Berbagi Spirit untuk Produksi Pangan Organik Lewat Ubet Manunggal

Tiap kali mendengar istilah organik dalam pertanian, terlintas muncul dalam pikiran suatu kegiatan bertani yang rumit, repot, mahal, bahkan mengada-ada. Tetapi, tidak begitu bertani organik sebenarnya. Organik cukup ilmiah dan masuk akal menjawab persoalan konsumsi pangan paling bisa diandalkan, aman dan sehat. Pertanian organik juga menjadi parameter melihat tingkat kesadaran masyarakat mewujudkan kelestarian tanah sebagai modal hidup. Pola tanam organik turut menyokong kelangsungan bumi sebagai tempat hidup bersama.

Dua sudut kesadaran tersebut menjadi benang merah acara belajar bersama sekaligus berbagi pengalaman Taruna Tani Ubet Manunggal dengan rombongan praktisi pertanian dari tiga SMK pertanian dari Jawa Tengah di Dusun Tanjung, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul pada Sabtu (27/2). Bertempat di rumah Timbul di pinggir Kali Tanjung yang menjadi markas Ubet Manunggal, pertemuan yang diinisiasi Yayasan Penabulu mempertemukan pelaku dan praktisi, yakni petani muda Ubet Manunggal dengan belasan perwakilan guru SMK 2 Slawi Kabupaten Tegal, SMKN 1 Bawen Kabupaten Semarang, dan SMKN 5 Jember. Pertemuan membantu keduanya menjawab tantangan produk pertanian organik kedepan yang harus lebih inovatif.

Edi Padmo, pegiat taruna tani, berbagi pengalaman merintis berdirinya Ubet Manunggal delapan tahun lalu. Menurutnya, bertani organik tidak lagi menjadi sesuatu yang menggebu-gebu seperti pada tahun-tahun pertama Ubet berdiri pada 2008. Pola pertanian berangsur-angsur mulai meninggalkan pupuk kimia menjadi pilar kejujuran serta idealisme ‘Ubet manunggal’ dalam bertani.

“Tentu semuanya dihadapkan pada banyak resiko dan pilihan. Mulai dari gesekan dengan kebijakan pemerintah dalam sistem pertanian, cibiran kelompok petani lain, sampai melatih kesabaran untuk berproses tani lebih rumit,” kata Edi memaparkan pasang surut Ubet Manunggal.

Petani berambut gondrong ini juga menegaskan ada yang beda dari Ubet Manunggal dengan kolompok tani pada umumnya. Menurutnya, Ubet Manunggal didirikan untuk mengubah pola pikir petani. Ubet Manunggal berniat tampil sebagai kelompok tani pemuda yang berani sebagai kelompok bukan “peminta-minta” bantuan pemerintah bahkan bermain-main proyek.

“Makanya anggota kami itu sedikit. Hanya 23 orang, mungkin tidak berani bergabung karena memang bercita-cita mandiri dan independen,” imbuh Edi yang berperan sebagai humas dalam kepengurusan Ubet Manunggal.

Hanya saja Edi tidak menampik memang ada beberapa jenis program berjalan dengan pemerintah, seperti kolaborasi pertanian dengan sektor perikanan yang pernah dilakukan menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tak hanya itu, sikap dan posisi jelas petani muda malah mendapat peluang bermitra dengan beberapa pihak swasta.

Paulus Wiryono Priyotamtama, yang akrab disapa Romo Wir, biarawan dan praktisi pertanian dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta merupakan salah satu pihak dari perguruan tinggi yang menjalin kerjasama pelaksanaan program yang hingga kini masih eksis. Kegiatan tersebut menyasar sektor perikanan Ubet Manunggal, yakni pelatihan dan produksi pakan pelet organik sebagai implementasi hasil-hasil riset.

“Kerjasama dengan Romo Wir mendapat keuntungan ganda. Bisa banyak belajar ternak budidaya lele organik sekaligus mengembangkan nilai pluralitas dan toleransi ditengah masyarakat plural,” papar Edi secara detail saat menguraikan kelebihan dan kekurangan Ubet Manunggal.

Sementara itu, Priyono selaku praktisi SMK Pertanian mengaku beruntung dapat dipertemukan oleh Penabulu dengan kelompok tani muda Ubet Manunggal. Ia mengaku baru pertama kali menemukan kelompok tani yang independen sejak menggeluti pertanian. Mewakili tiga SMK yang hadir, Priyono berbagi ilmu pengembangan produk pertanian organik yang prospek masa depan akan gemilang, meskipun sisi lain semakin banyak SMK pertanian dan fakultas pertanian justru ditutup lantaran minim peminat.

Priyono mengatakan SMK pertanian membutuhkan banyak mitra kelompok tani organik sejalan akan diubahnya pola pendidikan pertanian yang cenderung tidak mencetak petani baru, tetapi malah mencetak pekerja di sektor pertanian. “Cara lama ini yang rencananya kami siapkan untuk diubah menjadi SMK yang memang nanti mencetak petani baru,” kata Priyono. Cita-cita itu hendak dimulai tiga SMK yang dibawanya untuk mulai uji coba. Rencana kebijakan pendidikan ini akan banyak menggandeng Perancis, tidak lain negara tertinggi konsumen produk pangan organik.

Priyono membagi spirit bagi Ubet Manunggal. Menurutnya, sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan produk pangan yang lebih sehat, pangan alternatif akan banyak dibutuhkan masyarakat seperti iles-iles, ganyong, garut, sukun sebagai pengganti beras. Demikian pula, imbuh Priyono, zat pewarna organik seperti pandan, cincau, suji juga mulai banyak dicari karena lebih aman untuk dikonsumsi. Ia mengungkapkan, negara Perancis adalah negara paling tinggi dalam mengkonsumsi pangan organik.

Kenyataan tersebut membuka peluang pasar bagi petani organik yang harus bisa merebut. Inovasi baru harus mulai disiapkan seperti pola jual langsung pada konsumen tanpa melalui perantara (orang lain). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari rusaknya kualitas beras organik karena pedagang nakal di Sragen.

