Jakarta (14/4) – Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal 2014. Undang-undang itu menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Penerbitan UU tersebut kemudian diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Sesuai dengan mandat UU No. 6 tahun 2014, dimana desa diharapkan mampu menjadi pendorong pembangunan di Indonesia, Staf Ahli Menteri Desa, PDTT Bidang Pengambangan Ekonomi Lokal menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa” pada Kamis (14/4) di Grand Hotel Cemara Jakarta.
Kegiatan yang diikuti berbagai pihak yang berada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan masyarakat yang berada di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi serta pihak lainnya yang terkait dengan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Eksekutif Penabulu Foundation Eko Komara, Relawan Desa Aris Rahmat Risadi, dan Arif Satria dari Institut Pertanian Bogor.
Sebagai narasumber pertama yang menyampaikan paparan materi, Eko memaparkan mengenai Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Dalam materinya, Eko kembali mengingatkan bahwa model ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan model ekonomi yang berbasis pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting di dalamnya. Pada kerangka pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, BUMDes kemudian memegang peranan penting sebagai keterwakilan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi masyarakat desa.
Seiring dengan materi pertama dari Eko, Aris menyampaikan hal yang senada terkait dengan penguatan kelembagaan BUMDes dengan menitik beratkan pada aspek rekognisi dan subsidiaritas desa. Dimana pengakuan terhadap hak dan asal usul desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan kelembagaan BUMDes, di sisi lain, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, menjadi catatan penting lain dari beliau.
Arif sebagai narasumber dari Institut Pertanian Bogor lebih menyoroti pada prospek pengembangan BUMDes di wilayah desa-desa pesisir yang diharapkan mampu menjadi poros maritim di Indonesia. Berbasis survei, Mas Arif menyampaikan hasil analisa data terkait dengan kondisi dan situasi desa dan keterlibatan masyarakat di wilayah pesisir, untuk menjawab peluang sektor maritim berikut; peluang yang adaptif, pengelolaan wisata bahari, pemasaran hasil perikanan budidaya, serta pengelolaan aset perikanan tangkap, semisal kapal, pabrik es, cold storage dan lain-lain.
Pada penghujung acara, moderator menutup kegiatan dengan kesimpulan, BUMDes harus mampu didorong untuk menjadi penopang kesejahteraan masyarakat desa, melalui ekonomi sebagai entri poin utama. (TY)
Hamparan padi di lahan pertanian Kampung Tanjung, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul beberapa waktu lalu sebelum dipanen sudah nampak menguning. Masyarakat setempat yang sebagian besar bertani bergegas menanam padi.
Padi menjadi andalan para petani, meskipun dua dusun ini pernah menyimpan cerita sebagai kawasan pertanian tembakau. Bahkan hasil pertanian sayur mayur pernah menjadi produk unggulan memperkuat kebutuhan pangan lokal di jamannya.
“Tapi sekarang sudah tidak ada yang mau menanam sayuran seperti dulu. Padahal, (Dusun) Tanjung jaman saya masih anak-anak hingga remaja salah satu wilayah terkenal penghasil sayuran,” kata pegiat taruna tani Ubet Manunggal, Edi Patmo kepada Yayasan Penabulu belum lama ini.
Tanaman jenis sayuran seperti sawi, bayam, wortel, kacang panjang, cabai, kedelai, dan sejenis lainnya menjadi identitas yang melekat dan melambungkan pertanian Tanjung. Tak heran, produk sayuran petani Tanjung era 1980-an memperkuat stok pangan lokal dan memperkuat sejumlah pasar tradisional Gunungkidul seperti halnya petani di Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari.
“Tapi kemudian pelan-pelan petani meninggalkan tanaman sayuran. Semua beralih padi. Sejalan tuntutan pemerintah yang ingin menggenjot produktivis padi sebagai produk unggulan,” ujarnya. Edi mengaku tergerusnya minat menanam sayuran sangat sulit dikembalikan seperti sedia kala, bertani sayuran. Selain beda generasi dan pandangan memilih padi dianggap lebih menguntungkan, belum ada kemerdekaan petani menentukan sendiri jenis tanaman yang hendak ditanam yang bisa menjadi sumber kehidupan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Petani aktif menggelorakan pertanian organik dikelompoknya dan integrasi dengan sektor perikanan mengaku dampak dari menghilangnya petani sayuran dan semua berbalik ke padi membuat ancaman tersendiri untuk persoalan stok sayuran lokal. Kenyataan ini dikuatkan dari pengamatan pasar tradisional dilakukan Yayasan Penabulu, dimana kebutuhan sayur sangat bergantung pasokan daerah lain seperti sejumlah kabupaen di Jawa Tengah (Jateng).
“Dari Kopeng, dari Pasar Beringharjo, dari daerah luar Gunungkidul akhirnya sayur baru bisa disajikan untuk keluarga kita,” imbuh Edi seraya memastikan tanaman jenis sayuran cabai masih diminati masyarakat.
Selain sayuran, tembakau juga sudah sulit dijumpai di pertanian Bleberan. Karena propaganda kesehatan tanaman tembakau sebagai bahan utama produksi rokok sudah jarang dijumpai seperti era tahun 80 dan 90-an. Tetapi, berbeda halnya dengan tokoh petani Tanjung, Martono yang tetap masih menyempatkan menanam jenis tembakau setiap musim kemarau. Kakek berusia kepala delapan ini mengaku menanam tembakau sebagai bentuk ketidaksetujuan dirinya pemberangusan terhadap tembakau asli Indonesia.
