturan. Apa yang menjadi prioritas kebutuhan desa dan masyarakat kami wujudkan secara maksimal,” ujarnya.

Pembangunan fisik-nonfisik diwujudkan Baleharjo dengan aktif menempatkan kader desa sebagai garda depan pembangunan. Semangat tersebut rupanya mengundang lebih banyak tokoh dusun untuk mau terlibat menjadi “lokomotif” dan partner membangun desa.

Agus membeberkan beberapa kegiatan fisik yang dikerjakan dengan mengedepankan pemberdayaan justru jauh melampaui target capaian. “Semboyan holopis kuntul baris mampu menunjukkan hasil yang lebih terlihat dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan fisik, harusnya hanya normatif  sesuai standar banyak melebihi target capaian,” kata Agus sembari menjelaskan jika Desa Baleharjo menghindari kegiatan dengan sistem lelang pihak ketiga.

Dirinya menilai sistem lelang melibatkan pihak ketiga kemungkinan kecil akan mengambil keuntungan kecil dari pekerjaan yang dilakukan. Agus memprediksi setiap “pemborong” akan mengambil keuntungan minimal 20 persen dari nilai anggaran dengan kualitas yang juga meragukan. Jika dikerjakan secara swadaya hasilnya akan jauh lebih baik karena masyarakat sadar untuk desanya sendiri.

Agus membeberkan jalannya pengelolaan unit usaha berbentuk BUMDes yang utamanya harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Agus berbagi pengalaman berat dalam memperbaiki tata pelayanan publik yang terukur yakni transparan, cepat dan murah, juga tertib administratif yang sebelumnya belum tertata baik sampai akhirnya menjadi desa terbaik kedua dalam Lomba Desa 2016.

“Semoga melalui berbagi pengalaman seperti ini kita sama-sama belajar bertukar ilmu dalam memajukan desa. Memajukan desa bagian dari melaksanakan amanat negara yang terangkum dalam nawacita,” ujar Rahmadian. (ETG)

Sistem Tanam Jajar Legowo Diharapkan Tingkatkan Hasil Padi di Ponjong

Ponjong (10/8) – Hamparan sawah yang luas didukung sumber daya air yang melimpah menjadikan masyarakat Desa Ponjong mempertahankan budaya pertaniannya yang sudah turun temurun hingga kini. Meskipun demikian, permasalahan banyak menghadang di depan mata. Beberapa diantaranya adalah, alih fungsi lahan, penurunan hasil produksi pertanian, kurangnya inovasi dan pengetahuan petani menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum ada solusinya. Cara bertani yang monoton, kurangnya akses informasi teknologi budidaya jelas akan memicu penurunan mutu dan kuantitas produksinya.

Untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam upaya meningkatkan hasil budidaya padi sawah, Yayasan Penabulu bekerjasama dengan Saemaul Globalization Fondation dan Pemerintah Desa Ponjong menggelar pelatihan Pembuatan Demplot Padi Sawah yang diikuti sedikitnya 40 orang petani. Pelatihan dipusatkandi kediaman Ketua Gapoktan Desa Ponjong Suhardi berlangsung selama dua hari pada 8-9 Agustus 2016.

Pelatihan yang menghadirkan narasumber Heru Prasetya, Penyuluh Pertanian Desa Ponjong ini mengedepankan pada sistem pengelolaan tanaman terpadu padi sawah sistem tanam jajar legowo (TAJARWO) dikombinasikan dengan tanaman sayuran kacang panjang di pematang/galengan sawah. Heru menjelaskan pendekatan sistem tanam jajar legowo dapat menambah populasi tanaman di pinggiran sehingga hasil padinya akan meningkat.

“Sistem tanam dengan metode jajar legowo ini adalah pendekatan teknologi, kalau jarak tanam ditentukan menurut tingkat kesuburan tanah dan varietas padi yang ditanam, jadi tidak baku,” katanya.

Heru mengajak para peserta praktik langsung menanam padi dengan sistem tanam jajar legowo ini di lahan sawah milik Sugiyo, salah satu peserta yang juga petani dari Dusun Karang Ijo Wetan. Lahan sawah tanah bengkok seluas 1000m2 miliknya sengaja disiapkan untuk media belajar bersama. Ada dua varietas yang ditanam, yakni hibrid dan nonhibrid, diharapkan akan ada perbandingan hasil diantara kedua varietas tersebut.