Lebih lanjut, Priyono memperkirakan produk pangan organik sendiri akan mulai laku keras pada tahun 2030 mendatang. Selain kesadaran masyarakat akan pangan sehat meningkat juga dibarengi dengan kesadaran akan pangan alternatif. Kesiapan petani organik harus mulai dirintis sejak sekarang. Inovasi lain seperti penjualan dengan sistem pesan juga mengundang peluang pasar bagi petani organik.

“Membuka dan memperluas jaringan organik menjadi kunci bagi masa depan produk tani organik yang harus dipertahankan kontinyuitas dan konsistensinya,” pungkas Priyono sembari menyatakan perlunya memikirkan produk organik dalam negeri dapat meraih sertifikasi Uni Eropa.

Temu pegiat Ubet Manunggal dengan SMK pertanian di Dusun Tanjung ditutup dengan mengunjungi lokasi tanam anggota Ubet Manunggal. Beberapa tamu bahwa menyempatkan memetik terong, kacang, padi, dan jenis yang lain menjadi contoh yang dibawa kembali ke Tegal, Semarang, dan Jember.

Kilas Ubet Manunggal

Heru Setyawan, Ketua Taruna Tani Ubet Manunggal Dusun Tanjung, Desa Bleberan menjelaskan jika wadah petani muda di Bleberan berdiri pada tahun 2008. Ubet Manunggal ingin menjawab keresahan akan lambatnya laju regenerasi petani di dusun karena banyak pemuda lebih memilih merantau untuk bekerja di sektor informal dibandingkan susah payah bertani. Pemuda yang bertahan tidak merantau maupun perantau yang akhirnya pulang kampung akhirnya terpanggil gabung Ubet Manunggal untuk melanjutkan orang tua yang memasuki usia renta.

Kumpulan petani muda diketuai Heru Setyawan semakin mendapati rusaknya alat produksi tanah akibat penggunaan kadar kimia berlebih. Semakna dengan namanya, taruna tani yang bergabung di dalamnya ubet mempelajari dan sungguh-sungguh mengembangkan pertanian organik, serta menjalin relasi untuk mendapatkan perhatian berbagai pihak yang peduli pada eksistensi pertanian organik. Kini, Ubet Manunggal juga menambah kegiatan produktif dengan budidaya ikan tawar dan tengah merintis wisata pertanian di Bendungan Tanjung yang masih disiapkan. (ETG)

Ketika Perajin Bambu di Desa Salam Kehabisan Anyaman Hidup

Laksana sebuah proses ruas anyaman sedang dikerjakan, nasib produk usaha kecil perajin bambu di Desa Salam, Patuk, Gunungkidul timbul tenggelam. Keberlangsungan produksi usaha anyaman bambu sangat tergantung dengan datangnya permintaan pembeli. Menjadikan produk potensi lokal tersebut tidak nampak menonjol ditengah hingar bingar pemerintah desa yang sedang membangun.

Sumadi, warga Dusun Trosari, adalah salah satu perajin produk anyaman bambu yang sampai saat ini masih bertahan. Produksi anyaman bambu untuk berbagai alat pertanian masih produksi walau hanya ruang lingkup kecil. “Masih saya tekuni untuk tambah-tambah penghasilan selain bertani,” kata warga RT 19 ditemui dirumahnya, akhir pekan lalu. Sumadi mengerjakan pesanan hanya sewaktu datang pesanan seperti keranjang, tomblok, dan tenggok (alat pertanian tradisional) dengan berbagai ukuran.

Seperti umumnya perajin skala kecil lainnya, Sumadi tidak mengetahui bagaimana harus membesarkan usaha sampingannya agar eksis. Terlebih, pesanan alat-alat pendukung pertanian tidak setiap hari datang. “Hanya melayani kanan kiri sini saja. Paling banter ya tetangga dusun, tetangga desa. Itupun tidak bisa rutin karena memang produk ini awet. Petani pesan paling setahun sekali kalau memang sudah rusak parah,” ujar Sumadi sembari menunjukkan beberapa contoh anyaman tangannya.

Ia menjelaskan, sebenarnya tidak kesulitan untuk meningkatkan produksi yang sudah ditekuni sejak beberapa tahun itu. Bahan pokok iratan bambu mudah didapat sejalan desanya masih banyak terdapat pohon bambu yang melimpah. Harga sebatang bambu pun tidak dirasakan mahal. Hanya Rp7.000 per batang untuk jenis bambu hijau dan Rp8.000 per batang untuk jenis bambu hitam dapat “disulap” menjadi keranjang, tenggok, tomblok, ikrak (tempat sampah) sesuai ukuran pemesan. “Tiap satu lonjor bambu jadi dua tomblok,” imbuhnya.

Tidak mahal hasta karya Sumadi ini. Tiap keranjang dan tomblok yang anyamanya lebih rapat, Sumadi hanya mematok harga tidak lebih dari Rp25 ribu. Cukup dikerjakan setengah hari, satu buah tomblok siap diambil. Sumadi mengatakan kemampuan memproduksi tomblok juga tenggok hanya bisa menghasilkan dua buah dalam sehari. Selain karena anyaman tenggok lebih sulit karena lebih rapat, pekerjaan tersebut hanya dilakukan setelah bertani. Ia pesimistis ketrampilan “bawaan” tersebut bisa diturunkan pada generasi muda sekarang yang memang tidak banyak tertarik untuk meneruskan usaha anyaman alat pertanian.

Sumadi bukan tidak memiliki cerita tersendiri untuk ketrampilannya. Bersama kaum muda Karang Taruna, penanam kakao ini pernah menggagas mewujudkan sentra industri kecil besek yang berbahan bambu. Akan tetapi, impian Sumadi ini reda karena bungkus tradisional untuk tempat menyajikan makanan camilan ini pun harus tersingkir jenis kardus. “Ya akhirnya tidak jadi karena pasti kalah dengan kardus. Sekarang acara dimana-mana seperti rapat-rapat itu tempat menyajikan makanan kardus,” kata Sumadi.