“Khusus saya masih selalu menanam tembakau. Hanya jumlahnya tidak sebanyak dulu karena hasilnya untuk dikonsumsi sendiri,” kata Martono sesepuh Ubet Manunggal.
Martono meyakini menanam tembakau sebenarnya mendatangkan hasil cukup lumayan. Hanya dia heran banyak petani di Bleberan yang terpengaruh ajakan pihak-pihak tertentu meninggalkan tembakau. “Untuk saya malah semakin minat. Kemungkinan nanti malah akan nanam lebih banyak tembakau karena memang masih banyak pihak perusahaan rokok membutuhkan,” ungkap Martono.
Sartini, pedagang Pasar Argosari, Wonosari, mengaku heran dengan pertanian di Gunugkidul. Pasalnya, pasokan sayuran sudah sulit mendapatkan hasil dari produk lokal. Pedagang asal Wonosari ini selama ini mengandalkan pasokan sayuran dari tengkulak Jogja hasil dari pertanian Wonosobo dan Magelang.
“Padahal jelas sayuran itu selalu dibutuhkan. Hasil tani sayur sebenarnya laku keras karena semua orang membutuhkan setiap harinya,” pungkasnya. (ETG)
Gunungkidul (23/2) – Salah satu bidikan program Korea Selatan melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office dan Yayasan Penabulu di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul tidak lain adalah demokratisasi desa dan penguatan masyarakat sipil. Program tahun pertama telah dilaksanakan dengan berbagai fasilitas penyelenggaraan kepelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan semakin optimalisasi peran lembaga desa, seperti Karang Taruna, PKK, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa-desa mitra program SGF dan Penabulu.
SGF sebagai lembaga dari Korea Selatan melihat ketiga lembaga desa tersebut menjadi organisasi masyarakat sipil paling strategis untuk mendorong masyarakat sipil desa lebih aktif dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan. “Penguatan masyarakat sipil pada tahun pertama program pembangunan kapasitas dan sumber daya manusia. Program menyasar bentuk fasilitasi kepelatihan,” kata Manajer Program Desa Lestari Yayasan Penabulu Sri Purwani usai mengisi pelatihan untuk pegiat PKK dan kelompok perempuan Desa Ponjong pada Selasa (23/2).
Aktivis pemberdayaan desa yang akrab disapa Ani ini menyatakan tiga desa sasaran program SGF di Indonesia yakni Desa Ponjong Kecamatan Ponjong, Desa Bleberan Kecamatan Playen Gunungkidul, dan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, cukup antusias menyambut kegiatan pelatihan yang rata-rata telah memasuki kegiatan ketiga di tahan empat bulan pertama.
Ada perubahan perilaku masyarakat desa yang cukup menarik pada setiap kegiatan kepelatihan yang dilaksakan tim Penabulu dan SGF, baik bersama maupun di masing-masing desa. Pelaksanaan kegiatan pelatihan terlihat lebih fokus dan peserta tidak ada yang meninggalkan kegiatan sebelum berakhir. “Budaya disiplin ini yang memang diharapkan lembaga Korea dapat diterapkan masyarakat desa di Indonesia. Selain disiplin, jujur dan kerja keras sejalan semangat Saemaul Undong yang diberikan,” ujarnya.
Ani menambahkan program tahun pertama SGF dan Penabulu memang secara khusus membangun karakter masyarakat desa. Masyarakat sipil desa disiapkan sebagai pribadi yang selalu siap berpartisipasi aktif dalam perencanaan kebijakan desa, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Menurutnya, masyarakat sipil desa juga didorong melek akan peran dan fungsi wadah organisasi yang diikuti sebagai kelembagaan yang turut menentukan perubahan desa kedepan lebih baik. Penabulu secara khusus mendorong lembaga desa tidak sekadar hidup menjadi pelengkap atau formalitas pemerintah desa, tetapi secara aktif menjadi mitra pembangunan pemerintah desa.
Antusias masyarakat mitra program SGF terlihat juga dari kemampuan pemerintah desa menyikapi padatnya kegiatan. Desa yang tengah menyelenggarakan agenda pemerintahan dari pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga sedang melaksanakan program kemitraan yang hampir setiap bulan dilakukan SGF dan Penabulu atas kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat baik di DIY dan tingkat kabupaten. Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, menyikapi padatnya kegiatan dengan membetuk kelompok kerja atau tim kerja melibatkan tokoh masyarakat. Tim atau kelompok kerja terdiri dari perwakilan dari lembaga desa, tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai implementator program SGF dan Penabulu.
“Kami juga memiliki harapan kepala desa bisa terbentuk kelompok kerja ini agar pemerintah desa tidak terbeban menjalankan dua sumber kegiatan pembangunan ini,” kata Taufik Ari Wibowo selaku kepala urusan perencanaan Desa Bleberan ditemui terpisah.
Senada dengan Taufik, aktivis desa dan pegiat Taruna Tani Ubet Manunggal Edi Supatmo menilai keberadaan tim atau kepanitiaan secara khusus perlu segera dibentuk oleh Kades Supraptono untuk meringankan beban dan tugas desa. “Salah satu tujuan tim ini juga sebagai optimalisasi program SGF di desa kami. Kami berharap kades merespon masukan ini,” ujar Edi.