Suhardi mengatakan penggunaan pupuk organik, PGPR dan pestisida nabati sebagai tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya akan dioptimalkan pada pembuatan demplot. ”Saya sudah membuat PGPR dan pestisida nabatinya dan siap diaplikasikan dalam demplot tersebut,” katanya. Penggunaan pupuk organik padat sebagai pupuk dasar akan mengurangi pupuk kimianya, dengan begitu petani akan beralih ke pertanian organik. (ES)

Desa Perlu Segera Benahi Sistem Layanan Publik

Gunungkidul (21/07) – Tata kelola layanan publik menjadi salah satu bidang yang perlu diperhatikan oleh desa. Pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah, dan murah sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat desa.

Kendati demikian, masih ditemukan desa yang secara maksimal belum mengelola pelayanan publik dengan baik, efisien, serta efektif. Desa Semoyo, Patuk, Gunungkidul masih perlu membenahi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengakses data dan informasi.

Hal tersebut dirasakan oleh beberapa pegiat dari Yayasan Penabulu yang diterjunkan untuk mempelajari dan menggali potensi desa yang tengah menggalakkan konservasi melalui hutan rakyat. Pihak dari Yayasan Penabulu sempat mengalami kesulitan mengakses data dokumen publik yang tersimpan di Kantor Desa Semoyo karena Kepala Bagian Pemerintahan sebagai pejabat desa sedang tidak ada di kantor pada Kamis (21/7). Dua staf yang ada di kantor pun tidak berani memberi akses dengan alasan mereka tidak berhak mengeluarkan dokumen desa.

Pada akhirnya, pegiat dari Yayasan Penabulu mendapatkan dokumen publik yang diperlukan setelah salah satu staf menghubungi Kepala Desa Semoyo Sihono dan diizinkan.

“Akhirnya data profil desa kami dapatkan. Tidak hanya data 2015 tapi ada 2016. Semula tidak akan diberi tanpa melalui pejabat desa berwenang,” ujar Suhud Ridwan, salah satu dari pegiat Yayasan Penabulu. Mereka memperoleh dokumen berupa soft copy  sebelum meninggalkan Kantor Desa.

Endro Guntoro, anggota tim live in menyesalkan ketidaksiapan perangkat desa mengikuti era transparansi publik. Padahal, layanan keterbukaan informasi publik telah memiliki kedudukan yang kuat berbentuk Undang-Undang dan bersifat mengikat untuk seluruh instansi penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Desa. Bahkan Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan surat tugas untuk setiap SKPD menunjuk seorang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data.

Endro Guntoro, anggota tim live-in menyesalkan tidak siapnya perangkat desa mengikuti era transparansi publik. Padahal, layanan keterbukaan informasi publik telah memiliki kedudukan yang kuat berbentuk Undang-Undang dan bersifat mengikat untuk seluruh instansi penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Desa. Bahkan Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan surat tugas untuk setiap SKPD menunjuk seorang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data.

“Tugasnya melayani jangan sampai kebutuhan akses data terabaikan karena pihak pemegang dokumen sedang tidak berada ditempat. Masyarakat tidak mungkin harus menunggu pejabat kembali dari aktivitas pribadi yang menghambat pelayanan itu sendiri,” ujarnya.

Tidak hanya itu, keterbukaan tata kelola informasi juga telah ditekankan untuk lebih mudah dan praktis. Salah satunya melalui layanan situs SKPD yang lebih praktis untuk megakses kebijakan dan berbagai data dokumen yang diperlukan masyarakat setiap saat.

Menurutnya, implementasi UU Desa yang berjalan saat ini harus mengikuti perubahan lebih baik pada sistem layanan di tingkat desa maupun dusun. Selain transparansi keuangan dan kebijakan umum, pelayanan data, informasi, dan dokumentasi untuk dapat lebih mudah sampai ke masyarakat.

Agus, anggota live in yang berasal dari Garut, Jawa Barat, berharap tata pelayanan umum di Desa Semoyo ini menjadi perhatian serius Sihono yang baru enam bulan menjabat sebagai kepala desa sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan desanya. (ETG)