Ia menyambut baik kedatangan Tim Penabulu bersama ketua Karang Taruna Maju Desa Salam di kediamannya untuk mendengar langsung usaha “byarpet” seperti listrik dimusim penghujan tersebut. Sumadi juga mengaku senang apabila ada generasi muda dan pihak LSM memiliki orientasi memajukan produk UMKM dan mengangkat potensi lokal seperti halnya perajin bambu. Di Salam sendiri menurut pangamatan dan data Karang Taruna ada Sumadi-Sumadi yang lain. Namun demikian nasibnya tidak jauh berbeda, tergerus peradaban dan teknologi.

Perajin kurungan misalnya, tinggal beberapa gelintir saja yang masih mau berkarya. Itupun hanya menunggu pesanan datang karena belum terbukanya jalur pemasaran. Senasib lainnya, perajin tampah, juga kembang kempis karena sudah tidak banyak keluarga yang membutuhkan untuk memilah beras dengan kerikil atau debu gilingan. Beras yang dibeli setiap keluarga kini sudah siap masak tanpa harus melalui proses membuang kerikil-kerikil yang menyelip. Meskipun, masyarakat tradisional lain masih memerlukan tampah untuk keperluan lain. Nasib perajin bambu Desa Salam seperti halnya sebuah rajutan bambu. Memiliki aksen dan corak anyaman yang menarik, tetapi sudah tidak banyak dibutuhkan.

Penabulu mengajak diskusi beberapa aktivis muda Salam untuk melihat potensi bambu yang masih melimpah di desa gerbangnya Gunungkidul ini. Keterampilan usaha anyaman berbahan bambu perlu banyak mengalami inovasi untuk dapat hidup dan bersaing di pasaran. Seperti bambu hitam untuk produksi meja kursi yang tak kalah menarik dengan sentuhan gambar dari sayatan kulitnya, keranjang tempat baju kotor, bak sampah, figura, bahkan pendapa atau gazebo berbahan bambu.

Eko, Ketua Karang Taruna Maju Desa Salam membenarkan melimpahnya tanaman bambu di Salam dan lokasi desa berada di jalur utama Gunungkidul ke pusat pemerintahan DIY menjadi peluang besar membentuk sentra industri bambu. Bersama Penabulu, Eko telah mengintip dan menginventarisasi tanaman bambu di enam dusun di Salam. Konservasi dan pelestarian produk berbahan bambu kian mengundang harapan bagi Desa Salam untuk lebih berekplorasi ditengah gegap gempitanya desa-desa kebingungan menyerap dana desa. “Melimpah dan potensial untuk diusung sebagai icon desa ‘kan?” tanya pemuda desa yang juga guru sebuah pondok pesantren di Patuk penuh optimistis.

Eko sependapat apabila konsep sentra industri bambu hanya akan bernasib sama seperti beberapa desa lain yang akhirnya justru mengantungkan bahan bambu dari Jawa Timur, Pacitan atau luar daerah lainnya akibat tidak imbangnya konservasi dan produksi. Bambu jenis apus atau bambu hijau, bambu hitam, masih mudah dijumpai di Salam. Seperti pekarangan rumah, lahan kosong, ladang, dan bantaran sungai desa. (ETG)

Nasib Petani Gunungkidul, Belum Untung Masih Harus Bingung

Gunungkidul (17/2) – Menjadi petani barangkali bukan menjadi impian setiap orang saat ini. Betapa tidak, kesejahteraan petani barangkali masih jauh dari harapan mereka. Kondisi pertanian dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani juga menjadi pemicu sektor pertanian menjadi semakin terpuruk. Rendahnya hasil pertanian yang diakibatkan tingginya biaya produksi, serangan hama, dan rendahnya harga hasil pertanian saat panen semakin memperparah keterpurukan.

Bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru kadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Selama ini bantuan alat produksi pertanian (alsintan), bantuan benih, serta kegiatan pemberdayaan yang masih parsial. Hal ini terungkap dalam Pelatihan dan Penguatan Kapasitas KWT dan Gapoktan Desa Ponjong pada 11-12 Februari 2016.

Staf Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas TPH) Kabupaten Gunungkidul Elvita Dewi Wahid menyampaikan jika bantuan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Dewi membeberkan berbagai potensi yang dimiliki serta persoalan yang dihadapi oleh petani di Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten telah merespon dengan berbagai kebijakan dan arah program pertanian. Salah satu program pertanian yang diarahkan ke Desa Ponjong adalah Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penanaman bibit buah durian dan klengkeng seluas 4 hektar.

Namun program tersebut justru membuat petani mengeluh dan kebingungan karena tanaman durian tidak cocok dengan kondisi tanah yang mudah merekah di musim kemarau, sehingga membuat tanaman durian menjadi banyak yang mati. “Rekahan tanah bisa sampai selebar lima senti, sehingga membuat akar durian menjadi putus dan mati. Kalau kelengkeng bagus pertumbuhannya, tingginya sudah 1,5 meter lagi pula kami belum punya pengalaman menanam durian,“ salah satu peserta merespon pernyataan Dewi sebagai program pemerintah yang tidak tepat guna.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gapoktan Desa Ponjong Sartono mengungkapkan bahwa kelompok juga pernah mendapat bantuan alat perontok padi dari pemerintah, tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan petani yang memangkas batang padi seluruhnya dan jeraminya digunakan untuk pakan ternak.

“Kebiasaan petani disini kalau memangkas batang padi hingga kebawah, kalau pakai treser hanya separo. Padahal jeraminya akan digunakan untuk cadangan pakan ternak dimusim kemarau. Kalau hanya dipotong separo rugi,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Poktan Karangijo Kulon Sutrisno mengenai bantuan benih yang diberikan pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani karena banyak yang terserang hama setelah ditanam. Hal ini justru merugikan petani, karena rendahnya hasil pertanian.

Dalam diskusi yang berkembang selama pelatihan, Dewi menjelaskan bahwa kebijakan pemberian bantuan alsintan berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan Dinas TPH sekedar menyalurkan sesuai dengan permohonan kelompok melalui proposal. Dewi pun menyesalkan kondisi yang semakin diperparah dengan kebijakan Pemerintah yang mengharuskan kelompok dapat menerima bantuan dari Pemerintah jika telah berbadan hukum.