Perubahan yang sama juga terlihat di Desa Ponjong yang tengah menyelenggarakan kegiatan untuk tiga hari kedepan bersama Penabulu dan SGF. “Kami mendorong masyarakat sipil bisa melek perencanaan desa, akses program dan anggaran, serta terbangun kesadaran untuk terlibat mewarnai dinamika pemerintah desa,” pungkas EkoSujatmo, Staf Pemberdayaan Desa Lestari di Ponjong.
Relawan Senior SGF Indonesia Office untuk wilayah Gunungkidul Choi Hu Jun mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Bleberan dan Ponjong. Menurutnya, masyarakat desa harus terus berbenah melalui implementasi dari materi-materi kepelatihan yang sudah diberikan. Hal itu, imbuh Choi, agar secara cepat masyarakat sipil turut berperan aktif dalam menentukan kesejahteraan bersama. (ETG)
Laksana sebuah proses ruas anyaman sedang dikerjakan, nasib produk usaha kecil perajin bambu di Desa Salam, Patuk, Gunungkidul timbul tenggelam. Keberlangsungan produksi usaha anyaman bambu sangat tergantung dengan datangnya permintaan pembeli. Menjadikan produk potensi lokal tersebut tidak nampak menonjol ditengah hingar bingar pemerintah desa yang sedang membangun.
Sumadi, warga Dusun Trosari, adalah salah satu perajin produk anyaman bambu yang sampai saat ini masih bertahan. Produksi anyaman bambu untuk berbagai alat pertanian masih produksi walau hanya ruang lingkup kecil. “Masih saya tekuni untuk tambah-tambah penghasilan selain bertani,” kata warga RT 19 ditemui dirumahnya, akhir pekan lalu. Sumadi mengerjakan pesanan hanya sewaktu datang pesanan seperti keranjang, tomblok, dan tenggok (alat pertanian tradisional) dengan berbagai ukuran.
Seperti umumnya perajin skala kecil lainnya, Sumadi tidak mengetahui bagaimana harus membesarkan usaha sampingannya agar eksis. Terlebih, pesanan alat-alat pendukung pertanian tidak setiap hari datang. “Hanya melayani kanan kiri sini saja. Paling banter ya tetangga dusun, tetangga desa. Itupun tidak bisa rutin karena memang produk ini awet. Petani pesan paling setahun sekali kalau memang sudah rusak parah,” ujar Sumadi sembari menunjukkan beberapa contoh anyaman tangannya.
Ia menjelaskan, sebenarnya tidak kesulitan untuk meningkatkan produksi yang sudah ditekuni sejak beberapa tahun itu. Bahan pokok iratan bambu mudah didapat sejalan desanya masih banyak terdapat pohon bambu yang melimpah. Harga sebatang bambu pun tidak dirasakan mahal. Hanya Rp7.000 per batang untuk jenis bambu hijau dan Rp8.000 per batang untuk jenis bambu hitam dapat “disulap” menjadi keranjang, tenggok, tomblok, ikrak (tempat sampah) sesuai ukuran pemesan. “Tiap satu lonjor bambu jadi dua tomblok,” imbuhnya.
Tidak mahal hasta karya Sumadi ini. Tiap keranjang dan tomblok yang anyamanya lebih rapat, Sumadi hanya mematok harga tidak lebih dari Rp25 ribu. Cukup dikerjakan setengah hari, satu buah tomblok siap diambil. Sumadi mengatakan kemampuan memproduksi tomblok juga tenggok hanya bisa menghasilkan dua buah dalam sehari. Selain karena anyaman tenggok lebih sulit karena lebih rapat, pekerjaan tersebut hanya dilakukan setelah bertani. Ia pesimistis ketrampilan “bawaan” tersebut bisa diturunkan pada generasi muda sekarang yang memang tidak banyak tertarik untuk meneruskan usaha anyaman alat pertanian.
Sumadi bukan tidak memiliki cerita tersendiri untuk ketrampilannya. Bersama kaum muda Karang Taruna, penanam kakao ini pernah menggagas mewujudkan sentra industri kecil besek yang berbahan bambu. Akan tetapi, impian Sumadi ini reda karena bungkus tradisional untuk tempat menyajikan makanan camilan ini pun harus tersingkir jenis kardus. “Ya akhirnya tidak jadi karena pasti kalah dengan kardus. Sekarang acara dimana-mana seperti rapat-rapat itu tempat menyajikan makanan kardus,” kata Sumadi.
Ia menyambut baik kedatangan Tim Penabulu bersama ketua Karang Taruna Maju Desa Salam di kediamannya untuk mendengar langsung usaha “byarpet” seperti listrik dimusim penghujan tersebut. Sumadi juga mengaku senang apabila ada generasi muda dan pihak LSM memiliki orientasi memajukan produk UMKM dan mengangkat potensi lokal seperti halnya perajin bambu. Di Salam sendiri menurut pangamatan dan data Karang Taruna ada Sumadi-Sumadi yang lain. Namun demikian nasibnya tidak jauh berbeda, tergerus peradaban dan teknologi.