”Kadang dari pemerintah pusat langsung mengirim alsintan tersebut tanpa memperhatikan kondisi lokal daerah, tetapi jika sudah sampai ke kelompok akhirnya kelompok menerima juga ‘kan?” katanya.

Untuk menekan ketergantungan bantuan dan dukungan dari luar, kelompok tani mulai menyiasati pembuatan pupuk organik secara mandiri untuk menekan biaya produksi, “Kami berharap dengan berusaha membuat pupuk organik sendiri, biaya produksi pertanian menjadi berkurang sehingga keuntungan menjadi lebih besar.” kata Anjar Riyono, petani dari Pedukuhan Karangijo Kulon

Anjar juga berkeinginan untuk menjadi petani yang mandiri dengan menggalakkan pertanian organik, karena merasa bahwa beban biaya produksi yang semakin tinggi dengan ketergantungan benih, pupuk dan pestisida pabrikan akan membuat keuntungan petani semakin kecil. Namun Anjar juga mengeluh, meskipun sudah dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasilnya, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga hasil pertanianya. Dia berharap agar ada kebijakan dari Pemerintah Daerah yang mampu melindungi harga hasil pertanian seperti gabah dan jagung disaat musim panen tiba. (ES)

KWT dan Gapoktan Ponjong Niatkan Peran Baru dalam Pembangunan Desa

Gunungkidul (17/2) – Salah satu keberhasilan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kemampuan lembaganya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi anggotanya dan manfaat lanjutan bagi masyarakat desa. K

eberadaan organisasi petani ditingkat Dusun dan Desa ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya mensejahterakan anggotanya yang tidak lain adalah petani itu sendiri. Strategi berbasis kebersamaan dan gotong royong seperti membentuk koperasi petani dan usaha kecil yang targetnya adalah perempuan juga dapat digunakan dalam membagun kelembagaan petani perempuan dalam pembangunan pertanian. Kerja kelompok dan kegiatan bersama merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya yang memungkinkan mencapai hasil akhir yang positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan perbaikan sosial dan ekonomi, KWT dan Gapoktan Desa Ponjong bersama Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office mengadakan Pelatihan dan Penguatan Organisasi KWT dan Gapoktan pada 11-12 Februari lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam proses perencanaan program Gapoktan dan KWT serta sinkronisasi skala prioritas kebutuhan poktan maupun KWT Dusun. Harapan dari pelatihan selama dua hari tersebut dapat meningkatkan pemahaman Gapoktan dan KWT dalam pengembangan kemandirian desa dari sisi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan program pembangunan desa.

Menjadi organisasi petani yang berdaya agar menjadikan masyarakat petani di Desa Ponjong yang maju dan sejahtera adalah impian Pengurus KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa. Namun kenyataaNnya beberapa Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang tersebar di 11 Pedukuhan masih belum aktif berkegiatan. Selama ini keberadaan lembaga sudah ada tetapi belum menghasilkan karya nyata. Hal ini terungkap saat diskusi yang difasilitasi oleh Sri Purwani. Sri mengajak para peserta pelatihan untuk memotret kondisi kelembagaan KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa Ponjong dengan memimpikan kondisi ideal kelembagaan mereka untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Dari sini kemudian para peserta menyadari peran dan fungsinya sebagai lembaga petani yang akan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Mardiyah, pegiat KWT dari Pedukuhan Serut, mengatakan pelatihan ini mengajak pengurus Poktan mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.

Mardiyah juga mengungkapkan KWT akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan Dusun untuk masuk dan aktif ke dalam kelompok dengan mengawali mengaktifkan pertemuan rutin. “KWT kami belum aktif mengadakan pertemuan rutin. Setelah pelatihan ini kami akan mengaktifkan dan mengajak perempuan-perempuan di Pedukuhan kami untuk aktif berkelompok, ya seperti membangunkan orang tidur,” katanya di sela-sela pelatihan.

Hal senada juga disampaikan Rohmadi, Ketua Kelompok Tani dari Pedukuhan Ponjong. Sebagai seorang petani muda, keikutsertaan dalam Poktan bisa menjadi wahana yang efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam pembangunan pertanian. Manfaat sosial dan ekonomi yang diberikan kelompok tani tidak hanya mempengaruhi anggota kelompoknya tetapi juga masyarakat di desanya.

”Setelah pelatihan, kami akan berusaha agar kelompok tani kami kegiatannya tidak hanya pertemuan untuk arisan saja, tetapi bisa membuat usaha pengadaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian maupun pemasarannya,” tegasnya. (ES)

Menanti Inovasi BUMDes Sejahtera Bleberan

Gunungkidul (2/2) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini sedang bergiat mengambil bagian dalam dinamika desa. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa, BUMDes harus dapat melayani kebutuhan masyarakat dan sekaligus bertanggungjawab kepada masyarakat. Demikian halnya yang dialami BUMDes Sejahtera di Desa Bleberan.

Pengurus BUMDes Sejahtera mulai menerapkan asas transparansi dalam mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaannya dalam setahun pada 31 Januari 2016. Ada tiga unit usaha yang bernaung di bawah bendera BUMDes Sejahtera, yaitu unit pelayanan wisata Air Terjun Sri Gethuk, unit penyediaan air bersih, serta unit simpan pinjam.

Pada 2015 BUMDes Sejahtera meraup pendapatan sebesar Rp 2.167.554.863 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar hampir Rp800 juta dari pendapatan tahun 2014. “Kenaikan sebesar 56,2 persen dari pendapatan tahun 2015 disokong oleh naiknya pendapatan dari unit pelayanan wisata dan unit penyediaan air bersih. Sedangkan unit simpan pinjam justru mengalami penurunan dan belum mampu menyaingi pendapatan dua unit usaha lainnya,” kata Direktur BUMDes Sejahtera Suharto.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Sejahtera dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri masyarakat Desa Bleberan, pejabat Kecamatan Playen dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul.