Perajin kurungan misalnya, tinggal beberapa gelintir saja yang masih mau berkarya. Itupun hanya menunggu pesanan datang karena belum terbukanya jalur pemasaran. Senasib lainnya, perajin tampah, juga kembang kempis karena sudah tidak banyak keluarga yang membutuhkan untuk memilah beras dengan kerikil atau debu gilingan. Beras yang dibeli setiap keluarga kini sudah siap masak tanpa harus melalui proses membuang kerikil-kerikil yang menyelip. Meskipun, masyarakat tradisional lain masih memerlukan tampah untuk keperluan lain. Nasib perajin bambu Desa Salam seperti halnya sebuah rajutan bambu. Memiliki aksen dan corak anyaman yang menarik, tetapi sudah tidak banyak dibutuhkan.
Penabulu mengajak diskusi beberapa aktivis muda Salam untuk melihat potensi bambu yang masih melimpah di desa gerbangnya Gunungkidul ini. Keterampilan usaha anyaman berbahan bambu perlu banyak mengalami inovasi untuk dapat hidup dan bersaing di pasaran. Seperti bambu hitam untuk produksi meja kursi yang tak kalah menarik dengan sentuhan gambar dari sayatan kulitnya, keranjang tempat baju kotor, bak sampah, figura, bahkan pendapa atau gazebo berbahan bambu.
Eko, Ketua Karang Taruna Maju Desa Salam membenarkan melimpahnya tanaman bambu di Salam dan lokasi desa berada di jalur utama Gunungkidul ke pusat pemerintahan DIY menjadi peluang besar membentuk sentra industri bambu. Bersama Penabulu, Eko telah mengintip dan menginventarisasi tanaman bambu di enam dusun di Salam. Konservasi dan pelestarian produk berbahan bambu kian mengundang harapan bagi Desa Salam untuk lebih berekplorasi ditengah gegap gempitanya desa-desa kebingungan menyerap dana desa. “Melimpah dan potensial untuk diusung sebagai icon desa ‘kan?” tanya pemuda desa yang juga guru sebuah pondok pesantren di Patuk penuh optimistis.
Eko sependapat apabila konsep sentra industri bambu hanya akan bernasib sama seperti beberapa desa lain yang akhirnya justru mengantungkan bahan bambu dari Jawa Timur, Pacitan atau luar daerah lainnya akibat tidak imbangnya konservasi dan produksi. Bambu jenis apus atau bambu hijau, bambu hitam, masih mudah dijumpai di Salam. Seperti pekarangan rumah, lahan kosong, ladang, dan bantaran sungai desa. (ETG)
Bantul (2/2) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai organisasi kemasyarakatan di desa hingga kini belum terlihat keterlibatan secara signifikan dalam proses pembangunan desa. Padahal petani, khususnya di kawasan agraris, seyogyanya menjadi salah satu aktor penting pembangunan. Lemahnya posisi Gapoktan seringkali akibat kondisi kelembagaan yang kurang terkelola dengan baik. Kelembagaan gapoktan menjadi salah satu prioritas dalam skema kerjasama antara Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia, Yayasan Penabulu, dan desa-desa mitranya.
Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa yang diandalkan Kabupaten Bantul di bidang pertanian. Sebagai desa penyangga pangan, petani-petani di Desa Sumbermulyo tidak lekang dari permasalahan dalam organisasi Gapoktan. Kelompok tani (Poktan) yang tersebar di 16 dusun masing-masing mengaku tidak ada permasalahan dalam organisasi. Namun faktanya petani masih belum memiliki posisi tawar dalam pembangunan.
Melihat kondisi tersebut maka SGF Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Pemerintah Desa Sumbermulyo menyelenggarakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan pada 21 dan 22 Januari 2016. “Selama ini Gapoktan sebagai salah satu lembaga petani kondisnya masih sangat lemah memahami peran dan fungsi organisasi atau kelembagaan,” ujar Penanggungjawab Lurah Sumbermulyo Albani saat membuka kegiatan.
Selama dua hari, pelatihan yang diikuti 60 orang anggota Gapoktan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi namun tidak pernah terungkap secara terbuka. Permasalahan yang krusial dalam organisasi Gapoktan Desa Sumbermulyo adalah komunikasi untuk mengkoordinasikan distribusi air dan belum kuatnya posisi Gapoktan dalam memfasilitasi penentuan harga hasil panen.
Manajer Program Desa Lestari Sri Purwani menyebutkan selama ini ada tiga hal utama yang dihadapi petani, yaitu keterbatasan modal untuk penanganan masa panen, rendahnya posisi tawar petani, dan keterbatasan akses pangan saat paceklik. Maka yang dibutuhkan adalah kekuatan organisasi yang menaungi petani agar petani lebih diperhitungkan dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa.
“Pengembangan kelembagaan petani harus diarahkan pada peningkatan kemampuan kelembagaan petani menjadi organisasi mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani,” kata Sri.
Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) harus dapat memberikan peran dalam pembangunan desa. Keberadaannya bukan sekadar alat formalitas dalam melengkapi kebutuhan struktur pemerintahan yang ada di desa, tetapi memang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Partogi Dame Pakpahan memberikan apresiasi besar kepada petani Desa Sumbermulyo yang hendak membenahi kelembagaan organisasi Gapoktan. Sebagai Desa yang sering meraih penghargaan di bidang pertanian, penguatan lembaga Gapoktan diharapkan akan selaras dengan program-program pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Bantul.
Salah satu rencana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul pada 2016 adalah pembangunan jaringan irigasi dan memperbanyak Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA). “Jika petani mendapat bantuan benih atau dropping alat atau mesin pengolah sawah, tidak boleh memberikan apapun kepada petugas kami (red. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul). Jika ada petugas kami yang meminta ‘upah’ segera laporkan pada saya,” pungkas Partogi. (AK)
Sulawesi Tenggara (19/1) – Sejarah membuktikan bahwa peran perempuan dalam proses menuju kemerdekaan bukanlah proses yang bisa diremehkan. Bangkitnya tokoh-tokoh perempuan dan juga Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bukan hanya menjadi warga negara nomor dua, tetapi merupakan elemen bangsa yang menjadi memberi potret kedewasaan sebuah negara berdaulat. Demikian pun langkah yang ditempuh IDRAP sebagai mitra strategis Yayasan Penabulu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Setelah mengadakan dua tahap pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif bagi 13 desa mitra IDRAP, terpilih kelompok perempuan sebagai subjek pelatihan lanjutan dengan tema: Penguatan Kapasitas dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa.
Pelatihan dilaksanakan pada 3-7 Januari 2016 yang diikuti oleh 43 orang perwakilan kelompok perempuan dari unsur kelompok PKK, BPD, Pemdes maupun pengurus kelompok keagamaan, serta guru PAUD di desanya. Perwakilan kelompok perempuan tersebut berasal dari 23 desa yang menjadi mitra IDRAP yang tersebar di delapan kecamatan dari tiga Kabupaten yakni Buton Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa bertujuan untuk semakin membuka ruang bagi kelompok perempuan dalam proses-proses perencanaan pembangunan, bukan hanya di ranah komplementer dan teknis tetapi masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan politis. Untuk menuju ranah yang strategis tersebut Sri Purwani sebagai fasilitator dari Yayasan Penabulu Yogyakarta mengawali proses dengan Membuat Mimpi Bersama Tentang Desa untuk mengetahui mimpi apa yang dapat diwujudkan desa agar berpihak kepada perempuan dan anak untuk 10-15 tahun ke depan.
Mulai dari mimpi itulah fasilitator mempertajam dengan membawa para kader perempuan desa ini untuk melihat dan membuat Pemetaan Kondisi Desa, baik dari sisi peta kondisi ekonomi, kondisi sosial maupun kondisi alam yang dihubungkan dengan posisi dan fungsi peran perempuan dalam siklus pembangunan, terutama pembangunan yang adil gender. Pemetaan itu juga diikuti dengan pemetaan peran dan fungsi perempuan yang selama ini terjadi, dialami dan dirasakan oleh kelompok-kelompok perempuan tersebut.
Alhasil, setelah melalui curah pendapat dengan menggunakan metode metaplan maupun diskusi kelompok, maka peran domestiklah yang lebih menonjol, peran di ranah publik memang banyak, tetapi lebih banyak peran teknis dan peran konplementer, misal di PKK, Majelis Ta’lim maupun guru PAUD.
Meskipun tetap ada sebagian kecil peserta yang menjadi unsur pemerintah desa, tetapi posisi strategis itu masih sangat sedikit. Hal tersebut bisa dipahami karena kelompok-peserta banyak yang tidak memahami atau lebih tepat disebut jarang diminta untuk terlibat dalam proses-proses tata kelola pemerintahan desa yang selama ini banyak didominasi oleh bapak-bapak.
Oleh karena itu, selama pelatihan fasilitator selalu menekankan pada fungsi peningkatan keterlibatan secara aktif. Agar peserta tahu mengapa mereka perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sampai dengan pengawasan.
Perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arena pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)
Materi hari pertama lebih bersifat reflektif, menekankan unsur menggali kembali apa yang selama ini telah dialami oleh peserta dalam proses pembangunan di desa masing-masing. Pada hari kedua hingga kelima lebih mempertajam dan mengembangkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa.
Selama proses pelatihan, peserta melihat praktik langsung perencanaan pembangunan desa melalui kunjungan lapangan ke Desa Lambangi, yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini memiliki potensi laut dan keterlibatan perempuan yang baik di tingkat pembangunan desa.
Hasil kunjungan lapangan disinergikan dengan visi dan misi Desa Lambangi untuk dibedah dalam diskusi-diskusi kelompok dan presentasi yang akhirnya dirangkai dengan pemberian pemahaman dan penjelasan tentang Siklus dan Mekanisme RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes dengan proses melihat bagaimana tahapan proses penyusunan perencanaan partisipatif disertai proses mencoba menemukan dan menyusun apa yang disebut skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bagian akhir dari pelatihan yaitu menganalisis secara bersama potensi dan kekuatan kelompok-kelompok perempuan pedesaan, disertai pemberian materi strategi koordinasi, komunikasi dan regulasi yang efektif dan berpihak. (SP)
Madura (23/12) – Sebanyak 27 desa di Kabupaten Sumenep mengikuti Penguatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang I diadakan pada 30 November-4 Desember dengan Sardi Winata sebagai fasilitator. Gelombang II pelatihan dilaksanakan pada 14-18 November 2015 dengan fasilitator Sri Purwani.