Masyarakat mengkritisi isi LPJ sekaligus memberikan rekomendasi pada pengelolaan dan pelayanan BUMDes. Hal terpenting yang dikritisi masyarakat adalah transparansi persentase pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada 11 dusun sebagai bantuan pengembangan potensi dusun. Keresahan masyarakat ini bermula dari kabar besarnya persentase retribusi yang harus diserahkan ke Pemkab Gunungkidul dibanding persentase SHU sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya. Menanggapi hal itu, Suharto menyatakan jika retribusi yang diserahkan ke Pemkab kembali ke Desa misalnya dalam bentuk pembangunan jalan.

Rekomendasi lain yang dapat menjadi pertimbangan berdasar masukan masyarakat adalah pada unit simpan pinjam dengan catatan pada kasus kredit macet. Dalam LPJ, macetnya pengembalian disebabkan kurang tepatnya penyaluran pinjaman modal usaha, nasabah yang sudah pindah penduduk, serta lemahnya pengawasan. Ketiga hal tersebut perlu segera diselesaikan dan Badan Pengawas juga harus turut memberikan laporan kinerjanya. “Masih ada sisi-sisi lain yang harus kami perbaiki khususnya untuk unit simpan pinjam,” imbuh Suharto.

Desa Bleberan yang terkenal dengan keberadaan Gua Rancang Kencono dan Air Terjun Sri Gethuk perlu segera memperbaiki akses jalan yang masih satu jalur dan konstruksi jalan lingkar yang masih berbatu. Selain itu unit pelayanan wisata dirasa masih terlalu besar menggunakan dana operasional dan belum optimal dalam efisiensi tenaga kerja yang sesuai keahlian.

Sedangkan di unit penyediaan air bersih, masyarakat merekomendasikan agar pengurus dan pengelola BUMDes Sejahtera lebih tegas pada konsumen pelanggan air yang tidak sesuai aturan, dan perlunya optimalisasi jaringan listrik sebagai sumber utama penggerak distribusi air kepada pelanggan.

Pemkab Gunungkidul yang diwakili Rakhmadian dari BPMPKB menyambut baik kegiatan penyampaian LPJ Pengurus BUMDes Sejahtera. Menurutnya Pemkab Gunungkidul berharap BUMDes Sejahtera Desa Bleberan dapat pula meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain juga perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan.

“BUMDes harus inovatif. Disini (red. Bleberan) misalnya bisa mengembangkan usaha lain seperti penyediaan pupuk pertanian, alat pertanian, pulsa listrik, pulsa ponsel, fotokopi, usaha kuliner, kerajinan, atau apa saja. Asalkan tidak boleh membuka usaha yang sudah dilakukan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian,” pungkas Rakhmadian. (ETG)

Ekspedisi Awal Sungai Tanjung Wujudkan Mimpi Warga

Dusun Tanjung memiliki sungai berkelok-kelok sepanjang hampir satu kilometer dengan kanan kirinya pepohonan tumbuh lebat. Di sekitar sungai nampak hamparan padi, palawija dan sayuran hijau. Di pangkal aliran sungai itu berdirilah bendungan, membuat aliran air kali selebar sekitar 100 meter tidak hanya berbuang sia-sia.

Air di bendungan memiliki kedalaman sekitar dua meter ini menjadi stok cadangan air dari alam bagi sektor pertanian yang menjadi sandaran hidup warga dua dusun Tanjung I dan Tanjung II, di Desa Bleberan, Playen. Itulah aset potensi alam yang dimiliki Dusun Tanjung. Masyarakat setempat kini tengah merintis lokasi itu sebagai salah satu obyek wisata berbasis pertanian untuk memperkuat pariwisata desa air terjun Sri Gethuk yang sudah mapan.

Aktivis Taruna Tani Ubet Manungal Tanjung Edi Supadmo termasuk penggerak warga untuk mewujudkan wisata pertanian ke depan. Persiapan dilakukan dengan menggelar gugur gunung atau kerja bakti masal bersih-bersih sungai serentak diikuti warga Tanjung.

“Kegiatan ini kami lakukan serentak dan bertahap. Gugur gunung tahap pertama Minggu ini diikuti sekitar 200 warga dan baru menyasar sekitar 200 meter. Kami harus ‘babat alas’ seperti mengangkat sampah plastik dan kain yang menggenang, sebagian membasmi tumbuhan liar di sepanjang kali ini,” kata Edi memimpin gugur gunung pada Minggu (17/1).

Sampah sungai seperti dedaunan, plastik, kain, bahkan kain pembalut yang menyangkut di akar-akar pohon sepanjang kali diangkat oleh warga dengan berbagai alat untuk selanjutnya dimusnahkan. Puluhan peserta gugur gunung kaum perempuan juga dengan terampilnya memainkan peralatan yang dibawa untuk membabat habis rumput liar yang sudah setinggi lutut orang dewasa.

Menurut Edi, kegiatan gugur gunung melibatkan semua kalangan remaja, pemuda dan juga kaum perempuan ini akan terus digencarkan untuk pekan-pekan berikutnya. Kegiatan ditargetkan dapat menjangkau sepanjang sungai sampai bendungan yang memang ‘diincar” menjadi lokasi utama wahana wisata pertanian Tanjung yang belum bernama ini.

Pekerjaan babat alas tim ini bukanlah pekerjaan mudah. Penabulu menjadi bagian dari tim ekspedisi bertugas melakukan survei dan menjelajah kali yang kanan kirinya masih mengundang kesan “wingit”. Mbah Pur, salah satu sesepuh Dusun Tanjung, dan Kades Bleberan Supraptono sempat membagi pengalaman ‘janggal’ untuk tim ekspedisi agar Edi, Kepala Dusun Wakidi dan Penabulu supaya lebih berhati-hati.

“Yang jelas ucapkan salam permisi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Mbah Pur menutup kisah aneh kendaraan penambang pasir bernuansa mistis.