Kegiatan pelatihan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Yayasan Penabulu dengan tujuan berbenah serta menata desa, baik secaa administratif maupun kemasyarakatan.
Penguatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan metode andradogi dan partisipatif. Seluruh peserta erperan aktif mulai dari dari membangun mimpi mewujudkan desa mandiri melalui pemetaan kondisi desa periode 10 – 15 tahun ke depan, melihat kalender musim maupun struktur kelembagaan yang paling berpengaruh dalam menentukan setiap perencanaan pembangunan desa, hingga diskusi kelompok mengenai penyusunan peraturan tentang desa. Seluruh kegiatan mengacu pada UU Desa serta berbagai aturan turunannya.
Pada dua gelombang Bimtek, Sardi dan Sri menyampaikan materi mengenai penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes berdasarkan simulasi dari salah satu RPJMDes desa peserta. Selain itu peserta diperkenalkan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif, pendirian BUMDes, serta antisipasi tindak korupsi dan pengawalan dana desa.
Di penghujung hari akhir pelaksanaan Bimtek, masing-masing perwakilan desa Rencana Tindak Lanjut konkret per desa yang dapat dilakukan untuk perbaikan kondisi desa baik dari sisi manajemen penatausahaan, penguatan kapasitas bagi pemerintah desa maupun pemberdayaan masyarakat.
Peserta terlihat antusias karena baru pertama kali mengikuti Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa dengan metode pelatihan yang berbeda yaitu hampir seluruh prosesnya adalah peserta diminta untuk “berlatih membuat”. “Metodenya membuat saya senang dan aktif gak seperti Bimtek yang lain, karena biasanya sangat jenuh dan saya pasti dalam ruangan cuma tahunya mendengarkan,” ujar salah satu peserta.
Meningkatnya pemahaman peserta melalui proses berlatih, menjadi harapan pada penyusunan rencana tindak lanjut oleh masing-masing desa. Salah satu rencana desa yang harus didukung adalah melakukan perubahan dalam proses pembuatan RPJMDes, RKPDes maupun RAPBdes dengan proses partisipatif dan mandiri. Menurut pengakuan hampir seluruh peserta, selama ini seringkali proses penyusunan perencanaan desa dibantu oleh pihak ketiga dan desa hanya terima jadi.
Asisten Ekonomi (Asek) II Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep Sustono menegaskan pemahaman, keterampilan, dan niat baik untuk berubah menjadi salah satu proses yang tidak mudah. Sustono menyadari fungsi penting Bagian Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten Sumenep, untuk memfasilitasi pendampingan desa-desa yang saat ini sedang bersemangat untuk berbenah.
“Proses Bimtek ini diperlukan bagi desa, maka akan dilanjutkan untuk program di tahun anggaran 2016 baik dalam Bimtek yang sama maupun tema yang berbeda,” ujar Sustono kala menutup kegiatan Bimtek. (SP)
Gunungkidul (17/12) – Kementerian Desa PDTT bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa se-DIY pada 15-17 Desember 2015. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan pengurus lembaga-lembaga desa untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya desa memiliki kegiatan ekonomi produktif yang terorganisir.
Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan usaha ekonomi desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat Bambang Riyadi Eka Putra mengatakan desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian.
“Peluang desa untuk mengembangkan perekonomian sangat besar. Bahkan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) pun bisa memanfaatkan dana desa. Sayangnya, selama ini masyarakat jalan sendiri-sendiri, sehingga kemanfaatannya tidak dirasakan oleh seluruh warga desa,” ujarnya.
Kegiatan difasilitasi oleh fasilitator dari Kemendes PDTT, Penabulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, dan Pendiri BUMDes “Sejahtera” Bleberan.
Koordinator Media dan Pengelolaan Pengetahuan Desa Lestari Nurul Purnamasari menyampaikan paparan tentang peran organisasi desa dalam penguatan ekonomi desa. “Masing-masing desa punya potensi, sayangnya kemauan untuk mengembangkan potensi tersebut masih rendah. Kelompok-kelompok usaha belum mengidentifikasi rantai distribusi, sehingga ketika produknya tidak laku kegiatan produksinya berhenti dan kelompoknya bubar,” kata Nurul.
Pernyataan Nurul ini dikuatkan oleh para peserta bahwa sebenarnya ada banyak pelatihan keterampilan dan pendampingan yang diterima kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga desa. Namun seusai program tidak ada tindak lanjutnya karena promosi dan pemasarannya tidak jelas. Maka kelompok-kelompok yang ada di desa sudah harus mulai memperjelas pembagian peran dan tugas agar keberlangsungan organisasi berjangka panjang.
Pengelola BUMDes Sumbermulyo Mandiri dari Desal Sumbermulyo, Bantul Heny Nursanti memberikan pandangannya terhadap kegiatan Bimtek dan Supervisi yang diselenggarakan BPPM.