Ekspedisi menjelajah Sungai Tanjung harus ditempuh dengan menyeberang anak kali, melompat pagar sawah, memutar pematang sawah dan membelah semak durian yang memang belum tersasar kerja bakti perdana warga pada hari itu. “Semangat gotong royong, berdikari dan pantang menyerah harus dikobarkan mendasari kegiatan kita ini,” kelakar pria berambut gondrong menggelorakan dari inti pelatihan penguatan masyarakat sipil Semaul Globalization Foundation (SGF) Korea dan LSM Penabulu yang diikuti beberapa hari sebelumnya.

Sampailah ekspedisi jelajah Sungai Tanjung. Tim yang dikomandani pegiat tani muda dan Kepala Dusun ini segera membuat analisa dari pengamatan proses penjelajahan. Hasilnya, sepanjang sungai layak menjadi rute paket wisata perahu kano (dayung) untuk menikmati keindahan pesona alam. Sungai Tanjung cocok bagi wisatawan yang hendak menguji adrenalin setelah semuanya siap dikunjungi sebagai wisata pertanian.

Pada kesempatan itu, warga peserta gugur gunung masal turut diyakinkan para pemuda dengan dioperasikan lima perahu kano sebagai bukti kesiapan pemuda mendukung impian destinasi wisata pertanian ala Tanjung ini. Beberapa pemuda yang sudah terlihat terampil mendayung perahu kano melintasi sepanjang kali. Sebagian pemuda lain nampak masih belajar kesimbangan perahu. Kehadiran perahu berkapasitas dua orang kontan mengubah pandangan dari kali menjadi pesona wisata yang meriah dengan lalu lalang meramaikan sepanjang kali.

Di sudut lain, Dukuh Tanjung I Suprapdiyono, juga tak mau tinggal diam. Setelah memimpin warganya mengikut gugur gunung, dukuh berkumis tebal itu membagi nyali berenangnya kepada para pemuda. Menurutnya, kedepan pemuda akan berada di garda depan wisata pertanian ini.

“Tentunya harus ready untuk menjaga keselamatan wisatawan,” kata Suprap, panggilan akrab Suprapdiyono. Ia menambahkan pemuda harus dibekali kemampuan mengenal medan sungai, mengenal kedalaman selain mengusai teknis penyelamatan.

Persiapan awal mewujudkan impian wisata pertanian Tanjung sudah selangkah maju. Penambahan sarana prasarana kunjungan berupa bangunan gazebo, persiapan tim kerja, sajian menu kuliner, kesiapan tim pendukung, serta menjaga kekompakan warga adalah bagian dari ekspedisi-ekspedisi lain untuk mewujudkan mimpi besar itu. (ETG)

Gugur Gunung, Cara Warga Tanjung Melawan Mitos Pulung Gantung

Tingginya angka gantung diri di Kabupaten Gunungkidul hingga kini belum ditemukan solusi yang paling tepat dari pemerintah setempat. Masyarakat tradisional Dusun Tanjung, Desa Bleberan, Playen merupakan salah satu dusun mitra Penabulu, merasa ‘risih’ menyikapi kesan sebagai dusun penyumbang angka kasus gantung diri Gunungkidul. Tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan berusaha keras melawan mitos pulung gantung dengan gugur gunung atau kegiatan kerja bakti.

“Kami bersama-sama seluruh warga Tanjung berusaha keras melawan mitos pulung gantung. Salah satu cara yang kami lakukan dengan menggiatkan gugur gunung (kerja bakti). Semua masyarakat wajib terlibat kegiatan ini. Dari usia anak sampai lansia,” kata aktivis taruna tani Dusun Tanjung, Desa Bleberan Edi Supatmo memimpin gerakan gugur gunung bersih-bersih kali pada Minggu (17/1) lalu.

Gagasan menggerakkan seluruh masyarakat wajib mengikuti gugur gunung setiap minggu pagi hingga siang awalnya muncul dari sejumlah tokoh masyarakat. Harapannya cukup sederhana. Adanya kegiatan gugur gunung otomatis menciptakan dusun ‘lebih hidup’ dan semakin ramai. Padatnya kegiatan gugur gunung yang melibatkan seluruh warga, diharapkan warga tidak akan memiliki waktu luang untuk berpikir tentang kematian dan gantung diri.

Edi menilai gantung diri selama ini dilatarbelakangi karena ada permasalahan pribadi tetapi tidak ada kesibukan yang harus dilakukan. Kondisi tersebut mendorong orang menyerah menghadapi persoalan yang membelenggu hidupnya.

“Menjadikan kampung padat kegiatan dan melibatkan semua unsur masyarakat inilah yang sedang Tanjung lakukan. Tentu dibutuhkan upaya-upaya pendekatan bagi mereka yang punya masalah dan tidak aktif terlibat kegiatan gugur gunung,” tambahnya.

Kaur Perencanaan Desa Bleberan Taufik Ari Wibowo yang juga salah satu tokoh penggerak masyarakat Tanjung membenarkan masalah sosial di dusunnya. Ari sependapat cara menjauhkan gagasan gantung diri dengan memberikan kesibukan dan tanggungjawab untuk semua masyarakat dalam peran serta program dan kegiatan dusun. Kegiatan gugur gunung tahap pertama kemarin berjalan ketat.

Warga yang tidak terlibat langsung dalam bersih-bersih kali diwajibkan terlibat dalam urusan lain seperti bertugas di dapur umum yang dipusatkan di sekretariat Taruna Tani Ubet Manunggal. Ari berharap kehadiran Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) dari Korea Selatan ke Desa Bleberan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil mampu menjadi bagian dalam menyikapi kasus gantung diri di Tanjung. Baik melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan pertanian, kaum perempuan, khususnya usia renta (lansia) yang rentan sebagai pelaku gantung diri.

Secara terpisah, Kepala Dusun Tanjung Wakidi mengakui dibutuhkan waktu tidak sebentar untuk mengubah cara pandang masyarakat tradisional. Kegiatan gugur gunung massal merupakan bagian dari upaya tokoh dusun yang perlu mendapat dukungan dan ragam kegiatan kesibukan lain bagi warganya bisa terlibat langsung. Dirinya tidak menampik, angka gantung diri di dua dusun Tanjung I dan Tanjung II tergolong tinggi.

Pada akhir 2014 sampai 2015 tercatat ada tiga warganya nekat gantung diri. Malah, dalam kurun waktu tertentu lebih dari 15 tahun terakhir total ada sembilan kejadian bunuh diri baik dengan cara gantung diri maupun minum racun. “Keterlibatan relawan dari Penabulu dan SGF dalam kegiatan gugur gunung tahap pertama kemarin cukup memotivasi warga kami semakin kompak,” pungkas Wakidi. (ETG)

Program Pembangunan Kebudayaan di Gunungkidul Jangan Terjebak Acara Rasulan

Gunungkidul (16/1) – Pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menuntut seluruh komponen masyarakat desa lebih kreatif dalam membangun desa dan mendekatkan kesejahteraan. Sumber keuangan desa yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya hendaknya mendorong desa mewujudkan kemakmuran yang sudah lama menjadi impian rakyat tanpa kehilangan jati diri salah satunya nilai-nilai kebudayaan. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Siswanto menegaskan kebijakan program kerja desa khususnya menyasar nilai pembangunan kebudayaan agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial seperti kegiatan rasulan atau bersih desa, walaupun hal tersebut menyentuh nilai budaya yang hampir luntur.

“Kades dan masyarakat harus kreatif mengemas agenda dan program pembangunan kebudayaan. Kebudayaan harus dipahami secara luas tidak hanya terjebak pada tradisi atau kesenian, tetapi kegiatan pelatihan seperti kursus pelatihan bahasa jawa rasanya mendesak mengingat semakin sedikit orang bisa berbahasa jawa dengan benar,” kata Siswanto, dalam sosialisasi UU desa yang dilaksanakan di penghujung tahun 2015 bersama Penabulu di Balai Desa Salam, Patuk.

Menurut Siswanto warga yang fasih Bahasa Jawa sudah mulai berkurang. Malah setiap ada kegiatan penting seperti pemberangakatan jenazah, atau pasrahan pernikahan dan hajatan lain membutuhkan pranatacara harus menunggu lama kehadiran tokoh masyarakat yang menguasai Bahasa Jawa.

“Idealnya harus ada lima orang atau lebih dalam desa yang terampil Bahasa Jawa untuk kelancaran kegiatan-kegiatan ditengah masyarakat. Selama ini hanya itu-itu saja yang tampil di depan,” ujarnya.

Ada yang menarik dari kegiatan sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, dukuh, BPD, lembaga desa dan tokoh masyarakat Salam. Kades Sadjido yang belum genap sebulan dilantik sebagai kades baru untuk enam tahun kedepan diingatkan agar membuat kebijakan dan tata kelola yang lebih baik.

Pasalnya, sistem audit yang akan berjalan tidak hanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi dari tahapan perencanaan kebijakan. Keinginan Siswanto itu juga berkaitan dengan profil Desa Salam yang sampai sekarang belum selesai selesai. Ia meminta agar Sujito menyelesaikan kewajiban yang sudah seharusnya tuntas kala memimpin Salam periode sebelumnya. Selain itu, Siswanto mengingatkan regulasi menyangkut desa sekarang cukup banyak dan rumit karena seringnya terbit aturan baru, perubahan, dan melibatkan dua kementrian. Maka pemerintah desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Desa Salam juga didorong memiliki potensi yang fokus untuk digarap termasuk identitas atau icon-nya sebagai bentuk kemandirian. “Belum lama ini sempat mencuat potensi desa dengan munculnya bunga bawang procot yang menyita perhatian publik yang singgah dan berfoto-foto harus ditangkap sebagai potensi baru. Tidak ada salahnya itu ditangkap bagaimana agar bunga-bunga bagus itu tumbuh setiap hari atau tidak hanya sekali dalam satu tahun,” imbuh Siswanto.

“Gandeng mitra pihak ketiga LSM dan Perguruan Tinggi untuk kajian ilmiah supaya bunga bermunculan terus menerus. Dengan begitu ada identitas dan daya tarik mengundang wisatawan datang ke Salam ini. Ada dananya boleh itu dilakukan untuk kajian dan riset,” ucapnya seraya minta pelayanan publik ikut dikedepankan selain data desa sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Sri Purwani dari Penabulu menambahkan beberapa hal penting yang harus diketahui desa. Mulai dari alur keuangan desa, siklus desa, serta tata kelola pemerintahan desa menuju desa lestari.

Ani, panggilan akrab Sri Purwani, mewanti-wanti kalangan perempuan harus terlibat aktif dalam kebijakan desa. Keterlibatan kaum perempuan maupun kelompok rentan seperti difabel, lansia dan anak, bukan hanya menjawab perjuangan kesetaraan dalam pambangunan masyatakat, melainkan termasuk memperkuat adanya jaminan hukum diberikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan.

“Termasuk Karang Taruna harus didorong sekuat tenaga agar kegiatannya tidak hanya terjebak pada seremonial, tapi juga menyangkut kebijakan pembangunan desa setiap tahunnya,” kata Ani.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Dusun Salam Jarot Subagyo mengakui pihaknya telah merasakan langsung Dana Desa sebesar Rp30 juta yang diperuntukkan pembangunan fisik jalan rabat di jalan lingkungan sepanjang 100 meter serta gorong-gorong sepanjang 7 meter. Jarot berjanji, untuk 2016 nanti akan mengusulkan program pembangunan fisik lainnya yakni pengerasan jalan dusun di RT 18 sepanjang 90 meter dengan lebar 3 meter.

“Kami sudah hitung estimasi anggaran karena kebutuhannya lebih dari 50 kubik. Hanya saja, untuk pelatihan bahasa Jawa memang sudah diusulkan sejak Musrendus Tahun 2014 lalu. Kami berharap ini juga bisa terwujud,” pungkasnya. (ETG)

Kepala Desa Terpilih Dilantik, Tanda Era Baru bagi 56 Desa di Gunungkidul

Gunungkidul (17/12) – Tahun 2016 akan menjadi masa baru bagi 56 desa di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 56 kepala desa (kades) terpilih hasil PilKades serentak pada 24 Oktober lalu dilantik di Pendopo Bangsal Sewokoprojo, Kamis (17/12). Empat desa mitra Penabulu dalam program Desa Lestari, yakni Desa Ponjong Kecamatan Ponjong, Desa Salam dan Pengkok Kecamatan Patuk, Desa Bleberan Kecamatan Playen juga secara resmi memiliki kepala desa definitif.