“Kegiatan seperti ini sangat sering diadakan sepanjang tahun, tapi hampir tidak memberi solusi karena seusai kegiatan tidak ada rencana tindak lanjut yang bisa jadi ukuran keberhasilan peserta mengikuti bimtek atau pelatihan. Selain itu, harusnya alokasi waktu pemaparan materi tentang penguatan organisasi tidak cukup satu sesi. Karena peserta membutuhkan diskusi dan pengalaman-pengalaman dari tiap desa,” ungkapnya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Suwarti dari Desa Giritirto, Purwosari dan Lekta Manuri dari Desa Sumberharjo, Prambanan yang ditemui di sela-sela waktu istirahat. Pendeknya waktu paparan materi tiap narasumber seringkali kurang memberi kesempatan peserta berdiskusi di tiap-tiap sesi. (NP)
Yogyakarta (10/12) – Sebanyak 65 orang mengikuti Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif pada 4-6 Desember 2015. Kegiatan tersebut diadakan oleh Saemaul Globalization Foundation (SGF) dan Yayasan Penabulu.
Peserta pelatihan berasal dari unsur perangkat desa, pegiat kelompok tani, pengurus dan kader PKK, dan pendamping lapangan dari tiga desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga desa tersebut antara lain Desa Sumbermulyo, Bantul; Desa Ponjong dan Bleberan, Gunungkidul.
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif bertujuan mendorong masyarakat aktif dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Menjelang akhir tahun anggaran, desa akan memulai alur perencanaan pembangunan yang dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), khususnya bagi desa-desa yang baru saja mengadakan pemilihan kepala desa.
Perwakilan masing-masing desa bersama Penabulu dan SGF menyusun perencanaan program dan kerja sama untuk periode tahun pertama, yang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan di tingkat desa.
Staf Ahli Kementerian Desa dan PDTT Agus Asmana bersama tim dari Yayasan Penabulu Budi Susilo dan Sri Purwani memfasilitasi pelatihan dengan berbagai materi dan metode. Tim Penabulu menyampaikan materi mengenai alur penyusunan RPJMDes dan Peraturan Desa (Perdes), sedangkan Agus Asmana berfokus pada materi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelatihan berlangsung secara dinamis dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta maupun peserta dengan fasilitator. Walau sesi pelatihan berlangsung panjang, tidak tampak kelelahan di wajah mereka selama tiga hari kegiatan.
“Pertemuan ini menjadi sangat penting, karena masyarakat bisa langsung berdiskusi secara terbuka, menyampaikan usul kepada pemegang kebijakan desa dan lembaga pendamping. Terlebih kegiatannya tidak berlangsung di desa, sehingga masyarakat merasa suaranya lebih diperhatikan oleh banyak pihak. Saya berharap ke depan masih ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk kelompok-kelompok muda agar mau membangun desanya,” ujar Edi Padmo, petani muda dari Desa Bleberan.
Kader PKK Desa Sumbermulyo Titik Maryati memaparkan usulan perdes tentang peran desa mengatasi kenakalan remaja. (sumber: dokumentasi lembaga)
Masyarakat desa sangat berperan menciptakan kondisi kehidupan desa. Kini mulai banyak kegiatan dan pertemuan yang melibatkan masyarakat. Harapannya sudah sangat jelas yaitu pro-aktifnya masyarakat desa pada pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Walau nyatanya masih ada banyak masyarakat yang merasa suaranya tidak berguna. Seperti yang diungkapkan Supiyem, anggota BPD Ponjong.
“Pertemuan sudah banyak. Setiap pertemuan masyarakat diminta ngomong usulnya gimana, nyatanya cuma diam saja tapi nggerundel di belakang,” ungkapnya.
Suara masyarakat walaupun sedikit dan sederhana namun kini menjadi penting memberi sumbangsih dalam pembangunan. Kesadaran dan keberanian bicara di tengah forum memang masih harus dibiasakan. Maka dalam pelatihan tersebut ketika sesi paparan hasil diskusi, peserta harus bergantian dan mengutamakan peserta yang memiliki kecenderungan pasif dalam pertemuan-pertemuan di desa. Karena Indonesia membutuhkan masyarakat yang aktif dan partisipatif membangun desa. (NP)
Yogyakarta (5/10) – Tiga desa di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, yaitu Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Desa Bleberan Kecamatan Playen dan Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul menyatakan kesiapan menjalin kerjasama dengan dua lembaga swadaya masyarakat Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF).
Kesiapan tersebut diresmikan melalui penandatangan lembar kerja sama yang menandai dimulainya program bertahap selama lima tahun hingga tahun 2020 mendatang. Penandatangan kerja sama dilakukan SGF, Yayasan Penabulu dan desa di masing-masing balai desa dan disaksikan tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, Pejabat Muspika selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten setempat pada Selasa (29/9) untuk Desa Bleberan dan Ponjong, dan Rabu (30/9) untuk Desa Sumbermulyo.
Manajer Program dari Yayasan Penabulu Sri Purwani mengatakan terpilihnya tiga desa di DIY tersebut melalui banyak pertimbangan matang. Selain melihat kiprah desa dalam pembangunan, daya juang swadaya masyarakat dan pemerintah desa dalam mengangkat potensi lokal yang dimiliki.
“Program ini konsepnya tidak hanya menerima bantuan saja. Tetapi juga kesediaan seluruh elemen masyarakat terlibat, termasuk kelompok rentan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan. Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) desa menjadi modal utama dalam program ini,” ungkap Sri.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Yayasan Penabulu Budi Susilo menambahkan program kerja sama lima tahun ke depan merupakan bagian dari program memperkuat kebijakan pemerintah Jokowi yang dikenal sebagai Nawacita yaitu memusatkan pembangunan daerah dari kawasan pinggiran dan desa.