Pelantikan dilakukan oleh Pejabat Bupati Gunungkidul Budi Antono dengan mengambil sumpah dan janji menurut tata cara keyakinan masing-masing Kades. Dalam sumpahnya, ke-56 Kades menyatakan sanggup menjadi pemimpin yang siap melayani masyarakat serta menjauhkan diri dari praktik KKN.

Budi mengatakan peran dan tugas Kades saat ini tidak bisa dianggap sepele. UU Desa menempatkan desa sebagai pilar pembangunan paling depan. Desa yang akan dipimpin para Kades baru sangat menentukan cepat lambatnya gerak pertumbuhan kesejahteraan dan pembangunan. Budi mengingatkan desa menjadi pelaku pembangunan yang secara langsung harus mulai melakukan pengelolaan aset dengan baik. Selain itu, layanan publik layanan prima harus diutamakan sesuai fungsi pelayanan masyarakat.

Budi menambahkan adanya UU Desa yang memberi dampak keuangan atau dana desa, kepala desa juga memiliki tugas dan tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keberadaan lembaga desa, serta membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Keberhasilan desa diraih hanya dari sejauh mana ketepatan perencanaan desa dapat dilakukan. Tolak ukur lainnya, dari tertib administrasi desa.

Budi berharap siklus tahunan, RPJMDes, RKPDes, APBDes, kewajiban yang harus disusun tepat waktu. “Akomodasikan kebutuhan desa dengan kemampuan desa. Dan yang juga penting, Kades harus bisa menjadi teladan masyarakat,” katanya.

Kades Bleberan Supraptono menyatakan kesiapan melayani rakyat. Pengalaman dirinya sebagai kepala dusun menjadi modal dalam memikul tanggungjawab yang lebih besar. Supraptono menambahkan salah satu prioritas yang akan dilakukan pertama kali yakni menciptakan kekompakan kerja di pemerintahan desa yang akan dipimpin.

“Yang paling penting mengubah gaya kerja desa kami. Tidak lagi menjadi pangreh tapi pamong yang berarti pelayan rakyat,” kata mantan Dukuh Peron itu.

Lebih lanjut, Supraptono mengungkapkan Desa Bleberan menjalankan dua tugas berat, yaitu tidak hanya mengimplementasikan UU Desa tetapi juga menjadi desa yang terpilih menjadi mitra dalam program kerjasama dengan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) untuk lima tahun kedepan. “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Perlu kekompakan kerja desa dan masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Kades Salam Sadjido yang ditemui Penabulu sebelumnya juga mengaku siap bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk Penabulu. Petahana Kades ini menyatakan pembangunan fisik dan nonfisik seperti pelatihan-pelatihan masyarakat menjadi fokus perhatian kebijakan desa kedepan. (ETG)

Pengelolaan Organisasi di Desa DIY dalam Peningkatan Ekonomi Desa

Gunungkidul (17/12) – Kementerian Desa PDTT bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Supervisi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa se-DIY pada 15-17 Desember 2015. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan pengurus lembaga-lembaga desa untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya desa memiliki kegiatan ekonomi produktif yang terorganisir.

Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan usaha ekonomi desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat Bambang Riyadi Eka Putra mengatakan desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian.

“Peluang desa untuk mengembangkan perekonomian sangat besar. Bahkan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) pun bisa memanfaatkan dana desa. Sayangnya, selama ini masyarakat jalan sendiri-sendiri, sehingga kemanfaatannya tidak dirasakan oleh seluruh warga desa,” ujarnya.

Kegiatan difasilitasi oleh fasilitator dari Kemendes PDTT, Penabulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, dan Pendiri BUMDes “Sejahtera” Bleberan.

Koordinator Media dan Pengelolaan Pengetahuan Desa Lestari Nurul Purnamasari menyampaikan paparan tentang peran organisasi desa dalam penguatan ekonomi desa. “Masing-masing desa punya potensi, sayangnya kemauan untuk mengembangkan potensi tersebut masih rendah. Kelompok-kelompok usaha belum mengidentifikasi rantai distribusi, sehingga ketika produknya tidak laku kegiatan produksinya berhenti dan kelompoknya bubar,” kata Nurul.

Pernyataan Nurul ini dikuatkan oleh para peserta bahwa sebenarnya ada banyak pelatihan keterampilan dan pendampingan yang diterima kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga desa. Namun seusai program tidak ada tindak lanjutnya karena  promosi dan pemasarannya tidak jelas. Maka kelompok-kelompok yang ada di desa sudah harus mulai memperjelas pembagian peran dan tugas agar keberlangsungan organisasi berjangka panjang.

Pengelola BUMDes Sumbermulyo Mandiri dari Desal Sumbermulyo, Bantul Heny Nursanti memberikan pandangannya terhadap kegiatan Bimtek dan Supervisi yang diselenggarakan BPPM.

“Kegiatan seperti ini sangat sering diadakan sepanjang tahun, tapi hampir tidak memberi solusi karena seusai kegiatan tidak ada rencana tindak lanjut yang bisa jadi ukuran keberhasilan peserta mengikuti bimtek atau pelatihan. Selain itu, harusnya alokasi waktu pemaparan materi tentang penguatan organisasi tidak cukup satu sesi. Karena peserta membutuhkan diskusi dan pengalaman-pengalaman dari tiap desa,” ungkapnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Suwarti dari Desa Giritirto, Purwosari dan Lekta Manuri dari Desa Sumberharjo, Prambanan yang ditemui di sela-sela waktu istirahat. Pendeknya waktu paparan materi tiap narasumber seringkali kurang memberi kesempatan peserta berdiskusi di tiap-tiap sesi. (NP)