Menurut Budi ada yang sama dari konsep membangun desa dan desa membangun dalam Nawacita sebagai perumusan dari konsep Trisakti oleh Soekarno dengan prinsip Saemaul Undong yang dikembangkan SGF. Beberapa diantaranya kegotongroyongan, pemberdayaan dan partisipatif serta nilai-nilai potensi lokal.
“Saemaul malah sudah melakukannya sejak 1970-an silam. Inilah yang akhirnya kita bisa bertemu dan jalin kerja sama untuk membangun desa,” kata Budi dalam sambutan di hadapan tokoh masyarakat tiga desa.
Budi menegaskan Yayasan Penabulu selama ini memang sudah melaksanakan pendampingan desa di beberapa wilayah di Indonesia melalui orientasi program bernama Desa Lestari. Desa Lestari dipersiapkan untuk melestarikan banyak hal yang dimiliki desa, seperti melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal, potensi alam dan manusia desa untuk mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan bersama. Hadirnya SGF diharapkan dapat memberi dorongan kuat bagi desa dampingan kedepan nanti menjadi salah satu model percontohan desa lestari bagi desa lain di DIY.
Kerja sama tiga pihak telah menyepakati tema besar yang akan menjadi orientasi program tahun 2015-2020 mendatang, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sipil desa dan pengembangan nilai-nilai demokrasi. Program tiga tahun pertama akan fokus diarahkan untuk memantapkan kapasitas tata kelola pemerintah desa yang harus berjalan seimbang dengan kuatnya peran aktif masyarakat sipil desa melalui kelompok dan lembaga sejalan dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara itu, di tiga desa mitra ProgramDirector Indonesia Office of SGF Seunghoon Hong menjelaskan kehadiran SGF di Indonesia bukan hal yang baru. Menurut Hong, SGF juga sedang melaksanakan program di sepuluh negara lainnya. Program yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu tidak akan memaksakan bentuk kegiatan untuk desa dan masyarakat mitra dampingan. Tetapi, Hong mempertegas SGF dan Yayasan Penabulu menyerahkan sepenuhnya bentuk program kegiatan pada desa dan masyarakat dalam kapasitas desa mitra dampingan. Hong menyatakan, pihak SGF akan memfasilitasi kebutuhan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program yang perencanaannya melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan.
Dari kiri ke kanan: Pj. Kades Ponjong Eka Nur Bambang Wacana, Director Indonesia Office of SFG Seunghoon Hong, dan Direktur Program Yayasan Penabulu Budi Susilo (sumber: dokumentasi lembaga)Dari kiri ke kanan: Direktur Program Yayasan Penabulu Budi Susilo, Director Indonesia Office of SGF Seunghoon Hong, dan Pj. Lurah Desa Sumbermulyo H. Albani (sumber: dokumentasi lembaga)
Tiga desa yang terpilih menjadi mitra program yaitu Desa Ponjong, Desa Bleberan dan Desa Sumbermulyo, nampak bersemangat dengan terjalinnya kerjasama bersama Yayasan Penabulu dan SGF ini. Terlebih, ketiga desa tersebut jauh-jauh telah menyiapkan diri kesediaan sinergis belajar bersama SGF dan Penabulu dalam implementasi program ditengah pelaksanaan UU Desa dan kini menyambut hajatan politik pemilihan kapala desa (pilkades).
Sekretaris Desa Sumbermulyo selaku Penjabat (Pj.) Lurah H. Albani menyatakan pemerintah desa siap lebih aktif melibatkan seluruh elemen kelompok desa, baik formal atau non formal, dalam tata kelola kebijakan dan program pembangunan desa lestari dengan mendorong peran organisasi lembaga desa seperti Karangtaruna, PKK, kelompok perajin, kelompok rentan perempuan, difabel, forum anak, lansia, serta peningkatan kapasitas LPMD dan BPD.
Di tempat terpisah, Pj. Kades Ponjong Eka Nur Bambang Wacana juga nampak tertantang untuk sinergis melaksanakan program bersama SGF dan Penabulu. Wagiyo, mewakili kelompok tani Manunggal Desa Ponjong, mengaku terjalinnya kerjasama menghidupkan kembali harapan sebagai petani buah. Wagiyo menceritakan, kelompok tani Manunggal sudah dua tahun ini merintis pertanian buah program dari pemerintah daerah Gunungkidul. Namun, diakui Wagiyo, program tersebut ada kegagalan tanam untuk beberapa jenis bibit buah seperti durian yang diperkirakan butuh adanya tata kepelatihan yang baik bagi anggota kelompok. Mereka berharap petani buah ini mendapat prioritas program yang terjalin dengan Yayasan Penabulu dan LSM asal Korea tersebut.
Tidak ketinggalan di Desa Bleberan, Pj. Kades Bleberan Sri Kustini juga menaruh harapan desanya lebih pesat dalam mewujudkan kesejahteraan. Desa Bleberan memiliki wisata air terjun Sri Getuk yang sudah cukup terkenal dan menjadi gantungan ekonomi warga. Hanya saja, sektor lain seperti pertanian dan peningkatan kapasitas warga dan aparatur desa masih perlu terus ditingkatkan untuk tata kelola pelayanan yang lebih baik lagi. (ETG)
